Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan metode kualitatif yang didasarkan pada sistem library research dan field research dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dituangkan dalam data deskriptif analisis. Kebijakan kriminal merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh dengan cara penal dan non penal. Kebijakan kriminal juga berlaku dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi diterapkan ketentuan tentang pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang awalnya diatur dalam ketentuan lama Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan kemudian diubah dengan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diharapkan mampu untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, karena ketentuan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang terlalu singkat sehingga sulit dilaksanakan. Hal tersebut tergambar dalam perkara Ahmad Dadang, Kamaludin, Endang Suhendar dan Kunkun Kurniadi yang menjadi studi kasus dalam penulisan tesis ini. Penggunaan sistem pembebanan pembayaran uang pengganti secara tanggung renteng merupakan persoalan pertama. Istilah tanggung renteng tidak dikenal dalam ranah pidana dan sebenarnya masuk dalam privatrecht. Disisi lain, efek penerapan pidana yang salah dan tidak dipergunakannya yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara korupsi dengan penyertaan mengakibatkan terjadinya disparitas dalam putusan pidana tambahan uang pengganti. Eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi sulit untuk dilaksanakan dimana upaya pengembalian kerugian negara tidak dilaksanakan dengan benar dan maksimal karena hanya mampu membayar sebagian pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan. Upaya terakhir yang dilakukan adalah melakukan penagihan uang pengganti dengan mengoptimalkan kinerja dari Jaksa Pengacara Negara.

---

ABSTRACT
This thesis is a study of normative legal (juridical-normative) with a qualitative method which is based on the system of library research and field research in data collection. Furthermore, the data collected is processed and reflected in the descriptive data analysis. Criminal policy is to prevent and control crime can be reached by way of penal and non-penal. Criminal policy also applies in the eradication of corruption. Associated with the loss of the country due to corruption of the criminal provisions apply additional compensation payment which was originally set in the old provisions of Article 34 letter c of Law No. 3 of 1971 and subsequently amended by Article 18 letter b of Law No. 31 of 1999, is expected able to prevent or solve crimes of corruption. However, due to additional penal provisions for compensation is too short so difficult to implement. This is illustrated in the case of Ahmad Dadang, Kamaludin, Endang Suhendar and Kunkun Kurniadi that became a case study in this thesis. The use of loading system for compensation jointly and severally a first issue. The term joint liability is not recognized in the criminal realm and actually go inside privatrecht. On the other hand, the effect of the application of criminal wrong and failed to use jurisprudence as consideration for deciding cases of corruption by inclusion resulted in a disparity in the criminal verdict additional compensation. Execution of court decisions that have permanent legal force be difficult to enforce the return loss of the state where the effort is not implemented properly and as only afford to pay some extra money penalty imposed replacement. The last attempt to do is perform billing reimbursed by optimizing the performance of the State Attorney.