Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tax Planning is often interpreted as tax evasion. This misperception is rooted in the tax planning conducted often fall in the area of tax evasion, whereas utilizing all means to meet end regardless of the existing tax law and provisions of tax regulation such as reducing sales revenue and increasing cost of goods sold. A good tax planning is always based on the concept of compliance by utilizing tax planning techniques allowed by existing tax law and tax regulations, which is referred to as tax avoidance. The objective of this research is to analyze how process of preparation and the implementation of tax planning conducted by the PT. X in achieving company's goal, especially in improving cash flow of company. The scope of research is limited the tax planning practice at PT, X. This research employed a descriptive analytic methodology, with data collecting technique in form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative in nature. From the analysis results, it is found that the tax planning at PT. X especially in the area of value added tax, income tax of raw material importation, the income tax withholding for services conducted by offshore service providers and the income tax on employment still need to be improved in order to save the cash flow and ensuring the going concern of the PT. X. A conclusion drawn from this survey is that the tax planning of PT. X can improve the company's cash flow. A recommendation given by this research is that it is necessary to improve the understanding of the nature of company's operation, improve the coordination between finance/tax section with operation/maintenance section, and improve the administrative work flows in the company.

Abstrak :
Dewasa ini, tren gaya hidup sehat semakin mendapat perhatian dari masyarakat kita karena selain biaya pengobatan yang semakin tinggi akibat krisis ekonomi, juga ditunjang dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti penting hidup sehat. Salah satu produk yang mempunyai potensi untuk menunjang tren tersebut adalah jamu yang sudah sejak lama dikenal masyarakat kita. Hal ini disebabkan penggunaan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan dasar jamu diyakini mempunyal efek samping yang lebih kecil dan kurang berbahaya dibandingkan dengan penggunaan senyawa kimia sintetik yang banyak terdapat dalam obat obatan modern/farinasi. Oleh karena ini, seiring dengan berkembangnya tren gaya hidup sehat di tanah air, maka dapat diharapkan potensi penggunaan jamu oleh masyarakat Indonesia akan semakin besar pula di masa yang akan datang. Penelitian mengenai persepsi konsumen terhadap produk jamu ini melibatkan responden sebanyak 100 orang (wanita dan pria) yang diambil menggunakan pendekatan non-probability sampling dengan metode convenience sampling. Pemilihan responden dibatasi dengan kriteria mereka yang berusia antara 18 tahun sampai 55 tahun dari lokasi penelitian ini meliputi daerah Jakarta dan sekitarnya. Sedangkan untuk pelaksanaan penelitiannya digunakan metode drop-off survey dengan media self-administered questionnaire. Data primer yang diperoleh selanjutnya diolah menggunakan program komputer SPSS versi 11. Dalam penelitian ini ditemukan 4 (empat) buah asosiasi yang dominan terhadap Produk jamu, yaitu: (1) rasa pahit dan aroma khas jamu, (2) sebagai obat, (3) bermanfaat untuk kebugaran tubuh, dan (4) bersifat natural. Juga diketahui bahwa tingkat pengetahuan terhadap jamu di tingkat merek (brands) dinilai kurang baik sedangkan di tingkat yang lebih luas, yaitu nama perusahaan (product class), ternyata cukup baik. Sebagai konsekuensinya, konsumen produk jamu kemungkinan besar melakukan keputusan pembelian pada tingkat product class, yaitu mereka terlebih dahulu akan memutuskan untuk memilih nama perusahaan penghasil produk jamu tersebut, baru selanjutnya melakukan pemilihan merek produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan ada 6 alasan utama mengkonsumsi produk jamu, yaitu: (1) terbuat dari bahan alami, (2) untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, (3) efek samping yang relatif kecil, (4) harga yang terjangkau, (5) untuk menghílangkan gejala penyakit ringan, dan (6) tanpa bahan pengawet. Sedangkan berdasarkan tingkat kepentingan atribut dalam mengkonsumsi produk jamu diketahui bahwa faktor keamanan dan kemudahan memperoleh produk adalah faktor utama yang dipertimbangkan dalam proses keputusan konsumsi tersebut. Adapun faktor keamanan yang dimaksud adalah: (1) terdaftar di Departemen Kesehatan, (2) terbuat dari bahan alami, (3) efek samping kecil, (4) kelengkapan informasi produk, (5) kualitas, (6) tanpa bahan pengawet, dan (7) proses produksi. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk jamu lebih disukai dan dipersepsikan sebagai produk untuk mengatasi situasi atau masalah kesehatan yang cukup ringan, seperti untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh, capek-capek, masuk angin, pegal linu, dll. Produk jamu juga dipersepsikan dengan baik sebagai alternatif dan obat barat/farmasi walaupun responden dalam penelitian ini mempunyai kecenderungan untuk menggunakan obat farmasi/barat untuk mengatasl keadaan sakit atau penyakit tertentu, seperti kencing manis, asam urat, darah tinggi, dli. Sedangkan berdasarkan citranya, produk jamu tidak dipersepsikan sebagai produk untuk golongan atau lapisan masyarakat manapun terutama terhadap masyarakat yang bersifat tradisional dan tinggal di pedesaan atau kota kecil. Beberapa saran berikut diajukan berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, yaitu: pertama strategi merek yang dapat digunakan oleh produsen jamu adalah menggabungkan nama/merek individu dengan nama perusahaan (corporate name) agar konsumen lebih mudah dan lebih cepat mengingat merek produk yang dihasilkan. Agar mempunyai kesempatan berhasil yang lebih besar, maka strategi ini dapat ditunjang dengan melakukan kegiatan corporate advertising yang bertujuan meníngkatkan pengenalan terhadap perusahaan dan citranya di benak konsumen. Kedua, produsen jamu juga dapat mencoba untuk memberikan citra tertentu kepada produk jarnu yang dihasilkan dengan tujuan untuk positioning produk terhadap segmen tertentu yang dapat ditempuh melalui media ikian secara gencar. Terakhir, untuk memanfaatkan potensi produk jamu sebagai alternatif bagi obat barat/farmasi, maka produsen produk jamu dapat melakukan program periklanan yang bersifat mengedukasi masyarakat mengenai efektifitas jamu sebagai obat penyembuhan penyakit tertentu. Program ini sebaiknya ditujukan kepada industri jamu secara umum (bukan untuk perusahaan atau produk jamu tertentu) dan dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Jamu yang saat ini sudah terbentuk. Dengan demikian, dapat diharapkan industri jamu ini akan semakin berkembang lagi di masa yang akan datang seiring dengan kemajuan tren gaya hidup sehat di masyarakat kita.

Abstrak :
Kebutuhan untuk memperoleh informasi tentang obat dengan tepat dan cepat, semakin dibutuhkan seiring dengan perkembangan teknologi dan tingkat pendidikan. Untuk dapat mengelola informasi yang banyak ini, diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur aliran informasi ini agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat oleh para penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Pusat Informasi Obat yang diinginkan oleh masyarakat dan institusi terkait terhadap sistem yang akan mengelola informasi tersebut. Dari basil survei dan wawancara yang dilakukan kepada 100 masyarakat dan 10 institusi di Jakarta terlihat bahwa sebagian besar menginginkan agar pemerintah dapat bertindak sebagai penyelenggara PIG dan dikelola oleh kombinasi dokter dan apoteker dengan bantuan tenaga ahli dari organisasi profesi (DDI & ISFI) dan industri farmasi. PIG yang diinginkan siap memberikan informasi tentang obat, obat tradisional, makanan dan minuman, kosmetik, bahan berbahaya, dan berada di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dimana teijadi interaksi langsung dengan konsumen. PIG yang diinginkan mudah dihubungi dengan berbagai alat komunikasi dan tersedia selama 24 jam, dapat memberikan jasa konsultasi, serta memperoleh dana dari pemerintah melalui APBN (Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara). ......need for gathering drug information in rapidly and correctly, is getting needed during the growth of technology and education level. To manage this huge'informations, we need a system to control information flow, so it can be used wisely. This study is aimed to get a model that people and related institusion want, about a system that can manage informations and guide us to get that informations quickly and easily. From a survey and interview to 100 people and 10 institusions in Jakarta, we found that most of them want the goverment to hold drug information center and manage by combination doctors and pharmacists with help from organization of profesions (IDI & ISFI) and pharmaceuticals industry expertise. It contains all aspects about drugs, traditional drugs, foods & beverages, cosmetic, harmful substances, and be in strategic places which occur an interaction with consumers (such as drug store and hospital). It must be easy to be connected and provided on-line for 24 hours. It also provides counseling a.id is funded by goverment (APBN).

Abstrak :
Alokasi anggaran sebagai kebijakan keuangan daerah dalam menjabarkan visi dan misi Kabupaten Lahat merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cerminan kebijakan publik tetapi sekaligus menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan. Rencana pembangunan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategsi Kabupaten Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskdpsikan dan manganalisis alokasi anggaran pembangunan di sektor kesejahteraan sosial pada APBD tahun 2003 - 2004 dalam pelaksanaan renstra Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, berdasarkan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dan studi kepustakaan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut : Alokasi anggaran untuk bidang perekonomian yang meliputi bdang pertanian, perkebunan, petemakan dan perikanan termasuk juga pertambangan serta Perindustrian dan Perdagangan, masih sangat kecil yaitu di bawah 3%. Artinya bahwa dalam kebijakan anggaran pembangunan daerah bidang-bidang tersebut belum mendapatkan priodtas yang maksimal. Bahkan jumlah alokasi tersebut jauh di bawah alokasi bidang administrasi umum yang mencapai 7,19 %. Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, kurang mendukung keseimbangan visi dan misi Kabupaten Lahat yang ingin mewujudkan masyarakat yang sehat dengan jumlah alokasi anggaran sebesar 9,23 %., dad kondisi ideal yang disyaratkan anggaran nasional sebesar 15% dari APBD. Begitu juga alokasi bagi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan masih belum mendapat prioritas yang berarti dengan kecilnya anggaran yang dialokasikan, sementara itu indikator kinerja yang harus diwujudkan terlalu banyak. Namun demikian, dengan besaran alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sekitar 26,76%, kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat sebenarnya sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sumber daya manusia merupakan pandasi utama pelaksanaan pembangunan daerah. Demikian juga alokasi anggaran bidang transportasi 27,92% dan total Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2004. Kebijakan alokasi anggaran pembangunan sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu fondasi ekonomi daerah serta urat nadi perekonomian masyarakat dan daerah yang sekaligus menghubungkan wilayah terpencil. Dengan strategi anggaran yang terarah pada upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fondasi perekonomian daerah yang dinamis, maka secara bertahap Visi dan Misi Kabupaten Lahat dapat diwujudkan. Berdasarkan analisis alokasi anggaran pembangunan dalam pembangunan kesejahteraan sosial diketahui bahwa kebijakan alokasi anggaran pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2003 dan 2004 dan indikator besaran anggaran yang dialokasikan, belum sepenuhnya memihak pada upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam renstrada belum mampu dijabarkan dalam kebijakan anggaran. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut : Pemerintah kabupaten Lahat perlu membentuk Tim Asistensi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran dengan melibatkan kalangan akademisi dan konsultan profesional. Pemerintah Kabupaten Lahat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat perlu segera merumuskan kebijakan yang kondusif menyangkut regulasi di bidang pembiayaan daerah, terutama alokasi anggaran pembangunan yang terarah untuk meningkatkan produktivitas daerah. Alokasi anggaran pembangunan untuk merealisasikan visi dan misi Kabupaten Lahat yaitu pada bidang pendidikan, apartur pemerintahan, kesehatan, Agama (peningkatan keimanan dan ketagwaan masyarakat Kabupaten Lahat) dan perekonomian (Pertanian, Perkebunan, Petemakan, Perikanan, Pertambangan dan Pariwisata) serta pembangunan prasarana dasar meliputi pemukiman, gedung dan pelayanan kepada masyarakat perk' menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pembiayaan daerah kabupaten Lahat di masa mendatang tanpa mengesampingkan bidang-bidang pembangunan lain. Konsistensi kebijakan anggaran pembangunan dalam hal ini alokasi anggaran pembangunan sebagai operasionalisasi dari program yang talah ditetapkan dalam rencana strategis daerah perlu dijaga sehingga pencapaian visi dan misi daerah dapat diwujudkan.

Abstrak :
[ABSTRAK
Telah dikembangkan hardware pada sistem RF Tomografi menggunakan VCO (voltage controlled oscillator) MAX2750 sebagai komponen dasar transmitter dan MAX2015 sebagai RPD (RF Power Detector). MAX2750 memiliki rangkaian frekuensi tala (tuning frequency) pada internal VCO sehingga dapat menghasilkan frekuensi yang dapat dikontrol oleh tegangan dari 2300 MHz hingga 2500MHz. Pada penelitian ini analisa hasil pengukuran pada RPD saat diberikan attenuator atau objek pengukuran yang berbeda diantara transmitter dan receiver yang berbanding dengan pengukuran referensi atau hasil pengukuran tanpa adanya objek. Rangkaian receiver terdiri atas MAX2015, ADC 16-Bit, dan beberapa komponen pasif lainnya, dimana MAX2015 merupakan logaritmik RF Detector yang dapat mendeteksi power pada frekuensi 0.1GHz hingga 3GHz. Dalam penelitian ini frekuensi yang dipancarkan oleh RF Transmitter berada pada frekuensi 2.3GHz hingga 2.5GHz, hal ini dilakukan berdasarkan referensi dari beberapa jurnal dan penelitian yang dapat dipercaya. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Antenna memiliki puncak respon maksimum pada frekuensi 2.4GHz, dimana objek yang digunakan adalah balok kayu, balok nilon, dan balok alumunium dengan panjang 60mm, lebar 40mm, dan tinggi 80mm.

---

ABSTRACT
Has been developed a hardware in the system RF Tomography using a transmitter VCO (voltage controlled oscillator) MAX2750as a basic component of transmitter and MAX2015 as a RPD (RF Power Detector). The MAX2750 has an integrated VCO with a fundamental output frequency ranging from 2300MHz to 2500MHz that controlled by voltage. This research analyzed the measurement data for each different attenuator or object interest whichamong of transmitter and receiver that comparing with the reference data. Receiver circuit consists of MAX2015, ADC 16-Bit, and some pasif component, MAX2015 is a logarithmic RF Detector which detect the power in frequency ranging 01.GHz to 3GHz. In this study the transmission frequency ranging 2.3GHz to 2.5GHz, based on by using some journals that have credibility as reference. Of the result showed that Antenna has a maximum respons on frequency 2.4GHz, and the attenuator are a wood cube, a nylon cube, and alumunium cube with length 60mm, width 40mm, and height 80mm, Has been developed a hardware in the system RF Tomography using a transmitter VCO (voltage controlled oscillator) MAX2750as a basic component of transmitter and MAX2015 as a RPD (RF Power Detector). The MAX2750 has an integrated VCO with a fundamental output frequency ranging from 2300MHz to 2500MHz that controlled by voltage. This research analyzed the measurement data for each different attenuator or object interest whichamong of transmitter and receiver that comparing with the reference data. Receiver circuit consists of MAX2015, ADC 16-Bit, and some pasif component, MAX2015 is a logarithmic RF Detector which detect the power in frequency ranging 01.GHz to 3GHz. In this study the transmission frequency ranging 2.3GHz to 2.5GHz, based on by using some journals that have credibility as reference. Of the result showed that Antenna has a maximum respons on frequency 2.4GHz, and the attenuator are a wood cube, a nylon cube, and alumunium cube with length 60mm, width 40mm, and height 80mm]

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kontrak kontruksi jembatan ampera yang mencantumkanklausula baku dan menganalisis pembatasan asas kebebasan berkontrak.penerapan asa itikat baik dan keabsahan kontrak kontruksi tersebut,metode penelitian ini adalah penelitian keperpustakaan yang bersifat yuridis normatif yang menganalisis norma hukum dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian adalah dalam perjanjian berlaku mutlak. klausula baku dalam kontrak konstruksi jembatan ampera belum memenuhi asas itikat objektif karena bertentangan dengan norma kepatutan, dan keadilan. Kontrak konstruksi tersebut juga belum memenuhi salah satu syarat perjanjian yaitu causa yang halal. ......This thesis discusses about Ampera Bridge Construction Contract that includes the standard clause and analyzes the restriction for the freedom of contract principle, the application of the good faith principle and the validity of the construction contract. This research methodology is the literature research that analyzes the normative aspect of legal norms in legislation related to this research. The result is, the freedom of contract principle applies in contract, but it does not apply absolutely. Standard clause in bridge construction contracts doesn't meet the good faith principle because it opposed to objective norms of propriety, and justice. The construction contract also isn't comply with one of the legal agreement which is a lawful cause.