Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perbedaan pandangan yang mencolok di antara berbagai kelompok muslim Indonesia dalam isu-isu kemasyarakatan dan ketatanegaraan sesungguhnya merupakan perbedaan dalam memahami ajaran agama Islam. Perbedaan pemahaman ini kemudian berujung pada perbedaan ideologi atau orientasi politik yang dianut, bahkan pertarungan politik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat nilai moral sebagai predikator dalam orientasi politik yang terbentuk dalam lima nilai moral, yakni nilai kepedulian, keadilan, kesetiaan, hormat pada otoritas dan nilai kesucian.Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis model struktural. Analisis model struktural digunakan untuk menguji model pengaruh nilai moral terhadap orientasi politik Islam. Partisipan pada penelitian ini adalah sejumlah individu beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang terafiliasi pada kelompok keagamaan muslim tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian ini N = 531 orang muslim yang terafilisasi pada Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Persis, Mathlaul Anwar, Persatuan Umat Islam PUI , Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII , dan Hizbut Tahrir Indonesia HTI .Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa secara umum nilai moral dapat memprediksi orientasi politik Islam. Nilai moral yang terdiri dari kepedulian, keadilan, kesetiaan, hormat pada otoritas, dan kesucian dapat memprediksi orientasi politik Islam. Lebih khusus lagi, nilai moral kepedulian, keadilan, kesetiaan, dan hormat pada otoritas dapat memprediksi orientasi politik Islam dengan dimediasi oleh nilai moral kesucian. Perbedaan orientasi politik pada kelompok-kelompok Islam ditentukan oleh nilai moral kesucian. Temuan lainnya adalah setiap kelompok muslim Indonesia memperlihatkan pola yang berbeda dalam nilai moral yang memprediksi orientasi politik Islam. Berdasarkan penelitian ini Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Persatuan Umat Islam PUI , dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII termasuk kelompok Islam dengan orientasi politik inklusif sementara Persis dan Hizbut Tahrir Indonesia HTI termasuk pada kelompok Islam dengan orientasi politik eksklusif.

---

ABSTRACT
The striking differences of views among various Indonesian Muslim groups on social and constitutional issues are, in fact, differences in understanding Islamic teachings. This difference of understanding then leads to differences in ideology or political orientation adopted, even political struggles. This study aims to see the moral value as a predicator in the political orientation that is formed in five moral values, namely the value of caring, justice, loyalty, respect for authority and the value of sanctity.The research was conducted by quantitative method with structural model analysis approach. Structural model analysis is used to test the model of the influence of moral values on Islamic political orientation. Participants in this study were a number of Muslim individuals, both men and women affiliated with certain Muslim religious groups. The number of samples in this study N 531 of muslims affiliated to Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Persis, Mathlaul Anwar, Islamic Union PUI , Islamic Da 39 wah Institute of Indonesia LDII , and Hizbut Tahrir Indonesia HTI .The results obtained in this study is that in general the moral value can predict the political orientation of Islam. Moral values consisting of caring, justice, loyalty, respect for authority, and holiness can predict the political orientation of Islam. More specifically, the moral values of caring, justice, loyalty, and respect for authority can predict the political orientation of Islam by being mediated by the moral values of purity. The difference of political orientation to Islamic groups is determined by the moral values of purity. Another finding is that every Indonesian Muslim group shows a different pattern of moral values predicting Islamic political orientation. Based on this research, Nahdlatul Ulama NU , Muhammadiyah, Mathlaul Anwar, Islamic Unity PUI , and Islamic Da 39 wah Institute of Indonesia LDII including Islamic groups with inclusive political orientation while Persis and Hizbut Tahrir Indonesia HTI exclusive political orientation.

Abstrak :
Pilihan pengembangan kelembagaan Ibukota Republik Indonesia dapat menjadi tolak ukur rasa keadilan bangsa Indonesia dalam membenahi carut marut pembangunan perkotaan secara menyeluruh di Indonesia. Jika konsep megapolitan begitu saja di-gol-kan oleh wakil rakyat, maka bangsa Indonesia tengah mengidap penyakit rendahnya rasa keadilan. Megapolitan adalah kota dengan ciri-ciri: (1) jumlah penduduk yang sangat besar; (2) jaringan yang tercipta menggambarkan keterkaitan bukan saja berskala nasional tapi juga internasional; (3) dari sudut ruang, menggambarkan adanya keterkaitan antar berbagai kota secara individual bahkan penggabungan. Kebutuhan mendesak penanganan masalah perkotaan di DKI Jakarta memang terasa tinggi, tetapi tidak boleh menyurutkan rasa keadilan kita sebagai bangsa. Pilihan ke arah sana terbentur oleh kelembagaan kota secara nasional yang tidak jelas.

The choice of institutional development for Jakarta as Indonesian capital city can be the barometer of equity and fairness as value to whole developing nation, especially for urban development in Indonesia. If megalopolis concept proposed by Sutiyoso received without reverse, then we have disease to the equity and fairness values as a nation state. Megalopolis is a city characterized by: (1) huge population and density; (2) national and international networking scale; (3) huge integrated spatial. The problematic situation of urban development in Jakarta is urgent, but it is un-fair and unequal if development of other cities in Indonesia is abandoned. The choice to develop megalopolis is still unclear.

Abstrak :
Penelitian ini membandingkan antara praktik pengelolaan air irigasi tertier di Kabupaten dan Kota Tegal dengan model Dharma Tirta, Subak di Kabupaten Jembrana Bali, dan di Hulu Langat, Malaysia. Oleh karena analisis perbandingan menuntut harus dipenuhinya prinsip-prinsip ketepatan dalam membandingkan antarobyek, maka ketiga lokasi mencerminkan kesederajatan tingkatan, yakni pada tingkatan kedua dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini tidak mempersoalkan bentuk negara, sehingga walaupun Hulu Langat tepat di bawah Negara Bagian Selangor, yang seharusnya secara normatif berbanding dengan Provinsi di Indonesia; dalam penelitian ini disejajarkan dengan Kabupaten/Kota ditilik dari luas wilayah dan keseluruhan jenjang pemerintahan di Malaysia. Pendekatan verstehen menjadi kerangka umum metodologis karya ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penggalian data dilakukan dengan triangulasi-eklektik. Di samping itu, berbagai key informan diperlukan dalam penelitian karya ini dengan teknik analisis multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga praktik bukanlah ejawantah dari desentralisasi fungsional walaupun di Indonesia potensial mengarah ke dalam praktik desentralisasi fungsional, sedangkan di Malaysia sepenuhnya sentralisasi melalui aparatus dekonsentrasi dengan karakter masing-masing. Praktik desentralisasi di Indonesia khususnya di bidang irigasi, baru menyangkut desentralisasi territorial, sedangkan desentralisasi fungsional tidak dipraktikkan meskipun wacana akademik dan potensi serta kebutuhan akan adanya lembaga yang merupakan perwujudan desentralisasi fungsional sudah muncul. Di tingkatan mikro menunjukkan terdapatnya kegagalan dalam pengelolaan urusan irigasi tersier khususnya dan urusan irigasi pada umumnya. Kegagalan tersebut juga didorong oleh kondisi makro persoalan distribusi urusan sektor irigasi yang berpaku pada desentralisasi teritorial semata. Pemerintah perlu membenahi organisasi pengairan di level grassroots dalam kerangka peningkatan kinerja pertanian dan pengelolaan sumberdaya air secara holistik bahkan sampai terciptanya regime irigasi lokal. Perubahan pasal 18 UUD 1945 agar lebih tegas kembali memasukkan konsep desentralisasi fungsional yang pernah digunakan pada 1920-an oleh Hindia Belanda.

This research compared tertiary irrigation management in the Municipality and Regency of Tegal, the Regency of Jembrana, and the Regency of Hulu Langat Selangor Malaysia. Malaysia has been developing water board at National and State Level. Although the two countries differed in governmental arrangements, the locus used in this research experienced the same level of governments. Verstehen has been as a general framework of this research approach. Qualitative and descriptive were the method of this research. Data are gathered using eclectic-triangulation methods and analyzed with multilevel tools. This research concluded that the tertiary irrigation in those three locus in Indonesia were not established based on functional decentralization, eventhough it has potential to do so. It is different from Malaysia which is fully centralized through deconcentration. Only the teritorial decentralization is the basic of tertiary irrigation management in Indonesia. Functional decentralization is not being practiced in tertiary irrigation management both in Indonesia and Malaysia. Empirically, Government should improve the performance of irrigation organization at the grassroot level in order to increase the whole agricultural performance which creating special local regime in the irrigation management. Furthermore, amandment to the constitution of 18th article should induce the concept of functional decentralization that was practiced in Indonesian local government system in 1920.