Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan Asas Praduga Sah Akta Notaris, bagaimana penerapannya di dalam suatu akta notaris yang di dalamnya terdapat figur palsu yang bertindak menjadi salah satu penghadap sebagaimana yang ada dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 43/PDT/2017/PT.BNA. Permasalahan pada tesis ini adalah: 1) Keabsahan, kekuatan pembuktian, bentuk dan substansi pembatalan; 2) Implikasi hukum terhadap para pihak, pihak ketiga, Notaris, dan perbuatan hukum yang didasari Akta Kuasa Menjual yang di dalamnya terdapat figur palsu. Metode penelitian yang dipakai, yuridis normatif. Tipologi penelitian deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana menghasilkan bentuk hasil penelitian yaitu deskriptif analitis. Simpulan dari penulisan tesis ini adalah akta notaris yang di dalamnya terdapat figur palsu adalah tidak sah, serta mengalami degradasi kekuatan bukti menjadi akta dibawah tangan. Akta dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan karena tidak terpenuhinya syarat cakap pada suatu perjanjian, batal demi hukum karena melanggar Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum, serta kebatalan nonexistent karena unsur pemberi kuasa tidak terpenuhi. Implikasi hukum terhadap para pihak, pihak ketiga adalah dapat memintakan pembatalan akta ke pengadilan. Untuk implikasi hukum terhadap Notaris adalah Notaris tidak bertanggung jawab atas kecacatan dan kepalsuan akta. Untuk perbuatan hukum yang didasari dari akta tersebut diatas adalah tetap dianggap sah sebelum adanya pembatalan dari pengadilan. Saran dari penulis adalah notaris harus lebih berhati-hati, dengan selalu memfotokopi identitas penghadap, memasang cctv di kantornya, dan menghadirkan saksi-saksi pengenal.

---

This thesis discusses the application of The Presumption of Legitimate Principles, how it is applied in a notarial deed in which there is a false figure who acted as one of the party attended as it exists in Banda Aceh High Court Decision No. 43/PDT/2017/PT.BNA. The issues in this thesis are: 1) Validity, strength of proof, form and substance of cancellation; 2) Legal implications of its parties, third parties, Notary, and legal acts based on The Power of Attorney to Sale Deed that contain false figures. The research that used in this thesis, normative juridical. Descriptive research typology, using secondary data collected through literature studies. Using the qualitative approach method, which forms the result of this thesis is descriptive analytical. The conclusion of this thesis is that the notary deed contained an invalid form and was subject to the degradation of the evidence into the deed, and that the deed could be called for revocation to court for failure to comply with the terms of a treaty. The legal implications of these parties, the third party is able to request the cancellation of the deed to the court. The legal implications of a notary are non-existent because the notary is only formally responsible for the act he makes. For any acts of law based on the above act it is still considered valid before the cancellation of the court. The authors suggestion is that the notary should be more careful, always copying the identity that given by the parties, installing cctv and asking for identifying witnesses.

Abstrak :
ABSTRAK
Janji untuk melangsungkan perkawinan salah satu bentuk kesanggupan dari satu pihak atau kedua belah pihak yang bersedia untuk melangsungkan perkawinan dalam waktu yang ditentukan. Janji untuk melangsungkan perkawinan dapat dibuat dalam bentuk tulisan atau lisan. Akibatnya sering terjadi cidera janji untuk melangsungkan perkawinan oleh salah satu pihak. Sejauh ini tidak ada suatu aturan yang mengatur secara jelas bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang mendapatkan rugi atas perbuatan tersebut. Pada Skripsi ini akan dijelaskan bahwa bentuk perlindungannya adalah dengan gugatan perdata perbuatan melawan hukum di pengadilan, serta menjelaskan bagaimana pengaturannya. Skripsi ini juga membahas salah satu putusan pengadilan yang bertindak sebagai penggugatnya adalah pihak diluar janji untuk melangsungkan perkawinan atau pihak ketiga dalam perkara. Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim memutus perkara dan memandang kedudukan penggugat sebagai pihak ketiga, karena pada umumnya yang menjadi penggugat dalam perbuatan melawan hukum adalah pihak yang mendapatkan kerugian secara langsung akibat perbuatan pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pihak ketiga dapat bertindak sebagai penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum terhadap janji untuk melangsungkan perkawinan, karena segala yang telah penggugat rasakan adalah jelas-jelas akibat dari perbuatan tergugat yang telah menciderai janjinya untuk melangsungkan perkawinan terhadap pihak lain. Penggugat dapat membuktikan sebagian gugatan imateriilnya di pengadilan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

---

ABSTRAK
The agreement to do marriage is a form of one party 39 s or two parties 39 willingness to marry within a specified time. The agreement to do marriage can be made in writing but under most cases its only be spoken or verbally given. As a result, a default or a breach of promise is then often occurred. Heretofore, specific provisions are not yet be regulated to give legal protection for the aggrieved party who suffered losses due to the breach of promise. Therefore, this undergraduate thesis will gives discussion on how that the protection can be given through civil lawsuits for the unlawful acts and how is it be regulated in Indonesia. This thesis is also discussed one of the judicial decisions, which the plaintiff of the case is the third party who not directly involved under the conduct of the agreement given. The discussion took place on how the judge 39 s consideration in deciding the case upon the capacity of the third party that in here act as the plaintiff since the plaintiff of lawsuit for the unlawful act basically must be a party who directly suffered the losses from such unlawful conduct. This undergraduate thesis is using a juridical normative literature study as the research method that reflects the law as the guidance, which conducted through literature studies. The results of the discussion in this research suggest that a third party may act as a plaintiff in an unlawful act lawsuit against the agreement to do marriage, since the plaintiff directly suffered the losses arise from the defendant 39 s actions that has breached his promise to marry another party. The Plaintiff was able to prove partly of his immaterial claim that the defendant has committed an unlawful act.