Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang, sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, membatasi pencantuman merek pada kemasan rokok. Peraturan-peraturan tersebut menganjurkan bahwa mulai tahun 2014 seluruh rokok yang beredar di Indonesia harus seragam, yaitu dengan menyertakan peringatan bergambar tentang bahaya rokok pada kemasannya. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah perokok dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah penerapan kemasan rokok generik (plain packaging) di Indonesia bertentangan dengan TRIPs, bagaimana dampak pengaturan rokok generik (plain packaging) terhadap hak pemegang merek di Indonesia, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek pada kemasan rokok generik (plain packaging). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, agar tidak merugikan pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya di Dirjen Haki.

---

ABSTRACT
In traffic trading of goods and services, any goods and services are traded must be use a trademark as we know that basic function of the trademark is a distinguishing between the product of goods or services from one manufacturer with other producers. The trademark serves as a badge indicating the origin of goods and services, as well as linking the goods and services concerned with the producers. The enactment of Government Regulation No. 109 in 2012 about the safeguarding of Material containing addictive substances in the form of tobacco products for the health and the regulation of the Minister of health no. 28 in 2013 about inclusion of health warnings and health information on the packaging of tobacco Products, restrict the display of brand on cigarette packs. The rules that started in 2014 tells that all packs of cigarette in Indonesia should be uniformed, namely with pictorial include a warning about the dangers of smoke on its package. The goal is to reduce the number of smokers and improve public health. The problems discussed in this research is whether the application of the pack of cigarettes generic pack (plain packaging) in Indonesia contrary to TRIPs, how the modulating effect of cigarettes generic pack (plain packaging) against right holder of a brand in Indonesia, what will be the legal protection against trademark on cigarette generic pack. The method which is used in this research is normative judicial with descriptive qualitative approach. Based on the research that the author did, needs to be done redenomination of the Government Regulation No. 109 in 2012 about the safeguarding of Material containing addictive substances in the form of tobacco products for the health and the regulation of the Minister of health no. 28 in 2013 about inclusion of health warnings and health information On Tobacco product packaging, so it will not give harm to the trademark holder who have registered the trademark on the Dirjen Haki.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perlindungan Notaris terhadap gugatan pembatalan Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya SKHM tersebut. Gugatan pembatalan tersebut dilakukan akibat adanya putusan hakim yang memutus bahwa dokumen-dokumen yang mendasari pembuatan SKHM tersebut palsu. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak memiliki kewajiban untuk meneliti kebenaran materiil, sehingga dalam kasus ini Notaris harus dilindungi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dilakukan pembatalan SKHM serta akta turunannya, bagaimana akibat pembatalan SKHM dan akta turunannya tersebut terhadap para pihak, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris akibat pembatalan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Hasil yang didapat penulis adalah cara pembatalan SKHM dengan mengajukan ke pengadilan oleh orang yang merasa dirugikan, dimana hakim memutus SKHM ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo;. Akibat ldquo;tidak mempunyai kekuatan rdquo; berarti bahwa keadaan berlaku surut dan kembali ke keadaan semula atau ex tunc. Perlindungan Notaris dalam membuat SKHM dilakukan secara preventif dan represif, secara preventif yaitu dengan membuat Akta Pernyataan yang dihadiri 2 dua orang saksi dan mencantumkan tentang tanggung jawab penghadap jika menyampaikan keterangan palsu, sementara itu perlindungan secara represif yaitu dengan menganut asas praduga sah, hak ingkar serta wajib ingkar.

---

This thesis discusses regarding the Notary protection against cancellation lawsuit of Inheritance Right Letter Surat Keterangan Hak Mewaris SKHM by third party who feels aggrieved by the issuance of SKHM. Cancellation lawsuit was made due to a judge 39 s decision to decide that the documents underlying the SKHM are counterfeit. Notary in carrying out his her position has no obligation to examine material truth, so in this case the Notary must be protected. The main problem in this research are how to do the cancellation of SKHM and its derivative deed, the consequences of the cancellation of SKHM and its derivative deeds to the parties, and legal protection to Notary due to the cancellation. This research is an analytical descriptive research. The results obtained by the author are the way of cancellation of SKHM by appealing to the court by the person who feels aggrieved, in which the judge decides SKHM has no legal force . The effect of has no legal force means that the state is retroactive and returns to its original state or ex tunc. Notary 39 s protection in making SKHM is done preventively and repressively, preventively by making a Deed of Statement attended by 2 two witnesses and mentioning responsibility to confront if giving a false information, while repressive protection done by adopting the principle of legitimate prejudice, right of disclaim and obligatory disclaim.