Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu legal, akuntansi, dan pajak yang dihadapi oleh PT ABC pada tiga alternatif skema kemitraan proyek PLTP di WKP A Area X dan bertujuan untuk menganalisis skema kemitraan yang memberikan kemudahan administrasi pajak secara signifikan kepada PT ABC. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Data diperoleh dari wawancara mendalam semi-terstruktur, laporan joint study PT ABC dan PLN, serta regulasi yang mengatur tentang panas bumi dan perlakuan perpajakannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh PT ABC pada ketiga alternatif skema kemitraan yang tersedia. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas skema Operasi Bersama pada alternatif kesatu dan kedua. Isu pajak dihadapi karena terdapatnya perbedaan rezim perpajakan yang berlaku pada alternatif kesatu dan kedua yang menerapkan rezim perpajakan lama sedangkan alternatif ketiga menerapkan rezim perpajakan baru. Skema kemitraan yang memberikan kemudahan administrasi pajak secara signifikan kepada PT ABC adalah alternatif ketiga, yaitu pembentukan Perusahaan Patungan dengan AP-PLN karena perlakuan perpajakannya akan mengacu kepada rezim baru. Dengan demikian, Perusahaan Patungan PT ABC dan AP-PLN tidak perlu membayarkan Setoran Bagian Pemerintah setiap triwulan dan tidak perlu mengajukan permohonan reimbursement PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP. ......This study aims to identify legal, accounting, and tax issues faced by PT ABC in the three alternative partnership schemes for the Geothermal Power Plant project in WKP A Area X and aims to analyze the partnership scheme that provides significant tax administration convenience to PT ABC. This study applies a descriptive qualitative approach with a case study as a research strategy. The results indicated that there is a legal uncertainty issue faced by PT ABC in the three alternatives. There are differences in accounting and tax treatment of the Joint Operation scheme in the first and second alternative. The tax issue is the differences in the tax regime that apply to the first and second alternatives that apply the old tax regime, while the third alternative applies the new tax regime. The partnership scheme that provides significant tax administration convenience to PT ABC is the formation of a Joint Venture Company as the third alternative with AP-PLN because the tax treatment will refer to the new regime. Thus, the Joint Venture Company PT ABC and AP-PLN does not need to pay the Government's Share Deposit every quarter and does not need to apply for a VAT reimbursement.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menganalisis proses dan faktor penghambat implementasi pengampunan pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak bertujuan mengintegrasi sektor informal masuk ke sistem administrasi pajak tanpa dikenakan sanksi. Tidak semua asosiasi dilibatkan secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi. Partisipasi periode I rendah dipengaruhi oleh kekeliruan persepsi, desain kebijakan memicu partisipasi di penghujung batas waktu, kesenjangan pemahaman petugas pajak, ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai teknis pelaksanaan, dan kekeliruan strategi sosialisasi. DJP telah menerapkan strategi komunikasi, proyeksi target uang tebusan, dan inklusi sehingga partisipasi periode II meningkat. DJP sebaiknya berkoordinasi dengan pihak asosiasi sebelum melaksanakan sosialisasi, dan memverifikasi kebenaran, memetakan data, memperbaiki sistem perpajakan UMKM, salah satunya dengan merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013.

---

ABSTRACT This thesis aims to analyze the processes and factors inhibiting the implementation of tax amnesty in the MSME sector in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and documents. The results showed that the implementation of tax amnesty aimed to provide benefits, integrating the informal sector into the tax administration system entered no penalty. Not all associations are actively involved in the socialization. Low participation first period affected by errors of perception, participation in policy design triggers the end of the time limit, the tax officials 39 understanding gap, ignorance of MSMEs regarding the technical implementation, and oversight strategy socialization. DGT has implemented a communication strategy, the projected target of redemption, and inclusion so that the participation of the second period increases. DGT should coordinate with the association before the socialization, and verified the truth, map data, improve the taxation system of MSMEs, one of them by revising Regulation No. 46 Year 2013.