Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang melakukan kegiatan usaha, salah satunya penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang perbankan syariah untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 serta bagaimana dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan serta pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan di atas. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 1992. tidak mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana dan hanya mengatur kegiatan usaha berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil saja. Begitu pula UU No. 10 Tahun 1998 yang hanya secara implisit mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan yang berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah baru diatur secara rinci sejak lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadi?ah dan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Hal ini tentu saja membuka peluang usaha bagi Bank Syariah untuk mengembangkan produk dalam penghimpunan dananya secara lebih variatif dan inovatif.

---

The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of the demand for people who need an alternative banking system in their operations, one of which collects funds from the public in the form of savings, current accounts and deposits in accordance with Islamic principles. Legal foundation of Islamic banking for the first time stipulated in Law No. 7 of 1992, hereinafter Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992, and finally to the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. How are the fund raising activities in the Islamic banking according to Law No. 7 of 1992, Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 and how the impact of the enactment of Law No. 21 of 2008 on the development of fund raising activities in Islamic banking in Indonesia. With a library research methods and qualitative data processing, this study aimed to answer the above problems.

The results showed that Law No. 7 of 1992. Not set at all business activities and fund raising efforts only form of financing based on the principles for results only. Similarly, Law no. 10 of 1998 which only implicitly regulates the accumulation of business activities based on Islamic principles. The operations of union funds in the new Islamic banking is regulated in detail since the inception of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Islamic banks do fund raising activities by using wadi'ah and mudharabah contract or other contract that does not conflict with Islamic principles. This is of course open business opportunities for Islamic banks to develop products in the collection of funds in a more varied and innovative."

"Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap Akta Jaminan Fidusia Hak Milik atas Persediaan Batubara. Persediaan Batubara di dalam perut bumi merupakan kekayaan alam milik Bangsa Indonesia yang dikuasai Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Permasalahan yang akan dianalisis dalam Tesis ini adalah mengenai pengaturan jaminan Fidusia Hak Milik Persediaan Batubara di Indonesia, tanggung jawab Notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia Hak Milik atas Persediaan Batubara dan keberlakuan akta Jaminan Fidusia Hak Milik atas Persediaan Batubara. Metode penelitian dalam Tesis ini adalah yuridis-normatif untuk memperoleh hasil penelitian yang deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder dan wawancara kepada Narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat satupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara yang jelas dan tegas (eksplisit) secara khusus mengatur diperbolehkan jaminan atas persediaan Batubara. Hal ini mengakibatkan suatu Akta Jaminan Fidusia Hak Milik atas Persediaan Batubara yang dibuat seorang Notaris menjadi batal demi hukum sehingga Notaris yang membuat Akta Jaminan Fidusia Hak Milik atas Persediaan Batubara bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang mengakibatkan suatu akta menjadi batal demi hukum dan Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Untuk menghindari suatu akta menjadi batal demi hukum maka Notaris harus memiliki pengetahuan hukum yang luas termasuk pengetahuan sehubungan dengan sumber daya alam di bidang pertambangan Batubara. Notaris juga harus mampu memberikan "win-win solution" pihak terkait untuk menghindari atau setidak-tidaknya mengurangi potensi kerugian yang diderita antara lain memberikan jaminan tambahan atau mengganti jaminan lain yang setara dengan jaminan yang dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

---

The focus of this study is the responsibility of Notary on the Fiduciary Deed of Coal Inventory Ownership. Coal inventory in the earth are natural resources owned by the Indonesian nation as mandated by Article 33 paragraph (3) of the (1945) Constitution of the Republic of Indonesia and Article 2 paragraph (1) of the Law of Republic of Indonesia Nomor 5 year 1960 on the Regulation of Agrarian Principles. The purpose of this study is to determine the availability of regulation on Fiduciary Security of Coal Inventory, the responsibility of Notary who makes the Deed of Fiduciary Security over Coal Inventory Ownership, and the validity of the Deed of Fiduciary Security made by the Notary. The method of this study is juridical-normative by using the qualitatively analyzed to obtain descriptive-analytical result. The types of data used in this study are secondary data and supported by an interview to the interviewees' persons. The result of this study is none of the Indonesian regulation in the field of Mineral and Coal Mining stipulating on the security over Coal inventory clearly and explicitly is permitted. The non-fulfillment of the terms of ownership and the special requirement of the object of Fiduciary security resulted such Notary Deed is being null and void, so that the Notary who makes the Deed of Fiduciary Security over Coal Inventory Ownership is responsible for any violation and the Notary will be imposed any sanctions in accordance with the provisions of the Law of Notary and Code of Notary Ethics. Accordingly, the Notary must be prudent, thorough, careful in making a Fiduciary assurances on the Coal Inventory into an authentic deed to avoid such the authentic deed becomes null and void. The Notary must have extensive legal knowledge to provide legal counseling to any party who use their services, not only the legal knowledge in the field of Notary but also covering all provisions in any field of science, including knowledge on the Coal Mining as natural resources. Notary must also be able to provide a "win-win solution" in order to avoid or at least reduce the potential losses suffered by related parties, among others, provide an additional security or replace another security which is equivalent to the security declared invalid or void by law."