Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas kini Bank Kustodian harus mendaftarkan jaminan oleh perusahaan sasaran demi kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Tesis ini menganalisa mengenai bagaimana peran Bank Kustodian Dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tesis ini juga menganalisa mengenai bagaimana perlindungan investor terkait pendaftaran pembebanan jaminan fidusia dan hak tanggungan oleh Bank Kustodian atas nama Investor dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (penelitian yuridis normative) yaitu penelitian yang melihat pada asas-asas dalam hukum tertulis. Kesimpulan yang di dapat adalah Bank Kustodian mempunyai peran tambahan yaitu terkait pendaftaran Jaminan dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas atas efek bersifat utang. Bank Kustodian harus mempunyai kualifikasi tambahan sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam hal pengikatan jaminan fidusia dan hak tanggungan untuk melindungi Investor Reksa Dana Penyertaan Terbatas. ...... By the issuance of Financial Service Authority Regulation Number 37/POJK.04/2014 concerning Collective Investment Contract in Limited Participation Investment Fund, now Custodian Bank has to register the pledge for the virtue of Private Equity Investment. This Thesis discussed about the role of Custodian Bank in Private Equity Investment based on regulations. This Thesis also discussed about the protection of Investor related to registration of pledges by Custodian Bank as Registrar for the virtue of investor. The Method of this research is yuridis normative, which mean the research that observe on the principle in the written law. The conclusion of the Tesis is Custodian Bank has new additional role to register a pledge in private equity investment on bonds. Custodian Bank must have additional qualification to maximize its role related to registration of fiducia security and mortgage to protect the investor in Private Equity Investment.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bentuk Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016/1996 yang terdapat di dalam Putusan Arbitrase Internasional antara Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, apakah suatu bentuk jaminan atau tidak? Akan dibahas juga bagaimana pertangungjawaban Pemerintah Indonesia atas Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016.1996, dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Penelitian menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah memerlukan suatu peraturan yang mengatur secara jelas bentuk jaminan pemerintah, dan Pemerintah juga harus mengatur peraturan yang jelas mengenai tindakan negara, agar jelas pertanggungjawaban dari Pemerintah. ......The focus of this study is to know the nature of undertaking in Minister of Finance Letter No:s-188/MK.016.1996 in foreign arbitral award between Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, it is a guarantee or not? This study also see the responsibility of Government of Indonesia in making Minister of Finance Letter No:s-188/MK.016.1996, and how the enforcement of the foreign arbitral award as it the same as in Law Regulation No. 30 Tahun 1999. This research using normative law method. The researches suggest that Government of Indonesia should make a regulation that will make sure what is the government guarantee, Government of Republic Indonesia also need to be clear about state immunity, that will make clear about State Responsibility.