Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pada dokumen perjanjian kinerja PPIKSN BATAN tahun 2019, harapan nilai ketersediaan pada server BATAN 98%, namun pada September 2019 nilai ketersediaan server BATAN adalah 84.88%. Ketersediaan server yang rendah mengakibatkan downtime server BATAN semakin tinggi, sehingga seluruh proses bisnis BATAN terganggu. Dampak yang terjadi karena proses bisnis utama BATAN terganggu adalah BATAN mengalami kerugian yang besar diantaranya adalah dari sisi finansial dan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, BATAN belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP pada pusat data BATAN dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara terhadap para narasumber unit kerja terkait. Tahapan perancangan DRP adalah identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, risk assessment aset SI/TI, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan pada pusat data, dan menyusun strategi kontingensi BATAN. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen rancangan DRP pada studi kasus BATAN dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan disaster recovery center. Dokumen rancangan DRP divalidasi oleh Pejabat Pranata Komputer Madya di BATAN. Dokumen DRP ini meliputi informasi pendukung; tahap aktivasi dan notifikasi; tahap pemulihan; tahap rekonstitusi; dan lampiran.

---

The National Nuclear Energy Agency (BATAN) has government duties in research, development and utilization of nuclear science and technology. In the PPIKSN BATAN performance agreement document in 2019, the expected availability value on the BATAN server is 98%, but in September 2019, the BATAN server availability value is 84.88%. Low server availability results in higher BATAN server downtime so that all BATAN business processes are disrupted. The impact that occurred because BATAN's main business processes were disrupted was that BATAN experienced significant losses, including in terms of finance and service. In this regard, BATAN does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This research aims to design BATAN DRP in the data center by using the methodology of NIST SP 800-34 Rev. 1. This research is action research, using a qualitative approach with an interpretive paradigm. Data was collected through literature studies, document studies, field observations, and interviews with relevant work unit resource persons. The stages of the DRP design are identification of IS/IT business processes and assets, risk assessment of IS/IT assets, business impact analysis, identification of preventive controls in the data center, and formulating a BATAN contingency strategy. This research is a draft of the DRP draft document in the BATAN case study and is expected to be a guide in the development of a disaster recovery center. The BATAN Intermediate Computer Institution Officer validates the DRP draft document. This DRP document includes supporting information; activation and notification stages; recovery stage; reconstitution stage; and attachments."

"ABSTRAKEksistensi budaya masyarakat suatu wilayah bisa dilihat dari eksis tidaknyabahasa daerah masyarakat tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari.Namun, eksistensi bahasa daerah tersebut bisa saja hilang dan tergantikan denganbahasa lain karena adanya aturan agama yang mengikatnya, contohnya dalampenggunaan bahasa pengantar khutbah Jum'at. Penelitian mengenai wilayahpenggunaan bahasa pengantar khutbah Jum'at dimaksudkan untuk melihateksistensi suatu budaya di Kota Serang dengan bahasa pengantar khutbah Jum'atsebagai representasinya. Dengan metode wawancara dan observasi langsung dilapangan pada sampel di wilayah penelitian, penelitian ini menggunakan analisisdeskriptif eksploratif dengan pendekatan keruangan. Hasilnya didapat bahwa adaempat bahasa yang eksis digunakan sebagai bahasa pengantar khutbah Jum'at diwilayah penelitian yaitu bahasa Arab, bahasa Indonesia, gabungan bahasaIndonesia dan Bugis serta bahasa Sunda. Bahasa yang eksis digunakan sebagaibahasa pengantar khutbah Jum'at di Kota Serang adalah Bahasa Arab, BahasaIndonesia, Bahasa Bugis dicampur Bahasa Indonesia, dan Bahasa Sunda. Polakeruangannya pun terlihat dengan jelas di mana bagian tengah wilayah penelitianmerupakan dominasi penggunaan bahasa Indonesia, sedangkan dibagian Selatandan Utara wilayah penelitian merupakan dominasi bahasa Arab, namun dibagianUtara terdapat keunikan dengan adanya penggunaan bahasa Sunda serta gabunganbahasa Bugis dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar khutbah Jum'at diwilayah penelitian. Wilayah penggunaan bahasa tersebut juga diikuti oleh wujudbudaya yang beraneka ragam.

---

ABSTRACTThe existence of a society's culture can be seen from the existence and frequency

of its traditional languages used in daily life. However, the existence of traditional

languages can be subsided or substituted by other languages because of religious

rules that bind, as we can see in the use of languages during the Friday sermon.

This research about the region of the used of languages during Friday sermon in

Serang city is aimed to see and analyses the existence of a culture in the city of

Serang through the languages used in Friday sermon as a medium of its

representation. Interview and direct observation method to the samples were used

as data collection technique while spatial descriptive exploitative analysis was

used as the data analysis method. The languages used as the instructional language

in Friday sermon in Serang city are Arabic, Bahasa Indonesia, Sundanese, and

Bahasa Indonesia mixed with Bugis language. Arabic represents the indigenous

population of Javanese-Serang, while Bahasa Indonesia represents various

cultures of inbound migrants in Serang city. Sundanese and Bahasa Indonesia

mixed with Bugis Language represent the culture of indigenous population of non

Javanese-Serang. The spatial pattern was clearly visible that Bahasa Indonesia

was majorly used in the center region of the research area, while the Arabic was

dominantly used in the northern and southern region. Uniqueness noted here that

in the northern region, there was a prominent pattern of the use of Sundanese

mixed with Bugis language as the instructional language during the Friday

sermon. Territory the use of language was also followed by the manifestation of

diverse cultures."

"Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada sektor perbankan sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyrakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu perlu dipahami mengenai prinsip-prinsip dan praktik good corporate governance pada sektor perbankan. Dan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik corporate governance pada lembaga perbankan.

---

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the banking sector is needed to build confidence in the community and internationally as an essential condition for the banking sector to develop well and healthy. Therefore it is necessary to understand the principles and practices of good corporate governance in the banking sector. And the necessary supervision and control of the corporate governance practices at banking institutions."

" ABSTRAKLatar Belakang: Thalassemia merupakan hemoglobinopati herediter yang menyebabkan anemia kronis, sehingga pasien membutuhkan transfusi darah secara rutin yang dapat menyebabkan kelebihan besi. Kelebihan besi dapat memicu beberapa komplikasi, salah satunya adalah gangguan pertumbuhan. Tujuan: Mengetahui hubungan antara kadar hemoglobin dan profil besi dengan gangguan pertumbuhan pada pasien thalassemia. Metode: Studi cross-sectional pada 102 pasien thalassemia di Pusat Thalassemia RSCM Jakarta. Hasil: Empat puluh lima 44,1 subjek adalah perempuan dan 57 55,9 subjek adalah lelaki dengan rentang usia 9-14 tahun. Tiga puluh sembilan 38,2 subjek memiliki perawakan pendek dan 63 61,8 subjek memiliki perawakan normal. Nilai median kadar feritin serum pada pasien perawakan pendek adalah 2062 318-8963 ng/mL dan pada pasien perawakan normal adalah 3315 422,9-12269 ng/mL p.

---

ABSTRACTBackground Thalassemia is a hereditary hemoglobinopathy which causes chronic anemia, thus the patients need regular blood transfusion which can cause iron overload. It leads to some complications, one of them is growth retardation. Aim To determine the association between hemoglobin level and iron profile with growth retardation on thalassemia patients. Methods cross sectional study on 102 patients in Thalassemia Center of RSCM Jakarta. Results Forty five 44.1 subjects are girls and 57 55.9 subjects are boys. Their age range was 9 14 years old. Thirty nine 38.2 subjects had short stature and 63 61.8 subjects had normal stature. Median of serum ferritin level in the short stature patients was 2062 318 8963 ng mL and normal stature was 3315 422.9 12269 ng mL p 0.001 . Median of transferrin saturation in the short stature patients was 88 19 100 and normal stature was 83 35 100 p 0.94 . Mean of pra transfusion hemoglobin level in the short stature patients was 8.14 SD 0.93 g dL and normal stature was 8.07 SD 0.86 g dL p 0.68 . Conclusion there is a significant association between serum ferritin level and growth retardation, but there is no significant association between transferrin saturation and pra transfusion hemoglobin level with growth retardation."

"Iuran Pemeliharaan Lingkungan merupakan suatu kewajiban penghuni apartemen terhadap fasilitas umum yang disediakan pengelola apartemen. Namun, pemahaman penghuni akan Iuran Pemeliharan Lingkungan tidak cukup baik sehingga kerap menimbulkan permasalahan diantara penghuni dengan pengelola apartemen. Penghuni yang tidak memahami faktor-faktor pembentuk IPL merasa dirugikan akibat besarnya tarif IPL.Dan pengembang yang nakal dapat dengan semena-mena menaikkan tarif karena tidak adanya pemantauan kritis dari penghuni apartemen.IPL terbentuk atas dua faktor besar yaitu, luas bangunan untuk fasilitas umum pada apartemen dan juga pemeliharaan fasilitas umum apartemen. Luas bangunan fasilitas umum apartemen terdiri atas persentase luas sirkulasi apartemen dan fasilitas penunjang. Sehingga diperlukan pengaturan persentase luas bangunan yang proporsional agar fasilitas umum efektif untuk juga jumlah unit yang ada. Pemeliharaan fasilitas umum berkaitan erat dengan pengelolaan gedung terdiri atas tahap development dan oprational. Diperlukan tahapan development yang matang agar tahapan oprational menjadi lebih mudah. Tahapan development ini dititik beratkan pada komponen arsitektural dan utilitas pada sebuah bangunan.

---

Apartment Service Charge is one of the residents responsibility for public facilities provided by the apartment management. However, the residents understanding about Apartment Service Charge is not good enough, so it often causing problems between residents and apartment management. The residents who do not understand the service charge factor, feel disadvantaged due to the large service charge rate. And the cheating developers can arbitrarily raise the rates because there is no critical monitoring of apartment residents.Apartment Service Charge is formed by two major factors. The first is building area for public facilities in apartments and also the maintenance of public facilities for apartments. The building area of public apartment facilities consists of a percentage of the circulation area of the apartment and supporting facilities. Therefore, a proportional proportion of building area is needed so that public facilities are effective for the number of units available. Maintenance of public facilities related to the building management consists of development and operational stages. Development stages are needed in order to make the operational stages easier. This stage of development focuses on architectural and utility components in a building"

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berdasarkan empat faktor yang mempengaruhi implementasi program menurut George Edwards III belum diterapkan dengan baik oleh para pelaksana. Terdapat permasalahan pada indikator kejelasan komunikasi dan tidak adanya SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Saran yang dapat diberikan mengenai proses implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok adalah dengan memperbaiki beberapa kekurangan terkait dengan proses transmisi dalam mengkomunikasikan isi pesan kebijakan dan penerapan SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni agar menciptakan keseragaman cara kerja antar pelaksana program.

---

This thesis discusses about the factors that affecting the implementation of the rehabilitation program for Uninhabitable Houses in Mekarsari Sub-District, Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department by using the concept of implementing public policies from George C. Edwards III (1980). The approach used in this research is post positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained by qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results showed that the implementation of rehabilitation of uninhabitable houses in Mekarsari Subdistrict Cimanggis District by the Department of Housing and Settlements of the City of Depok based on four factors that influenced the implementation of the program according to George Edwards III had not been implemented well by the implementers. There are problems with communication clarity indicators and the absence of Standard Operating Procedures (SOP) on the implementation of an uninhabitable housing rehabilitation program. Suggestions that can be given regarding the implementation process of the Uninhabitable Housing Rehabilitation Program in the Mekarsari Sub-District Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department is to correct some of the deficiencies associated with the transmission process in communicating the contents of the policy message and the application of Standard Operating Procedures (SOP) in the implementation of the uninhabitable housing rehabilitation program in order to create a uniformity way of working between program implementers.

"

"Kebutuhan listrik di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Dalam rangka memastikan ketersediaan listrik yang stabil dan dapat diandalkan, diperlukan sistem manajemen energi yang efektif. Kemajuan digitalisasi dan perkembangan teknologi membuka peluang untuk merancang sistem manajemen energi berbasis Internet of Things (IoT) yang berfungsi sebagai jaringan cerdas. Dalam penelitian ini, sistem manajemen energi yang diusulkan menggabungkan mikrokontroler, sensor, dan kontaktor untuk mengontrol suplai daya dalam jaringan cerdas yang terdiri dari dua sistem PLTS, baterai, dan jaringan induk PLN. Ketika daya yang dihasilkan oleh kedua sistem PLTS lebih rendah daripada kebutuhan beban, mikrokontroler akan menginstruksikan kontaktor baterai untuk menutup, sehingga kelebihan daya dari PLTS dapat digunakan untuk mengisi baterai. Namun, jika total daya dari PLTS tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beban, kontaktor baterai akan dibuka untuk menyuplai daya tambahan. Baterai dapat melakukan proses discharging selama tingkat State of Charge (SoC) baterai tidak melebihi batas yang ditentukan, yaitu 60%. Setelah SoC baterai melewati batas tersebut, baterai tidak dapat lagi menyuplai daya, dan kekurangan daya akan disuplai oleh jaringan PLN melalui generator asinkron. Selain itu, diimplementasikan juga aplikasi Blynk sebagai alat monitoring data dan pengontrolan manual kontaktor dalam sistem manajemen energi. Hasil pengujian dan analisis data menunjukkan bahwa sistem yang diusulkan dapat mengatasi fluktuasi daya dan memastikan ketersediaan listrik yang memadai untuk memenuhi kebutuhan beban.

---

The need for electricity in Indonesia continues to increase along with population growth. To ensure the availability of stable and reliable electricity, an effective energy management system is required. Advances in digitalization and technological developments open opportunities to design Internet of Things (IoT)-based energy management systems that function as intelligent networks. In this study, the proposed energy management system combines a microcontroller, sensor, and contactor to control the power supply in an intelligent network consisting of two PV mini-grid systems known as Solar PV System, batteries, and the PLN main grid. When the power generated by the two PV systems is lower than the load requirements, the microcontroller will instruct the battery contactor to close, so that the excess power from the PV system can be used to charge the battery. However, if the total power from the PV system is insufficient to meet the load requirements, the battery contactor will be opened to supply additional power. The battery can carry out the discharging process as long as the State of Charge (SoC) level of the battery does not exceed the specified limit, which is 60%. Once the battery SoC crosses the limit, the battery can no longer supply power, and the power shortage will be supplied by the PLN network via an asynchronous generator. In addition, the Blynk application is also implemented as a data monitoring tool and manual control of contactors in the energy management system. Test results and data analysis show that the proposed system can overcome power fluctuations and ensure adequate electricity availability to meet load requirements.

"

"Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pada dokumen perjanjian kinerja PPIKSN BATAN tahun 2019, harapan nilai ketersediaan pada server BATAN 98%, namun pada September 2019 nilai ketersediaan server BATAN adalah 84.88%. Ketersediaan server yang rendah mengakibatkan downtime server BATAN semakin tinggi, sehingga seluruh proses bisnis BATAN terganggu. Dampak yang terjadi karena proses bisnis utama BATAN terganggu adalah BATAN mengalami kerugian yang besar diantaranya adalah dari sisi finansial dan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, BATAN belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP pada pusat data BATAN dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara terhadap para narasumber unit kerja terkait. Tahapan perancangan DRP adalah identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, risk assessment aset SI/TI, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan pada pusat data, dan menyusun strategi kontingensi BATAN. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen rancangan DRP pada studi kasus BATAN dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan disaster recovery center. Dokumen rancangan DRP divalidasi oleh Pejabat Pranata Komputer Madya di BATAN. Dokumen DRP ini meliputi informasi pendukung; tahap aktivasi dan notifikasi; tahap pemulihan; tahap rekonstitusi; dan lampiran.

---

The National Nuclear Energy Agency (BATAN) has government duties in research, development and utilization of nuclear science and technology. In the PPIKSN BATAN performance agreement document in 2019, the expected availability value on the BATAN server is 98%, but in September 2019, the BATAN server availability value is 84.88%. Low server availability results in higher BATAN server downtime so that all BATAN business processes are disrupted. The impact that occurred because BATAN's main business processes were disrupted was that BATAN experienced significant losses, including in terms of finance and service. In this regard, BATAN does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This research aims to design BATAN DRP in the data center by using the methodology of NIST SP 800-34 Rev. 1. This research is action research, using a qualitative approach with an interpretive paradigm. Data was collected through literature studies, document studies, field observations, and interviews with relevant work unit resource persons. The stages of the DRP design are identification of IS/IT business processes and assets, risk assessment of IS/IT assets, business impact analysis, identification of preventive controls in the data center, and formulating a BATAN contingency strategy. This research is a draft of the DRP draft document in the BATAN case study and is expected to be a guide in the development of a disaster recovery center. The BATAN Intermediate Computer Institution Officer validates the DRP draft document. This DRP document includes supporting information; activation and notification stages; recovery stage; reconstitution stage; and attachments."