Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan administrasi yang dilakukan Notaris karena tidak tertib secara administratif terhadap pencatatan dan penyimpanan Protokol Notaris merupakan bagian dari pertanggungjawaban Notaris terhadap kewajibannya membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran akibat hukum dari minuta akta yang tidak disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris harus lebih memperhatikan mengenai kewajibannya dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Tujuannya agar Protokol Notaris tetap terjaga dan terpelihara sehingga juga akta autentik yang merupakan alat bukti tersebut agar tetap aman apabila suatu saat nanti dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Kata kunci: protokol notaris, minuta akta, reportorium.

---

The problem conducted the notary due to undisciplined administratively against recording and storage Protocols Notary against liability obligations make minuta deed and save them as part of the Notary Protocols. This research method using normative juridical. This type of research uses analytical descriptive to obtain an overview of legal consequences of Minuta Deed which is not stored as part of the Notary Protocol. Next after the legal materials collected then analyzed the legal materials to get the conclusion of analysis techniques with the verdict. The purpose of this research is to know the legal consequences of Certificate not stored Minuta as part of the Protocol of the notary and notary 39 s responsibility towards the deed made and sanctions against the notary. The results of this research show that a notary public should pay more attention to regarding their obligations in the save minuta deed as part of the Notary Protocols. The purpose is to make Notary Protocols maintained and preserved so that also the authentic deed is evidence that remain secure when one day needed by interested parties.Keywords Notary protokol, authentic deeds, reportorium.

Abstrak :
Permasalahan penyelesaian sengketa bisnis menjadi sangat penting bagi pelaku bisnis ketika akan memilih lembaga mana yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Dalam hal sengketa utang piutang, pihak yang merasa dirugikan dapat memilih lembaga kepailitan (Pengadilan Niaga) sebagai lembaga penyelesai sengketa apabila harta kekayaan pihak yang berutang (debitor) diduga tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban-kewajibannya kepada beberapa pihak (kreditor) sehingga ada suatu permintaan dari beberapa kreditor untuk meletakkan sita umum terhadap harta kekayaan debitor dengan cara mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Kepailitan dalam hukum harta kekayaan (vermogensrecht) merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte yang terdapat di dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Permohonan pailit para kreditor dapat dikabulkan apabila syarat adanya debitor; 2 kreditor atau lebih; dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK. Syarat terpenting dikabulkannya permohonan pailit adalah adanya utang. Pembahasan syarat-syarat pailit, pengertian utang dan unsur-unsur keberadaaannya menjadi sangat penting, ketika terjadi perdebatan hukum di Pengadilan Niaga antara pemohon dengan termohon dan Majelis Hakim mengenai apa-apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai utang. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “utang”. Dengan terlebih dahulu mendudukkan persoalan mengenai pengertian utang dan utang seperti apa yang dapat mempailitkan seseorang atau badan hukum, maka kita dapat menentukan dan mengkualifikasikan sesuatu termasuk utang atau tidak. ......Business Dispute Solution problem becomes of great consequence for business doers when it comes to choose which institute can be used to solve Business Dispute. In a Debt and Credit Dispute, the party in suffer can choose which Bankruptcy Institute (Business Court) to be their Dispute Solution if the total asset of the party in debt (debitor) was estimated not enough to pay off all the debt obligations to several creditors in such that an appeal was made to confiscate the total asset of the debitor by filing a bankruptcy petition. Bankruptcy in the Property Asset Law (Vermogensrecht) is the implementation continuation of the Poritas Creditorium Principle and the Pari Passu Prorata Parte Principle contained in the Article 1131 and 1132 KUHPerdata. Bankruptcy Petition from the creditors can be granted by condition presence of a debitor; 2 creditor or more and an account payable dues to date and billable and can be easily proven as mentioned in the article 2 verse 1 UUK. The most vital condition to grant a bankruptcy petition is the existence of a debt. Bankruptcy conditions review, debt definition, and the elements of existence becomes very vital when a Law Debate happens in the Business Court between the petitioner, the petitioned and the Judge Committee regarding what else can be qualifiedasdebt. Therefore it is very vital to know in advance the meaning of “debt”. Beforehand sit through the problem concerning the definition of debt and debts that can bankrupt somebody or a law institute, until then can we determine and qualify it as debt or not.