Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kesadaran akan pentingnya pemanfaatan sistem inovasi untuk mendukung pembangunan, dipicu terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semula berbasis pada sumber daya menjadi perekonomian berbasis pengetahuan atau KBE. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami penguatan Sistem inovasi dalam kebijakan pembangunan di provinsi NTT menggunakan metode SSM dalam kerangka hirarki kebijakan Bromley (1989). Hasil analisis menunjukkan bahwa belum adanya kebijakan lokal sebagai payung legitimasi SIDa di daerah yaitu roadmap penguatan SIDa yang terintegrasi dengan RPJMD menyebabkan penguatan SIDa dalam kebijakan pembangunan pemerintah provinsi NTT tidak berjalan efektif pada tataran organisasi maupun tataran operasional. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan pada ketiga tataran kelembagaan tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu dengan yang lain, karena saling berkaitan. Untuk itu pemerintah provinsi perlu melakukan revisi peraturan daerah tentang RPJMD sebagai payung legitimasi SIDa di daerah. Kemudian perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPPD provinsi, sehingga semakin berkompeten mengkoordinasikan kegiatan penguatan SIDa. Terakhir perlu merevitalisasi konsorsium menggunakan model triple helix I.untuk menunjang peningkatan intensitas dan kualitas interaksi stakeholder inovasi dalam dalam satu rantai kegiatan penguatan SIDa.

---

ABSTRACT
Awareness of importance the use innovation system to support development, triggered by world economy transition which was originally based on a resource based economy into a knowledge- based economy or KBE. This thesis contributes to understanding strengthening of innovation systems in NTT province policy development using SSM method within policy framework of hierarchy Bromley (1989). The analysis showed that the absence of a local policy as an system innovation legitimacy in the region, specifically roadmap SIDA which integrated with RPJMD cause strengthening SIDA in the NTT provincial government's development policy has not been effective at organizational level and operational level. Therefore, setting institutional policy on the third level can’t be seen in isolation from one another, due to inter-related. The provincial government needs to revise local regulations that legitimacy SIDA in the region. Then the need to increase the capacity and capability BPPD province, so the more competent coordinate building activities SIDA. Last need to revitalize the consortium using triple helix model I, to increase intensity and quality of stakeholder interaction in the chain of innovation in building activities SIDA.