Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama berada di dalam satu wilayah jabatan. Sebagai pejabat umum, Notaris dan PPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris/PPAT harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Namun masih ada oknum Notaris/PPAT yang bertindak diluar kewenangannya sehingga menimbulkan akibat hukum. Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab seorang Notaris/PPAT atas tindak pidana yang dilakukannya pada pembuatan akta autentik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Pid/2015 yang menyatakan bahwa Notaris/PPAT tersebut bersalah melakukan tindak pidana penipuan terhadap kliennya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris/PPAT tersebut terbukti melakukan serangkaian perbuatan diluar dari kewenangannya dan tidak menjalankan kewajiban jabatannya dengan baik sehingga ia harus bertanggung jawab secara pidana atas kesalahannya yang menimbulkan kerugian bagi kliennya. Penulis berpendapat, Notaris/PPAT tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata untuk mengganti kerugian yang telah diderita oleh kliennya. Dengan adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan dengan sengaja, ia juga dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

---

ABSTRACT
A Notary may double as a Land Deed Officer as long it remains in an area of office. As a public officer, a Notary and Land Deed Officer is authorized to draw up authentic deeds. In running his or her office, a Notary/Land Deed Officer must comply with the provisions of the Law. However, there are Notaries/Land Deed Officers acting beyond their authority and causing legal consequences. This thesis discusses the responsibility of a Notary/Land Deed Officer for the criminal act he commits in the drawing-up of authentic deeds based on the Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 143 K/Pid/2015, stating that the Notary/Land Deed Officer is guilty of a criminal act of fraud against his clients. The method used in this research was normative juridical method with analytical descriptive research typology. The results of the research conclude that the Notary/Land Deed Officer was proven to have committed a series of actions beyond his authority and he did not perform the responsibility of his office properly, causing him to be held accountable in criminal terms for his faults which harmed his clients. According to the researcher, the Notary/Land Deed Officer may also be held accountable in civil terms to pay compensation for the loss suffered by his clients. With the offence of office he intentionally committed, he or she may also be sanctioned administratively in the form of dishonorable discharge.