Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan korban belum menjadi pengetahuan umum dan dasar bagi para pembuat regulasi, masih mencari bentuk terbaik dalam perlindungan korban. Situasi struktural menjadikan konsumen sebagai target yang tepat untuk menjadi korban, karena perlindungan korban masih dikelilingi oleh pemilik kekuasaan. Perlindungan korban yang terjadi selama ini selalu melibatkan intervensi negara dengan menggunakan prinsip-prinsip kekuasaan polisi atau aparat hukum terkait. Dalam kasus konsumen meikarta, kejahatan korporasi bukan satu-satunya masalah, akan tetapi kebanyakan yang terjadi adalah kejahatan korporasi. Bahkan konsumen tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban kejahatan tersebut. Tesis ini membahas tentang upaya perlindungan korban dari kejahatan korporasi yang terjadi pada konsumen Meikarta, dimana sangat diharapkan dapat dilakukan secara efektif tanpa intervensi dari aspek kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif dengan menekankan pada data-data hasil lapangan, observasi dan wawancara narasumber mengenai upaya perlindungan korban karena kejahatan korporasi khususnya konsumen Meikarta. Tujuan penelitian yaitu memposisikan korban dalam perlindungan sebagai pusat dalam proses pelayanan korban. ......The problem of victims has not become common knowledge and basic for regulators, still looking for the best form in victim protection. The structural situation makes consumers the and right target and victims because the protection of victims is still surrounded by power owners. The victim's actions that have occurred during this cell involve state intervention using the principles of police or related law enforcement powers. In the case of Meikarta consumers, corporate crime is not the only problem, but most of what happens is a corporate crime. Even consumers don't realize they're victims of such crimes. This thesis discusses efforts to protect victims from corporate crimes that occur in Meikarta consumers, which is expected to be done effectively without intervention from consumers. the aspect of power. This study is qualitative method research with emphasis on field results data, observations, and interviews of sources about efforts to protect victims due to corporate crimes, especially Meikarta consumers. The purpose of the study is to position the victim in protection as a center in the process of victim service.

Abstrak :
ABSTRAK
Keberadaan penyakit AIDS yang disebabkan oleh HIV yang. semakin lama semakin banyak menyebabkan kematian para penderitanya perlu mendapat perhatian khusus, baik dari pihak pemerintah termasuk swasta bahkan masyarakat luas di Indonesia. Yayasan AIDS Indonesia sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan pada tahun 1993 berusaha untuk membuat program-program dengan tujuan mengkomunikasikan HIV/AIDS kepada khalayak sasarannya. Agar informasi dapat sampai dan diterima dengan baik oleh khalayak sasarannya perlu dipertimbangkan pemilihan media yang digunakan.

Lebih jauh, penelitian ini melihat upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Yayasan AIDS Indonesia yang merupakan bentuk komunikasi pemasyarakatan dalam mewujudkan kepeduliannya terhadap masalah AIDS dan akan dilihat pula penggunaan media yang dipilih selama ini serta melihat apakah penggunaan media tersebut sudah tepat sehingga pesan dapat sampai kepada khalayak sasaran.

Beberapa teori dan konsep yang digunakan di sini antara lain konsep dasar komunikasi, komunikasi massa, pemasaran sosial, periklanan dan media serta konsep word of mouth.
Pendekatan penelitian adalah secara kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengamatan terlibat sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dengan mengacu pada data tertulis yang sudah ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah AIDS sudah tidak bisa dianggap sebagai masalah yang ringan. Untuk itu perlu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat untuk terus membuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mencegah terinfeksinya virus HIV/AIDS. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Yayasan AIDS Indonesia dalam mewujudkan kepeduliannya terhadap masalah HIV/AIDS ini yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai virus tersebut serta upaya pencegahan terinfeksinya.
Namur dalam pelaksanaannya, program-program tersebut juga menemui masalah atau hambatan baik dari sisi sumber yang menyangkut jumlah tenaga ahli sebagai penyuluh, masalah informasi program itu sendiri yang erat kaitannya dengan media yang digunakan maupun masalah dari sisi penerima pesan tersebut yang umumnya terdiri dari berbagai tingkat pendidikan, agama dan sukubangsa yang berbeda.

Untuk itu berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran-saran untuk penyempurnaan bentuk komunikasi pemasyarakatan AIDS antara lain dengan pelatihan intensif untuk penyuluh, perbaikan dalam segi kemasan pesan dan hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi itu sendiri serta penggunaan media yang tepat.

Abstrak :
Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya harus mendapatkan perlindungan dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Fenomena yang terjadi saat ini banyak anak-anak yang tidak mendapatkan perlindungan baik dari pihak keluarga maupun lingkungan sekitar. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak anak maka upaya pengangkatan anak dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Dalam hal pengangkatan anak harus memperhatikan kepentingan anak terlebih dahulu. Secara umum pengangkatan anak terdapat dua macam yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (domestic adoption) dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh warga negara asing (intercountry adoption). Pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (Intercountry adoption) dan akan mencoba memaparkan apakah pengangkatan anak antar warga Negara (Intercountry Adoption) dapat memberikan kontribusi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak anak. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan data primer dan data sekunder. Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ternyata belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak. Dimana masih terdapat kelemahan sehingga dapat memberikan kesempatan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan adopsi sebagai kedok dari kejahatan yang mereka lakukan. Bahwasanya sudah saatnya Indonesia meratifikasi Konvensi Den Haag Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Perlindungan Anak dan Penerapan Intercountry Adoption sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Bahwa pengangkatan anak di Indonesia saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Maka dengan adanya perbaikan peraturan perundang-undangannya diharapkan kedepannya pengangkatan anak antar Warga Negara dapat membawa dampak positif terhadap perlindungan hak anak, dimana anak merupakan individu yang rentan baik secara fisik maupun psikologis yang layak untuk dilindungi.

---

Child is one of the best God blessing so that they must have protection from their parent and the environment. Now adays there so many children don?t get protection either from the family and the environment. According to give protection to them adoption become the final decision. In adoption we must concern the best interest for children. Generally there are two kind of adoption first domestic adoption, and Intercountry adoption. Indonesia has regulation for Adoption Peraturan Pemerintah 2007 Number 54. In this thesis writer will explain about Intercountry adoption dan try to describe however intercountry adoption give positive contribution for protection of the children right. The method that I apply in this thesis is analisys normative which is using primer data and skunder data. The conclusion from writer about intercountry adoption is the regulation Peraturan Pemerintah 2007 Number 54 that we have is not enough to give protection for right of the children. There are still have weakness so it give opportunity to unresponsibility person to do their crime such as trafficking. So the most important thing that Indonesia must do is ratification The Den Haag Convention ?Convention On Protection Of The Children and Cooperation In Respect Of Intercountry Adoption? conclude 29 May 1993. Now adays the intercountry adoption inIndonesia not yet give guarantee on protection of the Children right. Indonesia try to repairs the law so in the future intercountry adoption can give positive impact for protection of the children right which is children is weak individu as phisicly an mentally so they need our protection.

Abstrak :
ABSTRAK
Integrasi pola pengelolaan sumber daya air (PSDA) ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak perubahan pemanfaatan ruang dan mempertahankan daya dukung lingkungan hidup. Penelitian ini bermaksud mengintegrasikan pola pengelolaan sumber daya air ke rencana tata ruang wilayah. Permasalahan yang menjadi perhatian pada penelitian ini adalah cara menghitung ketersediaan dan kebutuhan air pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, yang diamanatkan dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009. Cara menghitung ketersediaan air telah diuraikan dalam Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, namun, metode yang digunakan untuk menghitung ketersediaan air (KA) tersebut kurang tepat, karena menggunakan rumus rasional. Permasalahannya adalah bahwa, selama ini metode rasional dikembangkan untuk menghitung debit rencana saluran drainase untuk daerah kecil dengan waktu konsentrasi yang singkat. Metode rasional pada dasarnya adalah metode perhitungan debit puncak. Oleh karena itu, perlu dicari model lain yang banyak dikenal dan digunakan di Indonesia yang mampulaksana untuk untuk memperkirakan ketersediaan air dalam penyediaan air baku air minum sebuah kota. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah, untuk mewujudkan integrasi Pola PSDA ke RTRW melalui cara penghitungan potensi ketersediaan air di suatu wilayah pada Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 17 tahun 2009. Melalui tinjauan pustaka tentang metode mengestimasi potensi KA, disimpulkan bahwa, metode yang paling mendasar untuk menghitung KA adalah metode neraca air (NA). Untuk itu kemudian ditetapkanlah kriteria pemilihan model NA, yang disesuaikan dengan kriteria mampu laksana. Kriteria mampu laksana, dalam arti, model estimasi potensi KA ini akan bisa digunakan oleh para perencana RTRW dengan mudah dan hasilnya bisa dipertanggung jawabkan. Melalui kajian pustaka dan hasil survei wawancara mendalam kepada para pengguna model, kemudian dipilihlah tiga model neraca air hidrologi yaitu model Mock, SCS-CN dan SWAT sebagai alternatif modul untuk estimasi KA. Kemudian dilakukan uji coba model. Uji coba model hidrologi ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik model dan menentukan tingkat kesulitannya. Hasil uji coba model hidrologi untuk estimasi potensi ketersediaan air di DAS Cisadane hulu diperoleh kesimpulan bahwa pola hubungan yang erat antara hasil prediksi model dengan hasil observasi lapangan, dimana nilai koefisien determinasi (R2) model Rasional 0.66, dari model Mock 0.69, dari model SCS-CN0.62 dan dari model SWAT diperoleh nilai R2= 0.68. Artinya model hidrologi tersebut dapat digunakan untuk simulasi KA. Dalam penelitian ini kebutuhan air juga dihitung sesuai dengan kegiatan RTRW kota Bogor tahun 2014. Hasil perhitungan Daya dukung air untuk kota Bogor tahun 2004-2008 menunjukkan kondisi surplus. Berdasarkan uji coba 3 (tiga) model hidrologi kemudian disusun instrumen penelitian (kuesioner) dengan variabel dan indikator kemampulaksanaan model hidrologi. Variabel yang akan diteliti adalah karakteristik model hidrologi, sedangkan model hidrologi yang akan diteliti adalah Rasional, Mock, SCS-CN dan SWAT. Indikator karakteristik model adalah a) kemudahan pencarian dan persiapan data untuk input model, b) kemudahan model menghitung komponen neraca air, c) kehandalan model dan d) kemudahan mendapatkan perangkat pendukung model serta e). kondisi sumber daya manusia (SDM). Instrumen disampaikan kepada pengguna model yaitu, a) staff sumber daya air Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b) Konsultan keairan dan c) dosen teknik sipil keairan. Jawaban responden mengenai pencarian dan persiapan data untuk untuk input model adalah bahwa model SWAT dinyatakan paling mudah dengan nilai rata-rata tingkat kemudahan 1.93. Dalam menghitung neraca air, responden menyatakan bahwa SWAT paling mudah menghitung komponen neraca air, dengan nilai rata-rata tingkat kemudahan 1.88. Sedangkan dari indikator kehandalan model, Mock mendapat nilai tingkat kemudahan 2.0, paling mudah diantara 3 model lainnya. Artinya, menurut responden, kalibrasi dan validasi model Mock dinilai paling mudah. Sedangkan dalam hal kemudahan mendapatkan perangkat pendukung, responden menyatakan perangkat pendukung model SWAT adalah yang paling mudah diperoleh. Prosedur untuk mengases kemampulaksanaan model hidrologi dalam estimasi potensi ketersediaan air untuk RTRW menggunakan Indikator i) ketersediaan data, ii) kemampuan menghitung NA, iii) kehandalan model dan iv) kemudahan mendapatkan perangkat pendukung model serta v) kesiapan sumber daya manusia, sudah diujicobakan pada lokasi studi DAS Cisadane hulu, dan dengan responden para pengguna model hidrologi.

---

ABSTARCT
The integration of water resource management pattern with regional spatial plan is needed in minimizing the effect of adjustments of spatial use and in sustaining the carrying capacity of the environment. This study aims to integrate water resource management pattern with regional spatial plan. It addresses the problem in calculating water availability and water needs in the Guidance for Determining Environmental Carrying Capacity in Regional Spatial Planning, mandated in the Annex of Regulation of the Minister for Environment No 17/2009. The Guidance outlined a method of determining water availability which is based on rational modeling. The use of rational model as a foundation in this case is problematic since the rational model was developed to calculate discharge plans for drainage channels in small areas and in short time concentrations. The rational method is, in essence, a peak discharge calculation method. There is a need to find other model that is widely known and widely used in Indonesia capable of determining the water availability to supply standard drinking water of a city. Based on the problem, the objective of this study is to integrate water resource management pattern with regional spatial planning through the calculation of water availability potential in a region in the Guidance for Determining Environmental Carrying Capacity in Regional Spatial Planning, found in the Annex of the Regulation of the Minister for Environment No. 17/2009. Through a literature review on the methods on estimating water availability potential, the water balance method is found to be the most fundamental method in water availability estimation. A set of criteria for water balance model selection is established based on a workability criteria. Workability criteria is determined based on the ease of use of the model and the validity of its results. Through literature review and in-depth interview survey result of model users, three hydrological water balance models are selected as alternative models for water availability estimation. The three models are the Mock, SCS-CN, and SWAT. A series of test-run is done using the three models to understand their characteristics and determine their levels of ease of use. From the test-runs of the hydrological models in estimating water availability potential in Upper Cisadane River Basin Area, the study found a close relation between the result of model prediction and field observation, where determining coefficient value R2 of the rational model, Mock model, SCS-CN model and SWAT model are found to be 0.66, 0.69, 0.62, and 0.68, respectively. The numbers suggest that the hydrological models are fit for water availability simulation. This research then calculate water needs based on regional spatial planning activities of Bogor City in 2014. The calculation result of water carrying capacity of Bogor City in the years 2004-2008 indicated a condition of surplus. Based on the test-runs of the three hydrological model, a research instrument (questionnaire) is developed by using variables and workability indicators of hydrological models. The variables of interest are hydrological model characteristics, while the hydrological models of interest are the rational, Mock, SCS-CN, and SWAT models. The indicators for model characteristics are a) the ease of data collection and preparation for model inputs, b) the ease of water balance components calculations, c) model reliability, d) the ease of obtaining model support devices, and e) human resource conditions. These instruments are conveyed to model users as respondents: a) members of staff in the Ministry of Public Works and Spatial Planning, b) water consultants, and c) water engineers and academics. The result of respondent survey on the indicator of the ease of data collection and preparation for model input, SWAT is scored as the easiest to use with ease of use value of 1.93. On water balance calculation, the SWAT is scored as the easiest to use with a value of 1.88. On water reliability indicator based on the ease of model calibration and validation, the Mock scored as the easiest with a value of 2.0. On the ease of obtaining support device, the respondents choose SWAT as the easiest. The procedure to assess the usability of hydrological model in estimating water availability potential for regional spatial planning using five indicators of i) data availability, ii) water balance calculation capability, iii) model reliability, iv) ease of obtaining model support devices, and v) human resources readiness is already tested in Upper Cisadane river basin and underwent a survey of hydrological model users as respondents