Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Hibatul Wafi
"Penelitian ini menggambarkan bagaimana pengetahuan sikap, dan perilaku pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta menerapkan protokol kesehatan, terlebih Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta merupakan garda terdepan dan menjaga untuk penyakit tidak masuk ke suatu wilayah atau negara, dan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta merupakan salah satu kelompok yang beresiko. Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan masalah - masalah kesehatan yang terjadi dimasyarakat atau komunitas tertentu (Sugiyono, 2017). Penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 diukur berdasarkan beberapa variabel pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta dengan cara pengumpulan data dilakukan dalam satu waktu. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 oleh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta. Berdasarkan hasil univariat didapatkan dengan hasil Perilaku pegawai dalam penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 memiliki hasil sebagai berikut, perilaku penerapan protokol kesehatan baik (56.2%) dan perilaku penerapan protokol kesehatan kurang baik (43.8%), pengetahuan pegawai dalam penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 memiliki hasil sebagai berikut, pengetahuan penerapan protokol kesehatan tinggi (84.3%) dan pengetahuan penerapan protokol kesehatan rendah (15.7%). Dalam sikap pegawai mengenai penerapan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19 memiliki hasil sebagai berikut, dan sikap mengenai penerapan protokol kesehatan positif (52.9%) dan sikap mengenai penerapan protokol kesehatan negatif (47.1%). Hasil penelitian menyarankan untuk Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terlkait dengan manfaat apabila kita menerapakan protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit COVID-19.
This study describes how the knowledge, attitudes, and behavior of the Soekarno Hatta Class I Port Health Office employees apply health protocols, especially the Soekarno Hatta Class I Port Health Office is the front guard and guard against diseases that do not enter a region or country, and Class I Port Health Office employees I Soekarno Hatta is one of the groups at risk. This research is a type of quantitative descriptive research that aims to describe or describe health problems that occur in a particular community or community (Sugiyono, 2017). The application of the health protocol to prevent the transmission of COVID-19 was measured based on several variables of the Soekarno Hatta Class I Port Health Office employees by collecting data at one time. This study aims to describe or describe the implementation of the COVID-19 health protocol by employees of the Soekarno Hatta Class I Port Health Office. Based on univariate results obtained with the results of employee behavior in implementing health protocols to prevent COVID-19 having the following results, behavior in implementing health protocols is good (56.2%) and behavior in implementing health protocols is not good (43.8%), employee knowledge in implementing health protocols for preventing COVID-19 has the following results, knowledge of applying health protocols is high (84.3%) and knowledge of implementing health protocols is less low (15.7%). In the attitude of employees regarding the application of health protocols to prevent COVID-19, the results were as follows, and attitudes regarding the implementation of health protocols were positive (52.9%) and attitudes regarding the implementation of health protocols were negative (47.1%). The results of the study suggest to carry out socialization to all employees related to the benefits if we apply health protocols to avoid COVID-19 disease."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nadhil Hibatul Wafi
"Kajian perancangan ini bertujuan untuk mengeksplorasi lintasan ekologi yang hadir melalui penelusuran anatomi terumbu karang dalam menciptakan territorial trajectories. Territorial trajectories penting karena menggambarkan dinamika interaksi antara suatu entitas baik hidup dan mati dengan sekitarnya, membentuk dan mengubah ruang melalui waktu. Arsitektur hadir dengan merespon serta mengolah emisi yang telah ditinggalkan oleh teritori sebelumnya. Dengan konteks dunia tenggelam yang terbagi menjadi tiga kedalaman: laut dangkal, laut sedang, laut dalam. Studi ini dilakukan dengan metode penelusuran anatomi dan potensi mekanisme terumbu karang, penciptaan mutan terumbu karang beserta sembilan mesin dalam mengolah emisi, skenario territorial trajectories sebagai pembentuk arsitektur melalui integrasi setiap entitas di lautan yang didalamnya termasuk mutan terumbu karang beserta sembilan mesin, penelusuran terhadap persilangan hasil setiap entitas pada masing-masing kedalaman laut. Dengan dimulainya penerapan mesin dan terumbu karang, melalui interaksi yang kompleks dan saling terkait, terbentuklah suatu jaringan lintasan yang kemudian membentuk teritori yang dinamis dan selalu berubah dari waktu ke waktu yang terjadi karena adanya interaksi terus-menerus dan persilangan antara setiap entitas di berbagai kedalaman laut. Hasil dari proses ini adalah penciptaan ruang yang adaptif dan selalu berevolusi, di mana arsitektur yang terbentuk mencerminkan integrasi dan respons terhadap lingkungan serta emisi yang dihasilkan oleh teritori sebelumnya. Peran arsitektur pada akhirnya bukan lagi hanya memanfaatkan alam, namun menjadi bagian dari proses perubahan alam dan berkontribusi untuk mewadahi kehidupan ekosistem bawah laut yang terus berlanjut.
This design study aims to investigate the ecological trajectories that emerge through the exploration of coral reef anatomy, which will produce territorial trajectories. Territorial trajectories are important because they describe the dynamics of interaction between an entity both living and non-living with its surroundings, shaping and changing space through time. Architecture is present by responding to and processing the emissions that have been left behind by previous territories. With the context of the drowning world which is divided into three depths: shallow sea, medium sea, deep sea. This study is conducted by exploring the anatomy and potential mechanisms of coral reefs, creating mutant coral reefs and nine machines in processing emissions, scenarios of territorial trajectories as forming architecture through the integration of each entity in the ocean which includes mutant coral reefs and nine machines, tracking the crossing of the results of each entity at each depth of the sea. With the onset of the application of machinery and coral reefs, through complex and interconnected interactions, a network of trajectories is formed that then forms a dynamic and ever-changing territory over time that occurs due to the continuous interactions and intersections between each entity at various ocean depths. The result of this process is the creation of an adaptive and evolving space, where the architecture reflects the integration and response to the environment and the emissions generated by the previous territories. Thus, in the end, architecture does not only utilize nature without providing benefits to the environment; instead, it becomes part of the process of natural changes, which will contribute to accommodating the oceanic ecosystem that continuously grows."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Muhammad Julio Hibatul Wafi
"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana suatu tindakan penghinaan sebagai salah satu bentuk perbuatan melawan hukum ditinjau menurut Hukum Perdata di Indonesia. Pengertian mengenai penghinaan tidak diatur secara spesifik di dalam KUHPerdata Indonesia. Di dalam KUHPerdata hanya diatur mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh dalam mengajukan gugatan perdata atas tindakan penghinaan yang tercantum pada Pasal 1372-1380 KUHPerdata. Korban dari tindakan penghinaan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan untuk meminta ganti kerugian ke pengadilan atas kerugian yang diderita akibat dari tindakan penghinaan. Dalam hal pertanggungjawaban perdata, korban dari tindakan penghinaan dapat mengajukan ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil, serta meminta pemulihan nama baik sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal pertimbangan hakim di Indonesia dalam memutus gugatan perdata mengenai tindakan penghinaan masih terdapat perbedaan pendapat. Ada sebagian hakim yang mensyaratkan harus adanya putusan pidana terlebih dahulu agar dapat dibuktikan bahwa memang terjadi tindakan penghinaan. Namun, ada sebagian hakim yang berpendapat bahwa tidak harus menunggu adanya putusan pidana untuk dapat mengabulkan gugatan. Dalam hal ini dianalisis lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor 511/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr atas gugatan perbuatan melawan hukum tindakan penghinaan.
This article analyzes how an act of defamation as a form of unlawful act is reviewed according to Civil Law in Indonesia. The definition of defamation is not specifically regulated in the Indonesian Civil Code. The Civil Code only regulates the legal remedies that can be taken in filing a civil lawsuit for an act of defamation as stated in Articles 1372 - 1380 of the Civil Code. The victim of an act of defamation has the right to file a lawsuit to seek compensation to the court for the losses suffered as a result of the act of defamation. In terms of civil liability, the victim of an act of defamation can file for compensation both materially and immaterially, and request restoration of good name according to the provisions stipulated in Article 1365 of the Civil Code. In terms of the considerations of judges in Indonesia in deciding civil lawsuits regarding acts of defamation, there are still differences of opinion. There are some judges who require that there must be a criminal decision first so that it can be proven that an act of defamation has indeed occurred. However, there are some judges who are of the opinion that it is not necessary to wait for a criminal decision to be able to grant a lawsuit. In this case, further analysis is carried out regarding the judge's considerations in deciding Case Number 511/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr regarding the lawsuit for unlawful acts of defamation. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library