Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam proses pembuatan akta wasiat umum di hadapan notaris berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJN) dan juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer). Dalam kedua peraturan tersebut bisa saja terdapat ketentuan yang berbeda, salah satunya ketentuan syarat saksi dalam sebuah proses pembuatan akta. Dalam KUHPer karyawan notaris dilarang untuk menjadi saksi dalam proses pembuatan akta wasiat, sedangkan dalam UUJN tidak ada larangan tersebut. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut mempunyai akibat yang berbeda. Jadi, harus dipahami ketentuan manakah yang berlaku dalam pembuatan akta wasiat di hadapan notaris. Salah satu kasus yang berkaitan adalah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 400K/Pdt/2018 dimana akta wasiat dalam kaus tersebut telah dibatalkan dengan alasan melanggar ketentuan KUHPer. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan saksi dalam proses pembuatan akta wasiat yang dilakukan di hadapan notaris dan bagaimana akibat terhadap pelaksana wasiat atas akta wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam kasus Putusan No. 400K/Pdt/2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa saksi akta dalam pembuatan akta wasiat dalam Kasus di atas tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam KUHPer dan hanya memenuhi syarat dalam UUJN. Padahal KUHPer merupakan lex specialis dari ketentuan dalam UUJN sehingga pelanggaran ketentuan tersebut menyebabkan akta wasiat tersebut menjadi batal. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah pengangkatan pelaksana wasiat di dalamnya juga menjadi batal sehingga pelaksana wasiat tersebut tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus harta pewaris. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah notaris harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya selain UUJN dikarenakan bisa saja terdapat peraturan lain yang berlaku sebagai lex specialis dari ketentuan dalam UUJN.

---

In the process of making a general testament deed in front of a notary public, the provisions in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004 (UUJN) and also provisions in the Civil Code (KUHPer). There might be different provisions in both regulations, one of which is the provision of witness conditions in a process of making a deed. In the Criminal Code, notary employees are prohibited from being witnesses in the process of making a testament, while in the UUJN there is no such prohibition. Breach on both, of the two provisions have different consequences. So, it must be acknowledged which provision apply in making a testament in front of a notary. One of the related cases is in the case of the Supreme Court Decision No. 400K/Pdt/2018 where the testament of the case has been canceled for the reason that it violates the provisions of the KUHPer. Therefore, the questions raised in this study are how the witness's validity in the process of testament making is carried out in front of a notary and how the consequences of the testament executor of the court-canceled testament (refer to the case of Decision No. 400K / Pdt / 2018)This research is conducted using a normative juridical research method with analytical descriptive research type. The conclusion of this study is that the deed's witness in making the deed in the case above is not valid because it does not meet the conditions set out in the Criminal Code and only meets the requirements in the UUJN. Even though the KUHPer is a lex specialis of the provisions in the UUJN so that the violation of these provisions cause the testament to be canceled. The legal effect of the cancellation is that the appointment of the executor in it also becomes null and void so that the executor of the testament does not have the authority to take care of the property of the heir. Suggestions that can be given from this research are notaries must always pay attention to other laws and regulations besides UUJN because there may be other regulations that apply as lex specialis from the provisions in UUJN.

Abstrak :
ABSTRAK
Risiko dan nilai pertanggungan dalam asuransi peluncuran satelit sangat besar sehingga membutuhkan kapasitas asuransi yang besar pula untuk menutupi risiko tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas asuransi adalah dengan mengatur retensi sendiri yang memadai dan meningkatkan dukungan reasuransi. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2015 telah mengeluarkan ketentuan terkait hal tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri. Oleh karenanya, permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan retensi sendiri dan dukungan reasuransi untuk asuransi peluncuran satelit dalam POJK tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Dalam POJK tersebut diatur bahwa dalam perusahaan asuransi wajib menerapkan batas retensi sendiri dengan berdasarkan pada profil risiko dan kerugian (risk and loss profile) untuk setiap risiko dengan memperhatikan batas minimum dan maksimum retensi yang diatur dalam SEOJK. Sedangkan untuk dukungan reasuransi diatur bahwa untuk asuransi peluncuran satelit diwajibkan perusahaan asuransi mereasuransikan setiap risikonya kepada perusahaan reasuransi dalam negeri minimal Rp. 40 M. Dari penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah dalam menetapkan retensi sendiri perusahaan asuransi harus benar-benar memperhatikan kemampuan sendiri karena apabila ditentukan terlalu besar dapat menyebabkan kegoncangan, namun apabila ditetapkan terlalu kecil dapat menyebabkan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi tersebut menurun.

---

ABSTRACT
The risk and value of insurance for the launch satellite insurance is intensively high, so it also needs big capacity to insure the risk. One of the ways to increase the insurance capacity is to maintain the own (sufficient) retention and to increase reinsurance. Otoritas Jasa Keuangan (Financial Services Authority of Indonesia) in 2015 made a regulation for that, called Otoritas Jasa Keuangan Regulation (Regulation of The Financial Services Authority) Number 14/POJK.05/2015 concerning Own Retention and Reinsurance from Local Company. The issue to be studied in this thesis is how POJK regulates the own retention and reinsurance for launch satellite insurance. The method used in this research is normative juridical method which conducted on the written and unwritten positive law. That OJK Regulation regulates that insurance company has to apply the own retention based on the risk and loss profile for every risk by observing the maximum and minimum own retention limit regulated by OJK. Meanwhile for the reinsurance, regulated that for launch satellite insurance, insurance company has to reinsure its risk to the local company for minimum 40 billion rupiah. The suggestion from this research is that insurance company has to decide the own retention carefully. However, if the retention is too high, it can make the company's finance shaking, but when the own retention is too low, it can make the company solvencies descend.