Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbuatan melawan hukum adalah suatu setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Skripsi ini membahas mengenai penerapan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Bank sehubungan dengan terjadinya pembobolan SDB milik Bank yang disewa oleh nasabah. Analisis terhadap perbuatan melawan hukum yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada kentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, khususnya mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, sewa - menyewa, dan penitipan barang, dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, khususnya mengatur mengatur mengenai SDB. Atas hal ini, penulis berpendapat bahwa Bank telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada nasabah atas terjadinya pembobolan SDB milik Bank.

---

An Illegal Act is every actions by a party that against the law causing damage towards other party shall be oblige to compensate the damage towards other party. This Thesis is focusing on the implementation of an illegal Act that Bank has been done in connection with the burglary of SDB. The analysis of the illegal act in this thesis refers to Indonesian Civil Code, focusing on the article that regulate about tort, lease agreement, and deposits agreement, and Law Number 7 Year 1992 in Banking, focusing on the article that regulate about SDB. Therefore, authors consider that Bank has commited an illegal act causing damage towards the client in connection with the burglary of SDB."

"ABSTRAKKeputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harusdilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian,keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum padaakhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebutdilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelakuusaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPSyang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitianyang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris denganmenggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesisini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masihditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu danatas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya

---

ABSTRACTDecision on changes in the articles of association on the corporation must be donebased on the bylaws. That decision must get an approval from the Ministry of Justiceand Human Rights in Indonesia, or give a prior notice before it was legally binding tothe third party. All of the process are gone through a system called AdministrationSystem Performance Legal Entity (SABH) for the purpose of increasing services tobusinessperson. But in the real event, the system is not optimally functioning becausethere are some violations could be found which may in a way be detrimental to theinterest of some parties. This thesis deals with the legal impact of the GMOSresolutions which exceeds the time period of approval request. The research metodethat was used is normative judicial method with the type of explanatory researchusing secondary data obtained from the literature. From the discussion of this thesis,in fact SABH can not work optimally because they found any violations that couldharm certain parties and on the certificate can be applied for cancellation"