Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis terhadap putusan Badan Panel WTO atas gugatan yang diajukan oleh Taiwan dan Vietnam dalam Menanggapi keberlakuan PMK Nomor 137.1/PMK.011/2014 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan. Metode penelitian Tesis ini berbentuk yuridis normatif, dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini mengangkat tema analisa yuridis atas putusan Badan Panel WTO terhadap gugatan Taiwan dan Vietnam dalam hal pemberlakuan Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan didasarkan kepada kepentingan atau kebutuhan melindungi industri dalam negeri terutama dalam hukum ekonomi dan perdagangan internasional Indonesia, dalam hal untuk melihat kelemahan, kekurangan, juga kelebihan, terutama yang terdapat dalam pemberlakuan tindakan pengamanan yang ada di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena dalam kasus tersebut Badan Panel WTO memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan Indonesia bukanlah suatu Tindakan Pengamanan Perdagangan. Namun, apabila melihat peraturan yang berlaku tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang ada di GATT dan WTO. Namun tetap saja Badan Panel WTO memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian internasional atas tindakan pengamanan perdagangan.

---

This thesis discusses about juridical analysis studies on WTO Dispute Settlement Body’s resolution on Taiwan and Vietnam’s accusation of Indonesia’s Safeguard Measures action on the Import of Product Flat Rolled of Iron Or Non-Alloy Steel based on PMK No. 137.1/PMK.011/2014. This research uses the form of juridical normative method, with descriptive explanatory nature. The theme of this thesis is based on the need or how importance Indonesia government to protect domestic industry, especially on the economic and international trade law to assessing the regulation of Safeguard Measures, in this case to find the weakness, deficiency, and the excess of the regulation in Safeguard Measure regulation. It is necessary, because what has happen so far, the Dispute Settlement Body has decided that Indonesia’s existing regulation on Safeguard Measures was not a Safeguard Measures action as stated and regulated under the provisions of WTO and GATT.

"

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan hukum kepailitan yang berlaku di Amerika Serikat. Metode penelitian skripsi ini berbentuk yuridis normatif, dengan sifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini mengangkat tema analisa perbandingan atas hukum kepailitan antara Indonesia dengan Amerika Serikat didasarkan kepada kepentingan atau kebutuhan Indonesia terutama dalam hukum ekonomi Indonesia, dalam hal untukmelihat kelemahan, kekurangan, juga kelebihan, terutama yang terdapat dalam hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena dalam kasus kepailitan yang telah terjadi selama ini membuktikan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam kasus kepailitan dapat dikatakan kurang memadai. Sebagai contoh yaitu putusan hakim terhadap permohonan kepailitan PT Prudential Life Assurance dan PT Telekomunikasi Selular Tbk. Dimana dalam putusannya, hakim pengadilan niaga memutus pailit kepada kedua perusahaan tersebut yang masih memiliki aset yang lebih dari cukup untuk melunasi kewajibannya kepada para kreditur. Hasil dari penelitian adalah tidak hanya terdapat perbedaan tetapi juga persamaan antara Undang-undang kepailitan Indonesia dengan Bankruptcy Code Amerika Serikat. Selain itu, penerapan hukum kepailitan di Indonesia dapat dikatakan belum memenuhi asas keseimbangan dimana debitur belum mendapatkan perlindungan atas kepentingannya dalam kasus kepailitan.

---

This thesis discusses about comparative studies on Bankruptcy Law between Bankruptcy Law in Indonesia and Bankruptcy Law in United States of America. This research uses the form of juridical normative method, with descriptive explanatory nature. The theme of this thesis is based on the need or how importance to Indonesia government, especially on the economic law to renewing the regulation of Bankruptcy Law, in this case to find the weakness, deficiency, and the excess of the regulation in Indonesia Bankruptcy Law. It is necessary, because what has happen so far, proving that Indonesia Bankruptcy Law giving less protection to the debtor. For example on PT Prudential Life Assurance and PT Telekomunikasi Selular Indonesia bankruptcy cases, where in both cases, bankruptcy judges declaring bankruptcy to both companies, even though there are some proves with both companies that they have enough assets to pay their debt to creditors. The result of this study is that there are not only differentiations in bankruptcy regulation in Indonesia, but also there are some similarities between both bankruptcy regulations. In addition, the bankruptcy law implementation in Indonesia can be said having lack on protection to the debtors due to bankruptcy process cases."