Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Linguistik atau Ilmu Bahasa meliputi beberapa bidang, di antaranya bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Di antara bidang-bidang linguistik di atas, yang paling menarik perhatian penulis adalah bidang sintaksis, yaitu organisasi internal kalimat atau bagian-bagian kalimat. Fungsi-fungsi sintaksis antara lain: predikat, subjek, dan objek. Predikat dianalisis berdasarkan kategori kata atau kelompok kata yang menempati fungsi P (predikat) dalam kalimat bahasa Arab, juga dapat dianalisis menurut urut_-urutannya dalam kalimat, sehingga dengan analisis tersebut kita dapat membedakan macam kalimat di dalam bahasa Arab. Di samping itu, karena bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang mengenal kasus, dan sehubungan juga dengan adanya jenis_-jenis kata atau kelompok kata yang dapat menempati fungsi P (predikat). Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah Predikat dan Subjek. Yang menempati fungsi predikat di dalam kalimat bahasa Arab antara lain dapat berupa kata atau frase yang berkategori verba atau fi'il, nomina atau isim, adjektiva atau na'at dan frase preposisional atau jar majrur. Predikat yang berkategori kata verba merupakan sentral kalimat karena mengandung unsur gramatikal yang mengacu pada persona, jenis, kala, dan jumlah. Pada dasarnya kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab ada dua macam, yaitu kalimat Ismiyyah dan kalimat Fi'liyyah, tetapi dapat pula digolongkan berdasarkan urut-urutannya, dan berdasarkan kategori kata atau frase yang menempati fungsi predikat. Berdasarkan hal-hal di atas, maka timbul masalah yaitu bagaimana menentukan predikat dalam kalimat bahasa Arab dan kategori kata atau frase apa saja yang dapat menempati fungsi predikat. Melalui struktur kalimat yang sama akan dapat di_mungkinkan, bahwa kategori kata atau frase yang menduduki fungsi predikat itu berbeda. Tujuan penulisan ini adalah untuk memperkenalkan khabar (predikat) dalam bahasa Arab dengan menganalisisnya dari segi kategori kata yang menduduki fungsi predikat, kedudukannya yang menyangkut segi makna atau peran dan posisinya dalam kalimat. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa yang menjadi permasalahannya bagi penulis adalah bagaimana menentukan predikat dalam kalimat bahasa Arab. Mengingat luasnya permasalahan khabar (predikat) dalam bahasa Arab, maka penulis hanya menitikberatkan pada wujudnya. Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka sasaran pe_nulisan skripsi ini adalah mendeskripsikan wujud predikat yang dapat mengisi tempatnya dalam struktur kalimat bahasa Arab. Untuk pembahasan skripsi ini, penulis mengambil dari berbagai sumber pustaka yang membahas bahasa Arab. Untuk me_lengkapi pembahasan skripsi ini, penulis juga mengambil be_berapa sumber yang membahas bahasa Indonesia. Di antara buku_-buku yang menjadi korpus penulisan ini baik yang berupa pembahasan bahasa Arab maupun bahasa Indonesia antara lain: 1. Buku Al-Nahwu Al-Wudh Al-Juz'u Al-Salis, disusun oleh Ali Al-Jaim dan Mustafa Amin; 2. Tata Bahasa Arab, oleh Abu Bakar Muhammad; 3. Ilmu Nahwu terjemahan Matan Ajurumiyah dan 'Imrithy, di_susun oleh H. Moch. Anwar; 4. Predikat-Objek yang disusun oleh Sudaryanto. Prosedur kerja yang penulis lakukan dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Pada awalnya mengumpulkan buku-buku tentang pembahasan bahasa Arab dan dilengkapi dengan sumber-sumber yang mem_bahas bahasa Indonesia; 2. Membaca buku-buku yang berhubungan dengan predikat, dan mengklasifikasikan data yang ada; 3. Menganalisis data dan menyajikannya seperti dibawah ini: Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Masalah, Tujuan, Ruang Lingkup dan Sasaran, Sumber Data, dan Pro_sedur Kerja; Bab II. Kerangka Teori, meliputi Wawasan Sintaksis, Macam_-macam Kalimat, Transformasi, dan Analisis Kalimat; Bab III. Analisis Predikat, menguraikan kedudukan pre_dikat dan posisi predikat; Bab IV. Kesimpulan"

"Potensi air bawah tanah di wilayah Kampus UI Depok dapat diperkirakan berdasarkan data ketebalan akuifer, luas akuifer dan porositas lapisan akuifer di daerah tersebut. Informasi terkait geometri akuifer tersebut dapat diperoleh dengan melakukan reprocessing dan reinterpretation data pengukuran Resistivitas Wenner-Schlumberger yang pengukurannya telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk memperjelas model bawah permukaan dari data resistivity dilakukan pengukuran, pemrosesan dan pemodelan data gravitasi. Di samping itu, data gravitasi juga digunakan untuk memodelkan keberadaan batuan basement menggunakan software Grav2D. Model struktur bawah permukaan dari data gravitasi kemudian diintegrasikan dengan data resistivity untuk merekonstruksi model hidrogeologi di wilayah Kampus UI Depok. Model hidrogeologi tersebut memperlihatkan struktur perlapisan dari atas ke bawah terdiri dari lapisan alluvium (nilai resistivity 10-100 ohm-meter dan nilai densitas 1,2 gr/cm3), lapisan pasir (nilai resistivitas < 10 ohm-meter dan nilai densitas 1,7 gr/cm3) dan lapisan perselingan batupasir dan batu gamping yang merupakan Formasi Bojongmanik (nilai resistivitas >100 ohm-meter dan nilai densitas 2,0 gr/cm3). Pemodelan data gravitasi memperlihatkan topografi puncak batuan basement berbentuk cekungan yang terisi oleh lapisan berdensitas rendah (1,7 gr/cm3) yang merupakan akifer. Kedalaman akuifer sendiri diperkirakan antara 20-120 m dengan ketebalan lapisan rata-rata adalah 80 m. Model hidrogeologi 3-dimensi dapat memperlihatkan dengan lebih jelas arah aliran fluida di wilayah Kampus UI Depok. Berdasarkan studi ini, dapat diperkirakan volume akuifer di wilayah kampus UI Depok adalah 109.093.360 m3. Hasil studi ini juga dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan pengelolaan air bawah tanah di wilayah Kampus UI Depok.

---

Groundwater resources of the UI Campus area could be estimated based on aquifer geometry such as its thickness, area, and porosity. Information related to the aquifer could be collected by conducting reprocessing and reinterpretation of the Wenner-Schlumberger geoelectric data that has been carried out by previous researcher. To support subsurface geoelectrical model, it has been carried out the gravity measurement, processing and modelling. Furthermore, the gravity data was also utilised for modelling of basement formation using Grav2D software.

The subsurface structure from the gravity modelling was then integrated with the resistivity data for reconstructing the hydrogeological model of the UI Campus area. The hydrogeological model shows stratified layers from up to bottom consist of alluvial layer (resistivity value 10-100 ohm-meter and density value 1,2 gr/cm3), sand layer (resistivity value < 10 ohm-meter and density 1,7 gr/cm3) and inter-change layer between sandstone and limestone known as Bojongmanik Formation (resistivity value >100 ohm-meter and density 2,0 gr/cm3). Modeling of gravity shows the topography of top basement in form of basin. The basin contains of low density layer (1,7 gr/cm3) which is aquifer. The depth of aquifer is estimated between 20-120 m with 80 m layer thickness in average. 3-D hydrogeology modeling can show fluid flow clearly in UI Campus area.

According to this study, it can be estimated that the aquifer volume in UI Campus is 109.093.360 m3. The conclusion of this study can be use as a reference in subsurface aquifer management at UI Campus area."

"Perbuatan hukum seperti perjanjian jual beli atas harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan pertama dalam pelaksanaannya harus mendapat persetujuan dari istri pertamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP jo Pasal 92 KHI. Namun dalam kasus yang penulis bahas suami menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama serta mengalihkan harta bersama dari perkawinan pertama dengan tandatangan istri kedua tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari istri pertamanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah status hukum perkawinan kedua yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri pertama dan terhadap harta bersama dari perkawinan pertama dan akibat hukum harta bersama dalam perkawinan pertama yang dialihkan berdasarkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan istri pertama yang dilakukan oleh suami dengan istri dalam perkawinan kedua. Penelitian ini menggunakan bentuk doktrinal dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil analisis menunjukkan perkawinan kedua Alm.MS dengan FZ dilakukan tanpa meminta izin dari JR sebagai istri pertamanya maupun izin ke Pengadilan Agama untuk melakukan perkawinan poligami berdasarkan fakta dalam Kartu Keluarga yang tertulis kawin belum tercatat, maka status hukum perkawinan Alm.MS dengan FZ hanya dianggap sah secara agama, namun tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya akibat hukum harta bersama dalam perkawinan pertama yang dialihkan berdasarkan Perjanjian Jual Beli tanpa persetujuan istri pertama adalah Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 21 tersebut batal demi hukum, karena melanggar syarat subjektif yaitu unsur kesepakatan dan syarat objektif yaitu unsur suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Karena Alm.MS dan FZ sebagai istri keduanya tidak berwenang untuk mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan dari JR sebagai istri pertamanya karena objek tersebut merupakan harta bersama antara Alm.MS dan JR. Selain itu Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat dengan dasar utang piutang.

---

Legal actions such as a sale and purchase agreement on joint property obtained in the first marriage in its implementation must have the consent of the first wife as stipulated in Article 36 paragraph (1) UUP jo Article 92 KHI. However, in the case that the author discusses, the husband married a second wife without the knowledge and permission of the first wife and transferred joint property from the first marriage with the signature of the second wife without the knowledge and consent of his first wife. The problems raised in this study are the legal status of the second marriage performed by the husband without the consent of the first wife and against the joint property of the first marriage and the legal consequences of the joint property in the first marriage transferred based on the sale and purchase agreement without the consent of the first wife performed by the husband with the wife in the second marriage. This research uses a doctrinal form by using data collection tools in the form of literature study. The results of the analysis show that the second marriage of Alm.MS with FZ was carried out without asking permission from JR as his first wife or permission from the Religious Court to conduct a polygamous marriage based on the fact that the Family Card is written that the marriage has not been recorded, so the legal status of Alm.MS marriage with FZ is only considered religiously valid, but has no legal force according to Positive Law in force in Indonesia. Furthermore, the legal consequences of joint property in the first marriage transferred based on the Sale and Purchase Agreement without the consent of the first wife is that the Deed of Sale and Purchase Agreement Number 21 is null and void, because it violates the subjective requirement, namely the element of agreement and the objective requirement, namely the element of a lawful cause as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Because Alm.MS and FZ as his second wife are not authorized to transfer the object without the consent of JR as his first wife because the object is joint property between Alm.MS and JR. In addition, the Sale and Purchase Agreement was made on the basis of debt and credit."

"Laporan magang ini membahas mengenai pelaksanaan agreed-upon procedures yang dilakukan oleh KAP CCM atas laporan biaya operasional kapal PRC untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020. Secara lebih rinci, laporan magang ini mengevaluasi kesesuaian prosedur perencanaan, pelaksanaan prosedur yang telah disepakati, dan pelaporan dengan pedoman Standar Jasa Terkait 4400 yang dibuat oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Secara keseluruhan pelaksanaan agreed-upon procedures yang dilakukan KAP CCM telah sesuai dengan Standar Jasa Terkait 4400.

---

This internship report discusses the evaluation of agreed-upon procedures performed by KAP CCM on its PRC Vessel Operating Cost Report for the year ended 31 December 2020. Moreover, this internship report evaluates the suitability of planning procedures, implementation of agreed-upon procedures, and reporting with guidelines for Standard on Related Services 4400 established by the Institut Akuntan Publik Indonesia. Overall, the engagement was undertaken in accordance with the Standard on Related Services 4400."