Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kebijakan pangan yang dijalankan oleh Pemerintahan Orde Baru pada periode 1969-1988 dan dampak-dampak yang dirasakan oleh para petani sebagai pemeran utama selama kebijakan tersebut berjalan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pangan merupakan kebijakan yang tidak dapat disampingkan. Swasembada pangan merupakan sesuatu yang penting dalam menjaga ketahanan negara. Namun, di lain sisi, kebijakan pangan yang diterapkan tersebut masih tidak mampu meningkatkan pendapatan para petani produsen beras di Indonesia. Karena kebijakan tersebut berjalan secara berantakan dan memiliki banyak kelemahan."

"Korupsi di Indonesia sudah terjadi sangat sistematis sehingga diperlukan sebuah upaya pemberantasan korupsi. KPK sebagai sebuah lembaga extraordinary bertugas untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, namun KPK tidak mampu bekerja sendiri. Komitmen pemerintah juga menjadi penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi masih dirasa belum cukup dalam upaya pemberantasan korupsi. Makalah ini adalah hasil penelitian metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

---

Corruption in Indonesia has occurred very systematically so that an effort to eradicate corruption is needed. The KPK as an extraordinary institution is tasked with eradicating corruption in Indonesia, but the KPK is unable to work alone. Government commitment is also important in combating corruption in Indonesia. Law enforcement and bureaucratic reform are still considered insufficient in efforts to eradicate corruption. This paper is the result of a historical method research consisting of four stages, heuristics, criticism, interpretation, and historiography."