Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji penerapan collaborative governance dalam pelaksanaan Program Zero Waste di Desa Wisata Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Permasalahan pengelolaan sampah di kawasan wisata menjadi isu mendesak, mengingat tingginya produksi sampah yang belum dikelola secara optimal. Program Zero Waste merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk mewujudkan daerah bebas sampah melalui pendekatan partisipatif, integratif, dan prinsip ekonomi sirkular. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Collaborative Governance Regime (CGR) dari Emerson dan Nabatchi (2015), yang terdiri dari tiga dimensi utama: system context, drivers, dan collaborative dynamics. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam terhadap sepuluh narasumber, studi pustaka, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 13 sub-dimensi CGR yang dianalisis, ditemukan empat aspek yang belum terpenuhi secara optimal, yaitu: ketiadaan (2) policy and legal framework/regulasi formal (Perdes) terkait kolaborasi; (4) political dynamics/ketimpangan relasi kekuasaan antara pemerintah dan komunitas lokal; (10) uncertainty/belum adanya sistem mitigasi risiko jangka panjang; (13) capacity for joint action/serta keterbatasan kapasitas sumber daya, pendanaan, dan koordinasi antar aktor. Meskipun demikian, keberhasilan program ditunjang oleh dialog inklusif yang diinisiasi kepala desa dan komunitas, terbentuknya kepercayaan antar pihak, serta komitmen kolektif menuju tujuan zero waste. Kolaborasi lintas aktor melibatkan pemerintah daerah, desa, serta kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, dan Pokdarwis menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan program ini.

---

This study examines the application of collaborative governance in the implementation of the Zero Waste Program in Kembang Kuning Tourism Village, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara. Waste management issues in tourist areas are a pressing concern, given the high volume of waste that has not been managed optimally. The Zero Waste Program is a strategic government policy to achieve a waste-free region through a participatory, integrative approach and the principles of a circular economy. This study uses the Collaborative Governance Regime (CGR) theoretical framework from Emerson and Nabatchi (2015), which consists of three main dimensions: system context, drivers, and collaborative dynamics. The approach used is post-positivist with a descriptive qualitative research method. Data collection techniques include in-depth interviews with ten informants, literature review, and data triangulation. The results of the study show that out of the 13 sub-dimensions of CGR analyzed, four aspects were found to be not yet optimally fulfilled, namely: the absence of (2) policy and legal frameworks/formal regulations (Perdes) related to collaboration; (4) political dynamics/power imbalances between the government and local communities; (10) uncertainty/the absence of a long-term risk mitigation system; and (13) capacity for joint action/limitations in resources, funding, and coordination among actors. Nevertheless, the program's success is supported by inclusive dialogue initiated by village heads and communities, the establishment of trust among parties, and collective commitment toward the zero-waste goal. Cross-actor collaboration involving local governments, villages, and community groups such as Karang Taruna, PKK, and Pokdarwis forms a strong foundation for the implementation of this program."