Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keinginan untuk mendorong laju perekonomian dunia mendasari pembentukan Asean Free Trade Area (AFTA) pada tahun 1992. AFTA (ASEAN Free Trade Area) merupakan wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh batas negara-negara anggota ASEAN mengacu pada liberalisasi perdagangan dan bukan liberalisasi jasa Bagi Indonesia AFTA menjanjikan peningkatan perekonomian yang lebih baik karena kondisi dunia usaha Indonesia pada saat itu (1992) sangat memungkinkan diterapkannya suatu pasar bebas untuk mendorong laju perekonomian AFTA itu sendiri pada awalnya dirancang untuk ditetapkan pada tahun 2002. Akan tetapi terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 dan imbasnya masih terasa sampai Saat ini membuat penerapan AFTA 2002 mundur satu tahun menjadi tahun 2003.Berdasarkan sebuah seminar terungkap ada empat Industri yang menyatakan ketidaksiapan mereka menghadapi AFTA 2003 yaitu industri elektronika, kimia dan farmasi, ritel dan otomotif. Untuk itu PT X sebagai salah salah satu perusahaan manufaktur elektronik di Indonesia harus melaksanakan strategi yang tepat dalam menghadapi persaingan di dalam Industri elektronika di Indonesia dan dalam menghadapi penerapan AFTA pada tahun 2003.Penulisan Karya Ilmiah ini bertujuan untuk memformulasikan strategi bersaing untuk PT X dan melakukan evaluasi dari pelaksanaan strategi tersebut dengan cara melakukan perbandingan antara strategi bersaing yang telah diformulasikan penulis dengan strategi yang dilaksanakan oleh PT X.Pendekatan penulisan menggunakan dua metode yaitu pengumpulan dana yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan serta analisis data dengan menggunakan analisa SWOT.Dari hasil penelitian berupa evaluasi strategi yang telah dilaksanakan PT X, strategi baru yang dapat diambil PT X adalah menambah strategi yang telah ada dengan melaksanakan usulan strategi yang belum dilakukan berdasarkan Matrik TOWS yaitu mencari kemungkinan pasar-pasar baru yang potensial untuk mengatasi melemahnya ekspor ke kawasan Timur Tengah bekerja sama dengan PT AMS dan berperan lebih mendorong asosiasi-asosiasi perusahaan elektronika seperti GABEL (Gabungan Industri Elektronika Indonesia) untuk memperjuangkan kebijakan pemerintah dalam hal peraturan bea masuk impor komponen dan penghapusan PPnBM sehingga harga jual didalam negeri dapat bersaing dengan produk impor."

"Penelitian ini membahas mengenai akibat penyerahan sertipikat jaminan yang dititipkan kepada Notaris berdasarkan bukti surat pelunasan utang palsu serta eksekusi terhadap obyek jaminan untuk membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur. Dalam hal ini debitur mengambil Sertipikat Obyek Jaminan hak atas tanah yang dititipkan kepada Notaris dengan Surat Pelunasan Utang Palsu, kemudian dengan surat tersebut digunakan untuk menghapus roya, yang mana utang debitur kepada kreditur belum lunas. Dengan dilakukannya penyerahan tersebut kepada debitur menimbulkan kerugian yang diderita kreditur. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban Notaris atas penyerahan Sertipikat Obyek Jaminan kepada Debitur yang didasari pada Surat Pelunasan Utang Palsu; dan proses penjualan obyek jaminan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Adapun tipologi penelitian secara Eksplanatoris dengan pendekatan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, dan/atau administratif apabila pihak yang dirugikan mengajukan laporan ke Majelis Pengawas. Mengenai kewajiban debitur membayar kerugian kepada kreditur baik kerugian materiil maupun imateriil, dapat dilakukan dengan eksekusi lelang berdasarkan putusan pengadilan.

---

This study discusses the consequences of submitting a certificate of guarantee entrusted to a Notary based on evidence of a fake debt settlement letter and the execution of the object of the guarantee to pay for losses arising from unlawful acts committed by the debtor. In this case, the debtor takes the Certificate of Object of Guarantee of land rights deposited with a Notary with a Fake Debt Settlement Letter. Then the letter is used to write off Roya, in which the debtor's debt to the creditor has not been paid off. Making the transfer to the debtor causes losses suffered by the creditor. The issue raised in this study is the Notary's responsibility for submitting Certificates of Collateral Objects to Debtors based on False Debt Settlement Letters and the process of selling the object of collateral based on the Decision of the Kepanjen District Court Number 81/Pdt.G/2019/PN.Kpn. A normative juridical research method was used to answer these problems using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through document studies and interviews. The typology of research is explanatory with a qualitative analysis approach. The results of this study indicate that a Notary commits an unlawful act and may be subject to civil, criminal, or administrative sanctions if the injured party submits a report to the Supervisory Council. The debtor's obligation to pay losses to creditors, both material and immaterial losses, can be done by executing an auction-based on a court decision."