Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Later Belakang : Dalam menjalankan aktivitas belajar mengajar, sebagian besar komunikasi yang dilakukan seorang guru adalah dalam bentuk komunikasi verbal. Penggunaan suara harus cukup lantang dan stabil sehingga pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Proses pengeluaran suara merupakan salah satu faktor risiko terjadinya gangguan suara selain faktor - faktor risiko lainnya. Metode : Peneiitian dengan metode potong lintang untuk mendapatkan hubungan kegiatan belajar mengajar dan gangguan suara serta faktor - faktor lain. Gangguan suara ditentukan bila tenjadi peningkatan dua atau lebih parameter akustik pada hasil pemeriksaan analisis suara. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner, pemeriksaan fisik, pengukuran lingkungan kerja dan analisis suara dengan menggunakan alat MDI/P produksi Kay Elemetric corp. Hasil Penelitian : Guru yang mengajar disekolah dengan akreditasi "A" sebanyak 51,5%, yang mempunyai masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 80,'7% dan mengajar lebih dari 16 jam dalam seminggu sebanyak 54,4%. Prevalensi gangguan suara pada guru sekolah dasar sebesar 29,2%. Terdapat tiga faktor determinan terjadinya gangguan suara yaitu, status akreditasi sekolah (p = 0,021 , CI = 1,133 - 4,624 , OR = 2,28) , masa kerja (p = 0,04, CI = 1,004 - 8,073, OR = 2,84) serta lama keija perminggu (p = 0,040, CI = 1,020 - 4,209, OR = 2,072). Tidak didapati perbedaan yang bermakna untuk faktor risiko yang lainnya terhadap terjadinya gangguan suara. Kesimpulan : Tempat mengajar, lama kerja perminggu serta mesa kerja sebagai guru berhubungan dengan terjadinya gangguan suara pada guru sekolah dasar.

---

Background: While carrying out the teaching and leaming activities, most communication was done by verbal communication. Use of sound should be loud enough and stable so that lessons can be delivered well-received. Vocal loading is one of the risk factor for voice disorders.

Methods : This cross sectional method to obtain the relationship of teaching and learning activities and voice disorders. Voice disorders is determined if there was an increase of two or more parameters on the results of acoustic voice analysis. Data collected through questionnaires, physical examination, working environment measurement and analysis of voice using MDVP Kay Elemetric corp.

Results : Teachers who teach in schools with the accreditation of the "A" as much as 5l.5%, which has the working lives of more than 5 years were 80.7% and teach more than 16 hours a week as much as 54.4%. Prevalence of voice disorders in primary school teachers by 29.2%. There are three factors as the determinant of the occurrence of voice disorders, school accreditation status (p = 0.02l, Cl = 1.133 to 4.624, OR = 2.28), length of employment (p = 0.04, CI = 1.004 to 8.073, OR = 2.84 ) and the length of work per week (p = 0.040, CI = 1.020 to 4.209, OR = 2.072). No significant difference was found for other risk factors on the occurrence of voice disorders.

Conclusion : The place of teaching, working period per week and years of service as a teacher associated with the occurrence of voice disorders in primary school teachers."

"Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka melalui open bidding tidak lepas dari berbagai permasalahan karena dalam pelaksanaannya yang tidak efektif dan efisien. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem merit melalui manajemen talenta sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017. Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang menerapkan manajemen talenta, salah satu proses pentingnya adalah identifikasi talenta untuk menghasilkan calon suksesor pimpinan tinggi. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi Kementerian PUPR yang akan mengalami kekurangan pegawai untuk posisi pimpinan tinggi di tahun 2020 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi serta masalah-masalah dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengidentifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR sudah sesuai dengan dimensi analytical skill, learning agility, drive, dan emergent leadership yang dikemukakan oleh Dries dan Pepermans. Proses identifikasi talenta yang dilakukan tidak hanya mampu untuk melihat kecocokan kompetensi dan potensi pegawai pada suatu posisi tertentu, namun mampu untuk melihat kecocokannya dengan posisi-posisi lain, sehingga dalam jalur karier yang dimiliki oleh pegawai di Kementerian PUPR lebih beragam. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi yaitu regulasi dan penyesuaian jadwal untuk penilaian kompetensi pegawai.

---

Filling out the Senior Executive Service (SES) through open bidding is inseparable from various problems because of its ineffective and inefficient implementation. These problems can be overcome by implementing a merit system through talent management in accordance with Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 11 of 2017. The Ministry for Public Works and Public Housing is one of the ministries that applies the process of identifying talent to get SES successors. This is based on the condition of The Ministry for Public Works and Public Housing that run into shortages of employees for high leadership positions in 2020. This study aims to analyze the implementation of talent identification and problems in the implementation of that at the Ministry for Public Works and Public Housing. This research uses post-positivist approach by using in-depth interviews and document. The results of this study indicate that in identifying talent of SES, it is in accordance with the dimensions of analytical skills, learning agility, drive, and emergent leadership by Dries and Pepermans. The process of identifying talents carried out is not only able to see the suitability of competencies and potential employees in a particular position, but its able to see their compatibility with other positions, so the career paths possessed by employees more diverse. In practice, there are constraints faced by the regulations and schedule adjustments for employee competency assessment."

"Skripsi ini membahas sejarah Gerakan Dakwah Kampus studi kasus SALAM UI periode 1998-2003. Fokus penelitian tentang kontribusi SALAM sebagai Lembaga Dakwah Kampus. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa SALAM berperan dan berkontribusi dalam perkembangan dakwah Islam, khususnya dakwah kampus.

---

This essay discusses the history of the Movement Dakwah Campus SALAM UI case study in the period 1998-2003. Focus on the contribution of research institutions as SALAM Dakwah Campus. This research is a qualitative research design with descriptive. Results of research to provide information that SALAM participate and ontribute in the development of Dakwah Islamic, especially the campus."

"Dengan menggunakan model komunikasi encoding/decoding Stuart Hall (1980), artikel ini mengkaji penggambaran moralitas dalam cerita video game Fate/Grand Order dan interpretasi moralitas tersebut oleh para pemainnya. Video game telah lama melewati periode di mana tujuan utamanya adalah untuk hiburan. Saat ini, banyak video game yang menawarkan pengalaman dan keterlibatan tingkat tinggi yang dipoles untuk para pemainnya, yang berkontribusi besar sebagai media yang memberikan kesempatan untuk merefleksikan banyak topik penting seperti agama atau moralitas. Artikel ini mengakui keterlibatan budaya dan sosial dalam bermain video game dan membantu mengeksplorasi batas-batas yang difasilitasi oleh struktur naratif dari game itu sendiri. Dengan menganalisis dan mengkritik cara narasi dalam game ini dibuat dan pemahaman para pemainnya, penulis berpendapat bahwa narasi game ini memunculkan sesuatu yang sering diabaikan dalam game-game lain dengan cerita yang serupa.

---

Using Stuart Hall’s (1980) encoding/decoding model of communication, this article examines the portrayal of morality in the story of the video game Fate/Grand Order and the interpretation of said morality by its players. Video games have long since passed the period where their sole purpose is for entertainment. Nowadays, many video games offer a polished, high-level experience and engagement to the players, considerably contributing as a medium that provides a chance for reflection on many important topics such as religion or morality. This article acknowledges the cultural and social involvement of playing video games and helps to explore the bounds that are facilitated by the narrative structure of the game itself. By analyzing and criticizing the way the narrative in this game is crafted and its players’ understanding of it, The writer argues that the game’s narrative brings forth something that is often neglected in other games with stories that are similar in nature."

"Beberapa hal yang sering mendapat sorotan sehubungan dengan penyelenggaraan pengadilan adalah mengenai kelemahan kinerja, kualitas dan integritas sebagian Hakim. Hal tersebut telah mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Pada masa lalu, pelaksanaan pengawasan terhadap hakim yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Hal ini setidaknya dapat diindikasikan dari masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh Hakim dan pegawai pengadilan lainnya. Alasan itulah yang menjadi salah satu dasar utama pembentukan lembaga Komisi Yudisial yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tertanggal 13 Agustus 2004 sebagai pelaksanaan dari hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial ini mempunyai wewenang dan tugas dalam hal mengajukan usul pencalonan Hakim Agung kepada DPR, dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Keberadaan Komisi Yudisial di negara-negara lain sudah merupakan suatu hal yang jamak, dimana wewenang dan tugasnya pun cukup berbeda-beda pula. Hal itu semata-mata dikarenakan oleh konteks sosial dan ketatanegaraan serta perkembangan kultural yang telah dilalui oleh suatu negara. Penelitian yang menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analisis ini, lebih memfokuskan pembahasan pada mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hingga saat ini mekanisme yang mengatur tentang bagaimana Komisi Yudisial akan melakukan tugasnya dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim ternyata masih sangat rancu, bahkan Undang-Undang Komisi Yudisial pun tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana tata cara yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam hal pengawasan dan penindaklanjutan bilama terjadi penyimpangan terhadap perilaku hakim. Oleh karena itu Komisi Yudisial harus sesegera mungkin melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan yang akan dilakukannya, termasuk dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin dan akan terjadi dikemudian hari."

"One of important mechanisms considered effective to protect civil and political rights of thecitizens in Indonesia is constitutional review. This mechanism was created after the constitutionalreform by establishing the new Constitutional Court in 2003 as an independent and separatecourt from the Supreme Court. This article examines the development of human rights guaranteedin the Indonesian Constitution. It also provides a critical analysis of the Constitutional Court?srole in protecting civil and political rights in Indonesia through its landmark decisions on fivecategories, namely: (1) freedom of assembly and association; (2) freedom of opinion, speech andexpression; (3) freedom of religion; (4) right to life; and (5) due process of law. This researchwas conducted based on qualitative research methodology. It used a non-doctrinal approach byresearching the socio-political impacts of the Constitutional Court?s decisions. Although there arestill inconsistencies in its decisions, the research concludes that the Constitutional Court has takena step forward for a better protection of civil and political rights in Indonesia that never existedprior to the reform.Salah satu mekanisme yang dianggap efektif untuk melindungi hak sipil dan politik warga negaradi Indonesia adalah pengujian konstitusional. Mekanisme ini dibentuk pasca reformasi konstitusidengan mendirikan Mahkamah Konstitusi pada 2003 sebagai peradilan yang independen danterpisah dari Mahkamah Agung. Artikel ini menganalisa perkembangan hak asasi manusiayang dijamin di dalam UUD 1945. Selain itu, artikel ini juga memberikan analisa kritis terhadapperan Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia melaluiputusan-putusan pentingnya (landmark decisions) pada lima kategori, yaitu: (1) kebebasanuntuk bekumpul dan berserikat; (2) kebebasan berpendapat, berbicara, dan berekspresi; (3)kebebasan beragama; (4) hak untuk hidup; dan (5) proses peradilan yang adil. Penelitian inidilakukan berdasarkan pada metodologi penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatannon-doktrinal dengan meneliti dampak sosio-politik dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.Meskipun masih terdapat inkonsistensi di dalam putusannya, penelitian ini menyimpulkanbahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi satu langkah ke depan yang lebih baikterhadap perlindungan hak sipil dan politik di Indonesia yang tidak pernah terjadi sebelum erareformasi."