Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakan dan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Berdasarkan doktrin business judgment rule, direksi dianggap tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan sebagai akibat keputusan yang diambil Direksi. Penulisan ini akan membahas terlebih dahulu mengenai kedudukan dan tanggung jawab direksi baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan memberi pemahaman lebih dalam tentang business judgment rule,baik itu menurut pengertian dan jenis pemngambilan keputusan berdasarkan business judgment rule. Penulisan ini juga akan menganalisis penerapan business udgment rule kedalam kasus. Terdapat dua kasus yang akan dianalis, dimana waktu kejadian /tempus nya berbeda. PT Merpati Nusantara Arilane terjadi pada tahun 2013 sedangkan PT Mandiri (Persero) terjadi pada tahun 2003. Sehingga akan terdapat perbedaan peraturan dalam penerpan business judgment rule ini.

---

ABSTRACT
Directors in managing a company, while take actions and business decisions may cause losses to the Company. Under the Business Judgment Rule doctrine, directors are assumed no to be responsible for any losses of the Company due to business decisions of the directors. The first research paper will discusses about the position and responsibilities of Directors of both the Laws and Regulations applicable. And provide analysis a deeper understanding of Business Judgment Rule, both the meaning and the type of decision making by business judgment rule. The research paper also analyze the application of business judgment rule doctrine into the case. There are two cases to be analyzed, where the time of occurrence (or tempus) is different. They are PT Merpati Nusantara Airlane (Persero) in 2013 while PT Mandiri Persero in 2003. So there will be difference in the regulation applied of business judgment rule.

Abstrak :
Kelemahan Pengadilan Niaga bukanlah pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), namun lebih karena Hakim Niaga yang rentan terhadap pendekatan ekonomi tertentu. Banyak putusan Pengadilan Niaga yang mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan, sehingga melahirkan ketidakpastian hukum. Inkosistensi penerapan hukum terlihat antara lain pada kasus perseroan terbatas dalam kondisi likuidasi. Misalnya perseroan terbatas dalam kondisi likuidasi sebagai debitor dimintakan permohonan pernyataan pailit oleh kreditornya.

Abstrak :
Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan, termasuk perseroan publik yang sahamnya dimiliki oleh investor publik. Sebagai reaksi terhadap kehancuran ekonomi dan bisnis tersebut berbagai organisasi internasional termasuk OECD dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standart corporate governance termasuk di Indonesia, yang dapat diterima di dunia bisnis secara internasional maupun nasional.