Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 93 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indra
Evaluasi kinerja penggunaan pipa High Strength Low Alloy Steel (HSLA Steel) terhadap korosi retak tegang
"ABSTRAK
Baja paduan rendah berkekuatan tinggi dapat diperoleh dengan perlakuan panas (normalisasi, quench--temper) dan penambahan unsur paduan penghalus butir. Kekuatan tinggi tersebut dapat dicapai tetapi ketangguhan akan berkurang dan rentan terhadap korosi retak tegang. Banyak kegagalan telah terjadi dalam penggunaan baja tersebut dan pada daerah sambungan las diperkirakan sebagai bagian kritikal terjadinya pertumbuhan retak. Menurut beberapa referensi, penggunaan baja dengan kekuatan luluh dibawah 135 KPsi secara umum imun terhadap lingkungan yang merusak seperti terjadinya korosi retak tegang. Kepekaan material getas maupun tangguh terhadap korosi retak tegang tergantung pada penerapan tegangan dan lingkungan yang dilayaninya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan penggunaan pipa baja berkekuatan tinggi terhadap lingkungan H2S/CO2 dari ikutan senyawa kondensat (sour corrosion) dan mekanisme terjadinya kegagalan korosi retak tegang.
'Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemeriksaan visual (pengukuran dimensi), uji NDT, uji sifat mekanis, uji metallografi dan uji korosi pada setiap specimen serta daerah yang mengalami kegagalan.
Hasil observasi menunjukkan bahwa telah terjadi retak patah getas prematur pada pipa yang berorientasi tegangan, diperkirakan hoop stressnya 85% SMYS (specified minimal yield strength) atau masih dibawah desain Hoop stress 90% SMYS dan tidak dijumpai adanya retak pada bagian yang mengalami kompressi. Material pipa tersebut sebenarnya masih layak untuk dioperasikan dengan keberadaan kekuatan pipa sisa (perbandingan antara tebal pipa dengan kedalaman korosi sumuran) sekitar 3,83% atau masih dibawah 10% dari yang diizinkan. Menurut beberapa sumber acuan umumnya material yang mempunyai tingkat kekerasan 200 HB (248 HV) rentan untuk terjadinya korosi retak tegang. Hasil pengujian kekerasan pada logam induk A 182 HV, HAZ A 181 HV, las A 171 HV. Selanjutnya pada logam induk B dan C (279 HV dan 256 HV), daerah HAZ B dan C (234 HV dan 219 HV), las B dan C (227 HV dan 213 HV). Berarti material pipa daerah upstream (B) dan downstream (C) rentan untuk terserang korosi retak tegang. Sedangkan hasil pengamatan metalografi mengindikasikan bahwa penjalaran retak diawali dari batas butir.
Lingkungan H2S mudah melepaskan H+ terhadap material tersebut sehingga dapat menyebabkan penggetasan hydrogen (hydrogen emrittlement,).
"
1995
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra
Analisis persepsi tenaga pengajar tentang desentralisasi pendidikan dan penghasilan tenaga pengajar: studi kasus pada tingkat pendidikan menengah kejuruan SMK di Kabupaten Serang
"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana persepsi tenaga pengajar tentang pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dan peningkatan penghasilan bagi tenaga pengajar di Kabupaten Serang berdasarkan perbedaan lama bekerja tenaga pengajar. Metode penelitian ini menggunakan metode survei terhadap sejumlah tenaga pengajar pegawai negeri sipil (PNS) tingkat pendidikan menengah kejuruan SMK Negeri di Kabupaten Serang, dengan jumlah responden 89 tenaga pengajar.
Indikator pada variabel desentralisasi pendidikan yang digunakan meliputi aspek kewenangan, kelembagaan, penataan personil dan pembinaan, sedangkan indikator untuk variabel penghasilan yang digunakan meliputi gaji, insentif, tunjangan dan pola pembinaan yang didapatkan.
Berdasarkan hasil penelitian melalui analisis secara crosstabulation didapatkan bahwa: (1) Terdapat dua kelompok responden yang memberikan tanggapan yang positif dan negatif dalam menanggapi setiap aspek yang ditanyakan. Kedua kelompok tersebut memiliki porsi yang hampir sama, namun kelompok responden yang memberikan tanggapan yang positif memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan yang memberikan tanggapan yang negatif. Profil responder dengan masa kerja di atas 10 tahun lebih mendominasi jawaban karena kelompok memiliki jumlah yang terbesar dibandingkan reponden yang mempunyai masa kerja 10 tahun ke bawah. (2) Untuk aspek-aspek desentralisasi pendidikan di Kabupaten Serang sebagian besar responden dengan masa kerja di atas 10 tahun memberikan tanggapan yang positif, demikian halnya dalam menanggapi aspek-aspek peningkatan penghasilan tenaga pengajar. Kelompok responden dengan masa kerja di atas 10 tahun memang merupakan kelompok yang hidupnya sudah mapan, sehingga tanggapan yang diberikan sebagian besar positif."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20636
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra
The effect of audit cost, information technology, and auditor's competence on audit quality during the covid-19 pandemic
"The Corona Virus Disease (COVID-19) is endemic in Indonesia and affects many sectors, including the economic and government sectors. During the COVID-19 pandemic, BPK, as the government’s external auditors, continued to carry out the audit to maintain accountability for state finances despite budget refocusing and large-scale social restrictions (Pembatasan Sosial Berskala Besar, PSBB). This study aims to determine the significance of audit costs due to budget refocusing, IT utilization, and auditor competence on audit quality during the work from home (WFH) policy. This study processed questionnaire data from 70 auditors from three representative offices of BPK in provinces under three different categories, namely A, B, and C. The research data was processed using SmartPLS software to analyze data with measurement models and structural models with a 90 percent confidence level. Data processing shows that the effect of audit costs and the use of information technology on audit quality during the COVID-19 pandemic has a feeble and insignificant effect; thus, the hypothesis is not supported. Meanwhile, the competence of auditors has a significant effect on the quality of audit results; ergo, the hypothesis is supported."
Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengembangan, 2021
332 JTKAKN 7:1 (2021)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Indra
Perubahan ruang interaksi sosial seiring dengan perubahan tahap penuaan pada manusia lanjut usia = The changing of social interaction space through the aging of the elderly
"Manusia tidak terlepas dari ruang interaksi sosial termasuk manusia lanjut usia. Periode manusia lanjut usia, yang berada pada tahap akhir daur hidup manusia masih terdiri dari beberapa tahap penuaan—young old, old old, dan oldest old—dengan dinamika ruang interaksi sosial yang berbeda-beda pula. Oleh sebab itu, mendeskripsikan ruang interaksi sosial dan perubahannya seiring dengan perubahan tahap penuaan manusia lanjut usia secara komprehensif menjadi penting.
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih rinci mengenai bagaimana ruang interaksi sosial berubah seiring dengan berubahnya tahap penuaan manusia lanjut usia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui kajian teori mengenai ruang (interaksi) sosial, lingkungan daur hidup manusia khususnya manusia lanjut usia, dan tahap-tahap penuaan manusia lanjut usia. Studi kasus juga dilakukan terhadap ruang interaksi sosial dua orang manusia lanjut usia untuk melihat bagaimana teori yang sudah dikaji tersebut terjadi dalam kehidupan nyata.
Dari tinjauan teori dan studi kasus tersebut, dapat disimpulkan ada beberapa pola perubahan ruang interaksi sosial seiring dengan perubahan penuaan pada manusia lanjut usia, yaitu: besaran ruang interaksi sosial manusia lanjut usia menurun drastis ketika memasuki tahap oldest old; pola ruang interaksi sosial dan ruang aktivitas manusia lanjut usia cenderung sama dan stabil pada setiap tahap penuaan; frekuensi penggunaan ruang di luar ruang domestik oleh manusia lanjut usia cenderung menurun seiring dengan perubahan tahap penuaan dan hampir tidak terjadi lagi ketika memasuki tahap oldest old; dan ruang aktivitas semakin didominasi oleh ruang interaksi sosial ketika seorang manusia semakin berusia lanjut sehingga ketika ruang aktivitas berubah, ruang interaksi sosial pun cenderung ikut berubah.
Human being cannot be separated from social interaction space, including the elderly. The elderly stage, who is in the latest stage of in the human life cycle still consists of several stages of aging—young old, old old, and oldest old—with different dynamics of social interaction space too. Therefore, describing social interaction space and the changing through the aging of the elderly comprehensively becomes important.
The purpose of this writing is to understand more detail on how social interaction space changes through the aging of the elderly. This writing begins with the study of the theories about social (interaction) space, the human life cycle environment, and the aging stages of the elderly. Furthermore, case study was also conducted on the social interaction space of two elderly individuals in order to examine how the theories that had been studied happened in the real life.
From the study of the theory and the case study, it can be concluded that there are several patterns of the changing of social interaction space through the aging of the elderly. These patterns include: the scale of social interaction space of the elderly is declined drastically in the oldest old stage; the pattern of social interaction space and activity space of the elderly relatively similar and stable in every aging stage; the frequency of using outside domestic space by the elderly tends to decline through the aging of the elderly and almost disappear in the oldest old stage; and activity space is more dominated by social interaction space when a human is growing older—it means that when the activity space is changed, the social interaction space also tends to be changed."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
S45467
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra
Kepastian hukum penyesuaian perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara = Legal certainty against adjustment to coal contract of work under Law no. 4 of 2009 on mineral and coal
"Tesis ini membahas mengenai kepastian hukum terhadap penyesuaian perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) berdasarkan Undang- Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). PKP2B adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati antara pihak kontraktor baik dari dalam negeri ataupun asing dengan pihak pemerintah Republik Indonesia dalam rangka kerjasama pengusahaan pertambangan batubara. PKP2B diatur pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pokok Pertambangan. Kelahiran UU Minerba mengharuskan agar ketentuan yang terdapat dalam PKP2B disesuaikan paling lambat 1 tahun sejak UU Minerba diundangkan. Sebelum UU Minerba lahir sistem pengelolaan pertambangan batubara dilakukan melalui perjanjian antara pemerintah dengan kontraktor, UU Minerba tidak mengenal perjanjian dalam pengelolaan pertambangan batubara. Penyesuaian PKP2B dilakukan pemerintah melalui renegosiasi dengan rancangan amandemennya, hingga saat ini proses renegosiasi telah berjalan hampir 4 tahun sejak UU Minerba diundangkan, namun belum mempunyai titik temu. Kepastian hukum atas UU Minerba menjadi dipertanyakan. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak (dalam hal renegosiasi disini tentunya pemerintah) yang berinisiatif mengubah suatu ketentuan dalam PKP2B sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati apabila di lain pihak menolak. Bagaimana dengan ketentuan yang mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang dalam perjanjian apabila sebab tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.
Hasil penelitian yang didapat adalah meskipun renegosiasi PKP2B saat ini tidak menemui kata sepakat, sebenarnya PKP2B telah dilakukan beberapa kali perubahan sebelum UU Minerba diundangkan. Salah satu alasan renegosiasi PKP2B tidak menemui kata sepakat karena posisi para pihak dalam renegosiasi dibatasi ketentuan UU Minerba yang merupakan produk dari pemerintah sebagai penguasa, dan di satu sisi pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian PKP2B itu sendiri. Sehingga hal-hal yang dibahas dalam renegosiasi tersebut cenderung mengunci dan menutup kesempatan pihak lainnya untuk merundingkan hak dan kewajibannya. Bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang diantara mereka yang menyepakatinya dan para pihak harus menghormati perjanjian yang telah disepakati (asas kepastian hukum dalam perjanjian yang dikenal dengan istilah Pacta Sunt Servanda).
This thesis discusses the legal certainty against the adjustment of coal contract of work (PKP2B) based on Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Mining Law). PKP2B are agreements made and agreed between the contracting parties either domestic or foreign by the government of the Republic of Indonesia in the coal mining business cooperation. PKP2B first regulated through Law No. 11 of 1967 on General Provisions of Mining. The birth of the Mining Law requires that the provision contained in PKP2B adjusted at least 1 year from the Mining Law was enacted. Before the Mining Law was born coal mining management system given through an agreement between the government and the contractor, the Mining Law does not recognize an agreement in the management of coal mining. PKP2B adjustments made by the government through the draft amendments to the renegotiation, the renegotiation process to date has been running almost 4 years since the promulgation of the Mining Law, however, does not have any common ground. Legal certainty of the Mining Law to be questionable. The question that arises is what should be done by one of the parties (in terms of renegotiation of the government here of course) who took the initiative to change a provision in an agreement PKP2B as agreed when on the other hand refused. What about the provision which provides that a cause is forbidden in the agreement if the cause is contrary to the Act. This thesis research using normative legal research approach legislation.
The results were obtained despite the renegotiation PKP2B currently not met an agreement, actually PKP2B been done several times before the Mining Law was enacted. One reason renegotiation PKP2B not meet an agreement because the position of the parties to renegotiate, under the provisions of the Mining Law is limited which is a product of government as rulers, and on one side of the government as a party to the treaty itself (PKP2B). So things are discussed in the renegotiation tends to lock and close the other parties an opportunity to negotiate their rights and obligations. That the agreement binds both parties as the Act among those who agree and the parties must honor the agreements that have been agreed upon (the principle of legal certainty in the agreement known as pacta Sunt servanda)."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35320
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra
Rahasia sukses HBO dalam ranah media global : studi mengenai penggunaan teknologi komunikasi dan globalisasi = The secret of HBO in global media study of utilizing communication technology and globalization
"Saat sekarang ini perkembangan teknologi komunikasi (seperti: cable network dan satelit) telah membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang bisnis, perubahan teknologi komunikasi ini telah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan media global untuk mengembangkan dan mendistribusikan produk/ layanan mereka ke berbagai tempat di dunia. Kemudahan berkomunikasi ini dimanfaatkan oleh HBO, sebuah perusahaan layanan berbagai tayangan dengan segmentasi program dan pelanggan yang spesifik yang terkenal dengan acara/ tayangan film- film Hollywood yang mana memberikan sebuah tayangan hiburan yang bisa memanjakan para pelanggan televisi kabel, sehingga Milyaran Dollar pun diraih oleh HBO dan mengukuhkan HBO sebagai channel dan media global papan atas. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis ingin mengupas dan menjabarkan bagaimana dan mengapa HBO bisa populer di Indonesia.
Nowdays, communication technology has changed the way of people live. Satellites and cable network has been using by media companies to develop their business and broadcasted their products easily to all over the world. This technologies has broken the borders of countries, space, and time. Here, HBO has used this communication technologies to spread their specific products (movies) to specific audiences globally. HBO is a channel that is famous with its Hollywood movies. It serves their customers with the best options of movies that they really like, and now HBO has become the prominent movie companies with billions of Dollar in revenue. Therefore, on this paper, writer really want to explore on how HBO utilize communication technologies to expand their business and become popular in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Indra
Empat kajian tentang polarisasi ketimpangan dan konflik sosial di Indonesia = Four essays on polarization inequality and social conflict in Indonesia
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah evolusi ketimpangan dan polarisasi pendapatan di Indonesia beserta sumber-sumbernya sepanjang 2002-2012. Di sini, ketimpangan tidak hanya diulas dalam konteks ketimpangan outcome (seperti pendapatan atau pengeluaran), namun juga ketimpangan kesempatan terhadap kebutuhan dasar individu seperti pendidikan, air bersih, dan listrik. Dengan mengadopsi model Esteban dan Ray (2011), penelitian ini juga mengulas bagaimana peranan ketimpangan dan polarisasi pendapatan, fraksionalisasi etnis, serta faktor-faktor sosial ekonomi lainnya terhadap kejadian konflik di Indonesia.
Studi ini menemukan bahwa ketimpangan dan polarisasi pengeluaran di Indonesia ditemui cenderung meningkat secara bersamaan sepanjang 2002-2012. Fenomena peningkatan ketimpangan dan polarisasi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, namun juga pada lingkup wilayah desa-kota, kawasan barat-timur, serta kelompok provinsi kaya sumberdaya alam (SDA) dan tidak (nonSDA). Hasil dekomposisi menemukan bahwa wilayah perkotaan lebih berperan terhadap total ketimpangan dan polarisasi pendapatan nasional ketimbang wilayah perdesaan. Pada kelompok kawasan barat-timur dan kelompok provinsi SDA-nonSDA, kontributor terbesar total ketimpangan dan polarisasi adalah kawasan barat dan kelompok provinsi nonSDA. Berdasarkan jenis pengeluaran, pengeluaran non-makanan merupakan penyumbang terbesar total ketimpangan dan polarisasi di Indonesia selama periode 2002-2012.
Berbeda dengan ketimpangan dan polarisasi yang cenderung meningkat, ketimpangan kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia secara umum ditemui cenderung menurun. Fakta positif ini memperlihatkan bahwa tidak hanya peluang atau kesempatan dasar anak usia sekolah di Indonesia yang semakin baik, namun juga distribusi kesempatan tersebut cenderung semakin merata. Berdasarkan sumber-sumbernya, pendidikan kepala keluarga, pendapatan rumah tangga, dan wilayah (desa-kota) merupakan faktor yang berkontribusi dominan terhadap ketimpangan kesempatan di Indonesia sepanjang 2002-2012.
Terakhir, studi ini menemukan bahwa tingginya tingkat ketimpangan dan polarisasi pendapatan, serta fraksionalisasi etnis berperan dalam meningkatkan risiko konflik di wilayah provinsi Indonesia. Pada bagian ini juga ditemui bahwa provinsi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi berpotensi mengalami risiko konflik yang tinggi pula. Begitu juga provinsi dengan tingkat populasi yang tinggi berpeluang mengalami konflik yang lebih tinggi. Terakhir, bagian ini menemukan adanya keterkaitan antara konflik dengan beberapa jenis pengeluaran pemerintah daerah, yakni: belanja pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial. Di sini ditemui hampir seluruh jenis belanja pemerintah yang
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the evolution of income inequality and income polarization as well as its decompositions in Indonesia over 2002-2012. Here, inequality is not only viewed as the inequality of outcomes (such as income or expenditure), but it also covers inequality of opportunity in access to set of basics goods and services, such as education, clean water, and electricity. By adopting a behavioral model of conflict from Esteban and Ray (2011), this study also discussed the role of income inequality, income polarization, ethnic fractionalization, as well as socio-economic factors in explaining the incidence of conflict in Indonesia provinces over 2002-2012.
The results showed that income inequality and income polarization in Indonesia tended to increase simultaneously throughout 2002-2012. The phenomenon of rising inequalities and polarization did not only occur at the national level, but it also occurs at the regional level, namely rural and urban regions, eastern Indonesia and western Indonesia, and natural resource-rich province and non-natural resource-rich province as well. Results drawn from decomposition found that the role of urban area to the total inequality and polarization was more dominant than that rural area. In the east and west regions, the largest contributor of the total inequality and polarization was the western region. In natural resource-group province, it is found that the non-natural resourcerich province was the largest contributor. Meanwhile, in relation to the type of expenditures, it is found that non-food expenditure was the largest contributor in explaining total inequality and polarization during that period.
In contrary, this study found that inequality of opportunity in access to set of basics goods and services tended to decline. This positive fact shows that not only the basic opportunities of school-age children in Indonesia is getting better, but also the distribution of the basic opportunity tends to be uneven. From the decomposition results, this study also found that the education of household head, household income, and region (rural-urban) were dominant factors contributing to inequality of opportunity in Indonesia during 2002-2012.
Finally, this study verified that the high degree of income polarization, ethnic fractionalization, and income inequality associated with the high probability of conflict. It also found that socio-economic factors, such as poverty, unemployment, population, and natural resources, as well as several types of local government exependiture appear to be significantly associated with conflict."
2015
D2128
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra
Hubungan hormon anti-mullerian serum dan resistensi insulin terhadap fenotip sindrom polikistik ovarium = The relationship between polycystic ovary syndrome phenotype and insulin resistance with serum anti-mullerian hormone amh level
"ABSTRAK
Latar Belakang: Sindroma ovarium polikistik (SOPK) merupakan kelainan
kompleks endokrin terbanyak pada usia reproduksi. Ketidakseimbangan hormon
merupakan salah satu temuan SOPK yang terkait dengan patofisiologinya.
Adanya perbedaan kejadian resistensi insulin mungkin terkait dengan perbedaan
karakteristik hormon pada pasien SOPK pada berbagai fenotipe, salah satunya
Hormon Anti-Mullerian (HAM).
Metode: Desain penelitian potong lintang (cross sectional), pengambilan subjek
dimulai dari identifikasi kelompok dengan SOPK menggunakan titik potong
HAM >4,45 ng/dl, lalu akan dikelompokkan menjadi empat kelompok sesuai
dengan fenotipnya berdasarkan kriteria Rotterdam 2003, di klinik Yasmin dan
Makmal Endokrinologi di bagian Obstetri dan Ginekologi RSUPN Dr.Cipto
Mangunkusumo selama tahun 2011 ?2014. Resistensi insulin dinilai
menggunakan homeostatic model assessment for insulin resistance (HOMA IR).
Hasil: Didapatkan 125 subjek SOPK dengan kadar HAM cenderung lebih tinggi
pada fenotipe 1 dan lebih rendah pada fenotipe 4 (p<0,05). Selain itu, ditemukan
perbedaan kadar LH dan rasio LH/FSH pada keempat fenotipe (p<0,05). Nilai
HOMA IR juga lebih tinggi pada fenotipe 1 (p<0,05). Berdasarkan analisis regresi
linear, didapatkan indeks massa tubuh dan HAM berkorelasi positif dengan nilai
HOMA IR (r=0,19 p=0,015 dan r=0,53 p<0,001, berturut-turut).
Kesimpulan: Terdapat korelasi positif kadar HAM terhadap nilai HOMA IR.
Pada keempat fenotipe SOPK didapatkan kadar HAM dan HOMA IR lebih tinggi
pada fenotipe 1 dan semakin rendah pada fenotipe 4. ABSTRACT Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is an endocrine disorder that is
the most complex in the reproductive age. Hormonal imbalance remains a part of
its pathophysiology. Insulin resistance might be linked with difference in
hormonal parameter across four phenotypes of PCOS, especillay in AMH level.
Method: The study design was cross-sectional (cross-sectional). Subject retrieval
starts from the identification of the group with PCOS (with cutt-off AMH serum
>4.45 ng/dl), and will be grouped into four groups according to their phenotype
based on the criteria of Rotterdam in 2003, in the clinic Yasmin and
Endocrinology Laboratory at the Obstetrics and Gynecology RSUPN Dr.Cipto
Mangunkusomo during 2011 -2014. Insulin resistance was counted using
homeostatic model assessment for insulin resistance (HOMA IR).
Result: A total of 125 PCOS patients were recruited with AMH serum
significantly higher among phenotype 1 and lower among phenotype 4 (p<0.05).
Besides, Lh serum and LH/FSH ratio were also different across four phenotypes
(p<0.05). The value of HOMA IR tend to be higher among phenotype 1 (p<0.05).
Using multivariable linear regression analysis, body mass index and AMH serum
were positively correlated with HOMA IR (r=0.19 p=0.015 and r=0.53 p<0.001,
respectively).
Conclusion: There was a positive correlation between AMH serum and HOMA
IR value. The four PCOS phenotypes had significantly different value of HAM
serum and HOMA IR with phenotype 1 possed higher value among the others.
;Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is an endocrine disorder that is
the most complex in the reproductive age. Hormonal imbalance remains a part of
its pathophysiology. Insulin resistance might be linked with difference in
hormonal parameter across four phenotypes of PCOS, especillay in AMH level.
Method: The study design was cross-sectional (cross-sectional). Subject retrieval
starts from the identification of the group with PCOS (with cutt-off AMH serum
>4.45 ng/dl), and will be grouped into four groups according to their phenotype
based on the criteria of Rotterdam in 2003, in the clinic Yasmin and
Endocrinology Laboratory at the Obstetrics and Gynecology RSUPN Dr.Cipto
Mangunkusomo during 2011 -2014. Insulin resistance was counted using
homeostatic model assessment for insulin resistance (HOMA IR).
Result: A total of 125 PCOS patients were recruited with AMH serum
significantly higher among phenotype 1 and lower among phenotype 4 (p<0.05).
Besides, Lh serum and LH/FSH ratio were also different across four phenotypes
(p<0.05). The value of HOMA IR tend to be higher among phenotype 1 (p<0.05).
Using multivariable linear regression analysis, body mass index and AMH serum
were positively correlated with HOMA IR (r=0.19 p=0.015 and r=0.53 p<0.001,
respectively).
Conclusion: There was a positive correlation between AMH serum and HOMA
IR value. The four PCOS phenotypes had significantly different value of HAM
serum and HOMA IR with phenotype 1 possed higher value among the others.
;Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is an endocrine disorder that is
the most complex in the reproductive age. Hormonal imbalance remains a part of
its pathophysiology. Insulin resistance might be linked with difference in
hormonal parameter across four phenotypes of PCOS, especillay in AMH level.
Method: The study design was cross-sectional (cross-sectional). Subject retrieval
starts from the identification of the group with PCOS (with cutt-off AMH serum
>4.45 ng/dl), and will be grouped into four groups according to their phenotype
based on the criteria of Rotterdam in 2003, in the clinic Yasmin and
Endocrinology Laboratory at the Obstetrics and Gynecology RSUPN Dr.Cipto
Mangunkusomo during 2011 -2014. Insulin resistance was counted using
homeostatic model assessment for insulin resistance (HOMA IR).
Result: A total of 125 PCOS patients were recruited with AMH serum
significantly higher among phenotype 1 and lower among phenotype 4 (p<0.05).
Besides, Lh serum and LH/FSH ratio were also different across four phenotypes
(p<0.05). The value of HOMA IR tend to be higher among phenotype 1 (p<0.05).
Using multivariable linear regression analysis, body mass index and AMH serum
were positively correlated with HOMA IR (r=0.19 p=0.015 and r=0.53 p<0.001,
respectively).
Conclusion: There was a positive correlation between AMH serum and HOMA
IR value. The four PCOS phenotypes had significantly different value of HAM
serum and HOMA IR with phenotype 1 possed higher value among the others.
"
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2015
SP-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Indra
Rahasia sukses HBO dalam ranah media global (studi mengenai penggunaan teknologi komunikasi dan globalisasi) = The secret of HBO in global media (study of utilizing communication technology and globalization)
"ABSTRAK
Proses pengembangan perangkat lunak telah berevolusi menjadi sebuah proses yang besar dan kompleks. Sebuah perangkat lunak diharapkan dapat terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya ataupun perangkat keras. Sebuah perangkat lunak juga dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan penggunanya. Hal - hal tersebut membuat proses pengembangan perangkat lunak menjadi sebuah proyek kompleks yang tidak lagi dapat dilakukan secara individual, melainkan diperlukan sebuah tim kerja dengan tahapan kerja yang rapi dan terstruktur serta terkoordinasi antara satu anggota tim dengan lainnya. PT XYZ adalah perusahaan teknologi informasi dengan spesialisasi pengembangan internet banking. PT XYZ tidaklah sendirian dalam bidang usaha tersebut, banyak kompetitor yang selalu bersaing untuk meraih konsumen yang terbatas. Untuk mempertahankan dan menambah kliennya, PT XYZ perlu meningkatkan kualitasnya terus menerus. Peningkatan kualitas pada PT XYZ dilakukan dengan cara implementasi praktik ndash; praktik terbaik berdasarkan CMMI ndash; Dev. CMMI merupakan kerangka kerja yang besar dan kompleks, perusahaan perlu menggunakan CMMI Roadmap sebagai panduan untuk memulai implementasi CMMI. Pemilihan roadmap yang sesuai dengan kebutuhan PT XYZ berdasarkan kesesuaian tujuan perusahaan dengan tujuan roadmap dan permasalahan perusahaan dengan permasalahan yang dapat diatasi oleh roadmap. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah rekomendasi ndash; rekomendasi yang dapat membimbing PT XYZ meningkatkan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan. Semua rekomendasi akan berdasarkan pada CMMI ndash; Dev. Lebih lanjut, rekomendasi - rekomendasi tersebut juga akan disesuaikan kembali dengan metodologi pengembangan perangkat lunak perusahaan dan ditambah dengan solusi dari permasalahan yang umum dihadapi dalam implementasi CMMI.
ABSTRACT
Software development has evolved into a big and complex process. Nowadays every software is expected to be able to integrate smoothly with other software or hardware. Furthermore, a single software is expected to perform many functions that can satisfy the needs of its users. These demands have made the software development process becomes complex and no longer viable to be done individually, software development now requires a well coordinated team with structured work process. PT XYZ is a company that specialized in internet banking. PT XYZ is not alone in Indonesia rsquo s internet banking industry, there are a lot of competitors who are ready to fight in the tight market of internet banking software. To be able to retain its client while gaining new customer, PT XYZ will need to constantly improve its software quality. To increase its software quality, the company need to implement recommendations from CMMI Dev. Since CMMI itself is a huge framework, the company must choose the starting point of CMMI implementation by using CMMI Roadmap. PT XYZ need to identify the company rsquo s objectives and its problems to choose the most suitable CMMI Roadmap. The result of this research is a recommendation that can lead to an improvement in software quality. The recommendation is based on CMMI ndash Dev as per process areas in the chosen CMMI Roadmap. The recommendation is then re adjusted by the company rsquo s current SDLC and then added with the solution to the most common inhibitor factor of CMMI implementation, resulting in a final recommendation that can be implemented by PT XYZ to improve its software quality."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Indra
Perlindungan hukum atas aset yang telah dilakukan PPJB lunas dalam proses kepailitan = The legal protection of assets that has been settled for the agrrement in form of PPJB in the process of bankruptcy
"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan proses Kepailitan atas adanya aset tanah dalam bentuk Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) yang telah dibayar Lunas, serta tindakan yang dilakukan Kurator terhadap tugas dan wewenangnya atas aset tanah tersebut. Penelitian ini menarik untuk kemudian dibahas karena melihat beberapa fenomena yang terjadi dilapangan terkait dengan pelaksanaan Kepailitan yang kerap menimbulkan permasalahan khusunya terkait dengan harta pailit dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kurator selama proses Kepailitan berlangsung, terlebih lagi dengan adanya beberapa contoh kasus yang telah terjadi dan menjerat hal mana melibatkan Kurator beserta pihak Kreditur maupun Debitur. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan studi empiris. Metode penelitian tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu; pertama, perlindungan hukum bagi kreditur atas aset tanah dalam bentuk PPJB Lunas. Status kedudukan aset tersebut dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Kedua, tindakan Kurator terhadap tugas dan wewenangnya berdasarkan pasl 36 yang dikaitkan dengan pasal 34  UUKPKPU atas perjanjian yang timbul dalam bentuk PPJB Lunas, hingga sampai pada solusinya. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna bukan hanya pada ruang lingkup akademis atau teoritis saja, akan tetapi dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam mengakomodir sistem tatanan hukum yang ada di Indonesia khususnya tentang Kepailitan dan PKPU.
This thesis examined about the implementation of the process of bankruptcy on the land assets in the form of binding agreement on the transaction (PPJB) that has been fully repaid, and an action taken to the curator and his authority over assets the land. This research is important because discusseing about over some phenomenon that occurs he related to the implementation of bankruptcy which often cause problems especially relating to assets and action-the acts performed by curator during the last bankruptcy, moreover with the several examples of cases have occurred and trap it which involves curator with the creditor or the debtor .In a study in this research library and empirical studies. The methodology is used to answer problems in research is first, legal protection for creditors land assets in the form of PPJB. The status of the assets based the shema number 4 years 2016. Second, the act of curator for their duties and its responsibilities based on pasl 36 connected with article 34 UUKPKPU about the agreement araising in the form of PPJB, and find the the solution. So, writing is expected to be useful not only for the academic or theoretical level, but also useful in the government to accommodate legal system in indonesia particularly for bankruptcy."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53914
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>