Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Dalam hal debitor wanprestasi, maka sudah selayaknya kreditor dapat langsung mengeksekusi objek jaminan tersebut melalui lelang. Saat pelaksanaan lelang, siapa saja dapat menjadi peserta lelang, kecuali yang bersangkutan termasuk dalam pihak-pihak yang dilarang sebagai peserta lelang, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) PMK No. 40/PMK.07/2006 jo Pasal 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. Penulis menganalisis bagaimana keabsahan lelang yang dimenangkan oleh karyawan kreditor beserta pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1368K/Pdt/2011. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menelaah norma-norma hukum tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini tidak ditemukan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai boleh atau tidaknya karyawan kreditor menjadi peserta lelang, yang berakibat munculnya dua putusan yang berbeda mengenai hal tersebut, yaitu putusan dalam tingkat pertama dengan putusan dalam tingkat banding dan kasasi. Namun, setelah Penulis menelaah lebih dalam mengenai hal tersebut, tidak ada satu ketentuan yang melarang karyawan kreditor menjadi peserta bahkan Pembeli dalam lelang. Karyawan tersebut dapat menjadi peserta bahkan menjadi pembeli dalam lelang selama yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kewajibannya. Dengan demikian, lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2007 yang memenangkan Tergugat IV selaku karyawan kreditor adalah sah dan tidak melanggar hukum
In case when the debtor defaults, the creditor can directly execute the object of mortgage right. Currently the auction, anyone can become and join as a participant in the auction, except the concerned parties including the banned as a participant of the auction, as stated in Article 49 paragraph (1) PMK No. 40/ PMK.07/2006 in conjunction with Article 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. The author analyzes how the validity of the auction, which was won by the creditor’s employees and how about the Judge’s consideration when made a decision No. 1368K/Pdt/2011. The method used is a normative juridical norms which examines the written law relating to the issues raised in this study. In this research, there’s no regulations specifically regarding whether or not the creditor’s employee become a participant in the auction, which resulted two different decisions from two different courts, there are Jakarta Timur’s district court with DKI Jakarta’s high court and the supreme court. However, after the author examines more deeply about that problem, there is no spesific regulation about the creditor’s employee banned as a participant in auction. As long as that employee can fulfilling all of their obligations they can become a participant or the winner of the auction. Therefore, the auction that was held on September 18, 2007 who won by the fourth defendant as a creditor’s employee is still valid because he doesn’t violates the law., In case when the debtor defaults, the creditor can directly execute the object of mortgage right. Currently the auction, anyone can become and join as a participant in the auction, except the concerned parties including the banned as a participant of the auction, as stated in Article 49 paragraph (1) PMK No. 40/ PMK.07/2006 in conjunction with Article 69 PMK No. 93/PMK.06/2010. The author analyzes how the validity of the auction, which was won by the creditor’s employees and how about the Judge’s consideration when made a decision No. 1368K/Pdt/2011. The method used is a normative juridical norms which examines the written law relating to the issues raised in this study. In this research, there’s no regulations specifically regarding whether or not the creditor’s employee become a participant in the auction, which resulted two different decisions from two different courts, there are Jakarta Timur’s district court with DKI Jakarta’s high court and the supreme court. However, after the author examines more deeply about that problem, there is no spesific regulation about the creditor’s employee banned as a participant in auction. As long as that employee can fulfilling all of their obligations they can become a participant or the winner of the auction. Therefore, the auction that was held on September 18, 2007 who won by the fourth defendant as a creditor’s employee is still valid because he doesn’t violates the law.]

Abstrak :
Perubahan regulasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat, meningkatkan persaingan dalam industri telekomunikasi. PT TELKOM yang dulunya memonopoli pengelolaan bisnis telekomunikasi domestik, harus siap berkompetisi untuk mempertahankan dominasi market. Dalam rangka memenangkan persaingan PT TELKOM telah merumuskan kembali visi, misi, dan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk target kinerja usaha yang harus dicapai, dan didistribusikan (deploy) kepada seluruh jajaran PT TELKOM secara berjenjang. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan adalah dengan memberdayakan inovasi sebagai basil dari proses perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh karyawan baik secara berkelompok dalam bentuk GKM (Gugus Kendali Mutu) dan PKM (Proyek Kendali Mutu) maupun perorangan. Namun sayangnya sistem pengelolaan inovasi di tingkat KANDATEL saat ini belum sempurna. Pengelolaan inovasi saat ini, baru berorientasi kepada kuantitas dari inovasi yang dihasilkan setiap tahunnya, belum kepada impact implementasi inovasi terhadap kinerja usaha. Berdasarkan latar belakang yang ada, karya akhir ini mencoba menjawab apakah tatacara penilaian inovasi saat ini dapat diberdayakan untuk mendukung pencapaian kinerja usaha. Upaya mencari jawaban tersebut dirumuskan dalam tiga permasalahan pokok, yaitu Apakah tatacara penilaian inovasi saat ini sudah dapat digunakan untuk mengukur dampak implementasi inovasi terhadap kinerja usaha ? Jika belum, aspek penilaian dan dimensi apa saja yang sebaiknya digunakan ? Dan bagaimana mengelola inovasi pasca standarisasi agar dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan? Karya akhir ini mempunyai tiga maksud. Pertama, melakukan analisis terhadap tatacara penilaian inovasi tingkat KANDA TEL saat ini. Kedua, mengusulkan penyempurnaan tatacara penilaian inovasi di tingkat KANDA TEL. Dan ketig~ merekomendasikan action steps dalam mengelola inovasi pasca standarisasi. Pembahasan karya akhir ini dibatasi pada lingkup penilaian dan pengelolaan inovasi basil GKM tingkat KANDATEL di DIVRE II, dengan objek penelitian KANDATEL Jakarta Barat. Pelaksanaan penilaian dan pengelolaan inovasi tingkat KANDATEL di DIVRE II relatif sama. Dari basil penelitian di lapangan terhadap tatacara penilaian inovasi tingkat KANDATEL saat ini, ditemukan 4 (empat) kelemahan dari tatacara penilaian inovasi tersebut. Pertama, Aspek penilaian inovasi sebagian besar hanya menilai kemampuan inovator membuat inovasi. Aspek penilaian seperti ini dilatar belakangi upaya untuk membudayakan GKM di lingkungan perusahaan serta untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan karyawan dalam pelaksanaan pengendalian mutu. Kedua, Inovasi saat ini bam secara implisit mendukung kinerja usaha. Hal ini disebabkan pada saat membuat suatu inovasi, para inovator tidak langsung mengarahkan tujuan pembuatan inovasi kepada pencapaian indikator kinerja usaha tertentu, melainkan kepada indikator QCDSMR (Quality, Cost, Delivery, Safety, Morale, dan Revenue). Ketig~ Penilaian inovasi belum melibatkan pelanggan. Berdasarkan penelitian terhadap inovasi yang sudah distandarisasi pada tahun 2002 dan 2003, ditemukan hanya 1% dari total inovasi yang penilaiannya melibatkan pelanggan. Keempat, Penilaian inovasi hanya dilakukan sebelum standarisasi. Sedangkan mekanisme untuk mengukur implementasi inovasi tersebut pasca standarisasi Belum ada. Berdasarkan analisis di atas, tatacara penilaian inovasi ini perlu disempumakan dengan menggunakan 2 (dua) aspek penilaian. Pertama, Aspek penilaian pelanggan dengan menggunakan dimensi kepuasan pelanggan. Pemilihan aspek penilaian ini dengan pertimbangan sasaran dari program perbaikan berkelanjutan adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan. Aspek kepuasan pelanggan meliputi pengukuran 10 (sepuluh) dimensi mutu, yaitu reliability, timelines and convinience, completeness, accuracy, responsiveness, courtecy, accessibility, aesthetics, consistency, dan performance. Dan kedua, Aspek penilaian kinerja usaha, dengan pertimbangan mendukung kebijakan perusahaan dalam memberdayakan inovasi. Aspek penilaian kinerja usaha meliputi 6 (enam) atribut penilaian, yaitu jumlah indikator kinerja usaha yang dipengaruhi, peningkatan kinerja usaha yang terjadi, pengaruh negatif terhadap indikator kinerja lainnya, peningkatan kinerja unit yang menjadi pelanggan internal, efisiensi yang terjadi, dan percepatan proses kerja. Berdasarkan surat Keputusan Direksi nomor 25/PS.150/CTG-20/2003 tentang Sistem Pengelolaan Inovasi, inovasi saat ini dibagi atas 4 (empat) jenis yaitu temuan bam, rekayasa ulang, standar proses baru, dan kiat manajemen. Oleh karena itu, tatacara penilaian inovasi sebaiknya dibedakan antara keempat jenis inovasi yang ada. Pengelolaan inovasi pasca standarisasi saat ini di tingkat KANDATEL belum diatur mekanismenya. Oleh karena itu, pada karya akhir ini juga diusulkan penyempurnaan pengelolaan inovasi pasca standarisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengatur mekanisme diseminasi inovasi, melakukan penilaian inovasi pasca standarisasi, melibatkan manajemen dalam mengelola inovasi yang telah distandarisasi, dan meningkatkan komitmen karyawan dan evaluator dalam mengelola inovasi melalui pemberian reward dan kompensasi.

Abstrak :
ABSTRAK
Usaha Mikro dan Kecil UMK memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan UMK menjadi perhatian banyak institusi, termasuk instansi pemerintah. Pemerintah menyediakan berbagai dukungan, termasuk bantuan keuangan, untuk mendukung pengembangan UMK. Studi ini menyelidiki peran dukungan pembiayaan pemerintah sebagai moderator kendala keuangan dan efek self-efficacy kewirausahaan terhadap inovasi UMK. Penelitian ini menggunakan teknik Structural Equation Model untuk menguji sampel yang terdiri dari 750 UMK. Hasilnya menemukan bahwa kendala finansial UMK dapat membatasi inovasi UMK, dan self-efficacy mereka meningkatkan inovasi. Lebih penting lagi, penelitian ini menegaskan bahwa dukungan pembiayaan pemerintah merupakan strategi efektif untuk memfasilitasi inovasi UMK. Makalah ini memberikan kontribusi dalam mengklarifikasi peran penting bantuan keuangan pemerintah sebagai moderator terhadap inovasi UMK.

---

ABSTRACT
Micro and Small Enterprises MSEs have important roles in Indonesian economy. The growth and development of MSEs is a concern of many institutions, including government agencies. Government provides various supports, including financial aids, to sustain the development of MSEs. This study investigates the role of government financing support as a moderator of financial constraint and entrepreneurial self efficacy effect toward MSEs innovation. This research applies Structural Equation Model technique to examine a sample consists of 750 MSEs. The results find that MSEs rsquo financial constraint might limit the MSEs rsquo innovation, and their self efficacy improve the innovation. More importantly, the research confirms that the government financing support is an effective strategy to facilitate MSEs rsquo innovation. This paper contributes in clarifying the importance roles of government financial aid as moderator to MSEs rsquo innovation.

Abstrak :

Pelaksanaan interprofessional collaboration (IPC) oleh perawat belum optimal. Manajer Pelayanan Pasien (MPP) mempunyai peran yang dapat meningkatkan pelaksanaan IPC. Penelitian ini bertujuan agar teridentifikasinya gambaran pelaksanaan IPC, peran MPP yang dipersepsikan perawat dan MPP, serta hubungan peran MPP dengan pelaksanaan IPC oleh perawat dengan menggunakan desain cross sectional. Pelaksanaan IPC diukur menggunakan instrumen yang dimodifikasi dari Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) II dan Interprofessional Collaboration Scale. Peran MPP diukur menggunakan instrumen yang dimodifikasi dari National Study From the Commission for Case Manager Certification. Responden penelitian berjumlah 157 perawat. Pelaksanaan IPC oleh perawat memiliki rerata 96 (74,1%). Peran MPP berdasarkan persepsi MPP memiliki rerata 111,7 (90%), sedangkan menurut persepsi perawat memiliki rerata 92 (75%). Hasil penelitian didapatkan adanya hubungan peran MPP dengan pelaksanaan IPC (p< 0,001; α: 0,05). Faktor lain yang berhubungan ialah usia (p= 0,028; α: 0,05), lama kerja (p= 0,042; α: 0,05), dan level kompetensi (p= 0,004; α: 0,05). Peran MPP yang paling berhubungan dengan pelaksanaan IPC ialah peran informational (koefisien B= 0,727). Manajer pelayanan pasien disarankan meningkatkan peran informational sehingga ada proses pertukaranan informasi antara MPP dan PPA yang meningkatkan pelaksanaan IPC. Direktur pelayanan medis disarankan untuk melakukan advokasi mengenai peran MPP kepada seluruh PPA.

---

The implementation of interprofessional collaboration (IPC) by nurses is not yet optimally conducted. The Case Managers (CM) has a role that can improve the implementation of the IPC. This research aimed to identify the description of the implementation of IPC, the role of CM perceived by nurses and CM, and the relationship between the role of CM and the implementation of IPC by nurses using a cross sectional design. The implementation of IPC was measured using an instrument modified from Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS) II and Interprofessional Collaboration Scale. The role of CM was measured using an instrument modified from National Study From the Commission for Case Manager Certification. The research respondents were 157 nurses. The implementation of IPC by nurses had an average of 96 (74.1%). The role of CM based on CM perception had an average of 111.7 (90%), while based nurses perception it had an average of 92 (75%). The research results found a relationship between the role of CM and the implementation of IPC (p< 0.001; ±: 0.05). Other related factors were age (p= 0.028; ±: 0.05), working time (p= 0.042; ±: 0.05), and level of competence (p= 0.004; ±: 0.05). The role of CM which was most related to the implementation of IPC was the informational role (coefficient B = 0.727). The CM is suggested to increase the informational role so that there is a process of information exchange between CM and PPA that improves the implementation of IPC. The director of medical services is suggested to conduct an advocacy for the role of CM to all PPA.

Abstrak :
Seksualitas dan kesehatan reproduksi yang tabu untuk dibicarakan menjadikan remaja cenderung ingin mencoba-coba sehingga remaja menjadi berisiko pada perilaku seks yang berisiko. Penelitian dilakukan dengan rancangan cross sectional. Sampel sebanyak 147 responden yang diambil secara Probability Proportional to Size, kemudian responden yang dipilih menggunakan sistematik random sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Dari hasil analisis, didapatkan sebanyak 36,7% berperilaku seksual berisiko. Sebagian besar responden berumur 13 tahun dan sebagian besar responden sudah mengalami pubertas, sebagian besar memiliki pengetahuan baik, memiliki sikap positif. Sebagian besar responden tidak melakukan komunikasi aktif dengan orang tua (81,6%), sebagian responden melakukan komunikasi pasif dengan teman (79,6%). (62,6%) yang menyatakan mempunyai pacar. Usia rata- rata mulai berpacaran 12 tahun. Lama pertemuan dengan pacar rata-rata 3 jam, responden yang berhubungan seksual (6,1%). Variabel yang memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku seksual remaja yaitu, umur, sikap, pola komunikasi dengan orang tua dan teman sebaya, status perkawinan, lama pertemuan dan jumlah pacar, paparan media ponografi. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya komunikasi yang terbuka dan adanya tata aturan keluarga yang jelas dalam pencegahan perilaku seksual berisiko pada remaja. ......Sexsuality and reproductive health taboo, it makes teens to want experiment, so that teens at risk on the risky sexual behaviour. The study was conducted a cross sectional. Sample of 147 respondents with Probability Proportional to Size, and then respondents were selected with Sytematik random sampling. Data were collected questionnaire. From analysis, it was found 36,7%, as risky sexual behaviour, the respondents was 13 years, respondents have a good knowledge, have a positive attitude, communications with parents not perform active 81,6%. Communication with friends have passive 79.6%. the average age began dating at 12 years, 62,6% respondents have boyfriends and girlfriends. Variables that a significant with adolescent sexual behaviour, that is age, attitude, communication with parents and peers, status mariage of parents, leght of meeting and number of girlfriends and boyfriends, exposure to media pornography.

Abstrak :
Kanker payudara banyak diderita perempuan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengetahuan dan perilaku mencari pelayanan kesehatan pasien kanker payudara dengan desain penelitian deskriptif sederhana. Responden berjumlah 80 orang secara non probability convenience sampling. Mayoritas responden berpengetahuan baik tentang pengetahuan umum, faktor risiko, tanda gejala, skrining serta perawatan, sedangkan mengenai pengobatan masih kurang. Respon awal saat menyadari perubahan payudara diantaranya tidak bertindak, bercerita, mencari pelayanan kesehatan, melakukan pengobatan alternatif, dan herbal. Keterlambatan pemeriksaan dialami sebagian besar responden. Suami menjadi pilihan terbanyak saat diskusi awal. Dokter bedah dan fasilitas kesehatan pemerintah menjadi pilihan terbanyak saat pemeriksaan awal. Perawat perlu meningkatkan edukasi kanker payudara pada perempuan dan pasien kanker payudara.

---

Breast cancer occurs to many women. This study aimed to describe the knowledge and health care seeking behavior of breast cancer patients with simple descriptive research design. The respondents were 80 who are chosen by non probability convenience sampling. Majority of respondents have good knowledge about the general knowledge, the risk factors, the signs and symptoms, the screening and nursing care, but they lack about the treatment. The initial responses when there were changes in their breast included no action, telling somebody, seeking health care, getting alternative medicine and herbal. The delayed diagnosis experienced by most of the respondents. The husband became the largest selected person for the initial discussion. The surgeons and the government?s health facilities were chosen by most respondents at the first examination. Nurses need to improve the education provision about breast cancer to women and the breast cancer patients.