Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkiraan aliran dasar (baseflow) sangat dibutuhkan untuk manajemen sumberdaya air. Penelitian bertujuan untuk kalibrasi, validasi dan evaluasi kinerja dari tiga metode pemisahan aliran dasar. Dua outlet DAS Brantas yang terletak di Kertosono (luas = 6414,2 km2) dan di Ploso (Luas = 8844,2 km2) digunakan untuk penelitian. Penelitian menguji tiga metode pemisahan berbasis grafis digital, yaitu metode: minimum-local, fixed-interval dan slidinginterval. Metodologi terdiri dari (1) inventarisasi data, (2) pengolahan data, (3) kalibrasi, (4) validasi, dan (5) evaluasi kinerja. Data debit harian dipisahkan menjadi dua periode, tahun 1996 - 2005 untuk kalibrasi dan tahun 2006 – 2015 untuk validasi. Pertama, setiap metode diuji tiap tahun dengan memasukkan nilai parameter melalui trial and error. Dalam hal ini, periode dari bulan Juli sampai September diasumsikan sebagai puncak musim kemarau dan digunakan untuk mengkalibrasi model. Nilai optimal parameter untuk periode kalibrasi = rerata nilai tiap tahun. Kedua, nilai parameter optimal dari periode kalibrasi kemudian digunakan untuk menguji kinerja model pada periode validasi. Selanjutnya, analisis statistik digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja model selama periode kalibrasi dan validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua metode dapat digunakan dan menunjukan kinerja yang baik. Kinerja terbaik menggunakan metode minimum-lokal.

Abstrak :
ABSTRAK
Upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global telah dilaksanakan awal periode 1980-an, sebagai bagian tak terpisahkan dari implementasì strategi promosi ekspor. Realisasi dan promosi ekspor ini diwujudkan dengan melakukan deregulasi disegala bidang, khususnya di bidang ekspor dan impor dengan menyederhanakan bahkan menghilangkan hambatan-hambatan bagi peningkatan ekspor khususnya ekspor non-migas.

Paket Deregulasi 6 Mei 1986 (PAKEM) dan Paket Deregulasi 24 Desember 1987 (PAKDES) telah memberikan kemudahan, penyederhanaan prosedur ekspor dan impor, pembebasan bea masuk dan bea masuk tambahan serta penghapusan tata niaga bagi bahan baku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor.

Untuk melaksanakan kedua paket deregulasi tersebut telah ditunjuk Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta Keuangan) untuk mengelola pemberian fasilitas pembebasan dan pengembalian pungutan negara bagi bahan baku impor yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor. Untuk mendukung pengelolaan ini telah dibuat Sistem Transformasi Manajemen Pelayanan Kemudahan Ekspor yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan tepat waktu bagi pengusaha yang berorientasi ekspor. Disisi lain sistem informasi ini juga harus dapat menyelamatkan penerimaan negara dan bea masuk dari pajak barang impor, karena fasilitas ini hanya dibenikan kcpada pengusaha yang benar-benar melakukan ekspor.

Dewasa ini dirasakan pelayanan yang diberikan masih kurang memberikan dukungan yang memuaskan terutama dalam hal kecepatan pemberian fasilitas. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya penyempurnaan dari sistem yang berjalan dengan cara penyederhanaan prosedur pelaporan ekspor, percepatan konfirmasi keabsahaan dokumen dengan menggunakan fasilitas Electronic Data Interchange (EDI) dimana waktu yang dibutuhkan untuk konfirmasi yang biasanya antara 26 sampai 33 hari dapat dipersingkat menjadi kurang dari 1 (satu) hari dan pembinaan sumber daya manusia yang mengelola fasilitas ini sehingga dapat mencegah kolusi antar petugas dan pengusaha.

Dengan penyempurnaan tersebut di atas maka diharapkan adanya peningkalan pelayanan dari segi percepatan pelayanan bagi pengusaha yang berdampak menurunkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dan pada akhimya dapat mening katkan daya saing ekspor produk non-migas Indonesia di pasar global.

Abstrak :
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada kreditor pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek hak tanggungan apabila debitor cidera janji tanpa persetujuan dari pemberi hak tanggungan atau penetapan pengadilan. Selain itu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan juga dapat dicantumkan janji yang salah satunya adalah sebagimana tertera dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan yang intinya sama seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6. Sejauh mana keberadaan janji tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan eksekusi objek hak tanggungan dan bagaimana penerapannya pada Kantor Piutang dan Lelang Negara Jakarta 1? Bagaimanakah penentuan nilai limit yang terbaik dan bagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat mengakomodasi kepentingan tersebut? Permasalahan tersebut diteliti dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang mempergunakan bahan kepustakaan sebagai bahan sekunder didukung dengan wawancara dengan pihak yang berkompeten. Janji sebagaimana tertera dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan menurut penjelasan Pasal 6 dan penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf e merupakan dasar dari pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6. Selain itu masih ada ketidak sesuaian antara apa yang ditegaskan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan khususnya Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2) huruf e dengan apa yang tercantum dalam blanko Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pada pelaksanaannya Kantor Piutang dan Lelang Negara mensyaratkan janji sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e untuk lelang berdasarkan Pasal 6. Mengenai harga limit sendiri belum ada peraturan yang secara tegas mengaturnya. Untuk itu kepada PPAT diharapkan lebih aktif dan berani melakukan revisi atau penambahan klausul dalam blanko APHT demi terlindunginya kepentingan kreditor maupun debitor.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan upaya untuk mencari kebenaran terdapatnya ciri-ciri kepribadian yang karakteristik pada pasien glaukoma primer, yang ditandai dengan ketegangan dan kecemasan yang berlebihan, kecenderungan hipokhondriakal serta terdapatnya ciri-ciri obsesif-kompulsif dalam perilakunya.

Penelitian ini termasuk penelitian komparatif. Data yang diteliti dikumpulkan secara prospektif yang dipersiapkan dengan baik. Dapat digolongkan pula dalam peneletian primer observasional dan transversal serta termasuk jenis survei laboratorium karena dilaksanakan di klinik.

Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya aspek emosional yang khas yang menyertai glaukoma primer pasien. Kapan situasi emosional tersebut mulai timbul ataukah sebelum ataukah sesudah timbulnya glaukoma sukar ditentukan. Mungkin juga merupakan bagian dari sindrom lain yang berdiri sendiri, untuk dapat menerangkan dengan memuaskan dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam dan bersifat longitudinal.

Abstrak :
Perusahaan Kontraktor tidak akan memperoleh hasil maksimal dari penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 jika tidak konsisten didalam pelaksanaannya. Oleh karenanya diperlukan kedisiplinan pegawai yang menjalankannya Adanya hubungan timbal balik antara Perusahaan Kontraktor dan pegawai didalam menciptakan kerjasama yang harmonis akan mewujudkan tujuan bersama dari penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000. Tujuan tesis ini adalah ingin mengetahui seberapa besar hubungan antara pengaruh kedisiplinan pegawai didalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 terhadap kinerja biaya proyek konstruksi bangunan bertingkat di Indonesia. Dengan melakukan Studi pustaka dan survey melalui kuesioner kepada pemsahaan kontraktor BUMN yang telah bersertifikasi ISO 9000 diperoleh data yang dianalisa secara kuantitatif untuk mengetahui korelasi dan membuat model regresi antara faktor-faktor kedisiplinan pegawai didalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 dan kinexja biaya daxi Pemsahaan Kontraktor serta menguji hipotesa yang telah dibuat. Dengan pengumpulan data melalui kuesioner, melakukan metode analisis, uji coba model dan hipotesa, maka dari hasil penelitian ini diperoleh temuan-temuan yaitu adanya korelasi antara kedisiplinan pegawai didalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 dengan kinerja biaya proyek yang bersifal linier. Selain itu juga diketahui bahwa yang mempengamhi kinelja biaya adalah besaran 0.697 untuk konstanta, 0663 untuk koefisien kedisiplinan pegawai didalam mengikuti prosedur pengendalian produk tidak sesuai dan 0.558 untuk koefisien kedisiplinan pegawai didalam mengikuti pelatihan dalam rangka penguasaan teknologi bam di lapangan.

Abstrak :
Dalam prinsip bisnis asuransi dikenal adanya istilah "hukum bilangan besar", dimana jika perusahaan asuransi telah berhasil mencapainya maka telah dicapai pula skala ekonomis dalam pengoperasian perusahaan yang merupakan syarat mutlak untuk dapat bertahan (survive) dalam persaingan di industri yang makin ketat. Dalam tugas karya akhir ini, penulis berusaha memetakan evolusi persaingan lengkap dengan tekanan dan kekuatan persaingan yang dihadapi perusahaan-perusahaan pemimpin pasar (lop ten firms) di industri asuransi kerugian di Indonesia selama kurun waktu periode 2000-2004, serta dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan yang sating bersaing memperebutkan `kue' premi, dengan mengambil dua pairs competitor sebagai unit analisis. Untuk kepentingan analisis, terlebih dahulu akan dikemukakan secara teoritis pengertian dan konsep lingkungan usaha dan persaingan, serta profil perkembangan industri dan bisnis asuransi di Indonesia. Selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap evolusi persaingan (competitive pressure), dan dampaknya terhadap profitabilitas, dengan menggunakan alat analisis "pressure map" dan rasio-rasio keuangan sebagai alat pengukuran profitabilitas. Berdasarkan analisis atas evolusi persaingan ditemukan bahwa ekskalasi persaingan di antara para pemimpin pasar (top ten firms) di industri asuransi kerugian mulai meningkat sejak tahun 2003, dimana di pasar yang terkonsentrasi (concentrated market) ini persaingan memperebutkan `kue' premi telah menjadi issue yang critical di tier 1 (top ten firms) ini. Sementara economies of scale dan likuiditas adalah critical issue di industri asuransi kerugian pada umumnya, khususnya di asuransi kerugian menengah dan kecil, dimana pasarnya terfragmentasi (fragmented market), dengan masing-masing perusahaan mengisi ceruk pasar (niche) yang mostly captive market di sektor korporasi. Berdasarkan analisis spesifik atas persaingan dengan mengambil dua pairs competitor sebagai unit analisis, dapat disimpulkan bahwa persaingan (baik direct maupun indirect competition) memperebutkan "kue" premi telah berdampak secara langsung terhadap revenue growth (pertumbuhan premi bruto) dan profitabilitas perusahaan dari kegiatan operasi (underwriting margin) masing-masing perusahaan yang bersaing. Adapun dampak persaingan terhadap profitabilitas ini tidaklah bijaksana untuk digeneralisasi, namun demikian cukup relevan untuk disimpulkan baliwa perusahaan dengan kekutan pressure yang tinggi di pasar cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan premi dan profitabilitas yang tinggi dengan trend meningkat, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya lag time, dan demikian pula sebaliknya. Sebagai penutup, untuk dapat bertahan dan bahkan memenangkan persaingan di tengah kancah persaingan yang ketat di industri asuransi kerugian dewasa ini, hat utama dan krusial yang hares diperhatikan dalam pengelolaan bisnis asuransi adalah pengelolaan risiko yang baik, prudent underwriting, pemilihan portofolio bisnis yang tepat, serta pelayanan terhadap pengajuan klaim yang responsif dan profesional, dengan tidak henti-hentinya melakukan continuous improvement untuk menyediakan produk dan service yang inovatif dan bernilai tambah bagi tertanggung.

---

Principles in insurance business recognized the word `law of large numbers' as the main prerequisite to survive in this highly competitive industry. In this writing, we are trying to draw the competitive evolution using mapping technique, completed with competitive forces and pressures faced by top ten firms in the general insurance industry in Indonesia during the analysis period of 2000-2004. We are also trying to find the relationship between the competitive pressure and the impact to the financial performance, in terms of profitability and revenue growth of those competing firms, using two-pair competitors as the unit analysis. For the analysis purposes, first of all we begin with theoretical understanding of market and competition concept, and gain some understanding about the progress of the business. Further, we do some analysis of competitive pressure and the impact to profitability of the competing firms, using "pressure maps" and financial ratios as the measurement tools. Based on the analysis of competitive evolution for the top ten firms in general insurance industry in Indonesia during 2000-2004, we have found that the competitive escalation has been increased significantly since 2003, where the concentrated market among the top ten firms of the industry has driven the competitive pressure into the most critical issue for these first tier. Meanwhile, the economies of scale and liquidity have become the most critical issues among the second and third tier of the industry, whereas the market was fragmented. Based on the specific analysis of competition using two-pair competitors as our unit analysis, we have come to the conclusion that the competition (either direct or indirect) have been resulted in direct impact to revenue growth and operating profitability (underwriting margin) of the competing firms. While the impact cannot be clearly generalized, however it is still quite relevant to conclude that firm with high forces to pressure tend to have high degree of revenue growth and profitability, with an upward trend, even though lag time sometimes occur, and vice versa. As an ending of this writing, we recommend all firms in the industry to remain competitive in the marketplace, thus the good management of the business, including prudent underwriting, proper selection of the company's business portfolio in the multi market competition, and professional claim service is really a must, while maintaining a continuous improvement of innovative product and service to enhance the added value to customers.

Abstrak :
Self-assessment system placing the taxpayers as a partner in the national taxation system. As government partner in financing the living of nation, the government should place them at the better position that is formed in full trust to the taxpayers to counting, paying and reporting their own taxes. There is a risk in self-assessment system implementation. The tax revenues depend on the obedience level of society in fulfilling their tax obligation. Therefore, evaluation function exists in the tax regulation. Basically tax investigation only executed once a year with the same type of tax for each taxpayer, unless there are certain things that caused re-investigation for the same year and type of tax. To ensure the law certainty to the taxpayer who has been investigated, the re-investigation only executed selectively with specific procedure and condition. Regulation of investigation implementation that organizing the re-investigation has been made properly however on its implementation the incorrect execution of re-investigation may occur. The law certainty of taxpayer may disturb by the execution of re-investigation that not pursuant to the regulation. Re-investigation as well as others taxes investigation giving the rights to the taxpayer to be objected, and appeal until re-viewed effort if doesn't concur with investigation result. Results from appeal effort in several cases shows that re-investigation implementation did not comply with the regulation indicated by cancellation of re-investigation results in form of SKPKBT by the tax court. This research shall tests whether the re-investigation execution comply with regulation or not by way of, first, probing the issuance of SP3 for re-investigation, second, probing the disputed re-investigation result at the Tax Court. The Tax Court verdict considered as fair decision since the independency of the Tax Court. Analysis against SP3 showing that it's issuance complies with the stipulation. While analysis against the verdict of Tax Court illustrate that most of the dispute about the issuance of SKPKBT which based on re-investigation result, won by the taxpayer. Judge's verdict to granted the taxpayer's appeal and stating that the issuance of Tax Decision Letter by fiskus did not comply with the formal stipulation. This shows there is weakness in re-investigation implementation regulation. These could disturbance the taxpayer law certainty. At last, this research suggested to kept the stipulations that regulate the re-investigation to be more accurate in its implementation. Accurate implementation of stipulations which regulate the re-investigation execution will guarantee the taxpayer law certainty.

Abstrak :
Saat konsumen dihadapkan dengan banyaknya pilihan produk, bundling menjadi strategi yang populer dan dianggap mampu memberikan nilai lebih pada konsumen. Akan tetapi bagaimana konsumen menentukan bundling mana yang tepat untuk mereka? Terlebih apabila perusahaan menawarkan point of value yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lain, bagaimana mereka membedakannya? Secara empiris, penulis mencoba mengkaji pertanyaan ini secara deskriptif pada konteks industri telekomunikasi, khususnya pada produk seluler yaitu produk basic service kartu telepon dengan smartphone. Penggalian terhadap atribut yang melandasi preferensi konsumen dilakukan dengan menggunakan mix method, yaitu gabungan antara metode eksploratori dan konklusif. Temuan yang didapat kemudian mengungkap bahwa terdapat enam atribut yang dipahami konsumen sebagai alasan dalam memilih produk bundling. Selain itu, ternyata bundling mampu mendorong konsumen untuk ingin beralih operator. Namun, bundling yang ada saat ini masih cenderung kurang mampu mengakuisisi konsumen baru. ......When customers faced with many options of product, bundles become popular strategy to add more value to customers. But when bundles offer many option to, how they will choose the right one? Moreover, how if one bundle seemingly no different to others? The author empirically examines these questions in the context of telecom industry. We used mix method to gain all attributes of customer preferences. The findings reveal six attributes of customer preferences against product bundling. Moreover, bundling strategy has affecting the intension to switch of customer, although it has not been able to cover new customer as many as old customer.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya penerapan keterbukaan informasi pada badan publik dan minimnya partisipasi masyarakat menggunakan hak untuk tahu (Rights to Know) oleh karena itu perlu adanya manajemen komunikasi pemerintah dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang efektif. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana metode manajemen dan evaluasi komunikasi pemerintah dalam kebijakan transparansi informasi. Metodologi penelitian menggunakan paradigma positivis dengan perspektif manajemen pada pendekatan kualitatif studi kasus. Metode manajemen komunikasi dibahas dengan proses empat langkah metode manajemen Cutlip, Center, dan Broom, Metode Transparansi Rawlin dan teori pengait yaitu teori pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa komunikasi pemerintah sudah menerapkan metode manajemen dalam menganalisis dimensi transparansi dan belum maksimal. Disimpulkan bahwa manajemen komunikasi pemerintah mempunyai perencanaan yang komprehensif dan terstruktur, akan tetapi ada kelemahan dalam melakukan identifikasi masalah, aksi dan komunikasi serta evaluasi. ......The research was motivated by the lack of implementation in the information transparency in public institutions and the lack of public participation in using their right to know. therefore, it needed an effective government communication management from the Directorate General of Information and Public Communication. The purpose of this research is to find out how the government communication evaluation and management method in information transparency policy. The methodology in this research is positivist with a management perspective on qualitative case study. The method of communication management that is used are the four steps management process of Cutlip, Center and Broom, The Rawlin Transparency Method and related theory on stakeholder. Result of the study shows that the government's implementation on transparency management has not been on the maximum. It is concluded that government communication management has a comprehensive and organized plan but there are some weaknesses in identifying the problem, action, communication and evaluation.