Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar belakang. Prevalensi preeklampsia masih tinggi pada ibu hamil dan janin di negara berkembang. Patofisiologi preeklampsia masih belum dapat dipahami sepenuhnya. Stres oksidatif, inflamasi dan malnutrisi masih menjadi hipotesis utama yang dihubungkan dengan kejadian preeklampsia. Koenzim Q10 merupakan komponen penting dalam tubuh sebagai antioksidan. Tujuan. Studi ini merupakan studi potong lintang komparatif pertama di Indonesia. Subjek penelitian diambil dari dua rumah sakit di Jakarta. Studi untuk menilai status gizi ibu hamil di Indonesia, asupan koenzim Q10, dan kadar koenzim Q10 plasma pada ibu hamil yang dihubungkan dengan kejadian preeklampsia. Metode. Sebanyak 72 subjek preeklampsia dan non-preeklampsia direkrut dari RS Cipto Mangunkusumo dan Koja, Jakarta pada bulan September 2018 sampai November 2018. Kriteria inklusi meliputi subjek usia >18 tahun, usia kehamilan >34 minggu dan in partu, kehamilan tunggal, intrauterin, hidup, dan kriteria ekslusi meliputi riwayat penyakit kronik misalnya hipertensi kronik, diabetes mellitus, dan penyakit ginjal sebelum dan saat hamil. Data karakteristik, data klinis, sampel plasma darah, kuesioner food recall 1x24 jam dan FFQ semikuantitatif diambil pada peneltian ini. Data dianalisis statistik menggunakan SPSS versi 20.0. Hasil. Kejadian preeklampsia lebih banyak terjadi pada usia yang lebih tua yaitu >35 tahun (p = 0,001). Tingkat pendidikan, pekerjaan, usia kehamilan, riwayat obstetri yaitu paritas, dan status gizi antara perempuan hamil dengan preeklampsia dan non-preeklampsia secara statistik tidak berbeda bermakna. Semua subjek pada kelompok preeklampsia dan non-preeklampsia (termasuk hamil normal) memiliki kadar koenzim Q10 plasma yang rendah. Kadar koenzim Q10 di plasma pada kelompok preeklampsia cenderung lebih rendah daripada non-preeklampsia tetapi secara statistik tidak berbeda bermakna. Kesimpulan. Semua subjek pada kelompok preeklampsia dan non-preeklampsia (termasuk hamil normal) memiliki kadar koenzim Q10 plasma yang rendah, walaupun asupan koenzim Q10 adalah kategori cukup namun kualitasnya rendah pada sebagian besar subjek preeklampsia dan non-preeklampsia. ...... Background: Preeclampsia remains a major issue in developing countries. Studies on this disease have yet to clearly elucidate the precise mechanism of its pathogenesis. Oxidative stress, inflammation, and malnutrition have been correlated with preeclampsia. Coenzyme Q10 (CoQ10) is a vital nutrient for pregnant women as an antioxidant. Aim: This was the first comparative cross-sectional study in two hospitals in Jakarta to investigate the nutrition status of pregnant women in Indonesia, CoQ10 intake and plasma levels during pregnancy, and correlation with the incidence of preeclampsia. Methods: Seventy-two preeclamptic and non-preeclamptic pregnant mothers were enrolled in this study. We included patients above 18 years old, gestational age >34 weeks, singleton pregnancy, and excluded patients with history of chronic hypertension, diabetes mellitus, and renal diseases before or during current pregnancy. Clinical data and 24-hour food recall and semi-quantitative food frequency questionnaire were collected. Plasma CoQ10 levels were also obtained. Data was statistically analyzed using SPSS version 20.0. Results: Age (above 35 years old) was significant when comparing preeclampsia and non-preeclampsia group (p = 0.001). Education, work status, gestational age, pregnancy history, BMI, dietary intake, and nutrition status were not statistically significant between both groups. The plasma CoQ10 levels in preeclampsia group were lower than non-preeclampsia group, albeit not statistically significant. The main results show all subjects were patients with severe late-onset preeclampsia with decreased plasma CoQ10 level. Conclusions: Both preeclamptic and non-preeclamptic subjects in Indonesia show reduced plasma CoQ10 levels. Despite adequate intake, plasma CoQ10 levels in pregnant women remain low.

Abstrak :
Pendahuluan Karsinoma nasofaring (KNF) merupakan jenis keganasan yang unik dengan distribusi geografis dan etnis tertentu. Daerah Cina Selatan dan Asia Tenggara memiliki insidens kejadian yang tinggi. Indonesia memiliki insidens 5,66 kasus per 100.000 penduduk per tahun. Salah satu penyebab kematian pasien dengan keganasan adalah trombosis. Kadar soluble Platelet-selectin (sP-selectin) yang tinggi dalam plasma, hasil dari aktivasi sel-sel endotel dan trombosit, adalah prediktor kejadian trombosis.

Tujuan Mengetahui kadar sP-selectin pada berbagai stadium karsinoma nasofaring dan korelasinya dengan hitung trombosit.

Metode Dilakukan studi potong lintang pada 60 kasus karsinoma nasofaring yang baru terdiagnosis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada periode Maret hingga November 2012. Kadar sP-selectin diukur dengan teknik Enzyme Linked Immunosorbent Assay.

Hasil Rerata usia adalah 43,9 tahun dengan rasio laki-laki terhadap perempuan 3:1. Jenis patologi terbanyak adalah karsinoma tidak berdiferensiasi (83,3%). Sepuluh persen pasien mengalami trombositosis. Median kadar sP-selectin adalah 45,73 ng/mL dengan rentang interkuartil: 42,02-57,66 ng/mL. Secara statistik terdapat perbedaan kadar sP-selectin diantara stadium IVC dengan stadium lainnya (stadium IVB, p = 0,001 dan kelompok stadium I-IVA, p < 0,001). Hitung trombosit tidak berkorelasi dengan sP-selectin (r: 0,185; p = 0,158).

Simpulan Terdapat perbedaan kadar sP-selectin pada berbagai stadium karsinoma nasofaring. Hitung trombosit tidak berkorelasi dengan kadar sP-selectin. ......Background Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is an unique malignancy because of its geographical and ethnic patterns. South China and South East Asia have the highest incidence, while in Indonesia is about 5.66 cases per 100,000 populations per year. Thrombosis is one of the complications of malignancy. High plasma levels of soluble Platelet-Selectin (sP-selectin) produced by activated endothelial cells and platelets, are predictive of thrombosis.

Objective To measure sP-selectin levels in various stages of nasopharyngeal carcinoma and its correlation with platelet count.

Methods This was a cross sectional study including 60 patients with newly diagnosed nasopharyngeal carcinoma at Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta, Indonesia in period of April to November 2012. Soluble P-selectin levels in various stages of NPC measured with Enzyme Linked Immunosorbent Assay was compared and correlated with platelets count.

Results From 60 patients of NPC, the mean age was 43.9 years with ratio of men to women was 3:1. The most prevalence histopathology was undifferentiated carcinoma (83.3%). Ten percent of the patients had thrombocytosis. The median level of sP-selectin was 45.73 ng/mL (inter quartile range: 42.02-57.66). Soluble P-selectin levels were statistically significantly higher among patients with stage IVC than other stages (with stage IVB, p = 0.001 and with group of stage I-IVA, p < 0.001). There was no correlation between platelet count and sP-selectin levels (r = 0.185; p = 0.158).

Conclusion There were different levels of sP-selectin between various stages of nasopharyngeal carcinoma. There was no correlation between platelets count and sP-selectin levels.

Abstrak :
Mengambil keputusan merupakan tindakan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Pengambilan keputusan adalah proses mencari informasi tentang alternatif-alternatif` yang relevan dan membuat pilihan yang tepat (Atwater,1983). Empat tahap pencarian informasi sebelum pengambilan keputusan, meliputi : screening, memilih alternatif yang paling menjanjikan, dominance building, dan jika tidak berhasil, kembali ke masalah dan memilih altenatif yang paling menjanjikan (Montgomery dalam Lewicka, 1997). Menurut teori subjective expecred ulility, variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan adaiah subjective probability dan utility (Lewicka, 1997). Pcngambilan keputusan terdiri dari yang sederhana. sampai yang kompleks,seperti memutuskan untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Saat ini, remaja kota dan daerah banyak yang telah melakukan hubungan seksual pranikah (“Prilaku’°, 2001; “93%”, 2001; “Remaja”, 2001). Padahal banyak akibat negatif yang dapat ditimbulkan dari hubungan seksual pranikah (Sarwono, 1991). Salah satunya adalah kehamilan di Iuar nikah_ Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) mencatat bahwa setiap tahunnya diperkirakan terjadi 1,5 juta kehamilan yang tidak dikehendaki dan sebagian besar dialami oleh remaja yang belum menikah (“Banyak", l999). Dibandingkan dengan remaja awal, remaja akhir lebih kompeten dalam mengambil keputusan (Rice, 1999). Jadi seharusnya remqa akhir sudah lebih mampu membuat keputusan daripada remaja awal. Tetapi mengapa ada remaja akhir yang memutuskan untuk melakukan hubungan seksual pranikah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran proses pengambilan keputusan remaja akhir untuk melakukan hubungan seksual pranikah,dan faktor-faktor yang mempengaruhinya Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran proses pengambilan keputusan yang lebih menyeluruh, dan sesuai dengan makna yang dirasakan individu. Subyek penelitian ini berjumlah sepuluh orang, lima perempuan dan lima laki-laki. Karakteristik subjck penelitian ini meliputi 2 remaja yang bemsia 16 - 24 tahun,berjenis kelamin perempuan dan laki-laki, belum pernah menikah, yang sudah melakukan hubungan seksual pranikah, dan remaja yang bukan melakukan hubungan seksual pranikah sebagai pekerjaan Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pengisian kuesioner (motivasi dan religiusitas). Analisa data dilakukan secara dua tahap, Tahap pertama, analisa dilakukan pada masing-masing kasus. Tahap kedua, analisa dilakukan secara antar kasus. Dengan demikian, peneliti berharap dapat diperoleh suatu pola proses pengambilan keputusan untuk melakukan hubungan seksual pranikah secara individu dan secara ummm. Pada penelitian ini ditemukan bahwa masalah umum yang dialami remaja akhir adalah adanya ajakan untuk melakukan hubungan seksual dari pacar. Dalam proses pengambilan keputusan, remaja akhir dipengaruhi oleh emosional utility sehingga mereka memberikan nilai positif terhadap hubungan seksual pranikah Remaja akhir juga merasa yakin terhadap kemungkinan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan (subjeclive probability) jika melakukan hubungan seksual pranikah Temuan lain penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab remaja akhir melakukan hubungan seksual pranikah, motivasi remaja akhir untuk melakukan hubungan seksual pranikah, religiusitas remaja akhir dan hubungan seksual pranikah, penilaian remaja akhir tentang hubungan seksual pranikah, inisiatif pihak perempuan untuk melakukan hubungan seksual pranikah, keutuhan keluarga dan hubungan seksual pranikah remaja akhir, dan keterbukaan subjek dalam menjawab pertanyaan peneliti Saran praktis yang didapat dari penelitian ini meliputi : informasi tentang hubungan seksual pranikah diberikan sejak dini mengikuti perkembangan seksual remaja; perbanyak kesempatan untuk latihan dan diskusi tentang pengambilan keputusan dengan topik fenomena-fenomena yang ada dalam kehidupan schari-hari orangtua dan anggota keluarga lain mengawasi perilaku seksual anak mereka di rumah dan memberikan kegiatan kepada remaja yang sesuai dengan minat dan hobi sehingga remaja dapat menggunakan waktu mereka dengan kegiatan yang berguna.

Abstrak :
Di Indonesia, peraturan perundang-undangan dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara diawali dengan diberlakukannya Undang-undang 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dengan peraturan pelaksananya yang kemudian telah diubah seluruhnya dengan diberlakukannya Undang-undang No 40 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (?UU Minerba?) beserta dengan peraturan pelaksananya sebagai hukum positif dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dewasa ini. Dengan adanya suatu peralihan dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pertambangan, kemudian muncullah beberapa permasalahan yang terjadi antara lain mengenai permasalahan bagaimana kedudukan hukum PKP2B setelah diberlakukannya UU Minerba, dan bagaimana keberlakuan UU Minerba tersebut mempengaruhi hubungan kontraktual pemegang PKP2B dengan pihak ketiganya yang mayoritas merupakan pihak investor asing. Dengan menggunakan metode analisis normative untuk menganalisa dan menjawab identifikasi masalah dalam penulisan hukum ini kemudian akan dipaparkan, dan dianalisa secara rinci bahwa UU Minerba pada dasarnya tetap mengakui keberlakuan PKP2B dengan memberikan kewajiban terkait dengan masa peralihan untuk melakukan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan di dalam PKP2B maupun isi dan ketentuan kontraktual pemegang PKP2B dan pihak ketiganya yang ingin tetap melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia. ...... In Indonesia, the legislation in the field of mineral and coal mining began with the enactment of Law 11 of 1967 concerning the Basic Provisions of Mining and its implementing regulations, which was changed entirely with the enactment of Law No. 40 of 2009 on Mineral and Coal Mining ("Mining Law") and its implementing regulations as the positive law in carrying out mining activities. With the change of regulation in conducting mining activities, some problems occurred relating to the validity of PKP2B after the enactment of the Mining Law and how the enactment of the Mining Law affects the CCOW holder?s contractual relationship with third parties, the majority of which are foreign investors. By using the normative methodology to analyze and answer the issue in this Thesis, it shall be explained and analyzed in details that the Mining Law still recognizes the validity of CCOW by providing the obligation during the transitional period to make adjustments to all the provisions in the CCOW including the contents and contractual provisions of CCOW holders and third parties who want to keep carrying out mining activities in Indonesia.

Abstrak :
Notaris berperan dalam pembuatan suatu akta autentik. Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain yang membutuhkan dan oleh pihak yang menerima prestasi berjanji akan mengembalikan prestasi tersebut pada jangka waktu tertentu. Istilah pemalsuan tidak selalu diartikan memalsukan surat atau sejenisnya tetapi termasuk juga isi berita atau informasi yang langsung diucapkan dan tidak mengandung kebenaran Maka penulis dengan ini membahas mengenai 'Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Atas Ketidak Benaran Keterangan Penghadap (Studi Kasus: Akta Perjanjian Kredit Antara Bank D dengan PT PK)' dengan pokok permasalahan bagaimana kedudukan akta yang dibuat Notaris apabila ada keterangan palsu yang diberikan penghadap? dan bagaimana perlindungan terhadap Notaris yang membuat aktanya? Penulis melakukan penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan simpulan bahwa akta tersebut tetap menjadi akta autentik sepanjang belum diputuskan pengadilan dan Notaris tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini karena sudah membuat akta sesuai dengan Undang-Undang. ......Notary have a role to making a authentik deed. Credit is giving a performance by a side to the other side who need it and by a side who approve a performance to promise will return that performance at specific periode of time. Term of false not only have a meaning false in making a document or of a find but also an information who someone said and it isn't contains a true. So writter make observation with theme 'The Legal Consequences Of False Information By The Appearer In Notarial Deed (Case Study: Loan Agreement Between Bank D and PT PK)' with the main problem are how to Notarial deed if happens false information by appearer? And how to protect the Notary which make a Notarial deed? Writer make this observation using an analysis with descriptive analytical and with using a approachment juridical normatif. The conclusion are notarial deed still be autentik before have judgement from jurisdiction and Notary make a notarial deed with regulation so Notary can't be a someone who make fault in a notarial deed.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia adalah negara yang mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus KEK . KEK Tanjung Lesung ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 23 Februari 2015. Tujuan penetapan KEK Tanjung Lesung secara umum adalah untuk meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Salah satu masalah dalam implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung adalah belum optimalnya pembangunan sarana transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan melihat apa saja yang yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi KEK Tanjung Lesung. Dalam menganalisis implementasi Kebijakan Pengembangan KEK Tanjung Lesung penulis menggunakan analisis implementasi Michael Hill dan Peter Hupe, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn serta teori dari Kotler mengenai marketing place. Metode penelitian yang digunakan adalah postpositive. Hasil penelitian menunjukan implementasi KEK Tanjung Lesung masih belum optimal.

---

ABSTRACT
Indonesia is a country that develops the tourism sector to improve the economy. Among the ways in which to improve the economy, the Indonesian government established a Special Economic Zone KEK . One of the KEK formed is KEK Tanjung Lesung determined through Government Regulation No. 26 of 2012 and inaugurated on February 23, 2015. The objective of KEK Tanjung Lesung is to increase investment, to absorb labor, and to increase the utilization of local resources. However, the construction of transportation facilities and other supporting facilities in the KEK Tanjung Lesung is not optimal. This study aims to illustrate how the implementation of KEK Tanjung Lesung development and see the supporting and inhibiting factors of the implementation of KEK Tanjung Lesung. In analyzing the policy implementation, the development of KEK Tanjung Lesung, the writer uses the implementation analysis of Michael Hill and Peter Hupe, the factors that influence the implementation of the policy according to Van Meter and Van Horn and Kotler 39 s theory of marketing place. The research method used is postpostivis. The results showed that the implementation of KEK Tanjung Lesung is still not optimal.

Abstrak :

Pendahuluan: Periodontitis berasal dari hasil interaksi antara biofilm bakteri dan respon imun pejamu. Treponema denticola merupakan salah satu bakteri yang paling banyak terdeteksi pada pasien dengan periodontitis kronis. Matrix metalloproteinase-8 merupakan faktor pejamu yang penting yang terlibat dalam patogenesis penyakit periodontal, yang merupakan MMP kolagenolitik. Tujuan: untuk mengevaluasi proporsi bakteri T. denticola, ekspresi mRNA MMP-8, dan parameter klinis pada pasien periodontitis sebelum dan setelah skeling dan penghalusan akar (SPA) serta korelasi antara perubahan bakteri T. denticola dan ekspresi mRNA MMP-8 dengan parameter klinis.  Metode: Cairan krevikular gingiva dari 6 pasien periodontitis kronis yang tidak dirawat dan 1 subjek sehat diambil untuk menganalisa bakteri T. denticola dan ekspresi mRNA MMP-8 dengan quantitative polymerase chain reaction. Treponema denticola, ekspresi mRNA MMP-8, dan parameter klinis (kedalaman poket, indeks perdarahan gingiva, dan kehilangan perlekatan klinis) diperiksa sebelum dan 1 bulan setelah SPA. Uji Wilcoxon digunakan untuk membandingkan transkripsi mRNA, proporsi bakteri, kedalaman poket, kehilangan perlekatan klinis, dan indeks perdarahan gingiva sebelum dan setelah SPA. Uji Spearman digunakan untuk mengetahui korelasi antara T. denticola dan ekspresi mRNA MMP-8 dengan parameter klinis. Hasil: Pengurangan yang signifikan terlihat pada parameter klinis (P<0,05), meskipun perbedaan T. denticola dan eskprsi mRNA MMP-8 tidak signifikan (P>0,05). Hubungan yang positif terlihat antara perubahan proporsi bakteri T. denticola dengan perubahan indeks perdarahan gingiva (r = 0,029; P>0,05) dan perubahan ekspresi mRNA MMP-8 dengan perubahan indeks perubahan gingiva (r = 0,023; P>0,05). Kesimpulan: Terapi non bedah menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam parameter klinis tetapi tidak pada jumlah bakteri T. denticola dan eskpresi mRNA MMP-8 serta korelasi yang tidak signifikan antara T. denticola dan mRNA MMP-8 dengan parameter klinis.  

---

Background: Periodontitis results from an outcome of interaction between bacterial biofilms and host immune response. Treponema denticola are one of the most common bacteria detected in patients with chronic periodontitis. Matrix metalloproteinase-8 (MMP-8) is an important host factor involved in the pathogenesis of periodontal diseases, which is the main collagenolytic MMP. Purpose: To evaluate the amount of Treponema denticola, MMP-8 mRNA expression and clinical parameters in periodontitis patient before after scaling and root planning (SRP) and correlation between clinical parameters and proportion of T. denticola and mRNA expression level of MMP-8. Methods: GCF from 6 untreated chronic periodontitis patients and 1 healthy subject were sampled and assessed for the T. denticola, MMP-8 mRNA expression by quantitative polymerase chain reaction (q-PCR). Treponema denticola, MMP-8 mRNA expression and clinical parameters which were pocket depth, papillary bleeding index, and clinical attachment loss were assessed 1 month before and after scaling. Wilcoxon test was used to compare the mRNA transcription level, amount of bacteria, pocket depth, clinical attachment loss and papillary bleeding index before and after SRP. Spearman test was used to correlate clinical parameter and change of proportion of T. denticola and mRNA expression level of MMP-8. Results: A significant reduction in the clinical parameters was noted after SRP than before it (P< 0.05), although the difference of T. denticola and MMP-8 mRNA expression was not significant (P> 0.05). A positive relationship was seen between changes in the proportion of T. denticola bacteria with changes in the gingival bleeding index (r = 0.029; P> 0.05) and changes in MMP-8 mRNA expression with changes in the gingival change index (r = 0.023; P> 0.05). Conclusion: Non-surgical therapy resulted in a significant improvement in clinical parameters but not the proportion of T. denticola and mRNA expression level of MMP-8 and insignificant correlation between T. denticola and MMP-8 mRNA with clinical parameters.

 

Abstrak :
Salah satu kunci dalam penggelaran jaringan 5G adalah tersedianya spektrum frekuensi radio. Namun begitu, spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya yang jumlahnya terbatas dan harus dioptimalkan penggunaannya. Salah satu kandidat pita frekuensi 5G low band adalah pita frekuensi radio 700 MHz. Dengan rencana penambahan pita frekuensi radio, tentu akan menambah beban BHP IPFR yang harus dibayarkan oleh operator seluler. Sehingga, perlu ditentukan nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz yang berada pada angka optimal (equilibrium). Dalam penentuan nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz ini menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan Cost Reduction (CR). Penelitian mengenai penentuan nilai keekonomian pita frekuensi untuk kandidat pita frekuensi 5G di Indonesia juga pernah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknik shadow pricing dan pendekatan menggunakan formula BHP IPFR N x K x I x C x B. Dari hasil perhitungan, nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) skenario BW 90 MHz adalah sebesar Rp64,08 Miliar. Nilai tersebut mendekati nilai keekonomian pita frekuensi 900 MHz saat ini sebesar Rp63,36 Miliar. Sementara nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz dengan metode Cost Reduction (CR) untuk industri dengan BW 90 MHz adalah sebesar Rp36,81 Miliar. Nilai keekonomian tersebut mendekati nilai keekonomian pita frekuensi 800 MHz sebesar Rp36,68 Miliar. Selanjutnya dilakukan analisis penambahan beban BHP IPFR, perbandingan nilai keekonomian pita frekuensi radio terhadap pendapatan, dan perbandingan nilai keekonomian pita frekuensi radio terhadap EBITDA. Pengenaan nilai keekonomian pita frekuensi radio 700 MHz ditinjau dari kondisi beban BHP IPFR menggunakan metode DCF dan CR masih memungkinkan bagi Operator A dan Operator C untuk mampu mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing. Namun sebaliknya, untuk Operator B, Operator E dan Operator F diprediksi mengalami kesulitan untuk mampu mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing. ......One of the keys to deploying a 5G network is the availability of a radio frequency spectrum. However, the radio frequency spectrum is a limited resource and should be used optimized. One of the candidates for the 5G low band frequency band is the 700 MHz radio frequency band. The plan to add radio frequency bands will undoubtedly add to the spectrum fee burden that cellular operators must pay. Thus, it is necessary to determine the economic value of the 700 MHz radio frequency band, which is at the optimal value (equilibrium). The Government's policy in the valuation of radio frequency bands can optimize the use of frequency spectrum in Indonesia and realizing a competitive industry for delivering 5G technology services in Indonesia with the economic value approach of frequency bands and the business potential of telecommunications operations in Indonesia. Calculating this radio frequency band uses Discounted Cash Flow (DCF) and Cost Reduction (CR) methods. The 700 MHz frequency band valuation had researched before using the shadow pricing method and BHP IPFR N x K x I x C x B formulas. From the calculation results, the economic value of the 700 MHz radio frequency band using the Discounted Cash Flow (DCF) method, scenario the BW 90 MHz scenario is IDR 64.08 billion. This valuation is close to the current economic value of the 900 MHz frequency band IDR 63.36 billion. Meanwhile, the valuation of the 700 MHz radio frequency band using the Cost Reduction (CR) method for industries with a BW of 90 MHz is IDR 36.81 billion. The valuation is close to the 800 MHz frequency band of IDR 36.68 billion. Furthermore, analyzing the addition of spectrum fee expenses, comparing the valuation of radio frequency bands to revenue, and comparing the valuation of radio frequency bands to EBITDA. Operator A and operator C can optimize the use of the frequency spectrum and could create a competitive industry. On the other hand, Operator B, Operator E, and Operator F will predict experiencing difficulties in optimizing the use of the frequency spectrum and having the ability to create a competitive industry.

Abstrak :
Studi ini membahas proses pembuatan kebijakan public, yakni RUU Perlindungan Data Pribadi di Komisi I DPR. Penelitian yang memfokuskan pada proses pertarungan argumentasi wacana untuk memperoleh koalisi wacana atau kesepakatan bersama ini menggunakan pendekatan Analysis Jaringan Wacana (Discourse Network Analysis–DNA) dan Teori Discourse Coalition Framework (DCF), dengan paradigma konstruktivism. Penelitian ini mengunakan pendekatan campuran kuantitatif-kualitatif, sebagai panduan saat mengumpulkan data, menganalisis data, serta proses penelitian secara umum dalam satu rangkaian. Hasil penelitian menunjukkan pemetaan actor dalam membangun argumentasi dan mempertarungkan argumentasi menggunakan narasi alur cerita dan metafor, yang dituangkan dalam practice. Ini agar wacananya mempengaruhi dan diterima oleh actor lain, hingga mendominasi wacana dalam perdebatan. Selanjutnya dari proses debat cenderung terbentuk struktur jejaring koalisi wacana atau konsensus dari pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi. Dibandingkan studi terdahulu, pendekatan, teori dan paradigma penelitian ini menjadi kebaruan dalam penelitian. ......This study focuses on the process of public policy making, namely the Bill on Personal Data Protection in Commission One of the DPR; especially it aims to map the process of discourse argumentative to obtain collective agreement of a public forum which is called Discourse Coalition. For analysis reasons, this study uses the Discourse Network Analysis (DNA) approach and the Discourse Coalition Framework (DCF) theory, with a constructivism paradigm. The method used for the study is quantitative-qualitative mixed-method, as a guide when collecting data, analyzing data, and the general research process as a whole. The results of the research show that the mapping of actors in building arguments to dominate discourse argumentative, using storyline, narratives and metaphors, which were then applied in practices. This is so that the discourse influences and is accepted by other actors, so that it dominates the discourse in the debate. Furthermore, the study tends to form a consensusnetwork- structure or discourse coalition from the public debate. Compared to previous studies, this research approach, theory and paradigm become novelty for the research