Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah mengenai bagaimana dukungan peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadap proses privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metode Inltial Public Offering.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang didukung data di lapangan sebagai penunjang.Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999 - 2004 yang menyatakan bahwa bagi BUMN yang usahanya tidak berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk melakukan privatisasi melalui pasar modal. Prosedur kebijakan privatisasi BUMN kemudian diperkuat dan diatur dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang P R O P E N A S Tahun 2000 - 2004, yang salah satu kegiatan pokoknya adalah kewajiban pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan kepemilikan BUMN melalui proses privatisasi. Selain itu, kebijakan privatisasi BUMN diperkuat dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menjadi dasar hukum dalam pengelolacin dan pengawasan BUMN.Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintah Indonesia sudah memiliki dasar hukum dan peraturan-peraturan yang relatif lengkap dalam melakukan proses privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metode Initial Public Offering, akan tetapi metode Initial Public Offering (IPO) di pasar modal bisa dikatakan dapat mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia apabila setelah privatisasi tersebut, PT Jasa Marga mampu bertahan hidup dan berkembang di masa depan, mampu menghasilkan keuntungan, dan juga dapat memberdayakan kemampuan perusahaannya. Namun implementasi kebijakan privatisasi PT Jasa Marga melalui penjualan saham di pasar modal akan menemui kendala apabila, belum adanya komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah untuk mengembangkan PT Jasa Marga ke arah yang lebih baik, belum tuntasnya sosialisasi mengenai aspek hukum kebijakan privatisasi PT Jasa Marga, baik untuk manajemen, kalangan investor maupun masyarakat luas dan lemahnya law enforcement di Indonesia yang bisa mengakibatkan tingkat kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap kebijakan privatisasi di Indonesia masih rendah. Dengan demikian, privatisasi PT Jasa Marga dengan menggunakan metode Initial Public Offering (IPO) di pasar modal diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, mampu menerapkan prinsipprinsip good Corporate governance dalam pengelolaan perusahaannya, mampu meningkatkan akses ke pasar internasional, terjadinya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan terjadinya perubahan budaya kerja.

---

ABSTRACT
This research has the objective to answer the problems subject how is the support of the regulation in Indonesia upon the process of PT. Jasa Marga privatization by using Initial Public Offering Method. This research used the normative research method that supported by the data from the jobsite as the supporter. The decree of the MPR Number IV /MPR/1999 subject GBHN Year of 1999 until 2004 states for the BUMN that its efforts don't have any relations with public interest is pushed to conduct the privatization through the stock exchange. The procedure of SoE privatization policy is then strsngthened and managed in the Regulation Number 25 Year of 200 Subject PROPENAS Year of 2000 - 2004 that one of its main activity is the obligation of the government to increase the beneficial of the ownership of the SoE through the process of privatization. Besides, the SoE privatization policy is strengthened by the Regulation Number 19 Year of 2003 Subject the SoE becomes the fundamental legal in the management and the supervising of the SoE. Finding in this research is that the government of Indonesia has owned the fundamental legal and the relative complete regulations in conducting the process of privatization of PT Jasa Marga by using the Initial Public Offering Method but the Initial Public Offering (IPO) method in the stock exchange can be said that it may result the benefit for the government and the people of Indonesia if after the privatization, PT Jasa Marga be able to survive and will develop in the future, able to yield the benefit and also able to empower the company ability. But the implementation of the PT. Jasa Marga privatization policy through the selling of its shares in stock exchange will face the problem if it doesn't have high commitment in the government lines to develop PT. Jasa Marga to better direction; incompleteness of its socialization, subject the legal aspect of PT. Jasa Marga privatization policy, either for management, the investors parties, and wide society and the weakness of the law enforcement in Indonesia that may cause the level of the trust of domestic and foreign investors to the privatization policy in Indonesia is still low. By that reason PT. Jasa Marga privatization by using the Initial Public Offering (IPO) in the stock exchange is expected be able to increase the performance of the company, able to apply the principles of good Corporate governance in the management of its company, able to increase the access to international markets, the happening of the transferring of knowledge and technology and the happening of the change of the work culture.