Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah komoditas penghasi devisa terbesar di sektor non-migas, industri ini juga penyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan industri lain. Namun serbuan tekstil impor akhir-akhir ini baik yang legal maupun ilegal telah melumpuhkan industri tekstil lokal, sejak tahun 2004 tercatat banyak perusahaan tutup dan karyawan yang di PHK. Banyak konsumen yang memilih untuk membeli TPT impor karena memiliki harga yang lebih murah dan kualitas yang baik. Beberapa penyebab mahalnya tekstil lokal: mesin tua, upah buruh yang tinggi, mahalnya BBM dan TDL. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatur impor TPT namun masih belum mampu menekan masuknya TPT impor ilegal. Tesis ini ingin melihatapakah Undang-Undang Persaingan Usaha dan peraturan terkait lainnya telah berhasil menjamin persaingan usaha yang adil antar pelaku usaha dan mampu melindungi industri TPT lokal dari serbuan barang ini. ...... Textile and Textile Product (TTP) is the largest foreign exchange producer at non oil and gas sector, this industry also majority labor absorbency than other industry. But imported textile, legal's one and also illegal has disabled local textile industry, since 2004 registered a lot of bankrupt textile company and workers that were dismissed because they can't compete with imported products. Consumer prefer to buy imported product because it is cheap in price and good in quality. Several cause why local textile is expensive: old textile's machine, high labor wage, expensive fuel and electricity. Government has issued several policy to manage TTP import, but it still can't push down the input of import TTP. This thesis wants to see if the Competition Law and other regulation was successful to guarantee fair trade among trader and able to protect local TTP industry from imported goods.

Abstrak :
Globalisasi telah membawa setiap negara di dunia ke dalam persaingan yang ketat. Hal ini yang memicu pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Ketenagalistrikan yang dianggap sudah ketinggalan jaman, dimana dalam undang-undang tersebut tidak dimungkinkan peranan badan usaha lain selain pemerintah untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Oleh karena itu pemerintah pada tahun 2002 mengesahkan Undang-Undang Ketenagalistrikan yang baru, yang membuka peluang bagi koperasi, swasta, maupun badan usaha lain untuk ikut serta dalam penyediaan tenaga listrik. Namun ternyata undang-undang ini menimbulkan banyak reaksi negatif dari masyarakat, terbukti dari diajukannya tiga permohonan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa undang-undang tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan UUD 1945 dan beberapa undang-undang lainnya. Setelah melalui proses pesidangan yang panjang, akhirnya pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan dan untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukanlah kembali Undang-Undang Ketenagalistrikan yang lama. Pembatalan ini tentunya membuat penyediaan tenaga listrik untuk umum kembali ke semangat sentralisasi yang hanya dikuasai oleh PLN sehingga mengesampingkan semangat antimonopoli dan memupuskan harapan terciptanya persaingan usaha yang sehat, harapan adanya persaingan harga yang kompetitif dan peningkatan pelayanan yang diidam-idamkan oleh rakyat selaku konsumen listrik gagal tercapai. Berdasarkan hal-hal tersebut maka kiranya pemerintah kembali merancang suatu undang-undang yang dapat berdampingan dengan UUD 1945 dan undang-undang lain serta tetap berpihak kepada rakyat.