Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKObat merupakan salah satu kornponen penting dan memeriukan biaya besardalarn pelayanan kesehatan. Harganya relatif mahal dan tidak berpihak kepadakonsumen, sehingga bisa menyebabkan temjadinya moral hazard pada para pelakukesehalan. Pasien tidak bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanbayarnya karena mempunyai kctcrbatasan kemampuan.Salah satu pengendalian biaya kesehatan yaitu melalui jaminan pelayanankesehatan sosial yang ditangani oleh PT Askes. Pelayanan yang dibenikanseharusnya bersifat komprehensif, tetapi kenyataannya jaminan ditekankan padapcnycmbuhan dan pemulihan dengan iur biaya (cost sharing), ini berlaku untukpelayanan obat. Pengendalian biaya obat askes melalui penggunaan DPHO.Penulisan resep dokter diluar DPI-I0 dapat membcratkan pasicn askes, apalagipada penderita penyakit kronis seperti hipertensi. Di RSUD Gunung Jati tahun 2006penyukit hipertensi merupakan peringkat empat kelornpok penyakil di instalasi rawatjalan dcngan kunjungan 470 pasien per bulan.I Pcnclitian ini dilakukan untuk mengetahui pola peresepan dan biaya obatpasien askes sosial penderita hiperlensi Instalasi Rawat Jalan RSUD Gunung J ati danperbedaan biaya obat gcncrik pcngganti obat bermerk di luar DPI-I0 yang ditulis dokter. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey, dan dilakukan analisis datadengan Wilcoxon's Signed Rank Test, Mann-Whitney Test, Kruska!-Wallis Test.Hasil pcnelitian diketahui bahwa penderita hipertensi lebih banyak yangmempunyai penyakit lainfpenyerta, dan terbanyak diabetes mellitus (49%). Resepdokter untuk penderita hipertensi pescrta askes sosial semua obatnya masuk DPI-IO..Obat antihipertensi yang terbanyak ditulis dokter adalah Amlodipin scbanyak SI R/(2l,34%) dari total obat antihipertensi.Dari hasil analisis diketahui jumlah item obat (R/) rata-rata = 2,8lR/, besarrata-rata biaya obat pada penulisan rescp_dokter Rp 70.167 dan pelayanan apotikRp 5. 128, dengan nilai p = 0,000 menunjukan adanya perbedaan ra1a~rala besar biayaobat amara keduanya. Hasil perbandingan rata-rata besar biaya obal pada pcnulisanresep doktcr, ada perbedaan (p < 0,05) pada penulisan resep antar dokter, antarpoliklinik, antar kelompok umur pasien dan anlar penyakit pcnycrta serta tidak adaperbedaan antar kelompok tempat tinggal dan antar jenis kelamin pasien. Hasilperbandingan rata-rata jumlrtth item obat ada perbedaan (p < 0,05), pada pcnulisanresep amar poliklinik dan antar penyakit penyerta serta tidak ada perbedaan (p > 0,05)untuk penulisan resep antar dokter, antar jenis kelamin , antar umur dan antar kotatempat tinggal pasien.Kesimpulan dari pcnelitian ini adalah tidak ada obat di luar DPHO yangditulis dokter untuk pasicn askes sosial penderita hipertensi. Rata-rata jumlah itemobat pcrlcmbar resepnya 2,81 dan biaya penulisan resepnya sebcsar Rp 70.l67.Sebagai saran kcpada rumah sakit agar terus melakukan pemantauan terhadappara dokter tentang pcnulisan resep dalam DPI-IO untuk pasicn askes. Sedangkanuntuk P.T Askes dan Apotik Askes agar selalu rnenyedial-can obat yang diresepkandokter dan dapat mcmberikan obat kepada pasien sesuai resep dokter dan kctentuanDPI IO (maksimal untuk 30 hari).

---

ABSTRACTMedication is one of important component and needs great cost in healthservice. The prices are relatively expensive and not stand for consumer, so that itcould cause moral hazard to health agent. Patient could not choose appropriate withneeds and ability to pay because has limited ability.One of the health cost restriction is through social health service guaranteethat handled by PT Askcs. Given service should comprehensive, but apparentlyguarantee stressed to heal and curing with cost sharing, it prevails for medicationservice. Cost control of medication health assurance through using DPHO.Doctor prescription outside DPHO could against health assurance patient,especially on chronic diseases patient such as hypertension. In RSUD Gunung Jatiyear 2006 hypertension disease is forth level disease group in outpatient installationwith visitation of 470 patients per month.This research conducted to recognize prescription design and medication costof social health assurance patient with hypertension. RSUD outpatient installationGunung Jati and difference of genetic medication as substitute of branded medication outside DPHO that written by doctor. Quantitative research type conducted withsurvey method, and conducted data analysis by Wi1coxon?s Signed Rank Test, Mann-Whitney Test, and Kruskal-Waillis Test.Research result known that more hypertension patient has otherdisease/participate: and the most is diabetes mellitus (49%). Doctor prescription forhypertension patient of social health assurance participant all of the medicationincluded in DPHO. The most anti-hypertension medication that written by doctor isAmlodipin as much as Sl R/(21 ,34%) from total medication of anti-hypertension.From analysis result known that average medication item (Rf) = 2,8lR/,average medication cost on doctor prescription is Rp 70.167 and pharmacy service isRp. 5.128, with p value = 0,000 shows a difference of average medication costbetween both. Equivalent result of average medication cost on doctor prescriptionthere is difference (p < 0,05) on prescription between doctor, between polyclinic,between patient age group and between disease participator and there is no differencebetween residence groups and between patient gender. There is a difference ofaverage equivalent result of total medication item (p < 0,05) for prescription betweendoctor, between gender, between ages and between patient town.Conclusion from this research is not medication outside DPHO that written bydoctor for social health assurance hypertension patient. Total average of medicationitem prescription sheet is 2,81 and prescription cost is Rp. 70. 167.Suggested hospitals constantly do monitoring toward doctor aboutprescription in DPHO for health assurance patient. While suggested both PT Askesand Askes Pharmacy to give medication for patient appropriate with doctorprescription and DPI-IO regulation (maximally 30 days).

---

"

"Landasan filsafat dalam pendidikan di Amerika adalah demokrasi. Manifestasi falsafah ini tercangkup di dalam sistem pendidikan Amerika yaitu kebebasan, persamaan, kemajemukan, keterbukaan dan modernisasi. Konsep pendidikan yang diajarkan adalah mengajar, belajar, menguasai, mengetahui, motivasi, kepentingan, perilaku dan lain-lain. Di bidang logika dan bahasa, yang penting adalah pernahaman tentang lindakan dan perilaku. Konsep utama dalam pernikiran pendidikan adalah perbedaan antara fakta dan nilai. Sejak awal terbentuknya Amerika, sekarang dikenal dengan Amerika Serikat, perhatian negara ini terhadap pendidikan tercetus dalam Lund Ordinances 1785 yang dikeluarkan oleh Kongres di bawah Articles of Confederation. lsinya adaiah diterapkannya penjualan lahan umum untuk tujuan pendidikan. Land Ordinances 1785 ini memberikan suatu angin baru bagi perkemhangan pendidikan di Amerika. Dengan adanya undang-undang tersebut maka pemerintah Amerika mengakui betapa pentingnya pendidikan untuk mendukung kemajuan di Amerika. Pengaruh kebudayaan dalam pendidikan Amerika merupakan hat yang penting. Pada dasarnya, masyarakat Amerika selalu ingin memperoleh kesamaan kesempatan dalaln pendidikan tanpa dipengaruhi oleh kelas sosial, asal negara atau warna kulit dan kelompok etnik. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya dipandang sebagai kebutuhan penting bagi masyarakat demokrasi. Pendidikan di dalam kehidupan masyarakat Amerika yang direfleksikan dalam Land Ordinances 1785 yang disusun untuk mengatur wilayah baru di barat, undang-undang tersebut memberikan satu mil persegi tanah hagi penyediaan sekolah umum untuk setiap kotanya. Undang_undang tersebut membawa peruhahan bagi meningkatnya keinginan dari negara dan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pada tahun 1830, sekolah umum mengalami peningkatan yang bagus. Pada tahun 1850, setiap negara bagian harus membuka sekolah umum gratis untuk semua orang dan biaya yang dikeluarkan mendapat bantuan dari pajak umum. Dalam memberi suatu penekanan terhadap pentingnya pendidikan di Amerika maka pada tahun 1862, Kongres mengeluarkan The Morril Act yang mana undang-undang tersebut memberikan pada setiap negara bagian sebidang tanah seluas 30.000 acres untuk masing_-masing senator dan wakilnya di Kongres. Semua hasil pendapatan yang diperoleh dari penjualan tanah akan diinvestasikan sekitar lima persen dan digunakan untuk sumbangan, pemeliharaan dan dukungan khususnya untuk membangun sekolah tinggi pertanian dan seni mekanik."

"Permasalahan penyelesaian sengketa bisnis menjadi sangat penting bagi pelaku bisnis ketika akan memilih lembaga mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Dalam hal sengketa utang piutang, pihak yang merasa dirugikan dapat memilih lembaga kepailitan (Pengadilan Niaga) sebagai lembaga penyelesai sengketa apabila harta kekayaan pihak yang berutang (debitor) diduga tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya kepada beberapa pihak (kreditor) sehingga ada suatu permintaan dari beberapa kreditor untuk meletakkan sita umum terhadap harta kekayaan debitor dengan cara mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Kepailitan dalam hukum harta kekayaan (vermogensrecht) merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte yang terdapat di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Permohonan pailit para kreditor dapat dikabulkan apabila syarat adanya debitor; 2 kreditor atau lebih; dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK. Syarat terpenting dikabulkannya permohonan pailit adalah adanya utang. Pembahasan syarat-syarat pailit, pengertian utang dan unsur-unsur keberadaaannya menjadi sangat penting, ketika terjadi perdebatan hukum di Pengadilan Niaga antara pemohon dengan termohon dan Majelis Hakim mengenai apa-apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai utang. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “utang”. Dengan terlebih dahulu mendudukkan persoalan mengenai pengertian utang dan utang seperti apa yang dapat mempailitkan seseorang atau badan hukum, maka kita dapat menentukan dan mengkualifikasikan sesuatu termasuk utang atau tidak.

---

Business Dispute Solution problem becomes of great consequence for business doers when it comes to choose which institute can be used to solve Business Dispute. In a Debt and Credit Dispute, the party in suffer can choose which Bankruptcy Institute (Business Court) to be their Dispute Solution if the total asset of the party in debt (debitor) was estimated not enough to pay off all the debt obligations to several creditors in such that an appeal was made to confiscate the total asset of the debitor by filing a bankruptcy petition. Bankruptcy in the Property Asset Law (Vermogensrecht) is the implementation continuation of the Poritas Creditorium Principle and the Pari Passu Prorata Parte Principle contained in the Article 1131 and 1132 KUHPerdata. Bankruptcy Petition from the creditors can be granted by condition presence of a debitor; 2 creditor or more and an account payable dues to date and billable and can be easily proven as mentioned in the article 2 verse 1 UUK. The most vital condition to grant a bankruptcy petition is the existence of a debt. Bankruptcy conditions review, debt definition, and the elements of existence becomes very vital when a Law Debate happens in the Business Court between the petitioner, the petitioned and the Judge Committee regarding what else can be qualifiedasdebt. Therefore it is very vital to know in advance the meaning of “debt”. Beforehand sit through the problem concerning the definition of debt and debts that can bankrupt somebody or a law institute, until then can we determine and qualify it as debt or not."

"Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia ternyata mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai sektor lain, baik pada sektor ekonomi itu sendiri maupun yang non ekonomi. Berbagai sektor telah tumbuh dan berkembang dengan pesat, baik dari segi kelembagaannya, maupun dari segi kegiatannya. Jadi pada dasarnya semua sektor ekonomi maupun yang non ekonomi selalu dalam mekanisme kerjasama yang erat satu dengan yang lain guna mencapai satu sasaran tertentu yang tidak lain adalah pencapaian kepentingan bersama. Berbagai sektor dengan berbagai bidang kegiatan yang membantu pertumbuhan ekonomi adalah meliputi kegiatan dalam bidang produksi maupun bidang jasa. Salah satu kegiatan jasa yang mempunyai arti penting guna pertumbuhan ekonomi adalah jasa appraisal. Kegiatan appraisal pada dasarnya adalah kegiatan dalam bidang jasa-jasa, yaitu suatu jasa yang sangat dibutuhkan oleh berbagai industri atau industri jasa yang lain lagi dan secara umum dibutuhkan pula oleh industri asuransi, kalangan perbankan, perusahaan yang go publik, lembaga pemerintah pemberi fasilitas dan lain-lain. Jasa appraisal dibutuhkan pula dalam rangka kegiatan transaksi jual-beli, penggabungan perusahaan, permohonan/pemberian hipotik. Istilah appraisal yang arti harafiahnya sama dengan penilaian atau taksiran, kegiatannya secara umum dilakukan oleh seorang ahli taksir atau juru taksir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang yang memberikan jasa penilaian berarti melakukan kegiatan penilaian atau taksiran."

"Permasalahan administrasi yang dilakukan Notaris karena tidak tertib secara administratif terhadap pencatatan dan penyimpanan Protokol Notaris merupakan bagian dari pertanggungjawaban Notaris terhadap kewajibannya membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran akibat hukum dari minuta akta yang tidak disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris harus lebih memperhatikan mengenai kewajibannya dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Tujuannya agar Protokol Notaris tetap terjaga dan terpelihara sehingga juga akta autentik yang merupakan alat bukti tersebut agar tetap aman apabila suatu saat nanti dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Kata kunci: protokol notaris, minuta akta, reportorium.

---

The problem conducted the notary due to undisciplined administratively against recording and storage Protocols Notary against liability obligations make minuta deed and save them as part of the Notary Protocols. This research method using normative juridical. This type of research uses analytical descriptive to obtain an overview of legal consequences of Minuta Deed which is not stored as part of the Notary Protocol. Next after the legal materials collected then analyzed the legal materials to get the conclusion of analysis techniques with the verdict. The purpose of this research is to know the legal consequences of Certificate not stored Minuta as part of the Protocol of the notary and notary 39 s responsibility towards the deed made and sanctions against the notary. The results of this research show that a notary public should pay more attention to regarding their obligations in the save minuta deed as part of the Notary Protocols. The purpose is to make Notary Protocols maintained and preserved so that also the authentic deed is evidence that remain secure when one day needed by interested parties.Keywords Notary protokol, authentic deeds, reportorium."