Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini adalah suatu karya ilmiah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan dengan melakukan perbandingan hukum. Latar belakang penelitian ini adalah dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditemukan adanya keterbatasan untuk mengajukan gugatan derivatif yang merupakan salah satu perlindungan hukum bagi pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Sedangkan sebagai perbandingan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu pengaturan dalam Undang-Undang Perusahaan Singapura 1994 dan Undang-Undang Perusahaan Jepang 2005, dalam penelitian ini ditemukan aspek-aspek tertentu dalam Undang-Undang Perusahaan Singapura 1994 dan Undang-Undang Perusahaan Jepang 2005 yang mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang saham, meliputi akses yang luas kepada seluruh pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dalam mengajukan gugatan derivatif, memberikan perlindungan terhadap Perseroan dengan menjadikan gugatan derivatif sebagai upaya hukum terakhir guna menjaga kestabilan Perseroan, dan memberikan perlindungan terhadap Perseroan dari itikad buruk pemegang saham yang mengajukan gugatan derivatif.

---

This undergraduate thesis is a normative juridical scientific work, that is a study conducted through literature by doing comparative study of law. The background of this research is that in Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, it is found limitations to file derivative action which is one of the legal protections for shareholders, especially minority shareholders. Meanwhile, as a comparison from other legislations, i.e. the regulation in the Singapore Company Act 1994 and the Japan Company Act 2005, in this study it is found certain aspects in the Singapore Company Act 1994 and the Japan Company Act 2005 which are able to bring about justice and legal certainty for shareholders, including extensive access to all shareholders, especially minority shareholders to file derivative action, to provide protection against the Companies by making a derivative action as the last legal effort to maintain the stability of the Companies, and to provide protection against the Companies from bad faith of shareholders filing the derivative action."

"Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) membedakan antara perubahan anggaran dasar dengan perubahan data perseroan. Namun, masih terjadi perbedaan penafsiran yang berpengaruh pada penetapan ada atau tidaknya jabatan Anggota Direksi yang lowong. Salah satu contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/PDT.G/2020/PN BNA. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan penafsiran mengenai jabatan Anggota Direksi yang lowong, serta peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan jabatan Anggota Direksi yang lowong pada Putusan Pengadilan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini, berdasarkan Pasal 29 UUPT beserta peraturan pelaksanaannya, masa jabatan Anggota Direksi wajib ditafsirkan sebagai perubahan data perseroan. Dalam hal ini hakim kurang tepat menafsirkan perubahan masa jabatan Anggota Direksi sebagai perubahan anggaran dasar. Pada kasus ini, Notaris menggunakan data perseroan yang tidak relevan dan valid mengenai masa jabatan Direktur perseroan, sehingga menyebabkan jabatan Anggota Direksi dianggap dalam keadaan lowong, padahal Anggota Direksi tidak dalam keadaan lowong. Akibatnya Direktur perseroan yang masih berwenang menjabat digantikan dengan Direktur yang baru. Oleh karena itu, Notaris dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris bertanggung jawab secara perdata, yaitu Akta Risalah RUPS Tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Notaris seharusnya menelusuri susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terakhir dalam daftar perseroan. Selain itu, Sistem Administrasi Badan Hukum perlu dilakukan penyempurnaan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyediakan wadah isian mengenai masa jabatan susunan pengurus perseroan.

---

The Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) differentiates between changes to a company's articles of association and company data. However, there are differences in interpretation regarding the vacant positions. One example is the Banda Aceh District Court Decision Number 1/PDT.G/2020/PN BNA. This difference in interpretation influences whether or not posts on the Board of Directors are vacant. The problem is the difference in interpretation regarding the vacant positions of Directors, as well as the role and responsibilities of the Notary in relation to the vacant positions of Directors in the Court Decision. This study uses doctrinal legal research methods. According to Article 29 of the Company Law, a term of BOD member position must be interpreted as a change in company data. The judge incorrectly interpreted a change in terms of BOD member position as a change in the articles of association. In this case, the Notary used company data that was irrelevant and invalid regarding the term of office of the company's Director, causing the position of the Director to be considered vacant, even though the Director was not vacant. As a result, the company's Director who was still authorized to serve was replaced by a new Director. The notary was found guilty of committing an unlawful act. Notaries are civilly responsible, namely the Deed of Minutes of the GMS dated 1 October 2019 which was made is declared to have no legal force. The notary should trace the latest composition of members of the Company's BOD and BOC in the company register. The Legal Entity Administration System needs to be refined by the Minister of Law and Human Rights by providing a form for filling in the term of office of the company's management."