Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengdolaan obat tingkat kabupaien/kota bertujuan agar tersedianya obat dengan mum yang baic, terselzar secara merata dengan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pelaynnan kesehatan dasar bagi masyarakax yang membutuhkan di unit pclayanan kesehatzm. Untuk menmpai tujuan tersebnt diperlukan dukungan manajemen, pendanaan dan sistem intformasi pengelolaan obat Serta snmber daya manusia. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan obat di Dinas Kesehatan Kabnpateu Sawahlunto/Sijunjung adalah belum optimalnya pengelolaan obat hal ini terlihat dari banyaknya obat yang kudaluarsa, ketersediaan obat belum sesuai kebutuhan karena perencanaan kebutuhan obat belum baik, dan sistem masih manual, untuk itu diadakan penelitian Pengembangan Sistcm Infonnasi Manajemen Pcngelolaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2007. Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan sG:lus hidup pengembangan sistem yang tcrdiri dari tahap perencanaan, analisis, perancaugan dan pelaksanaan. Untuk tahap pelaksanaan hanya sampai pada kegiatan dokumentasi sistem. Pengujian sistem hanya dilakukan di laboratorium menggunakan data obat di Gudang Farmasi. Pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan observasi dokumen. Unit keuja yang menjadi obyek penelitian adalah Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Dalam penelitian ini telah dihasilkan prolotipe SIMPOP Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang dihaxapkan dapat membantu manajemen Program Obat dan Perbeknlan Kesehatan di Kahupaten, untnk meningkatkan kinelja pengelolaan obat dan mznyediakan pelaporan kc tingkat yang lebih tinggi. Kelebihan sistem yang bam adalah terscdianya sistem peringatan dini terhadap obnt yang akan kadaluarsa pada enam bulan yang akan datang secara otomatis, sehingga dengan cepat dapat dilakukan tindakan untuk antisipasinya. Kondisi yang dibutuhkan dalam implcrnentasi sistem dilapangan adalah diperlukan komitmen dari Pimpinan Dinaa Kesehatan terutama dalam hal penanggung jawab program , kebijakan pendukung siatem, atumn dan pembagian tugas yang jelas serta dukungan dana, sehingga dapat menunjang terlaksananya program dengan baik.

---

Drugs management at district/city level is aimed to obtain the availability of good quality drugs, equally distributed with suitable type and quantity to meet the need of primary health care. In order to achieve those objectives, the management support is required as well as financing, drugs management information system, and hrmran resources- The problem that existed on implementing the drugs management in the Health Office of Sawahlunto/Sntmjrmg District was not managed optimally yet. It was revealed liom the large amount of existing expired drugs, inappropriateness between the available drugs and need because of the need assessment of drugs was not conducted well and the system that adopted was still manual. Because of those reasons, the study of management information system development lbr drugs in the Health Oliice of Sawahlunto/Sijunjung in 2007 was conducted.

The methodology that used was based on life cycle of development Qstem consisted of planning, analysis, design, and implementing stage. For the implementation stage was only conducted on system documentation System trial was conducted in the laboratory using data of drugs from the Pharmacy Warehouse. Information and data collection was conducted through interview and docrnnent observation The object of study was Pharmacy Warehouse in the Health Odice of Sawahlunto/Siiunjrmg District.

The study resulted in the prototype of SIMPOP of the Health Oflice of Sawahlunto/Sntmjrmg District. It was highly expected that could help the drugs and health logistics program management to augment the performance of drugs management and to supply the accurate reporting for the higher institution level. The advantage of this new system was the availability of early waming system automatically for drugs that would be expired in the next six months, so there could be immediately conducted some efforts to anticipate.

It was highly required the commitment from the head of the Health Oiiice in implementing the system specially about program manager, policy for system support, procedures, and clearly job description, and financing so that the program could nm well."

"Penerapan model pembangunan berkelanjutan membawa suatu perubahan pola hidup suatu masyarakat dalam lingkungannya.Secara absolut pertambahan penduduk yang selalu meningkat membawa dampak yang besar pada penyediaan prasarana kota.Beberapa kota besar di Indonesia menghadapi masalah kemacetan lalu lintas, paling tidak pada jam sibuk. Selain kemacetan terjadi juga pencemaran udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang lambat laun akan semakin dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Hal ini memberikan perhatian pemerintah menghubungkan kemacetan lalu lintas dengan penggunaan kendaraan pribadi, sehingga upaya membatasi penggunaan kendaraan pribadi semakin kuat.Secara umum dapat dikatakan bahwa kemacetan merupakan indikator dari lemahnya sisi pasokan dibandingkan dengan sisi permintaan. Oleh karena itu perlu dilakukan intervensi pada sisi pasokan agar tercapai suatu kondisi yang diharapkan.Selain sulit menginternalisasikan eksternalitas pada sistem penyediaan jalan yang sedang berjalan, juga perlu dicatat bahwa kemampuan pendanaan pemerintah sebagai pihak yang selama ini berperan sebagai pemasok utama jalan raya dirasakan semakin berat.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem penyediaan jalan raya di kota Jakarta. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan memberikan pemecahan masalah kemacetan lalu lintas di kota Jakarta.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Prasarana transportasi atau jalan kota terbuka untuk ditafsirkan sebagai barang publik atau barang pribadi.2. Tingkat pelayanan jalan di kota Jakarta sudah cukup memprihatinkan terutama pada jam sibuk sudah mencapai titik optimum. Dari 34 pos pengamatan terdapat 32 pos (94%) pengamatan pada jalan arteri. Pada jalan-jalan tersebut terdapat 81,3% tingkat pelayanan D, E dan F. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada jalan-jalan tersebut kemungkinan terjadinya kemacetan sangat tinggi, sehingga dapat diungkapkan bahwa pada jalan arteri di Jakarta perjalanan dengan kendaraan bermotor menjadi tidak nyaman dan bersifat rival. Pada tingkat pelayanan jalan yang sudah optimum besarnya biaya kemacetan rata-rata sebesar Rp.328,34 per km.3. Implikasi dari kondisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa sistem penyediaan jalan kota yang diterapkan dengan sistem pengaturan lama sudah tidak tepat lagi. Pada kondisi jalan yang sudah jenuh sering terjadi kemacetan, jalan dapat dipandang sebagai barang pribadi. Atas dasar itu maka dapat diterapkan prinsip pengecualian. Penerapan pengecualian dengan sistem harga dapat digunakan untuk mengatur permintaan jasa dalam hal ini penggunaan jalan dengan kendaraan pribadi. Penerapan system harga ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan jalan yang sudah ada.4. Model penerapan pengecualian dengan sistem harga melalui penjualan stiker berwarna dapat digunakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi gas buang serta menghemat penggunaan BBM. Selain itu juga meningkatkan penerimaan kas pemerintah daerah.5. Pemakai kendaraan pribadi bersedia membayar biaya penanggulangan kemacetan sebesar Rp.7.500 sampai dengan Rp.10.000.

---

The absolute population growth, which is ever increasing, gives a big impact to the provision of the city's infrastructure.

Some big cities in Indonesia are facing traffic congestion problem, at least in peak hours. Besides traffic congestion, air pollution also took place which is caused by the vehicles. The society feels that this condition is getting worse. All these get government attention and connect the traffic congestion to private vehicle use, so that the effort to limit the private vehicle use became stronger.

Generally, we can say that traffic jam is an indicator of the supply weakness compares to the demand for roads. So it is necessary to intervene the supply side in order to achieve the expected condition.

Besides it is difficult to internalize the externalities of the ongoing highway provision system. It needs to be noted that the government funding ability as the one whose role is as the highway major supplier becomes harder.

This thesis objective is to evaluate the highway provision system in Jakarta city. This research also gives solution towards the reduction of the traffic jam.

The research's results can be concluded as follows:

1. The transportation infrastructure or the city roads can be interpreted as public goods or private goods.

2. The levels of services of roads in Jakarta city are not tolerable, especially in peak hours. From 34 points of observations, 32 are points (94%) which are stationed on arterial roads. The level of service category on those roads are 81.3% D, E and F levels. This gives an indication that the probability of traffic jam occurring on those roads are very high, so that it is said that traveling with vehicles on those roads become uncomfortable and rivalry. With the level of services at its optimum, hence the average congestion cost is Rp. 328.34 per km.

3. The implication of the condition mentioned above is that the highway provision system which is applied with old regulation is not suitable anylonger. In a survey of road condition, traffic congestion often occurs, roads can be seen as private goods. Based on that, therefore the exceptional principle can be used. The implementation of the exceptional principle with the price system can be used to manage service demand, in this case it is the use of roads by private vehicles. This price system implementation's objective is to optimize the use of the roads that are available now.

4. The implementation of the exceptional principle with the price system through the sale of colored sticker can be used to reduce the traffic jam and the emission of noxious gas as well as to save the use of fuel also. In addition, it can also increase the revenue of the local government.

5. The willingness to pay of the private vehicle users are Rp.7,500 - Rp.10,000 per day for the traffic congestion solution cost."

"Zakat is one of the essential instruments in sustainable development, and its implementation is considered relevant to the concept of Maqāṣid al-Sharī'ah, which aims to achieve benefit. The purpose of this study is to analyze the realization of Zakat on the achievement of SDGs from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, which includes hifẓ al-din, hifẓ al-nafs, hifẓ al-māl, hifẓ al-naṣl and hifẓ al-aql. This research is descriptive quantitative research with horizontal analysis and comparative analysis. The sampling technique in this study is purposive sampling. The research samples are BAZNAS, LAZ Rumah Zakat, LAZ Dompet Dhuafa, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Yatim Mandiri, LAZ The Panti Yatim Indonesia Foundation, LAZ Baitulmal Muamalat and LAZ Mizan Amanah. The data collected in this study were from the Annual Report and the financial reports of zakat institutions from 2016-2019. The results show that all zakat institutions have realized Zakat on the achievement of SDGs from the Maqāṣid al-Sharī'ah perspective, which includes hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-māl, hifẓ al-naṣl and hifẓ al-aql. Zakat institutions have realized Zakat on the achievement of SDGs from a Maqāṣid al-Sharī'ah perspective which includes hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs, hifẓ al-māl, hifẓ al-naṣl, and hifẓ al-aql. Overall, the realization of Zakat on SDGs from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah is most significant in the hifẓ al-māl dimension. The most dominant LAZ Rumah Zakat is the realization of Zakat from the hifẓ al-māl perspective on the SDGs. Meanwhile, from the standpoint of hifẓ al-naṣl, hifẓ al-nafs, and hifẓ al-aql towards SDGs is greatest at Laz Dompet Dhuafa. As for the realization of Zakat on the hifẓ al-din dimension, the highest is BAZNAS. Thus, the Zakat is allocated more to the SDGs to end poverty. This research implies that zakat institutions remain consistent in realizing their funds towards sustainable development goals from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah and increasing their performance to make a significant contribution to welfare."

"Perkembangan teknologi dewasa ini mendorong banyaknya perubahan yang terjadi di berbagai ilmu pengetahuan, salah satunya adalah pada industri pangan. Beragam jenis pangan baru bermunculan menyesuaikan kebutuhan konsumen yang cenderung menginginkan sesuatu yang cepat dan instan. Salah satu jenis pangan yang muncul akibat dari pergeseran gaya hidup dan minat konsumen tersebut adalah pangan olahan siap saji. Jenis pangan ini diminati oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Akan tetapi, jenis pangan ini rentan tercemar dan mengalami kerusakan jika proses produksi dan distribusinya tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi konsumen. Salah satu contohnya terjadi di SDN Cidadap I Kabupaten Sukabumi di mana sejumlah siswa mengalami keracunan pasca mengonsumsi latiao yang merupakan produk pangan olahan khas Cina yang sedang populer di Indonesia. Pembahasan akan difokuskan pada pengaturan mengenai kandungan bakteri mikrobiologi pada pangan olahan siap saji di Indonesia, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kandungan bakteri mikrobiologi pada pangan olahan siap saji, serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peredaran pangan olahan yang mengandung bakteri mikrobiologi tersebut. Pembahasan ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum batas cemaran mikroba pada pangan olahan seperti latiao sudah diatur dalam peraturan BPOM tetapi ditemukan fakta bahwa terdapat kandungan bakteri melebihi batas yang ditentukan tersebut yang ternyata jenisnya belum tercantum dalam peraturan yang berlaku. Akibatnya terjadi kasus keracunan salah satunya di SDN Cidadap I Kabupaten Sukabumi. Rupanya produk latiao penyebab keracunan tersebut merupakan produk yang diimpor dari Cina oleh pelaku usaha yang berdomisili di Indonesia sehingga produk telah melalui proses peredaran yang panjang. Oleh karena itu, perlu diketahui dan ditentukan siapa pihak yang dapat dibebankan tanggung jawab atas kasus tersebut. Di samping itu, diperlukan upaya pencegahan dan pengawasan yang optimal oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang untuk menindaklajuti kasus tersebut.

---

The rapid advancement of technology in recent years has led to significant changes across various fields of knowledge, including the food industry. Numerous types of new food products have emerged to meet consumer demands, which increasingly favor convenience and instant solutions. One such product, resulting from shifting lifestyles and consumer preferences, is processed ready-to-eat food. This type of food is popular among a broad demographic, ranging from children to adults. However, processed ready-to-eat food is particularly susceptible to contamination and spoilage if its production and distribution processes fail to comply with prescribed standards, thereby posing risks to consumer safety. An example of such risks occurred at SDN Cidadap I in Sukabumi Regency, where several students suffered food poisoning after consuming latiao, a popular processed food of Chinese origin in Indonesia. This discussion will focus on the regulatory framework governing microbiological bacterial content in processed ready-to-eat foods in Indonesia, the liability of business operators for microbiological bacterial content in such foods, and the government’s role in monitoring the circulation of processed foods containing microbiological bacteria. This analysis employs doctrinal research methods and a descriptive-analytical approach. The findings indicate that, generally, limits on microbial contamination in processed foods, including latiao, are regulated under BPOM (Indonesian Food and Drug Authority) standards. However, it was discovered that some products contain bacteria exceeding these permissible limits, with certain bacterial strains not explicitly listed in the applicable regulations. This regulatory gap contributed to incidents of food poisoning, such as the case at SDN Cidadap I in Sukabumi Regency. Notably, the latiao product that caused the poisoning was imported from China by a business operator domiciled in Indonesia, indicating that the product underwent an extensive distribution process. Consequently, it is crucial to identify and establish the party responsible for this incident. Additionally, optimal preventive measures and monitoring by the government, as the competent authority, are required to address such cases effectively."