Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar Modal suatu negara merupakan salah satu indikator positif dari perbaikan perekonomian nasional, karena pasar modal menjalankan dua fungsi: sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat pemodal (investor); dan sebagai sarana atau tempat bagi masyarakat untuk berinvestasi. Prinsip keterbukaan, pertanggung jawaban, jaminan kepastian hukum dan perlindungan investor, merupakan ciri pasar modal yang bersifat universal, hal ini terkait tingginya risiko investasi di Pasar Modal. Dana Pensiun merupakan salah satu investor besar pasar modal. Dana yang berasal dari Dana Pensiun masuk kategori dana jangka panjang. Program pensiun adalah program yang memberikan kesinambungan pendapatan di hari tua kepada peserta program. Penyelenggaraan Dana Pensiun mempunyai aspek sosial: memberikan kompensasi melalui program kesejahteraan pada saat seseorang memasuki masa pensiun; aspek psikologi: memberikan rasa aman yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi kerja karyawan; dan aspek ekonomi: menghimpun dana masyarakat, menjadikan Dana Pensiun sebagai sumber dana yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pengembangan kekayaan Dana Pensiun harus sesuai dengan Arahan Investasi dan peraturan perundang-undangan yang melingkupi Dana Pensiun. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan mengenai perilaku Perusahaan Efek terhadap nasabahnya yang adalah sebuah Dana Pensiun, terkait Kontrak Pembukaan Rekening Efek Reguler. Apakah transaksi dilaksanakan sesuai kontrak yang ditandatangani, apakah hutang yang timbul adalah pasti menjadi tanggungjawab nasabah, dan apakah jual paksa dapat dilaksanakan berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek Reguler.

---

A nation's capital market is one of the positive indicators of national economic improvement, both macroecomic and microeconomic. Improvement could happen because the capital market has two functions: first, as a mean for companies to earn capital from investor; second, as a mean or place for society/the public to invest on Disclosure, accountability, legal assurance and investor's protection, are capital market's universal characteristics, which are related with its high risk investment.

Pension Fund is one of the big investors in capital market. Taken from its nature, Pension Fund falls in long term fund. Pension program is a program that gives the benefit of income continuity when its participants enter their old age. The implementation of Pension Fund has social aspect: to give compensation through welfare program when one is entering pension year; psychological aspect: to give a secure feeling and as one of the factors that affects employee's satisfaction and work motivation in order to make them more loyal; and economic aspect: to gather public fund and make Pension Fund as a potential source to fund country's development. The strategy to develop Pension Fund's running assets has to be in accordance to investment referrals and laws which covers Pension Fund.

This research attempts to answer questions on the behavior of the Securities Company to its customers which is a Pension Fund, Account Opening Contract related Regular Securities, Implementation mechanism of the contract according to Bapepam rules, whether the debt incurred is definitely the responsibility of the customer, and whether the forced sale can be carried out under Contract Opening of Regular Securities."

"Memenangkan persaingan usaha adalah keingingan setiap pengusaha. Memiliki dan menjaga Rahasia Dagang adalah salah satu cara memenangkan persaingan dan bertahan dalam persaingan di dunia usaha. Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengatur dan melindungi hak Rahasia Dagang lahir karena tuntutan WTO (World Trade Organization) yang mencakup TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Rights - Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) untuk melindungi Rahasia Dagang dalam aktivitas perdagangan internasional. Salah satu tujuan undang-undang ini adalah menjamin kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang Rahasia Dagang. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan bagaimana membuktikan sebuah informasi adalah Rahasia Dagang yang memenuhi unsur tidak diketahui umum, bernilai ekonomi, dan dijaga sebagaimana layaknya, dalam perkara pidana berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000; bagaimana nilai dan kekuatan pembuktian perjanjian kerja sebagai alat bukti dalam perkara pidana pelanggaran rahasia dagang; dan bagaimana membuktikan bahwa perjanjian kerja yang merupakan wilayah perdata dapat dituntut pelanggarannya sebagai pelanggaran tindak pidana. Menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Rahasia Dagang tanpa membuktikan adanya Rahasia Dagang, adalah menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil. Rahasia Dagang harus dibuktikan semua unsurnya sesuai dengan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000, tidak dapat hanya dengan mendengarkan keterangan ahli mengindentifikasi melalui sebuah alat bukti surat. Pembuktian pelanggaran Rahasia Dagang memerlukan pengetahuan khusus, hakim dapat diperlengkapi dengan referensi yang up to date maupun dengan ahli yang kompeten dan berkualitas. Hukuman pidana juga hendaknya menjadi ultimum remidium.

---

Winning business competition is what every the objective of every business person. Owning and guarding Trade Secret is one of the ways to win and survive the competition in the business world. The Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secret which regulate and protect Trade Secret’s right came as a result of the WTO’s (World Trade Organization) demands, which include TRIPs (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Rights), in order to protect Trade Secret on international trade activities. One of the aims of the law is to ensure both owner and holder of Trade Secret, its law security. This research tries to answer the question of how to prove an information is Trade Secret, which fulfill element unknown to public, have economic value and preserve the way it should be, at a criminal trial based on Law No. 30 of 2000; how value and the power of working contract vindication as evidence on a criminal trial of trade secret’s violation; and how to prove a working contract, which is not under the civil law, and therefore, its violation can not be charged as a violation of criminal act. The objective of criminal litigation is to find a concrete truth, therefore; it is deviating to give a verdict towards Trade Secret’s criminal act without proving the existence of Trade Secret. Every element in Trade Secret should be able to be proven according to Article 3 Law No. 30 of 2000, it is not sufficient to just hearing expert perform an identification through a documentary of evidence. Proving Trade Secret violation acquires special knowledge. Judge can be equipped with up to date references or competent and qualified experts. Criminal punishment should also be an ultimatum remidium."