Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan di dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahan-perubahannya yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Di dalam ketentuan tersebut diatur secara jelas mekanisme tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaan sarana dan prasarana konversi energi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009, terdapat beberapa permasalahan yang berdasarkan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2010 mengarah kepada praktik persekongkolan tender, dimana salah satunya adalah persoalan post bidding activity. Majelis Komisi terlalu terburu-buru menyimpulkan telah terjadinya persekongkolan sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 atas dasar post bidding activity yang dilakukan panitia tender. Selain itu, Majelis Komisi telah keliru menyimpulkan adanya post bidding activity pada pemasukan dokumen sebagai bentuk klarifikasi. Dengan melihat pada persoalan tersebut, maka perlu bagi Majelis Komisi untuk menjabarkan lebih jelas unsur persekongkolan yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1999 demi terciptanya penegakan praktik persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

---

ABSTRACT
Procurement of government's goods/services can not be separated from the provision of the Presidential Decree No. 80 Year 2003 and Its changes that have been repealed by Presidential Regulation No. 54 Year 2010. The mechanism of selecting the goods/services provider is clearly stipulated within the provisions. In the case of Energy Conversion Facilities and Infrastructure's Procurement within the Directorate General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources budget year 2009, There are several issues under the Commission's Decision No. 41/KPPU-L/2010 that leads to tender conspiracy practices in which post bidding activity is one of the issues. The Commission was too hasty to conclude there has been a conspiracy as set forth in Article 22 Law No. 5 Year 1999 according to post bidding activity practice. Furthermore, the Commission had wrongly concluded that there was post bidding activity on entry documents as a form of clarification. Acknowledging the issues, it is necessary for the Commission to clearly define the elements of conspiracy set forth in Law No. 5 Year 1999 in order to execute a fair business competition in Indonesia.