Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Model epidemik SIS (Susceptible Infected Susceptible) diaplikasikan dalam pembuatan model matematis penyebaran penyakit flu dengan intervensi masker kesehatan dan obat pada populasi manusia yang totalnya diasumsikan konstan. Model penyebaran penyakit flu dibuat dengan pendekatan deterministik dan stokastik. Model deterministik dibentuk dengan menggunakan persamaan diferensial biasa berdasarkan banyaknya orang terinfeksi. Kajian analitik dan numerik mengenai titik ekuilibrium, basic reproduction number R0, serta kriteria terjadinya endemik yang bergantung pada beberapa parameter dibahas dalam skripsi ini. Dari kajian analitik, didapatkan bahwa titik ekuilibrium dalam model bergantung pada nilai R0. Model stokastik yang digunakan dalam skripsi ini adalah model Discrete Time Markov Chain (DTMC). Pada model DTMC, dikonstruksi probabilitas transisi dan limit distribusi dari banyaknya orang yang terinfeksi penyakit flu dengan asumsi banyaknya orang terinfeksi hanya dapat bertambah satu, berkurang satu atau tetap selama satu satuan waktu Δt (Δt ➝ 0). Dari kajian tentang limit distribusi, didapatkan bahwa probabilitas tidak ada orang terinfeksi adalah satu saat t ! 1. Probabilitas terjadinya outbreak dibahas dengan pendekatan gambler's ruin problem dan dapat disimpulkan bahwa nilainya bergantung pada basic reproduction number R0 dan banyaknya infeksi awal i0. Simulasi numerik untuk membandingkan dinamik jumlah orang terinfeksi pada model deterministik dan stokastik DTMC diberikan sebagai pendukung untuk interpretasi model. ...... Two mathematical models for influenza spread with medical mask and treatment intervention using SIS (Susceptible Infected Susceptible) Epidemic Model for constant total human population size is discussed in this undergraduate thesis. These influenza models was made with deterministic and stochastic approach. The deterministic model was constructed using ordinary differential equation based on the number of infected people. Analytic and numerical analyses used to explain equilibrium points, basic reproduction number R0, and endemic criteria which is depend on some parameter that can be explained further in this thesis. From analytic analyses, it can be obtained that the equilibrium point depends on R0 value. Stochastic model that used in this thesis is Discrete Time Markov Chain (DTMC). In DTMC model, transition probability and limiting distribution are constructed from number of infected people with assumption that the number of infected people might change by increasing one, decreasing one, or still in a time step Δt (Δt ➝ 0). From limiting distribution analyses, probability that there are no infected people at t ! 1is one. Approximation probability of an outbreak with gambler?s ruin problem is present and depend on basic reproduction number R0, number of initial infection i0. Some numerical simulation to compare between deterministic and DTMC approach is given to give a better interpretation and a better understanding about the model interpretation.

Abstrak :
Ibu memiliki peran penting dalam keluarga, terutama dalam pembentukan perilaku kesehatan gigi dan mulut anaknya karena ibu merupakan pengasuh utama dalam keluarga. Molar permanen pertama rentan terhadap karies karena gigi ini merupakan gigi permanen yang pertama kali tumbuh dan banyak tidak mengetahui keberadaan gigi ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan perilaku kesehatan gigi-mulut ibu dengan angka karies molar permanen pertama pada anak. Disain penelitian adalah analitik deskriptif potong lintang. Variabel yang dihubungkan adalah perilaku kesehatan gigi-mulut ibu dengan angka karies molar permanen pertama. Kuisioner untuk menilai perilaku kesehatan gigi-mulut ibu melalui model Knowledge, Attiude, and Practice (KAP) dan pemeriksaan karies dilakukan secara klinis mengikuti WHO. Perilaku kesehatan gigi-mulut ibu dinilai dari pengetahuan, sikap dan tindakan kesehatan gigi-mulut ibu. Analisa statistic dengan uji komparasi Mann-Whitney dan Kruskal-Wallis, serta uji korelasi menggunakan uji korelasi Spearman. Uji komparasi antara karakteristik ibu dengan angka karies molar permanen pertama pada anak memperlihatkan ada perbedaan tidak bermakna (p ³ 0,05). Uji korelasi antara perilaku kesehatan gigi-mulut ibu dengan angka karies molar permanen pertama menunjukkan korelasi kuat (r ³ 0, 66) dan bermakna (p £ 0,05). Uji korelasi antara perilaku kesehatan gigi-mulut ibu dengan pengetahuan, sikap, dan tindakan kesehatan gigi-mulut anak yang karies dan tidak karies ditemukan korelasi kuat (r ³ 0,66) dan bermakna (p £ 0,05). Kesimpulan tidak ada hubungan antara usia ibu, tingkat pendidikan dan status pekerjaan ibu dengan angka karies molar permanen satu anak. Ada hubungan bermakna antara perilaku kesehatan gigi-mulut ibu dengan angka karies molar permanen pertama pada anak. Ada hubungan antara perilaku kesehatan gigi-mulut ibu dengan pengetahuan, sikap, dan tindakan kesehatan gigi-mulut ibu. ......A mother has a very important role in the family, especially in shaping the oral health behavior of the child because mother is the main caregiver in the family. First permanent molar is susceptible to caries because these teeth were the first permanent teeth that erupt and many people not knowing the location of these teeth. The objective of the study is to analyze the relation between mother?s oral behaviors with the caries rate of child?s first permanent molar. The study design was analytic descriptive cross-sectional. The variables to correlate were the mother?s oral health behaviors with the caries rate of child?s first permanent molar. The questioner to assess the oral health behavior of the mother was through Knowledge, Attiude, and Practice (KAP) survey and the caries assessment was done according to WHO. Oral health behavior of the mother was asses from oral health knowledge, attitude and practice of the mother. Statistic analysis with Mann-Whitney dan Kruskal-Walliscomparison test, as well as Spearman correlation test was used. Comparison test between the mother?s and child?s characteristic with caries rate of first permanent molars showed there was no significant difference (p ³ 0,05). Correlation test between oral health behavior with caries rate of first permanent molar showed strong (r ³ 0, 66) and significant(p £ 0,05) correlation. Correlation test between mother?s oral health behavior and oral health knowledge, attitude and practice of the mother showed strong (r ³ 0,66) and significant (p £ 0,05) correlation.It can be concluded that there was a significant correlation between oral health behavior of the mother and caries rate of child?s first permanent molar. It also concluded that there was no correlation between mother?s age, educational level, and employment status of the mother with first permanent molar caries rate of the children. There is a significant correlation between the mother?s behavior and the first permanent molar caries rate of the child. There is a correlation between oral health behavior of the mother and the oral health knowledge, attitude, and practice of the mother.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran karakteristik dan factor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar puskesmas oleh keluarga miskin peserta JPKMM di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Tahun 2005. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan tujuan melihat hubungan ll variabel independent sikap petugas, keberadaan dokter, jam buka pelayanan, ketersediaan dan kecukupan obat, pendidikan, pengetahuan, persepsi sakit, persepsi tentang kualitas puskesmas,jarak, sarana transportasi dan biaya transport dengan pemanfaatan puskesmas. Responden pada penelitian ini adalah keluarga miskin peserta JPKMM yang tersebar di Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur dengan jumlah sample sebanyak 100 responden dari 5 desa yang dipilih secara acak sederhana. Penelitian ini memiliki banyak kelemahan antara lain jumlah responder; yang terbatas, reslko selection bias dan recall bias yang tinggi dibandingkan dengan penelitian kohort dan case control. Hasil penelitian menunjukkan bahwa factor sikap petugas, keberadaan dokter, pengetahuan, persespsi sakit dan persepsi tentang kualitas puskesmas berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Sementara factor jam buka pelayanan, ketersediaan dan kecukupan obat, pendidikan, jarak, sarana transportasi dan biaya transport tidak berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas. Dari kelima faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan puskesmas, ternyata sikap petugas, pengetahuan dan keberadaan dokter yang paling dominan hubungannya dengan pemanfaatan puskesmas dengan nilai OR masing-masing 10,261 ; 5,722 ; dan 3,481. Melihal hal diatas maka perlu ditingkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan dasar puskesmas. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendekatan supply dan demand. Dari sisi supply adalah dengan cara mendekatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan kesehatan scpcrti penempatan dokter di puskesmas, adanya bidan di desa dan mengaktifkan kembali puskesmas keliling serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan melibalkan masyarakat menjadi fasilitator masyarakat dalam bidang kesehatan. Dari sisi demand adalah dengan meningkatkan pembinaan ke puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan penyuluhan-penyuluhan yang bemanfaat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang JPKMM dan hak-haknya. ......This research aims to gain a picture of the characteristics and factors related to the utilization of Primary Health Care service by poor families participated in HMSPC in Warungkondang sub district, Cianjur District in 2005. The research used the cross sectional metl1od in order to observe the relations of eleven independent variables considered reliable in the utilization of PHC service. These eleven variables are the attitude of service providers (officers, nurses, and doctors), doctor?s availability, the opening hours, medicines availability, education background (of the service users), perception of illness, perception of the quality of the service, distance, transportation methods and transport fees. The respondents of the research were the poor families who join the HMSPC in Warungkondang in Cianjur District. There are 100 respondents taken randomly from live villages in that sub district. However, this study has several flaws such as the limited number of respondents, high risks of selection and recall bias compared to research using cohort and case control. The research shows that the factors of the attitude of the service givers, doctors availability, knowledge, perceptions on illness and on the quality of the PHC are related to the utilization of the clinic. Whereas factors such as opening hours, medicines availability, education background, distance, means of transport and transportation fees are not related to the utililization of the health center. From the five related factors above, it appears that the attitude of service providers, knowledge and doctors? availability are the most dominant factors here, each with the following OR value: 10,261 (for attitude of service providers), 5,722 (for knowledge) and 3,481 (forthe doctor?s availability). Based on the finding above, it is necessary to improve the access of poor families in receiving, the basic health service in PHC, and this can be achieved through the supply and demand approach. By supplying, we bring the services closer to them such as providing doctors in PHC and midwives in villages, reactivating the mobile clinics and improving the empowemient of communities by involving them as health facilitators. On the demand, we can cultivate trainings in PHC by the Health Council of Cianjur District. and administer educational sessions for the community in order to improve their knowledge about HMSPC and their rights.

Abstrak :
Nama : SONIA IVANA BARUSNPM : 160 693 4613Program Studi : Ilmu Hukum-Hukum KenegaraanJudul : ldquo;Kewenangan Pembatalan Peratuan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Executive Control terhadap Pemerintah Daerah rdquo; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dengan instrumen berupa Peraturan Menteri, diberikan kewenangan untuk membatalakan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, adanya dualisme pandangan mengenai keabsahan penggunaan Peraturan Menteri untuk membatalkan perda juga memunculkan persoalan tersendiri. Belumselesai perdebatan mengenai keabsahan penggunaan Peraturan Menteri untuk membatalkan peraturan daerah, Putusan Mahkamah MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIII/2016 yang telah mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan Peraturan Daerah perda menibulkan permasalahan baru seputar eksistensi lembaga eksekutif pusat dalam hal membatalkan suatu peraturan daerah. Penulisan ini berbentuk yuridis-normatif yang menggunakan data-data skunder sebagai sumber datanya dan bersifat presfiktif yakni untuk memberikan saran penyelesaian terhadap topik yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pada dasarnya, penggunaan peraturan menteri untuk membatalakan peraturan daerah kurang tepat, hal itu dikarenakan Menteri dengan Pemerintah Daerah tidak memiliki hubungan secara struktural, meskipun secara hiearki pearaturan menteri bisa saja berada diatas pearturan daerah, sehingga penggunaan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden dianggap sebagai solusi paling ideal seperti yang digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Selain itu, Putusan MK yang kini menghilangkan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah, dianggap perlu dikaji lebih lanjut. Pasalnya, secara tidak langsung MK sudah menghilangkan kewenangan pusat eksekutif untuk melakukan kontrol terhadap daerahnya, padahal Indonesia adalah negara kesatuan dimana campur tangan pemerintah pusat kepada daerahnya adalah hal yang wajar dan bukanlah sesuatu yang melanggar konstitusi. Kata Kunci : Kewenangan, Peraturan Daerah, executive control ......Name SONIA IVANA BARUSNPM 160 693 4613Study Program Ilmu Hukum Hukum KenegaraanTitle ldquo Regional Regulation Annulment by Minister Of Internal Affairs as Executive Control for Regional Government rdquo Law of Republic Indonesia Number 23 of 2014 about Regional government state that Minister of Internal Affairs with Ministerial Regulation, have an authority for annuling Regional regulation which is contradict higer rule of law provisions, public interest and or decency. Meanwhile, the duality of views about validity of Ministerial Regulation for annul Regional regulation creates contentions. Beside the contention about validity of Ministerial Regulation for annul Regional regulation, verdict of Constitutional Court number 137 PUU XIII 2015 and number 56 PUU XIII 2016 which has been revoked Minister of Internal Affairs authority for annul Regional regulation caused problem about the existance of executive in terms of annuling Regional regulation.This researchis in the form of juridical normative which is used secondary data as the resources and prespective point of view with the intention of providing solution towards the topic.The result of this research shows, basicly, the utilization of Ministerial Regulation for annul Regional regulation is not proper, because the Minister and Regional government are not related in a structural scheme, in despite of, Ministerial Regulation maybe higher than Regional regulation, with the result of that the most ideal solution is to use Presidential Regulation as in Law No. 32 of 2004.Moreover, verdict of Constitutional Court which is revoked the authority of Minister of Internal Affairs for annul Regional regulation, need to be reviewed. Because of that verdict, Contitutional Court undirectly revoked the authority of executive for controlling its region, considering Indonesia is an unitary state the central government intervention to the region is reasonable and not violating the constitution. Key Words Authority, Regional regulation, Executive Control

Abstrak :
Tawuran pelajar merupakan fenomena yang telah berlangsung lama dan belum juga terselesaikan. Berbagai macam cara dan pendekatan telah dilakukan guna menangani masalah ini. Menurut Mansoer (1998) tawuran sebagai tingkah laku konflik dapat dijelaskan oleh Social Identity Theory (SIT). Menurut SIT keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok tertentu akan berpengaruh terhadap identitas sosialnya, yang kemudian akan mempengaruhi sikap dan prilakunya kepada sesama anggota kelompok (ingroup) ataupun kepada anggota kelompok lain (outgroup) (Abram & Hogg, 1988). Identitas sosial yang positif dapat dipertahankan melalui perbandingan positif dengan kelompok lain, dimana kepada ingroup akan dilekatkan atribut yang positif, sementara pada outgroup akan dilekatkan atribut-atribut yang kurang menyenangkan dan negatif. (Brewer, 1979; Rosenbaum & Holtz, 1985). Pada saat pandangan negatif terhadap suatu kelompok tertentu menjadi sangat kuat, maka hal itu dapat mengarah pada prasangka terhadap kelompok tersebut. (Abram & Hogg, 1988). Penelitian tentang hubungan identitas sosial dan prasangka antar kelompok memberikan hasil yang berbeda-beda. Secara implisit, SIT menyatakan adanya hubungan antara identitas sosial dan sikap yang positif terhadap ingroup dengan sikap yang negatif terhadap outgroup. (Brewer, 1979; Brown, 1995; Tajfel & Tumer, 1979; Vivian & Berkowitz, 1993; Wilder & Saphiro, 1991). Sementara beberapa penelitian lain menemukan bahwa identitas sosial dan sikap yang positif terhadap ingroup tidak selalu berhubungan dengan sikap yang negatif terhadap outgroup. (Brewer, 1979; Hinkle & Brown, 1990; Kosterman & Feshbach, 1989; Tajfel, Billig, Bundy & Flament, 1971). Pada kasus tawuran antar sekolah, terdapat pandangan bahwa lokasi sekolah yang berdekatan menyebabkan kemungkinan yang lebih besar untuk munculnya konflik. (Mansoer, 1988). Maka, berdasarkan hal tersebut di atas, dilakukan penelitian untuk melihat hubungan identitas sosial dengan prasangka terhadap sekolah musuh dan bukan sekolah musuh pada sekolah tawuran dalam konteks sekolah yang berdekatan. Penelitian ini dilakukan dengan sampel penelitian siswa dari sekolah yang terlibat tawuran. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner identitas sosial, prasangka terhadap sekolah musuh dan prasangka terhadap bukan sekolah musuh. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan digunakan rumus korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara identitas sosial dengan prasangka terhadap sekolah musuh, dan tidak adanya hubungan yang signifikan antara identitas sosial dengan prasangka terhadap bukan sekolah musuh. Adapun saran berkaitan dengan masalah tawuran adalah untuk menurunkan ancaman antar sekolah yang bermusuhan, intervensi pada Basis, menurunkan prasangka antar sekolah dengan melakukan pertemuan damai yang berkesinambungan, serta melakukan penelitian sehubungan dengan intergroup threat guna mengetahui secara empiris pengaruh ancaman tersebut dalam hubungan antar kelompok. Untuk penelitian mengenai identitas sosial dan prasangka selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian serupa dengan mengambil sampel yang lebih besar, dan lebih bervariasi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih baik. Hendaknya penyusunan alat ukur dilakukan dengan lebih hati-hati, dan hendaknya penelitian juga dilakukan secara kualitatif guna mendapatkan data yang lebih kaya dan lebih mendalam.

Abstrak :
Imajinasi mengenai utopia seringkali dikaitkan dengan impian yang tidak mungkin atau sulit untuk direalisasikan. Dari persepsi tersebut, timbul ketertarikan untuk mencari tahu mengenai perealisasian sebuah utopia dan kota ideal, perihal hal tersebut mungkin dilakukan ataupun tidak. Pembahasan akan diawali dengan memperdalam beberapa konsep kota ideal yang telah dipublikasikan. Kemudian dilakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai salah satu contoh implementasi utopia dalam bentuk kota ideal. Berdasarkan kesimpulan, kota ideal adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan namun tidak secara sempurna. Konsep kota ideal cenderung berkaitan erat dengan imajinasi bebas perancangnya. Maka dari itu, perealisasian kota ideal belum dapat dilakukan secara total dikarenakan adanya intervensi masyarakat dan perubahan gaya hidup masyarakat. ......Imagination about utopia is closely related to something which is hard or impossible to be realized. From this perspective, there is an interest to investigate the realization of utopian dreams, an ideal city and its possibilities. The investigation will start by learning the basic meanings of imagination ideals in design, utopia, an ideal city and a utopian city. Then, there will be a discussion of some sample of utopian ideas in the form of an ideal city done by some architects in the past that will lead to a case study of the city of Brasilia which an implementation of urban utopian thinking. Based on the conclusion, an ideal city is a dream which is yet to be fulfilled. Some attempts to make it happen in the past have succeeded, but the result was not as expected by the initial concept. The concept of an ideal city is based on the planner?s freedom of imagination. Therefore, the realization of an ideal city has not been carried out perfectly because the ideal city itself was intervened by the people living in it who needed a change of lifestyle.

Abstrak :
Masyarakat Hindu-Bali merupakan masyarakat yang memiliki ciri religius. Adanya ciri-ciri tersebut menjadikan kehidupan masyarakat itu sendiri tidak terlepas dari tradisi, seni-budaya, ritual, dan berbagai nilai yang terkandung dalam ajaran Agama Hindu-Bali sendirian. Kedatangan modernisasi yang dibawa oleh tingginya aktivitas pariwisata berjalan seiring waktu di pulau Bali nyatanya menimbulkan ketakutan tersendiri (meski tidak secara eksplisit) bagi masyarakat dalam mempertahankan ciri atau identitas Bali mereka. Salah satu upaya yang dirasa bermanfaat adalah dengan terus melaksanakan ritual adat dan agama, termasuk peraturan Banten Canang Sari. Secara tidak langsung, membentuk makna yang berasal dari stimulasi yang dianggap bermanfaat oleh masyarakat situasi modernisasi saat ini. Dari sini maknanya ada dalam ritual pengaturan Banten Canang Sari relevan dengan permasalahan masyarakat. Ritual peraturan Banten Canang Sari sendiri merupakan simbol religiusitas dalam upaya masyarakat mempertahankan karakteristik Bali mereka. ......The Hindu-Bali community is a society that has religious characteristics. The existence of these characteristics makes the life of the community itself inseparable from traditions, arts-culture, rituals, and various values ​​contained in the teachings of the Hindu-Balinese Religion alone. The arrival of modernization brought about by high tourism activity goes hand in hand The time on the island of Bali in fact caused its own fear (although not explicitly) for the people in maintaining their Balinese characteristics or identity. One effort that has been deemed beneficial is to continue to carry out traditional and religious rituals, including the Banten Canang Sari regulations. Indirectly, forming meaning that comes from stimulation that is considered beneficial by society the current modernization situation. From here the meaning is in the ritual setting of Banten Canang Sari which is relevant to community problems. The Banten Canang Sari ritual ritual itself is a symbol of religiosity in the community's efforts to maintain their Balinese characteristics.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai dugaan praktik window dressing di dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk, dan perlindungan investor yang diberikan terhadap praktik tersebut. Hal -hal yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya : (1) proses terjadinya dugaan praktik window dressing di dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk dan (2) perbandingan perlindungan terhadap investor PT Garuda Indonesia Tbk dengan investor di Amerika dalam praktik window dressing. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan hasil berupa dugaan praktik window dressing dalam kasus PT Garuda Indonesia Tbk terjadi karena PT Garuda Indonesia mencatatkan pendapatan yang pada faktanya belum diterima. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan investor pada saat terjadinya kasus PT Garuda Indonesia belum sebaik perlindungan investor di Amerika Serikat, karena pada saat tersebut tidak ada perlindungan investor di dalam bentuk ganti rugi. Perlindungan dalam bentuk ganti rugi sudah ada di Amerika Serikat dengan metode Fair Fund yang diatur di dalam Sarbanes-Oxley Act sejak tahun 2002. Perlindungan dalam bentuk ganti rugi baru ada setelah kasus PT Garuda Indonesia melalui Ketentuan POJK No.65/POJK.04/2020, meskipun demikian ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan ganti rugi tersebut belum lengkap. Penulis berpendapat bahwa Indonesia seharusnya mengadopsi Sarbanes-Oxley Act ke dalam Undang-Undang Pasar Modal. ......This research addresses the presumption of window dressing practice in PT. Garuda Indonesia Tbk cases and how investor protection is provided. This research will cover: (1)  the process of presumption window dressing on the financial statements of PT. Garuda Indonesia Tbk; and (2) a comparative study of the investor’s protection in Indonesia and the United States in window dressing cases. This research applies normative methods by collecting sources of variant data from the literature studies. In this research, the researcher discovered the presumption of window dressing practice in the PT. Garuda Indonesia Tbk cases occurred by the reason PT. Garuda Indonesia posted their future receivables as income on their financial statement. Throughout this research, it is also encountered that the investor's protection in the case of PT. Garuda Indonesia Tbk was not as good as investor protection in the United States, for, at that time, there was no known damage compensation for investor protection. The United States government has provided investor protection compensation in the form of a “Fair Fund” by passing Sarbanes-Oxley Act in 2002. In Indonesia, the provision of investor protection in compensation was passed long after PT. Garuda Indonesia Tbk’ cases. Such regulation was passed by the provision of the Financial Services Authority POJK No.65/POJK.04/2020. Such provision of compensation, nonetheless, was uncompleted. The researcher concludes that Indonesia should adopt the Sarbanes-Oxley Act to the Capital market Act.