Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sastra anak dapat membantu pendidikan moral melalui berbagai macam pesan yang disampaikannya. Berbagai macam cerita anak bermunculan namun penelitian mengenai karya sastra anak sangat sedikit sehingga penulis memutuskan untuk meneliti mengenai tokoh dan penokohan karakter rubah dari cerita pendek yang berjudul Gongitsune karya Niimi Nankichi yang dianggap dapat mewakili sastra anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisa yang mengkaji berbagai macam teks dalam cerita pendek Gongitsune kemudian menganalisisnya untuk mengetahui seperti apakah tokoh dan penokohan rubah yang ditulis oleh Niimi Nankichi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggambaran tokoh rubah dibuat serupa dengan kebudayaan dan kepercayaan orang Jepang yaitu, banyak akal dan suka menjahili manusia, kemudian diselipkan juga amanat-amanat agar dapat membantu menanam moral yang baik bagi anak-anak berupa pentingnya melakukan kebaikan dan tidak berbuat kenakalan.

---

Children's literature can help moral education through various messages it conveyed. Various children’s stories surface but research about children’s literature is very few so the writer chose to research about character and characterization of the fox character in a short story titled Gongitsune by Niimi Nankichi whom considered can represents children’s literature. The research method used in this research is analysis approach that examines a wide range of texts in Gongitsune then analyzed it to know what is the character and characterization of the fox that's been written by Niimi Nankichi. This research showed that the characterization of the fox character is made similar with culture and faith of the Japanese that is a lot of wile and likes to pull some tricks on human, afterward various messages was slipped so it can helped to plant a good moral for children in the form of the importance of doing good and not doing mischief."

"ABSTRAKPermasalahan luka kanker bukan hanya permasalahan fisik namun psikososial. Perawatan luka kanker yang benar akan mengatasi permasalahan fisik dan psikologis sehingga meningkatkan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengetahuan, pengalaman yang membentuk persepsi pasien luka kanker dalam menjalani perawatan luka. Desain penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi pada delapan partisipan. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan catatan lapangan. Analisa data menggunakan metode Collaizi. Ditemukan enam tema yaitu 1 literasi kesehatan yang tidak adekuat dan informasi negatif mengarahkan pengambilan keputusan perawatan luka, 2 penurunan kemampuan aktifitas dan tidur akibat nyeri, bau dan perdarahan pada luka, 3 distress sosial akibat anggapan negatif masyarakat, 4 intuisi dan sumber informasi informal mempengaruhi bahan dan cara perawatan luka, 5 ketergantungan perawatan luka pada keluarga karena keterbatasan sumber daya dan 6 mampu beraktifitas normal sebagai tujuan perawatan luka. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pemikiran bagi perawat dalam melakukan pendekatan dan pengkajian perawatan luka kanker.Kata kunci : Persepsi, Pengetahuan, Pengalaman, Luka Kanker, Perawatan luka.

---

ABSTRACTWound cancer involves physical and psychosocial problems. The proper wound care will overcome the physical and psychological problems so it will improve the quality of life. The purpose of this study was to explore the knowledge, experience and perceptions of cancer patients undergoing wound care. This is a qualitative study with phenomenological approach involving eight participants. In depth interviews and field notes were used to collect the data and analyzed with Collaizi rsquo s method. The result found six themes 1 inadequate health literacy and negative information influence the decision making of wound care, 2 decrease of activity and sleep due to pain, odor and bleeding of the wound, 3 social distress due to the negative perception of society, 4 intuition and informal sources of information affects the instrument and technique of wound care, 5 family dependence on wound care because of limited resources, and 6 wound healing and capable of normal activity as wound care purposes. This study can be used as a perspective in caring patients with wound cancerKeywords Perception, Knowledge, Experience, Wound cancer, Wound care"

"Karya ilmiah akhir ini merupakan praktik klinik lanjut keperawatan medikal bedah pada kasus keganasan yang terdiri dari pengelolaan kasus utama Leukimia Myeloid Akut dan 30 resume menggunakan pendekatan Model Konservasi Levine, penerapan Evidence Based Nursing EBN penggunaan larutan lidah buaya pada pasien leukemia dan limfoma yang menderita stomatitis akibat kemoterapi serta inovasi keperawatan modifikasi pengkajian Malignant Wound Assessment Tool MWAT . Masalah keperawatan terbanyak yang muncul pada konservasi energi adalah nyeri, konservasi integritas struktural adalah resiko tinggi infeksi, konservasi integritas personal adalah cemas dan konservasi integritas sosial adalah hambatan interaksi sosial. Penggunaan larutan lidah buaya mampu menurunkan stomatitis dan nyeri stomatitis pada pasien leukemia yang mendapatkan kemoterapi. Modifikasi pengkajian MWAT dan asuhan keperawatan pada pasien luka kanker diharapkan mampu meningkatkan asuhan keperawatan yang berkualitas.

---

This Scientific report was an advanced medical surgical nursing clinical practice of malignancies cases consist one major case of Acute Myeloid Leukemia and 30 summaries using Levine rsquo s Conservation Model, the application of Evidence Based Nursing EBN applying aloe vera solution in patients with leukemia and lymphoma chemotherapy induced mucositis and nursing innovation Malignant Wound Assessment Tool MWAT assessment modification. The majority of nursing problems that arise on energy conservation was pain, in structural integrity conservation was high risk of infection, in personal integrity conservation was anxiety and social integrity conservation was a social interaction impaired. Aloe vera solution was able to reduce mucositis and pain in patients with leukemia that received chemotherapy. MWAT assessment modifications and nursing care in patients with wound cancer might increase the quality of nursing care."

"Perbandingan Hasil Kekasaran dan Kilap Permukaan Resin Komposit Nanokeramik Dengan Tiga Sistem Pemolesan (Eksperimental Laboratorik)

---

Comparison of Surfaces Roughness and Glossy of Nanoceramic Composite Resin With Three Polishing Systems (Experimental Laboratorics)"

"Keberadaan kader Golkar wanita di DPR berhubungan erat dengan pelaksanaan fungsi rekrutmen politik Golkar. Rekrutmen politik dimaksudkan sebagai proses pencalonan kader-kader untuk menduduki jabatan politik di DPR. Seorang kader wanita dapat menjadi anggota DPR bila ia mampu menempatkan namanya di urutan posisi "nomor jadi" dalam daftar calon tetap anggota DPR.Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan rekrutmen politik anggota DPR Wanita Fraksi Karya Pembangunan (FKP) tahun 1992. Ada beberapa pertimbangan untuk membatasi masalah pada persoalan rekrutmen anggota DPR Wanita FKP. Pertama, jumlah anggota DPR wanita FKP selalu lebih banyak dari fraksi-fraksi lainnya. Kedua, sejak Golkar mengikuti pemilu (tahun 1971), kader wanita di FKP jumlahnya terus meningkat walaupun Golkar mengalami penurunan perolehan kursi DPR. Ketiga, Golkar memberikan perhatian serius pada masalah peningkatan peranan wanita di bidang politik yang tercantum dalam program umum Golkar sejak 1978 (hasil MUNAS II). Keempat, peningkatan jumlah kader-kader Golkar wanita di FKP pada pemilu 1992 tidak sebesar periode sebelumnya.Dalam menghadapi pemilu 1992, Golkar melakukan beberapa perubahan. Kader-kader yang memperoleh nomor urut pertama sampai dengan nomor yang diperkirakan masuk sebagai anggota DPR kini langsung menjadi anggota DPR sehingga tidak lagi ditemui kader kader yang mengundurkan diri. Istilah Vote Getter yang selama ini dilekatkan pada kader-kader tertentu dan dipasang pada nomornomor awal di daftar caleg sekarang tidak lagi ditemukan karena semua kader yang masuk sebagai caleg tetap seluruhnya merupakan Vote Getter. Akibatnya, terjadi perubahan dalam mengisi keanggotaan MPR. Biasanya dari posisi nomor urut dapat diperkirakan kader-kader yang akan masuk sebagai anggota MPR, tetapi karena terjadi perubahan susunan nomor urut maka terdapat skala prioritas bagi kader yang akan duduk sebagai anggota MPR.Walaupun Golkar telah mencoba meningkatkan jumlah kader wanita di FKP sebagaimana yang terjadi pada pemilu 1982 dan 1987, tetapi peningkatan itu tidak berlanjut pada pemilu berikutnya. Dalam keanggotaan DPR periode 1992-1997 prosentase pertambahan kader wanita di FKP mengalami penurunan sebesar 31,25 % dari periode sebelumnya. Pada 2 periode sebelumnya prosentase pertambahan anggota DPR wanita di FKP sebanyak 33,33% sementara pada pemilu 1992 hanya 2,08%. Rendahnya pertambahan kader wanita di FKP pada tahun 1992 tidak dapat dilepaskan dari rekrutmen politik Golkar.Penelitian ini mencoba mengungkapkan bagaimana rekrutmen politik anggota DPR wanita FKP periode 1992-1997. Diasumsikan bahwa ada beberapa pertimbangan tertentu yang diambil Golkar dalam memberikan "nomor jadi" pada kader wanita di dalam daftar calon tetap anggota DPR pada pemilu 1992. Pertimbangan yang dianggap amat menentukan keberadaan kader wanita di DPR yaitu menyangkut kebijakan Golkar terhadap pencalonan kader wanita, pemenuhan kriteria yang ditetapkan Golkar terhadap calon anggota DPR wanita dan pertimbangan unsur primordial. Untuk menjawab permasalahan penelitian dikumpulkan 2 macam data yaitu data kepustakaan dan data lapangan. Data lapangan didapat melalui wawancara mendalam dengan para informan yang dianggap mengetahui persoalan rekrutmen kader wanita sebagai anggota DPR pada pemilu 1992 dengan menggunakan pedoman wawancara.Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen kader Golkar wanita untuk dicalonkan sebagai anggota DPR tahun 1992-1997 dilandasi oleh suatu kebijakan yang mentargetkan jumlah kader wanita sebesar 15%, walaupun kenyataannya sejak pemilu 1987 jumlah mereka di DPR telah mencapai 16,05%. Akibatnya, laju pertambahan kader wanita pada pemilu 1992 menjadi tertahan bahkan dapat dikatakan dibatasi oleh kebijakan 15%. Pertambahan 2,08% kader wanita di FKP pada tahun 1992 tidak memiliki arti bila dibandingkan dengan pertambahan yang terjadi pada periode sebelumnya yaitu 33,33%. Rekrutmen anggota DPR wanita FKP tahun 1992 secara tidak langsung ditentukan juga oleh unsur kemampuan dan pengaruh yang ditetapkan Golkar. Walaupun unsur ini dapat berdiri sendiri-sendiri namun kader wanita yang akan menduduki kursi DPR dituntut memiliki perpaduan keduanya. Mereka merupakan kader-kader yang memiliki nilai lebih sehingga dianggap istimewa. Jumlahnya amat terbatas sehingga mereka sesungguhnya hanya mewakili sekelompok kecil kaum wanita Indonesia. Secara eksplisit memang tidak dinyatakan pentingnya pertimbangan unsur primordial dalam rekrutmen kader Golkar sebagai anggota DPR, tetapi dari hasil penelitian terungkap bahwa unsur agama dan suku/daerah ternyata sangat berperan dalam penempatan seorang kader wanita terutama yang berdomisili di Jakarta untuk masuk sebagai caleg di suatu daerah pemilihan tertentu. Ini disebabkan karena unsur suku/daerah atau agama yang melekat dalam diri seseorang dapat digunakan sebagai strategi untuk mempengaruhi masyarakat dan secara politis berdampak pada perolehan suara Golkar di daerah pemilihan tersebut."

"Skripsi ini membahas prevalensi dan determinan hipertensi di propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Riset Kesehatan Dasar 2007. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan disain studi cross sectional. Hasil penelitian menemukan prevalensi hipertensi di Prop. Babel tahun 2007 sebesar 39,6%. Terdapat hubungan yang bermakna antara umur dengan hipertensi (p=0,000; OR=3,749, 95% CI: 2,345 - 5,996); pekerjaan dengan hipertensi (p=0,020; OR=0,591, 95% CI: 0,386 -0,905); kegemukan dengan hipertensi (p=0,000; OR=2,516, 95% CI: 1,594 -3,973); dan diet (pola makan) buah - buahan segar dengan hipertensi (p=0,033; OR=0,618; 95% CI: 0,405 -0,943). Tidak terdapat hubungan yang bermakna pada variabel jenis kelamin, perilaku merokok, aktivitas fisik, diet (pola makan), dan konsumsi alkohol. Prevalensi hipertensi di Prop. Babel dikategorikan tinggi (39,6%). Instansi - instansi kesehatan di Prop. Babel perlu melakukan promosi kesehatan mengenai hipertensi guna meningkatkan awareness masyarakat terhadap hipertensi. Masyarakat perlu memeriksakan tekanan darahnya dan memperhatikan pola makan, aktivitas fisik, berat badan, dan mengubah perilaku merokok untuk melindungi dirinya dari resiko menderita hipertensi.

---

This thesis discussed about prevalency and determinant of hypertension in Province of Bangka Belitung Archipelago year 2007. The data was secondary data (Riset Kesehatan Dasr 2007). This research was a quantitative research with study design cross sectional. The result of this research found that hypertension prevalency in Prov. Bangka Belitung year 2007 is 39,6%. There were significant relationship between age and hypertension (p=0,000; OR=3,749, 95% CI: 2,345 - 5,996); job and hypertension (p=0,020; OR=0,591, 95% CI: 0,386 -0,905); overweight and hypertension (p=0,000; OR=2,516, 95% CI: 1,594 - 3,973); and diet pattern of fresh fruits and hypertension (p=0,033; OR=0,618; 95% CI: 0,405 - 0,943). There were no significant relationship between gender, smoking behavior, physical activities, diet pattern, and alcohol consumption with hypertension. The prevalency of hypertension in Prov. Bangka Belitung is categorized as high (39,6%). Health institutions in Prov. Bangka Belitung should do health promotion about hypertension to improve community awareness of hypertension. The community need to check their blood pressure, aware about their diet pattern, physical activities and weight, and also change their smoking habit to protect themselves from the risk of hypertension."

"ABSTRAKTulisan ini menjelaskan proses transformasi sosial orang-orang biasa menjadi selebriti, atauyang disebut sebagai celebrification, dengan YouTube sebagai kanalnya. Sesuai jargonYouTube Broadcast Yourself, para pengguna dapat menyiarkan dirinya maupun kontenbuatannya kepada pengguna YouTube lainnya secara global. Mereka yang awalnya hanyapengguna biasa dapat menjadi populer dengan menerapkan strategi tertentu. Pendampingan dari pihak multi channel networks (MCN) juga berperan penting untuk meningkatkan popularitas mereka. Ekosistem YouTube, keberadaan pihak ketiga multi channel network serta kemunculan selebriti-selebriti baru, memperkuat anggapan bahwa YouTube kini menjadi media yang mendorong profesionalisasi dan komersialisasi.

---

ABSTRACTThis paper explains the process of social transformation of ordinary people to becomecelebrities, or what is called celebrification, with YouTube as its canal. As per YouTube sBroadcast Yourself jargon, users can broadcast themselves and create content onYouTube globally. Those who are initially just ordinary users can become popular byapplying certain strategies. Assistance from multi channel networks (MCN) is alsoimportant to increase their popularity. The YouTube ecosystem, along with third-partymulti-channel channels and the emergence of new celebrities, changed the notion thatYouTube is now a media that encourages professionalization and commercialization."

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang awalnya dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan pengadilan khusus ini berawal dari anggapan bahwa diperlukan mekanisme yang berbeda dari mekanisme peradilan konvensional dalam menangani perkara-perkara korupsi. Judicial review yang dilakukan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah inkonstitusional dan menyebabkan standar ganda (dualisme) dalam penanganan perkara korupsi, yaitu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan menetapkan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang khusus mengatur mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru ini maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang menangani perkara korupsi. Hal ini memunculkan permasalahan dalam proses peralihan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Peralihan, khususnya pada Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penentuan locus delicti dalam suatu perkara korupsi menjadi hal penting yang harus dibahas dalam menentukan pengadilan yang berwenang menangani perkara terkait dengan ketentuan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kasus.

---

Anticorruption court is a special court formed in the zone of the general judicature, which is formed for the first time based on the Article 53 of Law No. 30 Year 2002 on the Commission of Corruption Eradication (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). The establishment of this special court initially comes from the assumption that it takes a different mechanism than conventional justice mechanisms in dealing with corruption cases. Judicial review of the Constitutional Court declared the legal basis for the establishment of the Anticorruption Court is unconstitutional and raises a double standard (dualism) in handling the corruption cases, namely through the District Courts and Anticorruption Court. The government responded to the verdict of the Constitutional Court by stipulating Law No. 46 Year 2009 on the Anticorruption Court, which specifically regulates the Anticorruption Court as the only court that is authorized to examine, judge and adjudicate corruption cases. With the enactment of the Law No. 46 Year 2009 on the Anticorruption Court, then the District Court no longer has the authority to deal with corruption cases. Thus, arises the problems in the process of authority transition from the District Court to the Anticorruption Court, as stipulated in the transitional provisions, in particular on Article 36 of Law No. 46 Year 2009 on the Anticorruption Court. Determining the locus delict in corruption cases becomes important things that must be addressed in order to determine which court authorized to handle corruption cases related to the provisions of Article 36 of Law No. 46 Year 2009 on Anticorruption Court. This study was conducted the normative-law method by using a qualitative approach. This study used the approachment to legislation, analytical, and case study."

"Setiap anak mempunyai karakteristik sesuai dengan tahap perkembangannya, anak tahap todler (usia 1-3 tahun) mengalami perkembangan psikososial (Ericson) yaitu otonomi dan takut/malu, ritualism. Todler mempunyai tugas perkembangan penting yaitu toilet training. Peran ibu disini adalah mengenali tanda-tanda kesiapan todler untuk melakukan toilet training, sehingga todler dapat menyelesaikan tugas perkembangannya dengan sempurna.Toilet training merupakan latihan menggunakan kamar mandi. Ini biasanya dilakukan oleh anak dalam tahap todler (usia antara 18-36 bulan). Toiller training bertujuan untuk meningkatkan kemampuan todler dalam mengontrol spinkter anak dan uretral, mengenalkan pada todler tentang bagian-bagian tubuhnya yang membedakan antara perempuan dan laki-laki."

"Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan iklan di Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Industri Perik lanan dan Masyarakat. Melalui wawancara dan studi pustaka, terlihat bahwa perangkat peraturan dan aparat pengawasan iklan sudah ada. Demikian pula kepedulian terhadap perkembangan iklan1 ada pada semua unsur pengawasan. Hanyasaja pelaksanaan pengawasan kurang optimal karena masalah-masalah sosial dan, ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing unsur pengawasan. Sec:ara khusus diteliti kasus iklan pengobatan tradisional pada surat kabar yang mendapat teguran Deppen RI, karena pelanggaran ketentuan legal dan etis, serta pelaksanaan pengawasan semua pihak yang terkait terhadapiklan pengobatan tradisional tersebut. Ternyata pelanggaran ketentuan yang terjadi misalnya sec:ara sengaja atau tidak menggunakan kata-kata yangmemberi janji atau jaminan, serta tidak etis, disamping juga tidak memenuhi persya ratan admini stratif untuk pengiklanan produk pengobatan tidak terlepas dari kurangnya pembinaan pada bidang usaha dan kelemahan pengawasan. Peng awasan juga menjadi kurang efektif, karena bersifat reaktif , tidak kontinyu dan tidak dilakukan secara menyeluruh pada semua unsur pengawasan. Hasil peoelitian analisis isi merupakan data penunjanguntuk mengenal bentuk dan isi iklan pengobatan tradisional, sekaligus untuk memperlhatkan bahwa ikla sebagai suatu pesan memiliki kekuatan persu si, melanggar ketentuan atau tidak. Kalaupun iklan tersebut melanggar, pembuat iklan yang paling bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan iklantersebut."