Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai skema pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan penyediaan infrastruktur transportasi Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. Sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur transportasi MRT Jakarta diperoleh dari pinjaman luar negeri yang berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa Official Development Assistance (ODA). Penanggung jawab proyek MRT Jakarta adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema pemberian pinjaman tersebut menggunakan skema penerusan pinjaman dikarenakan kementerian/ lembaga/ daerah/ badan usaha milik negara dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Rumusan masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kerangka hukum pinjaman luar negeri dan pengembaliannya sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta, dan melihat apakah pembentukan dan penugasan PT MRT Jakarta sebagai badan usaha milik daerah penyedia MRT telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat. Tesis ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif sehingga diperoleh data-data yang bersifat deskriptif analitis. Peraturan perundangundangan pinjaman luar negeri di Indonesia masih perlu dilengkapi dengan pedoman-pedoman teknis yang dikeluarkan oleh menteri terkait. Undang-undang BUMD mutlak diperlukan, sehingga tata cara penugasan terhadap BUMD menjadi jelas.

---

ABSTRACT
This thesis is discusses on infrastructure financing scheme that conducted by central government of Republic of Indonesia together with Provincial Government of DKI Jakarta in providing transportation infrastructure of Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. The source of fund in provision of transportation infrastructure of MRT Jakarta is foreign loan from Japan International Cooperation Agency (JICA), in the form of Official Development Assistance (ODA). The government, which responsible to the MRT Jakarta, is Provincial Government of DKI Jakarta. The loan scheme for financing is using on-lending scheme due to prohibition for ministry/agency/regional government/state owned enterprise to conduct engagement in whatsoever form, in which the engagement can raise obligation for government to make foreign loan (direct lending). The issues are how the legal framework of foreign loan and the repayment of it as the alternative of infrastructure financing of MRT Jakarta, and to assess the establishment and assignment of PT MRT Jakarta as regional owned enterprise with the applicability of current laws and regulations. This thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce descriptive analytical data. Laws and regulations on foreign loan by government required technical guidelines issued by related ministries. Law on regional owned enterprise is absolutely required, so then the procedure of assignment to regional owned enterprise will be clearer.