Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Persepsi kepuasan peserta BPJS Kesehatan Mandiri merupakan hal salah satu indikator penting untuk keberlangsungan BPJS. Tujuan penelitian adalah melihat faktor-faktor yang memengaruhi persepsi kepuasan peserta BPJS Mandiri dan menghitung nilai total persepsi kepuasan peserta BPJS Mandiri di wilayah JABODETABEK. AHP adalah salah satu metode untuk menentukan prioritas persepsi kepuasan menurut responden ahli. Hasil penelitian ini adalah beberapa faktor kepuasan yang perlu dipertahankan, ada juga yang harus ditingkatkan baik dari segi jarak, layanan administrasi, layanan dokter dan layanan administrasi dan ketersediaan obat.

---

ABSTRACT
One of essential indicators for BPJS continuity is the participant satisfaction perception on BPJS Kesehatan Mandiri. This research, then, aims to see the factors which affects the perception in JABODETABEK area and calculate its total score. The methodology applied for this research is AHP method to obtain priority of the satisfaction perception from experts. This study has identified a number of satisfaction factors, some of them have to be maintained, and some to be improved on several aspects: range, administrative services, physician services, and drugs availability.

Abstrak :
Di kota Palembang, trend DBD sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang terus meningkat. Jumlah kasus pada tahun 2000 mencapai 1564 kasus. Peningkatan jumlah kasus yang paling dramatis terjadi pada tahun 1998 yaitu 3023 kasus dengan Incidence Rate 60,9/100.000 penduduk CF R 3,3%. Dengan demikian DBD merupakan masalah serius bagi masyarakat kota Palembang, yang sampai detik ini belum terjawab secara memuaskan. Untuk menurunkan Incidence Rate DBD maka diperlukan pemberdayaan 36 Puskesmas di Kota Palembang yang secara fungsional bertanggungjawab terhadap 103 Kelurahan. Bentuk pemberdayaan tersebut antara lain peningkatan mutu fungsi manajemen puskesmas secara terpadu. Peningkatan tersebut di mulai dari PTP, Minilok, Supervisi tentu harus dilaksanakan segera sehingga dapat memberikan dukungan manjerial secara efektif.
Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi Manajemen Puskesmas yang berhubungan dengan pencapaian kegiatan program P2DBD dengan harapan program tersebut dapat dilaksanakan secara lebih efektif sehingga dapat menurunkan Incidence Rate secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan rancangan survey Cross Sectional dengan unit analisis adalah puskesmas di Kota Palembang, populasinya 36 puskesmas sekota Palembang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa puskesmas dengan proporsi PTP buruk 50%, Minilok buruk 58%, supervisi buruk 55,6% , kecukupan Input buruk 52,8%, dan cakupan buruk 72,2%. Untuk itu segera diperlukan pembenahan fungsi manajemen secara terpadu di 36 Puskesmas di Kota Palembang, seningga mereka lebih mengerti akan hak dan kewajiban sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayahnya.
Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa skor buruk pada PTP, Minilok, Supervisi dan kecukupan input secara bermakna menyebabkan cakupan kegiatan Program P2DBD menjadi buruk (a=0,05). Hasil analisis multivariat dengan Regresi Logistik menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap cakupan kegiatan Program P2DBD di Kota Palembang adalah Supervisi (p=0,0434) dan Input (p =0,0157).

---

The Analysis of the function of public health centers management that correlates with the achievement of dengue hemorrhagic fever resolution program in Palembang City Year 2000 In Palembang the capital of South Sumatera, the DHF trends to increase since 1995. The total cases in the year of 2000 reached 1564 cases. The most dramatically increasing, number of cases happened in 1998, that in 3023 cases with 609/100.000 population for the Incidence Rate CFR 3,3%. However, DHF is a main problem for the people of Palembang. It is important to maximize the 36 Public Health Centers in Palembang that functionally responsible to 103 `kelurahan', to decrease the DHF incidence Rate. The maximization shape included approximation of the quality of Public Health Center management function thoroughly. The approximation begins from PTP, Minilok, supervision definitely must be performed presently so it car, offer the managerial support effectively.
This study analyzes the Public Health Centers management function that correlate with the achievement of P2DBD program activity with expectation that the program can be performed more effectively to decrease the Incidence Rate systematically.
This study is Cross Sectional survey preparation with the analysis unit is Public Health Centers in Palembang. The population is 36 Public Health Centers in Palembang.
The result of the study showed that Public Health Centers with poor PTP proportion are 50%, poor Minilok 58%, poor supervision 55.6%, poor sufficient input 52.8%, and poor coverage 72.2%. On that account, a thoroughly organizing of the management function in 36 Public Health Centers in Palembang must be performed presently so far they will understand the rights and obligations as the people who responsible the health development in their area.
The result of bivariate analysis showed that poor score in PTP, Minilok, Supervision, and sufficient input are significantly the basis of the poor P2DBD Program coverage (a=0.05). The result of Multivariate analysis with Logistic Regression showed that the most influenced variable w the P2DBD Program coverage in Palembang are Supervision (p=-0.0434) and Input (p=0.0157).

Abstrak :
Pendahuluan. Peranan Perawatan Antenatal sangat panting sekeli dalam menurunkan ungka kematian bayi maupun angka kematiam Ibu hamil dan masa nifas. Lama Hari rawat merupakan salah satu penilaian uatuk menilai mutu layanan audit rumah sakit disamping BOR RS , Angka Kematian Bayi , Angka Kematian Maternal, GDR, serta NDR. Betapapun baiknya mutu pelayanan suatu rumah sakit tidak akan mendapat hasil luaran yang baik pula, apabila tidak ditunjang oleh faktor-faktor eksternal. Hal ini tergambar pada penelitian yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi LHR pada pasien ibu hamil yang mendapat tindakan Bedah Sesar di Rumah Sakit Bhakti Yudha Depok. Tujuan. Untuk meagetahai Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi Lama. Hari Rawat pasien yang mendapat tindakan bedah sesaria. Metodologi. Studi Rotrospektif merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini terhadap 300 sampel dari 583 populasi sejak tahun 1992-1994. Merupakan data sekunder yang diambil dari Catatan Medik Bagian Informatika Rumah Sakit. Pengolahan data dengan Analiais Univariat, dan Analisia Bivariat yaitu Uji Analisis Varians, Uji Korelasi, uji t serta uji Scheffe Hasil. Dari 14 variabel bebas yang diteliti hanya 2 variabel babas menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik melalui uji t yaitu faktor Tempat Tinggal dan Indikasi Operasi. Uji Korelasi yang di lakukan pada variabel bebas dengan LHR yakni Faktor Umur menunjukkan korelasi yang relatif bermakna secara statistik Hasil analiais univariat menunjukkan mean LHR selama 6 hari, dengan variasi antara 1 sampai 14 hari. Kesimpulan. Hipoteeis yang semula dibuat berdasarkan kerangka konsep tidak secara keseluruhanmendukung penelitian ini. Walaupun tidak keseluruhan faktor penelitian dapat dibuktikan kemaknaannya. secara atatistik, ada hal penting yang perlu dicatat yaitu Mean LHR pasien yang mendapat tindakan Bedah Sesar adalah selama 6 hari. Angka rata - rata ini sesuai dengan standard yang dibuat oleh IDI bekerjasama dengan Departemen Kesehatan RI. Sebenarnya telah ditetapkan juga oleh Bagian Kebidanan Rumah Sakit Bhakti Yudha bahwa LHR pasien bedah sesaria. adalah 4 hari setelah sehari pasca bedah. Daftar Bacaan : (1973 - 1994)

---

Factors That Influence The Length Of Stay Of Pregnant Mothers Who Underwent Cesarean Section Surgery At Obstetric Department In Bhakti Yudha Hospital - Depok Administration City, During 1992 - 1994.Introduction. The role of Antenatal Care is very important in decreasing Neonatal. Death Rate, Maternal Death Rate and Puerperalis phase. The Length of Stay ie one of the components to asses the hospital's quality of care in addition to Hospital Bed Occupancy Rate and Infant Mortality Rate, Maternal Death Rate, Gross Death Rate and Net Death. Rate. A high quality of care in hospital will not produce good outputs, if it is not supported by external factors. This was shown in this research about Hectors that influence the Length of Stay of pregnant mothers who underwent Cesarean Section surgery at Bhakti Yudha Hospital-Depok. Objectives. The research objective way to analyze factors that presumed influencing the Length of Stay of pregnant mothers who underwent Cesarean Section surgery. Methodology. The research was a Retrospective study on 300 Cesarean Section cases during 3 years period, 1992-1994, sampled from 583 populations . Data used were from the Medical Record of the Hospital Information Unit, Univariat Analysis,, and Bivariat Analysis each as Analysis of Variance, Correlation test, t-test, Scheffe test were used. Result_ Two out of 14 independent variables which thawed significant difference by statistic test (t-test), were Residence factor and Indication of Surgery. The Analysis of Correlation on independent variable with Length of Stay showed that Agee had a statistically significant correlation. Univariat Analysis showed that the Mean of Length of Stay were 6 days, with its variance ranged from 1 to 14 days. Summary. The hypothesis which had been made bailed on these concepts were not all supported in this study. Although not all of research factors could be proved statistically significant, it is important to underline that the Mean of Length of Stay of clients who underwent Cesarean Section was. 6 days. This mean matched the standard issued by Indonesian Medical Association in cooperation with Health Department Actually, the Length of Stay of patient who underwent Cesarean Section at Obstetric Department in Bhakti Yudha Hospital are 4 days after one day post operative.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasal 19 UU No 4 Tahun 1982, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa atau Kelurahan, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 28 Tahun 1980. Dengan demikian wujud partisipasi masyarakat berupa prakarsa dan swadaya gotong royong harus dapat terhimpun dalam wadah LKMD.

Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD, maka Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Keputusan No 27 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LKMD dimana ditetapkan seksiseksi dalam struktur organisasi dan tata kerja LKMD, antara lain seksi Lingkungan Hidup dan seksi PKK.

Salah satu tugas pokok LKMD adalah membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga selain sebagai salah satu seksi dalam struktur organisasi dan tata kerja LKMD, adalah juga merupakan suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif bergerak di wilayah Kelurahan, dan juga mengemban tugas pembinaan masyarakat di bidang lingkungan hidup di Kelurahan terutama pada kaum wanita. Keikutsertaan organisasi PKK dalam pengelolaan lingkungan hidup Kelurahan dapat disalurkan dan ditingkatkan melalui LKMD.

Selanjutnya dalam rangka Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 1984, tentang PKK sebagai penggerak serta pembina gerakan masyarakat dari bawah, terutama pada kaum ibu. Dari sepuluh program PKK salah satunya adalah Kelestarian Lingkungan Hidup, dan tugas-tugas pembinaannya mencakup antara lain: a. Melakukan usahalkegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup. b. Menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan Sara selalu memelihara rumah, kerapihan pagar, memelihara tanaman hias di halaman rumah. c. Menanam tanaman-tanaman (membuat taman-taman) pada tempat-tempat yang memungkinkan.

Dari tugas-tugas itu secara implicit LKMD diharapkan ikut berperanserta dalam pengelolaan Ruang Terbuka HijaulPertamanan (RTH) di wilayah administratifnya.

Namun dalam kenyataannya peranserta LKMD dalam pengelolaan RTH/Pertamanan, khususnya di Kecamatan Grogol petamburan masih perlu ditingkatan.

Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu keperluan mutlak masyarakat kota; ini akan semakin terasa apabila pertumbuhan dan perkembangan kota semakin meningkat. Di lain pihak, pertumbuhan jumlah penduduk kota di DKI Jakarta akan menuntut lebih banyak lahan untuk perumahan, perkantoran, perdagangan, dan fasilitas umum lainnya, sementara lahan kota relatif tidak bertambah. Pertumbuhan kota yang sangat dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat menyebabkan timbulnya masalah dan manfaat di semua aspek ekonorni, social, dan fisik.

Hasil survai pendahuluan diperoleh informasi bahwa dari 50 buah RTH/Pertamanan yang ada di Kecamatan Grogol Petamburan terdapat 41 RTHIPertamanan yang beralih fungsi, sehingga RTH/Pertamanan (Taman Kota) itu sebahagian tidak lagi berfungsi sebagai taman kota melainkan sudah menjadi bangunan perkantoran, puskesmas, pemukiman liar, dan tempat beroperasinya pedagang kaki lima. Namun sesungguhnya peruntukan lahan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat ternyata tetap peruntukannya sebagai ruang terbuka hijau, sedangkan izin mendirikan bangunan tidak pernah dikeluarkan oleh Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta Barat. Untuk mengatasi hal itu perlu ada upaya pengelolaan RTHlpertamanan yang mandiri dari mayarakat sekitarnya, sehingga RTH/Pertamanan dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya, baik dari segi estetika maupun dari segi fungsi RTH itu sendiri. Di samping sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan lahan dari praktek-praktek okupasi informal.

Berdasarkan keadaan itu, maka penelitian terhadap peranan LKMD dalam pengelolaan RTH/Pertamanan di Kecamatan Grogol Petamburan menarik untuk dilakukan.

Dalam konteks Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah di tingkat Kelurahan mengharapkan partisipasi masyarakat secara optimal, khususnya dalam melaksanakan 10 program PKK, yang salah satu di antaranya adalah Pembangunan prasarana dan lingkungan hidup.

Peranserta masyarakat itu diharapkan dapat ditampung dalarn suatu wadah yang dibina oleh Pemerintah yaitu LKMD. Kemudian dalam UU No 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta bahwa setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Selanjutnya dalam .pasal 19 menyebutkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup. Di sisi lain, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa upaya pembangunan prasarana dan lingkungan hidup kota, terutama pengelolaan RTH/Pertamanan berubah dari fungsi semula.

Selain dari itu peranan LKMD dalam pengelolaan RTH/Pertamanan masih perlu ditingkatkan, karena pada prakteknya selama ini RTH/Pertamanan kurang mendapatkan perhatian dari LKMD, sehingga banyak RTHlpertamanan yang beralih fungsi.

Berdasarkan masalah tersebut, maka persoalan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Seberapa jauh peranan LKMD dalam pengelolaan RTH/Pertamanan di Kecamatan Grogol Petamburan b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi LKMD dalam pengelolaan RTHIPertamanan di Kecamatan Grogol Petamburan

Keberadaan LKMD di tengah masyarakat pada dasarnya diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membantu pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat desa/kelurahan. Dleh karena itu dalam upaya pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, keterlibatan LKMD diharapkan dapat meningkat aktif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bila dilihat dari aktifitas LKMD selama ini, ternyata bahwa LKMD masih belum aktif melaksanakan program-program yang telah digariskan dalam Keputusan Presiden No 28 Tahun 1980. Dalam hal ini pengelolaan RTH/Pertamanan menemui hambatan-hambatan. Akan tetapi kondisi ini dapat ditingkatkan bila pengelolaan RTH dapat dilakukan bersama-sama dengan instansillembaga lainnya, seperti misalnya kerja sama antara Lembaga Swadaya Masyarakat, Karang Taruna, atau instansi Pemerintah yang terkait dengan RTH. Tingkat Pengetahuan responden terhadap peran LKMD dalam rangka pengelolaan RTHIPertamanan, pada pengumpulan data lapangan yang dilakukan di Kecamatan Grogol Petamburan menunjukkan hanya sebahagian kecil responden yang menjawab bahwa LKMD pernah mengadakan penyuluhan mengenai RTH/pertamanan. Terhadap kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh LKMD mengenai Jalur Hijau hanya 26 responden yang menyatakan LKMD pernah mengadakan penyuluhan dan 85 responden menyatakan bahwa LKMD tidak pernah mengadakan penyuluhan. Sedangkan untuk kegiatan LKMD lainnya, yaitu kerja bakti untuk membersihkan taman, dari 159 responden yang menjawab pernah dilakukan oleh LKMD hanya 68 responden, dan 53 responden menjawab pernah dilakukan kerja bakti membersihkan Jalur Hijau oleh LKMD. Dalam kaitan dengan aktifitas dari LKMD itu, hasil wawancara mendaiam dengan Kepala kelurahan dari Kelurahan Grogol, Kelurahan Tomang, Kelurahan Wijayakusurna, Kelurahan Jelarnbar, dan Kelurahan Tanjung Duren juga diperoleh gambaran yang sama, yaitu bahwa keberadaan LKMD di tengah masyarakat belumlah berjalan sesuai dengan fungsi yang telah digariskan dalam peraturan dan juga bahwa masyarakat sebahagian besar belum mengetahui fungsi dari LKMD yang sebenarnya.

Harapan bahwa pengelolaan RTH akan dapat dilakukan oleh LKMD dengan demikian dapat menemui hambatan-hambatan, karena dari pengumpulan data Iapangan dan basil wawancara diperoleh gambaran bahwa LKMD belum berperan aktif terhadap pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama apabila dikaitkan dengan pengelolaan RTH.

Hambatan-hambatan itu terutama disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: 1. Status keanggotaannya pada LKMD bukanlah pekerjaan utama dari anggota pengurus; sebahagian besar responden memiliki pekerjaan utama seperti misalnya: pegawai negeri, ABRI, pegawai swasta, wiraswasta, dan pekerjaan lainnya. 2. Pengetahuan anggota masyarakat mengenai LKMD masih sangat terbatas. 3. Kurang tepatnya penunjukkan kepengurusan LKMD, dapat menyebabkan program LKMD tidak berjalan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan. 4. Secara hierarkhis, keberadaan LKMD hanyalah sebagai lembaga sosial pada tingkat kelurahanldesa, sehingga apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh instansi yang lebih tinggi yang tidak sesuai dengan program LKMD, maka LKMD tidak punya wewenang untuk mengoreksi. 5. Masyarakat merasa keberatan apabila pengelolaan RTH/Pertamanan dilakukan oleh LKMD, apabila dana untuk pengelolaan RTH nantinya dibebankan kepada masyarakat, sebagai refleksi partisipasi.

Selain faktor yang dapat menghambat peranserta LKMD, keberadaan LKMD di tengah masyarakat juga dapat menunjang keberhasilan pengelolaan RTH.

Faktor-faktor yang dapat menunjang peran serta LKMD dalam pengelolaan RTH/Pertamanan adalah masih kuatnya rasa gotong royong masyarakat dan juga masyarakat menyadari akan pentingnya keberadaan RTH di tengah-tengah lingkungan tempat tinggal masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari tanggapan responden tentang apabila ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggunakan RTH untuk mebangun bangunan lain selain peruntukan RTH, masyarakat berkeberatan, dan melaporkan kepada pihak Pemerintah Daerah. Di samping itu masyarakat setuju sekali dengan keinginan Pemerintah Daerah untuk menatalmemulihkan kembali RTH yang telah berubah fungsi sehingga dapat dikembalikan pada fungsi semula.

Abstrak :
ABSTRACT
This study examines Fazlur Rahman's understanding of Islamic philosophy by analyzing his attitude towards the works of Muslim philosophers and his belief in the value of the Qur?an?s precepts. It pays specific attention to the relationship between his understanding of philosophy and his method of interpreting the Qur?an, since in Rahman's understanding, this method is the only means to satisfy the changing needs of society. It explores Rahman?s definition of Islamic philosophy, which is strongly characterized by three religious terms, iman, islam, and taqwa.

The thesis furthermore looks at the reasons why Rahman borrowed certain philosophical expressions of the Muslim philosophers in his works when, at first glance, their doctrines contradict Rahman?s cum position. Special attention is paid to his book Major Themes ofthe Qur'an, wherein Rahman discusses human existence and his final destiny through his interpretation of the Qur?an. The thesis concludes that Rahman?s Islamic philosophy is a moral one, which is practically oriented and based on his understanding ofthe Qur'an.

---

Abstract
Cette étude examine l?approache de Fazlur Rahman de la philosophic islamique en analysant son attitude A l'éga.rd des ocuvres des philosophcs musulmans ainsi que les convictions de l'auteur concemant la valeur des préceptes du Qur?an. Elle explore les relations existant entre sa philosophic et sa méthode d?interprétation du Qur?an puisque, selon le raisonnement de Rahman, cette méthode demeure le seul moyen puovant satisfaire les besoins changeants de la société. De plus, l?étude explore la definition donnée par Rahman de la philosophic islarnique, qui est fortemcnt caractérisée par trois termes rcligieux, c?est-A-dire, l?.iman, l?islam et le taqwa.

Du plus, ce mémoire examine les motivations qui ont poussé Rahman, dans ses oeuvres, it emprunter ccrtaines expressions utilisées par les philosophcs musulmans, puisque, A premiere vue, cela semble contredire les positions prises par Rahman. Une attention particulicre sera accorclée 5 son livre Major Themes ofthe Qur?an dans lequel Rahman élabore sur l'existence humaine et l?ultime destin selon son interpretation du Qur?an. Ce mémoire parvient a la conclusion que la philosophic islamiquc de Rahman est une philosophic morale, qui est pratiquement oricntée et basée sur sa comprehension du Qur?an.

Abstrak :
Di masa kini, telah terjadi peningkatan tendensi (tren) bagi majalah-majalah untuk beroperasi dengan jumlah staf yang minimum, yakni dengan memanfaatkan peran penulis lepas dalam penyediaan sebagian besar isi majalah. Praktek seperti ini dapat dijadikan pertimbangan sebagai suatu alternatif dalam mengelola media cetak, khususnya majalah.

Penelitian berlujuan untuk: (1) untuk mengungkap konsep penerbitan dan pengelolaan keredaksian Majalah Insani-Islamic Digest; (2) mengungkap seluk-beluk proses kerja redaksi Majalah Insani dalam memproduksi berita/artikel dengan memanfaatkan peran kontributor, berikut tantangan dan hambatannya; (3) mengetahui peran dan tanggung jawab yang dimainkan kontributor (penulis lepas) dalam produksi isi Majalah Insani; (4) mengungkap peran pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keredaksian Majalah Insani, khususnya dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan para kontributor; (5) mengetahui mekanisme pengelolaan keuangan redaksi Majalah Insani dalam setiap edisi; dan (6) menelaah manfaat dan kerugian dari penerapan sistern pengelolaan keredaksian Majaiah lnsani yang mengedepankan peran penulis lepas (kontributor) serta pemanfaatan media internet dalam proses produksi isi majalah.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pengumpulan informasi dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara dengan 9 narasumber, dan penelaahan berbagai jenis dokumen, termasuk 36 edisi Majalah Insani, hasil-hasil rapat redaksi, dan arsip di mailing list penulis-insani. Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan Illustrative Method (Neuman, 2000).

Majalah Insani mengacu kepada konsep digest dengan mengedepankan isu keislaman yang bersifat ?basyiraan? (pembawa berita gembira). Insani mengambil Majalah Intisari sebagai patok bandingnya (benchmark).

Konsep dan struktur keredaksian Majalah Insani mengacu kepada struktur jaringan (network) sebagaimana dijelaskan oleh Hatch (1997), dengan memanfaatkan peran kontributor. Keuntungan dengan menggunakan kontributor adalah a) adanya pasokan naskah berharga; b) tulisan berkualitas dan kredibel; dan c) efisiensi. Sedangkan kekurangannya adalah a) ketersediaan naskah unpredictable alau tidak 100% di bawah kontrol; b) ketepatan tenggat waktu; c) hal-hal kasuistik seperti pengaruh kesibukan pekerjaan sehari-hari terhadap kesempatan menuIis.

Dalam penerbitan majalah, apalagi majalah dengan sirkulasi kecil dan permodalan terbatas, penentuan strategi isi, format, frekwensi terbit, dan pemanfaatan kontributor sebagai ujung tombak produksi isi, serta penggunaan teknologi informasi secara intensif, seluruhnya terkait dengan upaya market conduct majalah tersebut dalam melakukan usaha seefektif dan seefisien mungkin demi memenangkan kompetisi dalam industri penerbitan majalah. Market conduct mengacu pada kebijakan dan perilaku yang ditunjukkan penjual dalam upaya memenangkan persaingan dan pasar.

---

Nowadays, there is a trend for magazines to operate their business with a minimum number of staff. This practice applied by using freelance writers/contributors in providing articles required by publishers and could become a possible option in managing print media publishing, especially magazine.

The objectives of this study are: (1) to explain publishing and editorial management aspect of Monthly Insani-Islamic Digest; (2) to explain the editorial work process of Insani-Islamic Digest in producing news/articles through assigned contributors, including challenges and obstacles in that process; (3) to identify role and responsibility that played by contributors; (4) to explain role and benefits information technology in editorial management process of Insani, especially in communicating and coordinating with contributors; (5) to identify the mechanism of editorial financial management; (6) to review benefits and weakness of these contributor-based editorial management by internet medium utilization in magazine publishing process.

This research is conducted through case study approach. information gathering is carried out through direct observation, interview with nine informants, and analyze various form of documents including 36 editions of Insani-Digest (3 years), editorial meeting minutes, and archives in penulis-insani net mailing list. All collected data and information is analyzed by Illustrative Method (Neuman, 2000).

Insani-Islamic Digest produces articles related with Islamic issues by focusing ?basyiraan" (brings a happy news) aspects. Insani places the most Indonesian popular monthly digest, lntisari, as its benchmark.

Concept and structtue of Insani Digest editorial refers to network structure model explained by Hatch (1997) as it applies and utilizes contributors in producing articles. Several benefits by using contributors are: a) ensure articles supply; b) qualified and credible articles; and c) efficiency. Meanwhile, several weakness in using contributors, namely: a) unpredictability in articles providing and not 100% under editorial control; b) discipline in deadline; c) other casuistic problems such as time constrain for contributors in providing articles due to their own main task in other media.

For media publishers, defining their strategy on content, size and format, frequency, and intensive uses of contributors and technology are clearly linked with their market conduct effort to having an effective and efficient business, especially for magazines which have limited capital and small circulation. This aims to win competition and market in media publishing industry. Market conduct itself refers to policy and behavior implemented by seller to win competition and market.

Abstrak :
Pemasok atau kontraktor merupakan elemen pen:sng dalam rantai suplai (Supply Chain Management) suatu perusahaan. Pads saat suatu perusahaan meinutuskan untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkannya, maka perusahaan tersebut akan mulai berhubungan dan menciptakan ketergantungan dengan pemasok atau kontraktor yang bisa menyediakan barang atau jasa tersebut pads tingkat kualitas tertentu, waktu tertentu, dan harga yang kompetitif. Ketergantungan yang semakin kuat kepada pemasok, meningkatkan keinginan perusahaan untuk secara efektifinengelola pemasoknya. Setelah pemasok terpilih dan hubungan yang diikat dengan kontrak terbentuk, pemantauan dan pengukuran kinerja keseluruhan dari pemasok menjadi sangat panting. Evaluasi yang strategis dari kinerja pemasok akan membantu perusahaan meningkatkan kinerja operasinya melalui, pertama membantu proses pengembangan pemasok - yang kemudian tentu akan meningkatkan kinerja perusahaan, kedua memungkinkan alokasi yang optimal dari sumber daya untuk program pengembangan pemasok, dan ketiga membantu manajer daiam mciakukan restrukturisasi jaringan pemasok mereka berdasarkan kinerja. Penerapan metodologi Data Envelopment Analysis (DEA) dalam rangka mengevaluasi kinerja 11 (sebelas) pemasok di perusahaan eksplorasi minyak dan gas XYZ Indonesia menghasilkan 3 (tiga) pemasok efisien dan 8 (delapan) pemasok lainnya merupakan pemasok yang inef isien. Efisiensi pemasok diukur dari perbandingan antara 5 (lima) variabel input dan 1 (satu) variabel output. 5 (lima) variabel input tersebut adalah sistem manajemen kualitas, sistem manajamen keselamatan-kesehatan-lingkungan, aset, perputaran piutang, dan kemampuan teknis organisasi, sedangkan 1 (satu) variabel output adalah kinerja aktual dari kontrak. Pengklasifikasian lcbih lanjut dengan mengkombinasikan skor cfisiensi dengan skor kincrja menghasilkan 3 (tiga) pemasok dengan klasifikasi HE (High Performance-Efficient), 3 (tiga) pemasok dengan klasifikasi HI (High Performance-lnefcient) dan 5 (lima) pemasok dengan klasifikasi LI (Low Performance-Inefficient). Pengklasifikasian ini membantu manajemen perusahaan dalam menentukan strategi pengembangan pemasok yang sesuai untuk pemasok-pemasok dalam kategori yang sama. Potensi perbaikan yang disarankan untuk masing-masing aspek input dan output adalah scbagai berikut: Pemasok S I, S6, S7, S9, S I 1 dan S 10 secara terbatas dapat mengoptimalkan input sistem manajemen kualitas nya dan masih memenuhi standar minimum perusahaan. Pemasok S2, S8, S9 dan S11 dapat mengoptimalkan input sistem manajemen keselamatan-kesehatan-lingkungan nya dan masih memenuhi standar minimum perusahaan. Hampir seluruh pemasok inefisien (kecuali S11) dapat mengoptimalkan input aset, namun demikian rekomendasi penurunan aset yang sangat drastis (41%-96%) harus dianalisa dengan lebih detail dan dikaitkan dengan konteks pemasok efisien yang menjadi reference set, dampak terhadap operasi pemasok dan pelayanan kepada perusahaan. Hanya pemasok S lO yang masih dapat mengoptimalkan input perputaran piutang dan rekomendasi ini juga harus dianalisa lebih detail sepcrti halnya rekomendasi pada input aset. Seiring dengan model maksimasi output yang digunakan, seluruh pemasok dapat memaksimalkan outputnya dengan potensi perbaikan 10.I2% sampai dengan 37.36%. Analisa sensitivitas dan regresi pada rekomendasi DEA memberikan masukan bahwa pemasok S3 dan S5 merupakan pemasok yang benar-benar efisien sedangkan kemampuan teknis organisasi dan kinerja aktual berpengaruh secara signifikan pada efisiensi pemasok. Penerapan metodologi ini secara luas pada seluruh pemasok di perusahaan akan memberikan basil berupa pemasok yang benar-benar efisien untuk menjadi acuan bagi pemasok yang inefisien. Begitu pula evaluasi yang dilakukan terhadap pemasok akan menjadi sangat komprehensif dan dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi pengembangan dan rasionalisasi pemasok.

---

Suppliers or contractors are critical element of company's supply chain management. When a company decides to purchase goods or services that are required for its operation, it will build a relationship and create a dependency with suppliers or contractors that are able to supply goods and services at a certain level of quality specific timing, and competitive price. A high dependency with suppliers raises company's need to effectively manage their suppliers. After the selection of suppliers and contractual relationship arc formalized, overall performance monitoring and measurement of suppliers become very crucial. Strategic evaluation of suppliers' performance will help company to boost its operation performance through, first helping supplier development process - that will ultimately improve company's performance, secondly allowing an optimum resources allocation in supplier development program, and finally assisting manager to restructure suppliers' network based on performance. The application of Data Envelopment Analysis (DEA) in evaluation of f I (eleven) suppliers of company XYZ Indonesia - an oil and gas exploration enterprise - produces 3 (three) efficient suppliers and 8 (eight) inefficient suppliers. Supplier efficiency is measured from the ratio of 5 (five) input variables and 1 (one) output variables. Those 5 (Five) input variables arc quality management system. Health safety environment management system, assets, receivables turnover, and organization capabilities. The output variable is actual performance of the contract. Further classification by combining efficiency scores and performance score generates 3 (three) suppliers classified as HE (High Performance-Efficient), 3 (three) suppliers as HI (High Performance-Inefficient) and 5 (five) suppliers as LI (Low Performance-inefficient). This classification helps company's management in developing strategy for suppliers' development specifically altered for each category. Potential improvement suggested for each input and output is as the following: Supplier S1, S6, S7, S9, SII and SIU, at certain limit, can optimize their quality management system but still meet company's minimum requirement. Supplier S2. S8, S9 and S11 can optimize their health safety environment management system but still meet company's minimum requirement. All inefficient suppliers, except SI i, can optimize their assets input. However significant decrease in assets (41 %96%) must be scrutinized for further analysis and applied with the same context of efficient supplier in respective reference set, impact to supplier operation and service level to company. Only supplier S10 can optimize its input of receivables turnover but this also must be scrutinized for further analysis. In line with output maximizing model that is used in this research, all suppliers can maximize their output with potential improvement from 10.12% to 37.36%. Sensitivity analysis and regression analysis to DEA recommendation respectively turns out that supplier S3 and S5 are genuinely efficient and organization capability and actual performance affects significantly supplier efficiency. The application of the methodology in all company's suppliers will generate a result of genuinely efficient(s) supplier as benchmark for inefficient suppliers. Therefore the supplier evaluation will be a very comprehensive process and becoming a good basis in supplier development and rationalization.

Abstrak :
Latar belakang penelitian adalah konflik sumber daya air yang berdampak pada terbatasnya akses air oleh komunitas marginal. Permasalahan pada kesenjangan kelompok yang terpinggirkan dalam mengakses air di Penjaringan, Jakarta Utara telah disuarakan oleh kaum perempuan. Tujuan penelitian terdiri dari: menganalisis implementasi program yang mengacu pada SDG 5 dan 6, menggambarkan pemenuhan hak atas air, dan merancang konsep demokrasi air secara praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metodologi sistem lunak-pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan informan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SDGs telah dirancang dan diimplementasikan dalam rencana kelembagaan. Namun, dalam praktiknya, akses air yang disediakan oleh PALYJA dengan program Master Meter masih kurang memadai di Penjaringan, Jakarta Utara terlebih untuk komunitas masyarakat marginal. Desain konseptual berdasarkan manajemen komunal pada demokrasi air yang dirancang menggunakan SSM pada tahap lima yaitu model konseptual. Kesimpulannya, dengan menerapkan pengelolaan air berbasis komunal dapat merangkup lapisan marginal, memberdayakan perempuan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. ......The background of this research is the conflict of water resources that have an impact on limited access to water by marginalized communities. The problem of the inequality of marginalized groups in accessing water in Penjaringan, North Jakarta, has been voiced by women. The research objectives consisted of analyzing the implementation of programs that refer to SDG 5 and 6, describing the fulfillment of the right to water, and designing a practical water democracy concept. The method used in this research is qualitative using a soft system methodology-data collection through observation, semi-structured interviews with informants, and literature study. The results showed that the SDGs program had been designed and implemented in an institutional plan. However, in practice, the water access provided by PALYJA with the Master Meter program is still inadequate in Penjaringan, North Jakarta, especially for marginalized communities. The conceptual design based on communal management in water democracy designed using SSM in stage five, namely the conceptual model. In conclusion, applying communal-based water management can cover the marginal layers, empower women, and improve economic welfare.

Abstrak :
Aceh menjadi salah satu daerah yang memiliki status otonomi khusus di Indonesia. Salah satu kekhususan yang dimiliki Aceh adalah diberlakukannya Qanun sebagai implementasi otonomi khusus berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah. Namun, yang menjadi persoalan dalam pemberlakuan Qanun adalah mengenai batasan materi muatan dan juga kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan untuk memahami dan menganalisa persoalan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan Qanun merupakan perundang-undangan dengan derajat setingkat peraturan daerah yang berlaku di Provinsi/Kabupaten lain di Indonesia. ......Aceh is one of the regions that has special autonomy status inIndonesia. One of Aceh’s specialties is the enactment of Qanun as the implementation of special autonomy based on article 18 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, in article 18 paragraph (6) of The Constitution of the Republic of Indonesia 1945 stated that regional governments have the right to stipulate regional regulations and other regulations to carry out regional autonomy. However, what becomes a problem in enforcing the Qanun is regarding the limitations of content and also its position in the hierarchy of  laws and regulations in Indonesia. In this research, a normative juridical research method is used which makes law and regulations as material for understanding and analyzing problems. The results obtained in this study show that Qanun are law with a degree on the same level as regional regulations that apply in other provinces/regincies in Indoneisa.

Abstrak :
ABSTRAK
Tidak memadainya suatu organisasi Teknologi Informasi (TI) dalam menyediakan layanan TI kepada bisnisnya dapat menghambat pencapaian suatu tujuan organisasi, hal ini akan diperburuk apabila tingkat ketergantungan terhadap TI semakin tinggi dan penggunaan sistem TI sudah berjalan pada proses bisnis utama organisasi. ASDP sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam industri transportasi perairan melihat bahwa diterapkannya sistem TI dapat menekan biaya operasional, memberikan nilai tambah bagi operasional organisasi, dan menutup celah-celah terjadinya kecurangan atau fraud yang merugikan perusahaan, namun kebutuhan masing-masing Unit bisnis yang tidak dapat terlayani oleh Divisi TI saat ini membuat beberapa implementasi sistem TI atas inisiatif Unit Bisnis mengalami kegagalan. Hal tersebut mendorong diperlukannya penguatan organisasi TI ASDP baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM), proses, maupun teknologi yang digunakan. Pada penelitian ini Penulis mencoba mengangkat penguatan organisasi TI ASDP dari struktur dan formasi SDM TI, yaitu evaluasi rencana perubahan struktur organisasi TI dan rekomendasi jumlah ideal SDM TI, hal ini dikarenakan sulitnya meyakinkan pihak manajemen tanpa didasari suatu penelitian secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi efektivitas struktur organisasi dari aspek fungsionalitasnya beserta metode Focus Group Discussion (FGD) untuk mendukung pengambilan data, sedangkan evaluasi kecukupan SDM TI dilakukan dengan menggunakan metode Full Time Equivallent (FTE).

---

ABSTRACT
Inadequate IT organization in providing IT services to the business may impede the achievement of organization objectives, this will be exacerbated if it has higher dependence on IT and if the use of IT systems already running on main business processes of the organization. ASDP as one of the national companies that involved in the marine transportation industry to see that the implementation of IT systems can reduce operating costs, provide added value to the organization, and closing knavery loopholes that inflict a financial loss to the company, however the incompetence of IT division in ministering the necessity of each business unit currently making some implementations of IT systems at the initiative of the business unit has failed. This has prompted the need for strengthening the ASDP IT organizations both in human resources, processes, and technology. In this study the author attempt to promote the ASDP IT organizational strengthening on structure and formation of IT human resources, that is the evaluation of the organizational structure proposition of the IT and recommendations of IT human resource ideal number, this is due to the difficulties of convincing the ASDP management without based on a comprehensive Study. This research uses the functional model to analyze the effectiveness of organizational structure and laterally with FGD method to support data retrieval, while the analysis of human resources were performed with FTE approach.