Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan komunikasi terhadap employee engagement di Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini menggunakan kuesioner budaya organisasi Van den Berg dan Wilderom (2004), Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Clampitt dan Downs 1996) untuk mengukur komunikasi, dan employee engagement (Saks, 2006). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian dari 302 responden menunjukkan tingkat employee engagement pada Kementerian Sekretariat Negara pada kategori tinggi, termasuk pada dimensi job engagement dan organization engagement. Hal ini berarti pegawai Kementerian Sekretariat Negara memiliki ikatan baik pada organisasi maupun pekerjaan mereka, merasa bangga pada organisasi, berdedikasi, serta tertarik untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Secara umum, budaya organisasi dan komunikasi berpengaruh terhadap employee engagement sebesar 38,6%. Secara lebih spesifik, improvement orientation (dimensi budaya) dan horizontal and informal communication (dimensi komunikasi) memiliki pengaruh signifikan terhadap job engagement. Dan dimensi komunikasi berupa supervisory communication, personal feedback dan horizontal and informal communication memiliki pengaruh signifikan terhadap organization engagement. employee Saran bagi organisasi adalah organisasi perlu memikirkan kembali bagaimana cara dan bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada pegawai atas kinerja dan prestasinya. ......This study aims to determine the influence of organizational culture and communication on employee engagement in the Ministry of State Secretariat. This study using Van den Berg and Wilderom questionnaire (2004), Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) (Clampitt and Downs (1996) to measure communication, and a questionnaire developed by Saks (2006) to measure employee engagement. Methods of data analysis that been used in this research is descriptive and multiple regression analysis. The results of the 302 respondents indicated the level of employee engagement at the Ministry of the Secretariat of State of the Republic of Indonesi in the high category, including the dimensions of job engagement and organization engagement. This means that employees of the Ministry of State Secretariat of the Repblic of Indonesia has engagement to both the organization and their work, proud of the organization, dedicated and keep to engage in the activities of the organization. In general, level of the organizational culture and communication influence on employee engagement at 38.6%. Specifically, improvement orientation (the organizational cultural dimension) and horizontal and informal communication (communication dimension) has a significant influence on job engagement. And dimensions of communication in the form of supervisory communication, personal feedback and horizontal and informal communication has a significant influence on the organization engagement. Future studies are recommended to investigate other factors that influence employee engagement.

Abstrak :
Industri nikel adalah industry yang memerlukan energy dengan jumlah yang sangat besar. Pada sejarah perkembangan teknologi, Rotary Kiln Nickel merupakan proses inti dari pengolahan nikel. Pada proses ini dibutuhkan jumlah energy yang sangat banyak dimana sumber energy nya berasal dari batubara. Sedangkan ketersediaan batubara semakin lama akan semakin menipis. Apabila ketersediaan nya semakin menipis dan jumlah permintaan selalu meningkat, maka harga batubara pun akan meningkat. Untuk mengatasi krisis ketersediaan bahan bakar, digunakanlah bahan bakar alternative seperti biomassa. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengatahui kemungkinan dilakukanya diversifikasi bahan bakar tanpa mengurangi jumlah dan kualitas kalsin yang dihasilkan serta mencari potensi penghematan yang dapat dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa agar didapatkan jumlah dan kualitas yang sama, diperlukan persamaan terhadap rasio kalori pembakaran dengan mengubah jumlah konsumsi bahan bakar. Potensi penghematan yang akan didapatkan dengan melakukan diversifikasi bahan bakar menggunakan pellet kayu kaliandra merah adalah sekitar 42,94 atau Rp.74,2 Milyar dalam 5 tahun. Sedangkan dengan menggunakan pellet tandan kosong kelapa sawit memiliki potensi sebesar 62,87 dari total penggunaan bahan bakar batubara, atau senilai Rp.108 Milyar dalam 5 tahun. Namun perlu diperhatikan bahwa hasil perhitungan potensi penghematan yang didapatkan menggunakan parameter perhitungan yang terbatas.

---

The nickel industry is an industry that use large amount of energy. In the history of technology rsquo s development, a rotary kiln nickel is center process nickel plants. In this process requires a large energy where the main source of energy comes from coal. However,the availability of coal is decreasing. If the supply is decreasing and the demand is always increasing, then the price of coal will be increasing. To overcome the fuel availability crisis, alternative fuels such as biomass are used. The goal of this thesis is to know the possibility of diversification of fuel without reducing the quality and the quantity of calcine that produced and to look for some savings potential that can be done. The result showed that in order to get the same quality and quantity, required the calculation of the equation on the calorie ratio of combustion by changing the amount of fuel consumption. The saving potential that can be gained by diversifying fuels using red timber pellets is about 42.94 of total coal fuel consumption or Rp,74 Billion for 5 years .While using the empty palm has potential about 62.87 of total coal fuel consumption or Rp,108 Billion for 5 years. However it should be noted that the calculation of the potential savings calculated using a limited calculation parameters.

Abstrak :
Manusia telah membuka hutan tropis untuk bercocok tanam paling tidak sejak 4.000 tahun yang lalu, bahkan mungkin sejak waktu yang lebih lama lagi. Diperkirakan perladangan berpindah adalah cara bertani yang paling tua sebagai bagian dari adaptasi manusia di hutan tropis ini (Ehret, 1982; Hutterer, 1983; Meggers 1973 Sponsel. 1986). Diperkirakan pula, bahwa sistem pertanian berladang berpindah sampai sekarang masih dipraktekkan oleh lebih dari 250 juta orang di seluruh dunia (Moran 1982:267; Dove, 1988:2). Kawasan pertanian yang diolah dengan teknik menebang dan membakar hutan dan berpindah jika tanahnya tidak subur lagi paling tidak mencakup 30 persen dari luas lahan bumi yang bisa ditanami, terutama di lingkungan hutan tropis (Moran 1982:48,267; Conklin 1963). Di Indonesia sendiri luas wilayah perladangan diperkirakan sekitar 85 juta hektar dengan jumlah peladang sampai dengan 20 juta jiwa. Praktek perladangan tersebut masih banyak ditemukan di luar pulau Jawa. Di Jawa sendiri kegiatan peladangan berpindah masih ditemui pada abad kesembilanbelas, dan sekarang cara perladangan seperti itu hanya terdapat di Banten Selatan, tepatnya di lingkungan masyarakat Baduy (Iskandar, 1992:viii-ins). Sampai dengan satu dekade yang lalu perhatian dan pandangan orang Barat terhadap sistem pertanian di hutan tropis cenderung meremehkan. Menurut Netting (19B6) hal ini disebahkan oleh pandangan sepihak yang sangat terpengaruh oleh model pertanian di Barat. Orang-orang Barat hanya mengenal campuran kegiatan bercocoktanam bahan makanan dengan pemeliharaan hewan ternak. Tanaman bahan makanan seperti gandum ditanam satu atau dua kali setahun; ternak dipelihara untuk memperoleh susunya dan dagingnya atau dimanfaatkan tenaganya untuk menarik dan membawa barang; dan makanan ternak disediakan di kandangnya jika pengembalaan alamiah tidak mungkin dilakukan. Dalam sistem ini lahan diolah dan digunakan tidak sepanjang tahun, sedangkan kesuburannya dijaga dengan menggunakan pupuk dan pergantian tanaman. Lahan pertanian dan hewan ternak dimiliki secara pribadi, sedangkan hasilnya dijual ke pasar. Sebaliknya pertanian di wilayah tropis dianggap terbelakang, petaninya dianggap pemalas dan tidak tahu apa-apa; peralatan mereka ketinggalan zaman dan pertanian mereka sama sekali belum baik (Netting 1986:64).01 Menurut Netting pandangan meremehkan tersebut disertai pula oleh anggapan bahwa petani daerah tropis tidak bisa bekerja keras karena iklimnya meremehkan, bahwa mereka tidak mempunyai sistem kepercayaan (folk believe) yang tepat dan memberi dorongan agar mereka bekerja keras untuk mencapai hasil sebaik mungkin. Ada pula yang aggapan, bahwa lingkungan alam tropis yang kaya bahan makanan dan memiliki buah-buahan yang selalu siap untuk dipetik itu mengakibatkan penduduknya merasa tidak perlu memaksa diri bekerja keras. Pandangan-pandangan ini menganggap bawa cara-cara pertanian yang dikembangkan penduduk penghuni hutan tropis dapat merusak tanah dan pepohonan, sehingga akhirnya menyebabkan kesuburan alamiah menjadi rusak dan tidak bisa diperbaiki (Netting 1986:61).;31 Di Indonesia sendiri perhatian terhadap masalah perladangan berpindah sebenarnya bukan lagi suatu hal yang baru. Sejak zaman kolonial Belanda kegiatan berladang ini sudah dipandang sebagai salah satu faktor penentu perubahan kondisi hutan tropic (Dove 1985:xs.vi, 1981; King 1985a, 1965b; Brewer, 1985:163-188). pentingnya hutan sebagai salah satu sumber devisa menyebabkan para pelaksana pemerintahan kolonial yang kurang memiliki pengetahuan tentang keseimbangan lingkungan cenderung menganggap para peladang berpindah sebagai saingan dalam memanfaatkan hutan. Kesederhanaan hidup mereka sering pula dikambinghitamkan sebagai kebodohan yang merusak kekayaan hutan. Setelah Indonesia merdeka, pembangunan kehutanan sebagai subsistem pembangunan nasional telah mencatat kemajuan yang sangat cepat, namun pandangan terhadap kehidupan para peladang yang secara kesejarahan dan kebudayaan terkait erat dengan lingkungan hutan tersebut hampir tidak berubah. Di samping tidak adanya kepercayaan bahwa komunitas penghuni hutan dapat ikut memberikan sumbangan kepada perkembangan ekonomi nasional (Dove 1985:xxvii).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, sejauhmana melalui pidana penjara jangka pendek tujuan pemidanaan dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kalianda dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kalianda. Pidana penjara yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan pada intinya mempunyai maksud agar pada masa pemidanaan terhadap terdakwa dapat dilakukan pembinaan, namun ternyata dalam hal terdakwa dijatuhi pidana penjara jangka pendek, karena pendeknya waktu pemidanaan, pembinaan justru tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu pidana penjara jangka pendek sebagai suatu sarana pemidanaan dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan perlu pengkajian lebih jauh terutama dari sisi hak asasi narapidana maupun dari sisi Hakim sebagai aparat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dihadapi terdakwa. Berangkat dari Mori Utilitarian yang mempunyai titik tekan pada aspek kemanfaatan, dimana berpijak pada teori ini bahwa suatu pemidanaan harus dapat memberi manfaat baik bagi pelaku maupun masyarakat, dan jika tidak mampu memberi manfaat maka suatu pemidanaan menjadi tidak bernilai. Selanjutnya berdasarkan penelilian yang dilakukan terungkap banyak hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan pemidanaan melalui pidana penjara jangka pendek. Menghargai hak asasi manusia dan menghormati martabat manusia harus berlaku bagi setiap orang atau setiap anggota masyarakat, termasuk anggota masyarakat yang sedang menjalani pidana penjara ataupun yang sedang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu dalam rangka melindungi hak asasi manusia dan martabat manusia, mengurangi kebebasan manusia haruslah menjadi bahan pemikiran sedalam-dalamnya sekalipun dengan alasan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana. Pemidanaan yang lebih merugikan daripada tindak pidana yang dilakukan merupakan penindasan terhadap hak-hak asasi terpidana, karena walaupun memang pidana mengandung suatu penderitaan akan tetapi janganlah pidana membawa seseorang pada jurang kesengsaraan.

---

This research is aimed at conducting a research in perspective of human rights as regards to what extent the short term imprisonment brings the accomplishment of the purpose of criminal punishment. This research employing a qualitative methodology of research with location of research in Kalianda District Court and Kalianda Penitentiary Institution. Imprisonment sentence exercised in penitentiary institution in essence is addressed to conduct a mental up-building to the accused during the criminal sentence nonetheless it turns out that mental up-building can not be realized to the accused sentenced to the short term imprisonment in the light of limited time for the criminal sentence and up-building. Therefore the short term imprisonment as a media of criminal sentence in term of bringing the accomplishment of the criminal sentence calls for further review particularly in the perspective of the criminal's human rights. Commencing from the Utilitarian Theory emphasized on the usefulness aspects place a criminal sentence oriented to contributed a benefit either to the actor or community, and when it fails to contribute a benefit, a criminal sentence shall became valueless. Henceforth the research reveals many barriers which impede the accomplishment of criminal sentence through a short term imprisonment. Respecting Human Rights and the Human Dignity must be awarded to every body or every member of community including member of community who are in imprisonment or in face of conflict in the laws. Therefore, in term of protecting the human rights and human dignity, relieving freedom of human being shall serve as a deep analysis despite it is aimed at sentencing a person who commits criminal act. A criminal sentence which inflicts more losses rather than a criminal act committed constitutes an oppression to the human rights of the criminal despite an imprisonment bears the essence of suffering but the crime should not bring a person into misery.

Abstrak :
Sejalan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1913 Batam yang telah berkembang sebagai suatu wilayah perkotaan memerlukan penyusunan peraturan. Selama ini Pengaturan wilayah Batam sedikit banyak telah mempengaruhi kewenaangan dan tanggung jawab antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam. Kota Batam memerlukan pengaturan yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia, karena para pelaku usaha Iangsung melakukan kegiatan antar negara terutama dengan Singapura dan Malaysia. Wilayah Batam harus diatur tersendiri sebagai suatu daerah istimewa. Batam, yang selama ini dikenal sebagai "Bonded Zone" atau secara de facto merupakan " free trade zone". Status ini perlu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang agar lebih mempunyai kepastian hukum. Hal-hal di atas mendorong penulis untuk menyusun tesis tentang PEMBENTUKAN FREE TRADE ZONE (FTZ) DI INDONESIA, STUDI KASUS PEMBENTUKAN FTZ BATAM. Kasus Pembentukan FTZ Batam, ini menarik dilihat dari proses pembuatan kebijakan pemerintah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terutama kebijakan dalam beberapa tahun terakhir ini. Berkenaan dengan pemberian kepastian hukum bagi status Batatn ini, pemerintah terkesan bertindak lambat dan tidak mampu membuat keputusan. Seakan-akan ada masalah dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan, karena telah terjadi kepemimpinan pemerintah yang lemah dan koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan pasar, sangat terpengaruh oleh ketidakmampuan pemerintah dalam membuat keputusan yang baik dan tepat waktu. Ada anggapan bahwa lambannya proses pembuatan keputusan seringkali disebabkan oleh karena Dewan Perwakilan Rakyat pada masa reformasi selalu mencari kesempatan untuk menyulitkan pemerintah. Namun, dalam kasus penetapan FTZ Batam ini tidak demikian. Pemerintah tidak menyepakati konsep FTZ dalam Rancangan Undang-Undang yang telah dibuat oleh DPR. Menurut pemerintah, bentuk FTZ yang sesuai bagi Batam adalah enclave. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Babas Menjadi Undang-Undang, yang merupakan payung hukum pembentukan UU FTZ Batam perlu disesuaikan pasal-pasalnya agar mengakomodasi pembentukan FTZ Batam. Pengertian FTZ yang sampai saat ini masih terdapat keraaancuan, baik dalam perdebatan, Undang-Undang maupun Rancangan Undang-Undang, sehingga perlu kejelasan atau ketegasan dalam menerapkan konsep FTZ di Indonesia, khususnya FTZ bagi Batam. Keberhasilan Batam sebagai FTZ tergantung dari pengaturan hubungan antara Pemerintah Kota dan Otorita Batam. Agar hubungan ini dapat berjalan dengan baik, perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, khususnya Pasal 21. Rancangan Undang-Undang FTZ Batam jangan dibiarkan berlarut-larut, karena keadaan tanpa keputusan ini menyebabkan ketidakpastian dalam iklim investasi.

Abstrak :
Beta pasar adalah ukuran sensitivitas secara umum suatu saham atas gejolak pasar. Karel dan Sackley (KS, 1993) mengemukakan bahwa perbedaan beta pasar antara berbagai perusahaan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor-faktor khusus perusahaan yang dapat diukur dengan informasi akuntansi.

Dengan informasi akuntansi dapat dihitung beta akunting. Beta akunting adalah cara lain yang dapat digunakan dalam menentukan risiko. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji korelasi antara beta pasar dengan beta akunting pada perusahaan perbankan Indonesia yang telah go public di Bursa Efek Jakarta. Jika beta akunting merupakan estimator yang baik dalam menentukan beta pasar maka beta akunting dapat menggantikan peran beta pasar.

Selain itu penulis juga menguji korelasi antara beta pasar dengan beberapa rasio keuangan pada perusahaan perbankan Indonesia yang termasuk dalam sampel. Risiko yang dihitung dengan rasio keuangan ini mempunyai korelasi yang tinggi dengan risiko pasar. Penentuan korelasi antara beta akunting dan rasio keuangan dengan beta pasar diterapkan pada perusahaan perbankan secara individual.

Pada perbankan secara individual terdapat hubungan yang signifikan antara beta akunting dengan beta pasar. Dan semua variabel yang diuji, beta akunting berdasarkan ROA, beta akunting berdasarkan ROE, GRO (tingkat pertumbuhan) dan CAP (rasio nilai buku modal terhadap total harta) mempunyai hubungan signifikan dengan beta pasar.

Korelasi antara beta pasar dengan beta akunting berdasarkan ROE memperlihatkan tanda koefisien regresi yang tidak konsisten dengan prediksi semula. Beta akunting berdasarkan ROE mempunyai koefisien yang negatif. Hubungan beta akunting berdasarkan ROE negatif terhadap beta pasar ini kemungkinan karena tingkat keuntungan yang diperoleh dari total equity tidak besar, bahkan banyak bank yang mengalami kerugian yang sangat besar. Karena koefisien regresi yang tidak konsisten dengan prediksi semula maka berdasarkan penelitian ini, beta akunting berdasarkan ROE tidak dapat menggantikan peran beta pasar.

Sementara itu beta akunting berdasarkan ROA memiliki hubungan negatif pula dengan beta pasar. Hubungan beta akunting berdasarkan ROA yang negatif terhadap beta pasar ini mengindikasikan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh dari total aktiva tidak besar. Bank-bank dalam penelitian ini rata-rata memiliki ROA yang kurang dari rata-rata tingkat bunga deposito. Beta ROA negatif kemungkinan disebabkan oleh ROA yang negatif pada hampir semua bank. Ini dapat diartikan bahwa hampir seluruh perusahaan mengalami kerugian mulai dari tahun 1997 sampai tahun 1999 atau mass krisis moneter. ROA bertanda negatif sangat besar, terjadi hampir pada seluruh perusahaan. Hal ini berarti perusahaan pada umumnya mengalami kerugian sangat besar.

DP (dividend payout) berpengaruh negatif terhadap beta pasar yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi DP akan semakin rendah beta pasar. Sebaliknya, semakin rendah DP akan semakin tinggi beta pasar.

GRO (tingkat pertumbuhan) berpengaruh positif terhadap beta pasar yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi GRO akan semakin tinggi pula beta pasar Penelitian ini menemukan adanya korelasi yang signifikan antara ranking yang dibuat berdasarkan beta pasar dengan ranking yang dibuat berdasarkan beta akunting (ROA).

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dalam pernikahan poligami dengan kekerasan dalam rumah tangga dan stress kaum lbu (khususnya wanita yang dipoligami) pads pemakahan poligami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada tiga wanita yang dipoligami oleh suaminya. Apakah ada dampak bagi seorang istri sebelum dan se udah pemakahan poligami, terutama terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik, yang menyebabkan rasa sakit, cidera, luka atau carat pads tubuh istrinya atau bahkan menyebabkan kematian. Kekerasan psikologis seperti setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya did, h.ilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada suaminya. Kekerasan seksual, setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual pemaksaan seksual atau sampai menjauhkan diri dad kebutuhan seksual. Kekerasan ekonomi, mencakup kepada membatasi istri untuk bekerja, atau bahkan bekerja untuk dickploitasi atau tindakan menelantarkan anggota keluarga dalam bidang ekonomi. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, yang menyebakan seorang istri terisolasi dari lingkungan sosialnya. Stress adalah salah satu bagian yang menjadi target peneliti apakah dari poligami kemudian adanya kekekrasan dalam rumah tangga apakah berdampak pada stress Ibu-ibu yang dipoligami oleh suaminya Secara fisik perang yang mengalarni stress akan mengalami perubahan seperti terlihat dari gejalanya yaitu sakit kepala, leher, sakit dibagian dada atau sariawan dan banyak sekali gejalanya. Secara emosional juga terlihat oarang yang mengalami stress seperti mudah tersinggung, depresi, gelisah, merasa tidak berdaya atau prustasi dan sebagainya. Adapun secara perilaku dapat dilihat seperti menggigit kuku, gelak tawa yang tinggi, memakai obat-obatan, berj alan mondar-mandir dan banyak lagi. Dari hasil penelitian terhadap ketiga wanita yang dipoligami oleh suaminya maka terdapat berbagai fakta kekerasan yang diakibatkan oleh pernikahan poligami tersebut. Lebih spesifik ialah kekerasan secara psikologis yang cukup dominan terjadi dalam keluarga tersebut dan menyebabkan stresss yang berkepanjangan. ...... The objective of this research is to find out the relationship in polygamy marriage with violence in household and depressed mothers (particularly those that are made co-wives) in polygamy marriage. This research applies qualitative method using an approach of case study on three women being made co-wives by their husbands. Are there impacts on wives before and after polygamy marriage, particularly with regard to violence in household? Physical violence means violence that causes pain, injury, wound, or physical defect on wife's body or even causes death. Psychological violence means any acts or sayings that result in fear, loss of self-confidence, loss of ability to act and feeling of powerless against the husband. Sexual violence means every act covering sexual harassment, sexual coercion, until refrain from sexual need. Economic violence covers restricting the wife from working, or even working to be exploited, or act of abandoning family members in terms of economics. Seizure of freedom haphazardly causing a wife isolated from her social environment. Depression constitutes one of the parts that become the target of the researcher whether polygamy and household violence bring impacts on the depressed mothers that made co-wives by their husbands. Physically, a depressed person will experience changes as seen from the symptoms, such as headache, neck ache, chest-ache, or naphtha and many other symptoms. Emotionally, a depressed person can also be seen from the symptoms such easily getting insulted, depressed, and restless, feeling of powerless or frustrated, etc. While behaviorally, it can be seen from the symptoms such as biting the nails, high cackles, consuming drugs, walling back and forth, etc. The result of research to the three women made co-wives by their husbands unveils various violence facts resulting from the said polygamy marriage. The more specific result is the psychological impacts in the families and cause prolonged depression.

Abstrak :
Arab Spring yang bermula di Tunisia merupakan awal baru bagi Tunisia melepaskan diri dari pemerintahan diktaktor di bawah rezim Ben Ali. Revolusi ini melambungkan nama seorang sosok Rachid Ghannouchi yang dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perannya dalam masa transisi demokrasi di Tunisia pasca Arab Spring. Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui sosok Rachid Ghannouchi dan perannya dalam transisi demokrasi di Tunisia pasca Arab Spring. Proses pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis. Pertama, pengumpulan data primer melalui wawancara tidak langsung, selain wawancara data primer didapat dari buku-buku karya Rachid Ghannouchi. Kedua, pengumpulan data sekunder diperoleh melalui beberapa kajian pustaka salah satunya buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan informasi dari media elektronik. Penelitian ini menerapkan teori kepemimpinan dan teori peran yang digunakan untuk menganalisa siapa sosok Rachid Ghannouchi dan perannya pasca Arab Spring. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapat hasil berupa Rachid Ghannouchi memiliki peran dalam menjembatani pihak sekularis dan islamis di Tunisia pada masa transisi demokrasi pasca Arab Spring. Sehingga tujuan dari penelitian ini bisa menjawab permasalahan dan hasilnya bisa dijadikan acuan atau literasi dalam aktivitas akademik. ...... The Arab Spring which began in Tunisia is a new movement for Tunisia to break away from the dictatorial government under Ben Ali's regime. This revolution catapulted the name of a figure of Rachid Ghannouchi, who in this study will discuss his role in the transition period of democracy in Tunisia after the Arab Spring. The purpose of this study was to find out the figure of Rachid Ghannouchi and his role in the transition to democracy in Tunisia after the Arab Spring. Ellipsis data collection is done in two types. First, primary data collection was obtained through indirect interviews and several books by Rachid Ghannouchi. Second, secondary data collection was obtained through several literature studies, such as books, previous research, articles, journals and information from electronic media. The researcher used the theory of the leadership and the role theory used to analyze who the figure of Rachid Ghannouchi and his role after the Arab Spring. Based on the research conducted, the results obtained in the form of Rachid Ghannouchi have a role in bridging secularists and Islamists in Tunisia during the democratic transition period after the Arab Spring. So the purpose of this study can answer the problem and the results can be used as a reference or literacy in academic activities.

Abstrak :
Pada kondisi dengan keterbatasan sumber daya untuk mengakses pemantauan viral load, pemantauan imunologis menjadi bagian dari standar perawatan terapi pasien dengan pengobatan antiretroviral yang dapat digunakan untuk menilai respon terapi. Studi ini dilakukan untuk melihat hubungan antara ketidakpatuhan pengobatan terhadap kegagalan imunologis pada pasien HIV/AIDS di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso. Studi kohort retrospektif dilakukan di RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso pada 284 pasien HIV/AIDS dewasa yang inisiasi antiretroviral lini pertama pada periode Januari 2014-April 2018, yang diikuti selama 12 bulan waktu pengamatan. Analisis menggunakan Kaplan Meier digunakan untuk mengestimasi probabilitas kegagalan imunologis berdasarkan ketidakpatuhan pengobatan (ambil obat dan minum obat), yang signifikansinya dilihat dengan Log-Rank Test. Analisis Cox Proportional Hazard dilakukan untuk menghitung Hazard Ratio dengan 95% confidence interval. Sebanyak 29 (10,2%) pasien mengalami kegagalan imunologis dengan 4,8 per 10.000 orang hari. Kepatuhan ambil obat (aHR 1,72, 95%CI: 0,67-4,44) dan kepatuhan minum obat (aHR 1,14, 95%CI: 0,41-3,19) berasosiasi terhadap kejadian gagal imunologis, meskipun tidak signifikan. Asosiasi yang tidak signifikan ini dimungkinkan karena pemantauan imunologis bukanlah gold standard dalam menilai respon pengobatan. Perhitungan sensitivitas dan spesifisitas kegagalan imunologis terhadap kegagalan virologis pada penelitian ini yaitu 50% dan 82,66%. Monitoring kepatuhan secara berkala dan pemeriksaan CD4/viral load yang lebih tepat waktu diperlukan untuk mencegah kegagalan pengobatan lebih dini. ......Immunological monitoring becomes standard care of antiretroviral treatment due to the inaccessibility of viral load in a resource-limited setting. The aim of this study was to estimate association between antiretroviral therapy adherence and immunological failure among HIV/AIDS patient in Prof. Dr. Sulianti Saroso Infectious Disease Hospital. Retrospective cohort study was conducted at Prof. Dr. Sulianti Saroso Infectious Disease Hospital on 284 adults who started first-line antiretroviral during period between January 2014 and April 2018, then followed for about 12 months. Kaplan Meier was used to estimate probability of immunological failure based on pharmacy refill adherence and self report adherence, and their significance assessed using Log Rank Test. Cox Proportional Hazard model was fitted to measured Hazard Ratio with their 95% confidence interval. 29 (10,2%) patient has developed immunological failure with hazard rate of 4,8 per 10.000 person-day of follow up. Pharmacy refill adherence (aHR 1,72, 95%CI: 0,67-4,44) and self report adherence (aHR 1,14, 95%CI: 0,41-3,19) were associated with immunological failure. The association was not significant may because of immunological failure is not the gold standard to evaluate therapy response. Calculation of the sensitivity and specificity between immunological failure and virological failure for about 50% and 83%. Routine adherence monitoring and CD4 or viral load laboratorium measuring on schedule need to early prevent therapy failure.