Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abdul Haris Nasution (1918-2000) masuk Akademi Militer Bandung pada tahun 1940 sebagai CORO. Di sana ia belajar teori perang yang berorientasi kepada Carl von Clausewitz, walaupun belum begitu mendalam dari karya Carl von Clausewitz. Pada masa pendudukan Jepang, Nasution memperdalam studi militernya dengan rekan-rekan Akademi Militer Bandung dengan membaca berbagai buku militer. la aktif pula mengikuti program-program Jepang, maka terpengaruh dari mobilisasi dan kontrol terhadap rakyat dan pemikiran militer Jepang.Sebelum agresi militer Belanda ke-1, sebagai Panglima Divisi Nasution melaksanakan reorganisasi dalam divisinya terhadap prajurit dan perwira dengan harapan membuat tentara yang berdisiplin tinggi. Pada waktu yang sama, beberapa perwira di Markas Besar TKR menemukan konsep wehrkreise atau perlawanan teritorial. Namun, ketika terjadi serangan militer Belanda ke-1, TNI yang masih mencoba bertahan dengan strategi linier mengalami semacam shock dan mundur dalam kekacauan.Setelah lewat fase pertama ini, di Jawa Barat pasukan-pasukan yang terpecah belah itu berangsur-angsur kembali ke daerah asalnya dan ke pangkalannya masing-masing. Maka terbentuk kantong-kantong gerilya dengan inisiatif komandan daerah masing-masing. Pada waktu yang sama, Nasution menemukan konsep-konsep perang gerilya yang penting, seperti Wingate, pasukan mobil, pasukan teritorial, dan lain-lain. Dalam re-ra yang dilaksanakan oleh pemerintahan Hatta, Nasution berperan penting dalam pelaksanaan re-ra dan mempersiapkan taktik perang gerilya seperti Perintah Siasat No.1/1948, Pertahanan Desa, dan lain-lain.Dengan berbagai taktik gerilya Nasution merencanakan perang gerilya yang teratur dan berdisiplin tinggi. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perang yang terjadi pada agresi Belanda ke-2 pun menurut Sekiaar Perang Kemerdekaan Indonesia bukan true war melainkan real war. Perang yang terjadi di lapangan pada masa revolusi Indonesia adalah bukan perang yang dilaksanakan sesuai dengan taktik-taktik yang dibuat, karena kekurangan persiapan, kegagalan pembentukan pasukan-pasukan mobil dan pasukan-pasukan teritorial, laskar-laskar yang bermunculan dengan inisiatif sendiri, dan sebagainya."

"This study tests preference hierarchies in incremental financial decisions on a sample of 147 companies quoted on the Jakarta Stock Exchange for the years 1994-2001. We distinguish 4 types of incremental financial decision, namely, internal financing, short term debts, long term debts, and share issues.Evidences from CART (classification and regression tree) show that financial decisions from companies in JSX can be divided 3 sub-groups on the basis of the interaction among variables. First group is determined by the interaction among SIZE, SPR (stock price run-up), and CRISS (economy crisis) ; second group is determined by the interaction among SIZE, SPR, CRISS, DTA (depreciation), OITA (profitability), and LATA (liquidity); third group is determined by the interaction among SIZE, SPR, LATA, and DECS (deviation from the expected capital structure). SPR, LATA, and OITA suggested by pecking order and static trade-off theory and SIZE suggested by pecking order theory support pecking order theory. But DTA and DECS suggested by only static trade-off theory support static trade-off theory.Estimations from the multinomial logit model confirm the evidences from the classification tree, except SPR for internal financing. Evidence classification tree says that the correlation between internal financing and SPR can not be determined. But estimation from the multinomial logit model says that internal financing and SPR have negative correlation which contradicts with expected hypothesis. SIZE is used as the first variable to split datasets in the classification tree, but is not statistically significant in all odd ratios.Ordered logit models are used to determine which financing hierarchy fits the data JSX best. The results suggest that Indonesian firms have a most-preferred financing hierarchy, even if that financing hierarchy are not statistically significant ; i) internal financing, ii) long term debts or issues share, iv) short term debts."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah menguji hubungan simultan antara nilai perusahaan, praktek corporate govenance, dan struktur kepemilikan dengan 114 perusahaan yang terbuka di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2003. Variabel struktur kepemilikan adalah Cash flow rights, wedge (control rights - cash flow rights), persentase kepemilikan blockholders oleh pihak asing namun diduga sebenarnya orang Indonesia (atau disingkat Asing Tapi Indonesia, (ASTINDO)). Nilai perusahaan akan diukur dengan proksi Tobin?s Q dan praktek corporate governance diukur dengan corporate governance index (CGI) yang dikembangkan oleh Arsjah (2005). Karena hubungan endogen antar variabel, metode two stage least squares dipakai. Hasil menunjukkan bahwa praktek corporate governance tidak berpengaruh signifikan kepada nilai perusahaan, tetapi nilai perusahaan menjadi prediktor positif untuk praktek corporate governance. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai nilai perusahaan yang tinggi memilih praktek corporate governance yang baik untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun, perusahaan belum tentu dapat memberi signal tentang kualitas perusahaan dengan menerapkan praktek corporate governance yang baik. Hasil ini mungkin terjadi karena implementasi praktek corporate governance merupakan hal yang baru di indonesia dan karena pasar masih sulit mencerminkan pengaruh praktek corporate governance kepada nilai perusahaan sebab kekurangan informasi yang memadai tentang praktek corporate governance. Ketika wedge perusahaan tinggi, pengaruh praktek corporate governance kepada nilai perusahaan melemah. 'Wedge adalah variabel yang mengukur insentif pemegang saham mayoritas akhir untuk mengekspropriasi pemegang saham minoritas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas praktek corporate governance dipengaruhi oleh insentif untuk melakukan ekspropriasi dari pemegang saham pengendali akhir. Struktur kepemilikan dan nilai perusahaan tidak mempunyai hubungan sistematik. Hasil ini mendukung bahwa struktur kepemilikan ditentukan secara endogen, sehingga struktur kepemilikan tersebar maupun terkonsentrasi masing-masing membawa masalah keagenan, tetapi sekaligus memberikan kuntungan yang dapat menjadi kompensasi masalah keagenan masing-masing. ASTINDO dalam struktur kepemilikan perusahaan ternyata tidak mengurangi nilai perusahaan atau tidak mengekspropriasi kekayaan pemegang saham minoritas. Tetapi persentase kepemilikan ASTINDO berpengaruh negatif kepada praktek corporate governance. Tidak terdapat perbedaan pengaruh dari kepemilikan ASTINDO dan kepemilikan blockholders benar-benar asing (BLOCKA) kepada nilai perusahaan dan praktek corporate goverance. Dengan asumsi ASTINDO diukur dengan benar, hasil tersebut meragukan argumen bahwa kepemilikan BLOCKA berpengaruh positif kepada kinerja perusahaan dan praktek corporate governance.

---

The primary objective of this study is to test simultaneous relationships among the value of the firm, the practice of corporate govemanee, and the ownership structure on a sample of 114 companies quoted in the Jakarta Stock Exchange (JSX) for the year 2003. The ovmership structure variables include cash flow rights, wedge (control rights - cash-flow rights), and percent of ownership by foreign bloclcholders that presumably are Indonesian blockholders (FBIB). The value of the firm is measured by proxy of Tobin's Q and the practice of corporate governance is measured by corporate govemance index (CGI) developed by Arsjah (2005). Because of the endogeneity among the variables, the two stage least squares are employed.

The study finds that practice of corporate govemance fails to affect value of the firm, but value of the firm is a positive predictor of practice of corporate governance. These results suggest that highly valued firms adopt the practice of the good corporate govemance because they believe that the practice of the good corporate governance will further raise fimr value. However, adopting the practice of good corporate governance may not translate to higher fimi value. This may due to the fact that implementation of the practice of the corporate govemance is something new in Indonesia and that market may have difficulty in reflecting the effects of the practice of the corporate govemance on the value of the firm because of the lack of proper information.

Further, the influence ofthe practice ofthe corporate governance on the value ofthe firm becomes less, when the wedge of the firm becomes higher. Wedge is the variable that estimates incentives of ultimate majority shareholders to expropriate minority shareholders. Therefore, I conclude that effectiveness of the practice of the corporate govemance is influenced by the expropriation incentives of the ultimate majority shareholders.

Ownership structure and the value of the firm have no systematic relation. This result supports that the ownership structure of a firm is the endogenous outcome of decisions. In other words, ownership structure is chosen so as to maximize the value of the firm, and that greater diffuseness in ownership, although it makes the agency problem more severe, conveys compensating advantages on firms that choose torelyon a difiiise ownership structure.

FBIB does not extract private benefits for themselves or do not expropriate the wealth of the minority shareholders. But, percent of ownership by FBIB has negative effects on the practice of the corporate governance. There is no difference between the influence of percent of ownership by foreign bloekholders and of percent of ownership by PBIB on the value of the firm and the practice of the corporate governance. Assuming that percent of ownership by FBIB are accurately measured, this result casts some doubt on the argument that ownership by foreign bloclcholders has positive effects on the performance and the practice of the corporate governance."