Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam tesis ini, penulis bermaksud menjelaskan "Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara pada Era Fukuda (1976-1978)". Tema ini amat menarik penulis mengingat kebijakan luar negeri terhadap Asia Tenggara yang diformulasikan oleh Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda beserta para pembantunya merupakan dasar hubungan antara Jepang dengan ASEAN sebagai organisasi regional. Di samping itu, penulisan ilmiah mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara dengan menggunakan analisa kognitif terhadap aktor-aktor birokrasi maupun politisi amat jarang ditemukan. Sebagian besar studi mengenai kebijakan luar negeri Jepang lebih menekankan pada aspek implikasi kebijakan maupun strategi negosiasi. Dengan menggunakan kerangka pemikiran Allison mengenai pendekatan bureaucratic politics, tipologi hubungan antara politisi dan birokrat dari Yasunori Sone dan kerangka teori Coplin mengenai bureaucratic influencer pada proses pengambilan keputusan, penulis mencoba menguraikan proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara. Ditunjang oleh teori kognitif Harold dan Margareth Sprout, Steinbruner serta Goldman mengenai, ideo-sinkretik, penulis menganalisis karakter individual para aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan luar negeri Jepang tersebut. Tesis ini merupakan penelaahan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan serta data yang berasal dari otobiografi dan dokumen resmi pemerintah Jepang. Hasil penelitian terhadap proses pembuatan kebijakan era Fukuda menunjukkan bahwa keberhasilan formulasi kebijakan dimaksud dipengaruhi oleh hubungan yang erat antara para birokrat dari Kementrian Luar Negeri Jepang (Gaimusho) dengan para politisi, khususnya Perdana Menteri Takeo Fukuda. Dapat dikatakan bahwa pola pembuatan kebijakan politik luar negeri Jepang bersifat elitis yang merupakan hasil kerjasama antara politisi dan birokrasi. Salah satu manfaat yang dapat dipetik dengan membaca tesis ini adalah proses rekrutmen birokrasi maupun politisi yang baik pada sistem birokrasi dan sistem politik dapat menghasilkan birokrat dan politisi yang profesional dan berkualitas.

Abstrak :
Faktor tenaga kerja pada industri konstruksi mempunyai peranan penting, dikarenakan merupakan penggerak dari seluruh aktifitas proyek. Dalam manajemen tenaga kerja yang terpenting adalah pengendalian yang mempengaruhi biaya proyek, sehingga pada pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan/variance biaya negative. Dalam pengendalian proyek diperlukan alat bantu berupa software-software manajemen proyek. Software yang ada saat ini banyak merupakan alat untuk mengukur performance saja (quantitative), tetapi dalam pengendalian proyek seorang pengambil keputusan membutuhkan sebuah alat bantu dalam pengambilan keputusan, berupa rekomendasi dalam penentuan tindakan koreksi. Dalam pembuatan rekomendasi tindakan koreksi ini menggunakan pendekatan sistem jaringan probabilistik syaraf tiruan (probabilistic neural network). Software yang digunakan dalam pembuatannya adalah C++ yang sudah banyak dikenal dengan tampilan yang friendly memudahkan dalam penggunaannya. Sehingga sistem ini diharapkan dapat membantu mempercepat user dalam pengambilan keputusan.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan suatu Sistem Manajemen Kinerja yang terintegrasi yang dikenal dengan nama Balanced Scorecard with Six Sigma. Balanced Scorecard digunakan untuk menghubungkan sistem manajemen strategis yang menghasilkan visi, misi, nilai dasar, dan strategi dengan sistem pengukuran kinerja yang menghasilkan tujuan strategik, ukuran kinerja, target, dan program. Sedangkan Six Sigma merupakan sistem pengukuran kinerja yang dibangun untuk mengevaluasi timbulnya performance gap. Balanced Scorecard with Six Sigma dapat diimplementasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Modern sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas publik yang sesuai dengan konsep good governance. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Good Governance, New Public Management, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Manajemen Berbasis Kinerja. Konsep Good Governance sebagai landasan teori utama untuk menjelaskan pentingnya akuntabilitas publik melalui sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja yang digunakan, yaitu Balanced Scorecard with Six Sigma, diterapkan berdasarkan konsep New Public Management, bahwa sektor publik perlu mengadopsi sistem pengukuran kinerja yang dikembangkan oleb swasta. Melalui Balanced Scorecard with Six Sigma maka sektor publik berupaya membentuk sistem pengendalian manajemen yang dilandasi oleh manajemen yang berbasis kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Balanced Scorecard with Six Sigma mampu untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak Modern dengan studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Dengan menggunakan Balanced Scorecard, ditunjukkan kinerja tiap perspektif yang mencakup perspektif keuangan, Wajib Pajak, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kinerja yang dinilai rendah yaitu kinerja Wajib Pajak serta pembelajaran dan pertumbuhan, dievaluasi dengan menggunakan Six Sigma. Kinerja Wajib Pajak karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih diukur dengan menggunakan standar pelaporan per jenis pajak. Hasil evalusi menunjukkan perlunya segmentasi Wajib Pajak melalui Compliance Mapping Models. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dinilai masih rendah karena pengembangan Sistem Informasi Manajemen terkendala oleh faktor kemampuan WP, kemampuan AR, ketersediaan komputer WP, dan penolakan WP. Sedangkan untuk kinerja pengembangan 5DM dinilai rendah karena latar belakang pendidikan dan masa kerja. Melalui penerapan Balanced Scorecard with Six Sigma diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Modern.

Abstrak :
Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang paling tinggi efisiensinya diantara semua sistem ekonomi yang kita kenal. Ekonomi pasar, termasuk persaingan antara produsen dan pembeli menjamin penyediaan terbaik kebutuhan konsumen akan barang serta peningkatan kesejahteraan umum. Persaingan mengakibatkan modal dan sumberdaya lainnya digunakan ditempat-tempat yang paling produktif. Di banyak negara, untuk waktu yang lama, pemerintah menjadikan sektor telekomunikasi sebagai pasar monopoli. Namun pada akhirnya pemerintah menyadari bahwa tidak pada semua bagian dari industri telekomunikasi memiliki karakteristik yang tepat jika dilakukan dengan sistem monopoli, dan pada saat yang sama, teknologi menawarkan penurunan biaya investasi dan tumbuhnya tuntutan masyarakat akan tersedianya kapasitas yang baru. Liberalisasi telekomunikasi memberikan hasil yang sangat positif. Studi yang dilakukan ITLI (International Telecommunication Union), mengindikasikan suatu hubungan yang significant antara ukuran l1beralisasi pasar dengan tingkat pertumbuhan keparlatan pengguna telepon, balk untuk telepon bergerak maupun telepon tetap. Disaat kompetisi menjadi suatu tren yang terns didorong keberadaanya di seluruh belahan dunia, ternyata disinyalir masih ada Para pemain di bisnis telekomunikasi yang perilakunya menghambat terwujudnya persaingan yang sehat di sektor ini. Sebagai salah satu pemain telekomunikasi di Indonesia, TelkomFlexi ditengarai berperilaku anti kompetisi. Beberapa perilaku TelkomFlexi yang ditengarai anti kompetisi adalah perilaku penyalahgunaan po5isi dominan PT.TELKOM di bisnis telekomunikasi telepon tetap, melakukan diskriminasi harga, melakukan blocking dengan produk pesaingnya, serta melakukan subsidi silang.

Abstrak :
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memegang peranan tertinggi yang tidak diberikan kepada organ Perseroan yang lain, yaitu Direksi dan Komisaris, namun demikian RUPS tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya keharmonisan di antara pemegang saham dan pengurus, karena untuk dapat diselenggarakannya RUPS diperlukan persyaratan korum kehadiran dan keputusan tertentu sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang, hal ini untuk menghindari diambilnya keputusan yang merugikan pemegang saham minoritas maupun Perseroan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan masalah yang menarik, karena dalam RUPS Perseroan, sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan di antara para pemegang saham, pengurus Perseroan dan ketua RUPS, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan solusi serta penanganan yang efektif dengan mengaturnya secara jelas dalam suatu pembaharuan UUPT agar pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang punya posisi dominan dan tidak beritikad baik dalam Perseroan tidak menyalahgunakan kekuasaanya dengar menindas pemegang saham minoritas. Perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham minoritas dapat terjadi melalui pemanfaatan karakter Perseroan yang telah menjadi badan hukum, karena orangperorang yang ada, dianggap lepas eksistensinya dari Perseroan (persona standi in judicio). Pemegang saham minoritas menderita kerugian, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: UUPT yang walaupun telah mengaturnya, tetapi dalam praktik tidak efektif; kondisi pemegang saham minoritas yang umumnya lemah, baik secara financial, informasi dan pengendalian; dan moral hazard dari para pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang mengurus Perseroan serta tidak beritikad baik.

Abstrak :
[ABSTRAK
Kinerja proyek dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kebijakan perusahaan, kompetensi manajemen proyek dan tingkat maturity manajemen proyek. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor kebijakan perusahaan, kompetensi manajemen proyek, dan tingkat maturity manajemen proyek terhadap kinerja proyek, maka dilakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan melalui metode survey kuesioner, dan selanjutnya data diolah dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan perusahaan, kompetensi manajemen proyek, dan tingkat maturity manajemen proyek terhadap kinerja proyek adalah sebesar 10,95%, sedangkan sisanya 89,05 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang diteliti.

---

ABSTRACT
Project performance influence by a lot of factors, which are company policy, project management competence, and project management maturity. This study aims is to know how company policy, project management competence, and project management maturity influence project performance. This study was conducted by survey questionnaire, than further processed with Partial Least Square. The results show that the influence of company policy, project management competence, and project management maturity to project perform;Project performance influence by a lot of factors, which are company policy, project management competence, and project management maturity. This study aims is to know how company policy, project management competence, and project management maturity influence project performance. This study was conducted by survey questionnaire, than further processed with Partial Least Square. The results show that the influence of company policy, project management competence, and project management maturity to project perform, Project performance influence by a lot of factors, which are company policy, project management competence, and project management maturity. This study aims is to know how company policy, project management competence, and project management maturity influence project performance. This study was conducted by survey questionnaire, than further processed with Partial Least Square. The results show that the influence of company policy, project management competence, and project management maturity to project perform]

Abstrak :
Pada tanggal 28 Desember 2008 lisensi layanan SLJJ ketiga sudah diberikan oleh pemerintah kepada PT. Bakrie Telecom. Akan Tetapi menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan analisa bisnis dan di evaluasi kembali, karena lisensi layanan SLJJ yang diberikan pemerintah mengajukan beberapa syarat dan komitmen yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara lisensi layanan SLJJ. Hasil analisa regulasi menunjukkan bahwa syarat,komitmen dan masa berlaku lisensi yang diberikan pemerintah memang termasuk syarat yang berat dan sangat berpengaruh ke aspek teknologi dan keuangan. Aspek teknologi yang mengharuskan pembangunan didaerah Indonesia timur menjadikan pembesaran nilai investasi di sisi keuangan. Meskipun Lisensi Layanan SLJJ terancam dengan kehadiran teknologi NGN, tapi setidaknya masih bisa bertahan untuk periode lima tahun mendatang. Dan BTEL juga masih menganggap pentingnya memiliki Lisensi Layanan SLJJ karena sudah memiliki Layanan Jaringan Tetap dan Layanan SLI. Dari hasil uji kelayakan bisnis lisensi layanan SLJJ masih bisa diselenggarakan dengan batas tarif flat minimal Rp 200,- permenit sehingga menghasilkan nilai NPV untuk pelanggan moderat sebesar Rp 57,240,586,739,- kemudian nilai IRR 25% dengan interest rate 20% dan payback periode selama 3 tahun 10 bulan.

---

ABSTRACT
Since Desember 28th, 2008 Third Licensed of long distance telephone service has been given by government to Bakrie Telecom, Tbk. Will be very interesting case to do business analysis and re-evaluate those licensed because long distance telephon services government has gave to Bakrie requiring fulfillment of conditions and commitment from provider holding this licensed. Regulation analysis result showing that those terms, commitment and time regarding this licensed given by government due to this conditions, are heavy stuff and really effecting both technological and financial aspect. In technological terms, developing East Indonesia area and make it becoming highly investing area in financial is a must. Although long distance telephony service threaten by the existance of NGN technology, but at least it still can stand for another next five years period. And BTEL also still considering having long distance telephony service is important thing because BTEL already holding two other licensed for fixed network telephony services and international call services. From this visibilities study on business of long distance telephony licensed showing that this business still can be afforded if the minimal tariff given to costumer is Rp 200,- /menit so it will have NPV for moderate user at nominal Rp 57,240,586,739,- then we also got value of IRR 20.7% with interest rate score 20% and payback period for 3 years and ten months.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas model predator-prey dengan faktor migrasi pada populasi prey dan pemanenan pada populasi predator. Dilakukan proses nondimensionaliasi pada sistem dengan tujuan menjadikan persamaan-persamaan lebih sederhana serta seluruh parameter dan peubah yang terlibat adalah dalam bentuk tanpa dimensi. Analisis secara matematis digunakan untuk menemukan titik keseimbangan pada sistem tanpa faktor migrasi dan pada sistem dengan dua patch. Kestabilan lokal untuk titik-titik keseimbangan kepunahan dan koeksistensi dianalisis menggunakan metode pelinieran dengan matriks Jacobian dan nilai eigennya. Beberapa analisis potret fase disertakan untuk memberikan pema- haman yang lebih baik terhadap kestabilan dari solusi keseimbangan. Simulasi numerik diberikan untuk menunjukkan bagaimana dampak pemanenan populasi predator dan migrasi populasi prey terhadap dinamika populasi dari sistem.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the predator-prey model with migration factors in the prey population and harvesting in the predator population. Nondimensionaliasi process carried out on the system with the aim of making the equations simpler and all parameters and variables involved are in a dimensionless form. Mathematical analysis is used to find the balance point in systems without migration factors and in systems with two patches. Local stability for points of balance of interest and coexistence was analyzed using the linearity method with the Jacobian matrix and its eigenvalue. Several phase portrait analyzes are included to provide a better understanding of the stability of the balance solution. Numerical simulations are given to show how the impact of harvesting predatory populations and population predation on population dynamics of the system.