Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas implikasi hukum terhadap akta risalah rapat umum pemegang saham RUPS sebagai akta pejabat yang cacat yuridis. Dewasa ini para pengusaha sering menggunakan uang sebagai sarana mewujudkan segala sesuatu yang hendak dicapai yang mengakibatkan Notaris berada dalam keadaan dilema sehingga terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan yang dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan maupun dipandang sebagai akta yang tidak sempurna. Permasalahan dalam tesis ini adalah membahas peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS Perseroan Terbatas PT.X dan keabsahan RUPS PT. X berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas UUPT dan anggaran dasar PT.X, serta kedudukan dan tanggung jawab Notaris atas akta risalah RUPS PT.X yang dibatalkan oleh pengadilan karena cacat prosedural. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris sebagai pejabat umum merupakan pihak yang dipercaya untuk membuat akta autentik dimana Notaris harus bertindak netral untuk menjaga kepentingan para pihak, sehingga Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS wajib memeriksa keabsahan penyelenggaraan RUPS. Pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar mengakibatkan keputusan RUPS yang diambil menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Implikasi hukumnya adalah akta risalah rapat yang dibuat oleh Notaris yang menimbulkan kerugian di salah salah satu pihak menjadi dapat dibatalkan, yang berarti Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun secara administratif.

---

ABSTRACT
This thesis analyze the legal implications of The General Meeting of The Shareholders as legally defect deed of the official. Nowadays the businessmen often use money as a media to create a goal that may cause Notary in a dilematic position, causing a violation of authority that may cause the deeds become legally defected, voidable, or deemed as non perfect evidence. The legal problematics in this thesis are to analyze the role and the liability of the Notary regarding the deed of GMS PT.X and the legality of the PT. X rsquo s GMS based on Law Number 40 of 2007 regarding limited libality company and article of association of PT. X and the role and liability Notary regarding the court stipulation that deem the GMS deed of PT. X void because of procedural error. This thesis uses the juridical normative methods along with literature study. The result of this thesis are Notary as a public official is a trusted party who draw authentic deed, therfore the Notary shall be neutral to protect the interest of the parties, thus the Notary shall check the legality of the GMS when he or she draws the GMS deed. The GMS which is not in accordance with Company Law and article of association cause the stipulations in the GMS are invalid and unbinding. The legal implication is the GMS deed that was drawn by Notary which cause loss in one of party become voidable, which means the Notary may be sued privately or administratively

Abstrak :
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di Kota Bekasi merupakan upaya pemerintah yang diinisiatifi oleh Depkimpraswil dalam menangani permasalahan squatter di daerah, yang bertujuan untuk membantu pemerintah Kota Bekasi dalam merumuskan dan menyiapkan kebijakan penanganan squatter serta mengoptimalkan potensi masyarakat squatter melalui upaya pemberdayaan masyarakat yang merupakan konsep dasar dari kebijakan Pilot Proyek PPMS tersebut. Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat squatter melalui pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di Kawasan sekitar TPA Bantargebang Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi, yang dilhat dari tahap persiapan dan pelaksanaan kegitan program, dan kebijakan yang telah dihasilkan oleh pemerintah Kota Bekasi dalam rangka penanganan squatter sebagai strategi penanganan squatter. Serta untuk memperoleh gambaran mengenai hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilot proyek PPMS tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian mengambil sampel pelaksanaan Pilot Proyek PPMS pada kawasan sekitar TPA Bantargebang Keturahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi. Dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik Purposive sampling yaitu Sekretaris TKPP PPMS Kota Bekasi, P30K, KMK dan Fasiliotator, Aparat Kelurahan, tokoh masyarakat dan masyarakat squatter. Temuan penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di kawasan sekitar TPA Bantargebang Kelurahan Cikiwul telah mencerminkan adanya proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi lanjutan pada masyarakat squatter melalui rembug warga tingkat kelurahan. Mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang ditunjukkannya dalam tahapan penyusunan Rencana Tindak Masyarakat Squatter (RIMS) dengan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs) yang meliputi perbaikan legalitas sosial, penguatan ekonomi dan perbaikan hunian dan lingkungan. Keadaan ini ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator dan KMK yang senantiasa mendampingi masyarakat dan pemerintah Kota Bekasi dengan memberikan bantuan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program. Untuk memudahkan proses pemberdayaan masyarakat selanjutnya dilakukan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang didasarkan atas anggota dalam "lapak" dan dilatarbelakangi oleh kesamaan mata pencaharian masyarakat squatter sebagai "pemulung". Kemudian sebagai lembaga representasif yang mewadahi seluruh kepentingan dan aspirasi KSM tersebut dibentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dengan terbentuknya KSM dan BKM ini maka kegiatan penggalian gagasan (assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat squatter dalam menyukseskan pelaksanaan program. Adapun kebijakan yang telah dihasilkan dalam rangka penanganan permasaiahan squatter di Kota Bekasi tertuang dalam Keputusan Walikota Bekasi Nomor 64.A tahun 2004 mengenai Startegi Penanganan Squatter (SPS) Kota Bekasi Tahun 2004-2008 yang ditekankan pada "Penataan Fungsi Ruang dan Kawasan". Selanjutnya dalam menunjang pelaksanaan Pilot Proyek PPMS di lokasi sasaran pada kawasan sekitar TPA Bantargebang Kelurahan Okiwul telah dihasilkan Keputusan Walikota Bekasi No.400/Kep.226-Bappeda/VI/2003 tentang Pembentukan Institusi PPMS di Kota Bekasi. Meskipun pelaksanaan Pilot Proyek PPMS telah berjalan sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan, namun masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik internal maupun eksternal. Kendala internal masyarakat meliputi sumber daya manusia dan perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat pemulung. Sementara kendala eksternal berupa persepsi negatif unsur stakeholder terhadap keberadaan program, kurangnya Koordinasi, serta konsistensi kebijakan pemerintah terhadap penanganan squatter. Untuk itu diperlukan perbaikan terhadap beberapa hal oleh seluruh stakeholder pelaksana kegiatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan bersama-sama menciptakan upaya win-win solution dan pada akhirnya pelaksanaan Pilot Proyek PPMS dapat mendukung perkembangan pembangunan di wilayah Kota Bekasi.

Abstrak :
Kali Bekasi merupakan slur alam yang mempunyai daerah pangaliran sungai yang cukup luas, yaitu 389 km2. Lingkungan yang berada disepanjang Kali Bekasi merupakan daerah pemukiman bare, sebagai akibat dari perkembangan daerah yang saat ini berfungsi sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta. Bencana banjir pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari 2002 pada slur-alur sungai atau ruas-ruas tertentu pada aliran Kali Bekasi yang merusakkan sarana dan prasarana yang telah dibengun dan menimbulkan kerugian harta clan jiwa. Berdasarkan hal tersebut diatas maka harus segera diambil langkah-langkah yang terpadu untuk dapat mencegah banjir pada kali Bekasi tersebut, diantaranya adalah merencanakan perbaikan pada kali Bekasi. Data hidrologi untuk kali Bekasi ini adalah data hujan yang terdapat pada stasiun-stasiun pengamatan hujan Bekasi, Cibinong, Hambalang, dan stasiun pengamat hujan Bogor. Adapun lamanya tahun pengamatan hujan ( n ) adalah selama 16 tahun pengamatan masing-masing stasiun. Lokasi kali Bekasi yang diamati adalah dari pertemuan antara kali Cikeas dan Cileungsi sebagai hula sampai pintu air kali Bekasi sebagai hilirnya, yaitu sepanjang 10,950 km. Perhitungan perencanaan perbaikan kali Bekasi ini menggunakan metode Gumbell untuk menghitung curah hujan rencana, metode poligon Thiesen untuk menghitung curah hujan wilayah, sedangkan debit banjir rencana kali Bekasi dihitung berdasarkan hidrograf satuan Nakayashu dengan periode ulang 2, 5, 10, 25, dan 50 tahun lalu dibandingkan dengan debit banjir yang terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 578 m3ldet, dan sebagai hasilnya didapatkan debit banjir rencana sebesar 620 M3 Met. Dad data-data dapat dihitung dimensi penampang pada kali Bekasi tersebut dengan menggunakan rumus untuk penampang pada saluran terbuka, sebagai pencegahan luapan banjir kali Bekasi.

Abstrak :
Kajian kebudayaan dan aliran ilmu sosial dan humaniora konvensional sering digambarkan secara negatif. Dalam artikel ini, penulis membahas suatu paradok. Meski tidak bisa disebut sebagai 'syarat', tradisi kuat dalam ilmu sosial dan humaniora merupakan dasar terbentuknya dan berkembangnya kajian kebudayaan, dan sekaligus menjadi pengkritik utama kajian kebudayaan itu sendiri. Disiplin-disiplin ilmu konvensional tersebut merupakan pihak lainyang signifikan bagi kajian ini; mitra yang menantang dan sekaligus berlawanan yang membantu. Untuk menunjukkan pentingnya paradok tersebut di Indonesia, penulis menggarisbawahi kekhasan yang muncul saat melakukan kajian kebudayaan di Indonesia dibandingkan di "Barat". Penulis juga mengidentifikasi bidang-bidang khusus di mana kajian ini di Indonesia dapat memberikan sumbangan berarti pada usaha-usaha intelektual sejenisnya. Seraya menunggu istilah yang lebih pas, kajian ini memusatkan perhatian pada isu-isu kekerasan politik secara nasional, kaitan politik dan agama yang semakin erat, dan pertumbuhan generasi baru budaya populer yang pesat.

Abstrak :
Penelitian ini tertarik membatas relasi kekuasaan pada kebijakan perubahan status hukum TVRI setelah era reformasi tepatnya pada saat TVRI berstatus Perjan sekaligus pada transisi perubahannya hingga menjadi Persero. Tentu saja, dengan tidak melupakan aspek historisitas dari perjalanan TVRI sebelumnya sebagai bahasan pendukung. Mengingat saat ini berbagai perubahan di TVRI masih terus berlangsung, penelitian ini secara tegas membatasi diri hingga tanggal 15 April 2003. Pertimbangannya, karena pada tanggal tersebutlah status hukum Persero bagi TVRI disahkan pemerintah melalui Meneg BUMN. Kebijakan perubahan status hukum TVRI tentu saja tidak lahir begitu saja, melainkan muncul dari pergulatan berbagai kepentingan yang mendeterminasi keseluruhan proses reformasi TVRI. Untuk itu sangat relevan jika peneliti mengungkap : Bagimanakah latarbelakang lahirnya kebijakan perubahan status hukum TVRI dari Yayasan/Unit Pelaksana Teknis Deppen ke Perusahaan jawatan (Perjan) dan Perusahaan Perseroan (Persero)? Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi pada saat penetapan kebijakan perubahan status hukum (Perjan dan Persero) tersebut ? serta bagaimana dampak kebijakan perubahan status hukum tersebut bagi TVRI saat terutama dikaitkan dengan ditetapkannya TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam UU No.32 /2002 ?. Paradigma yang digunakan dalant penelitian ini adalah paradigma kritis. Sementara tipe penelitiannya bersifat kualitatif. Untuk pengumpulan data di lapangan digunakan tiga teknik : Dokument analysis dipergunakan untuk menelaah data-data yang telah ada baik yang berupa dokumen kebijakan status hukum TVRI atau kebijakan dan tulisan yang relevan. Depth interviewing wawancara mendalam dengan nara sumber yang relevan dengan substansi masalah penilitian, serta Unstructure observation, observasi langsung tidak terstruktur dengan mengamati perkembangan-perkembangan yang terjadi di TVRI. Data yang didapat bails berupa dokumen maupun hasil wawancara dianalisa dengan perspektif Critical Political-Economy dari varian konstruktivisme. Untuk membantu mempertajam analisa critical political economy juga digunakan analisa dari Teori Konstruksi Sosial, terutama untuk memahami realitas sosial TVRI di tengah realitas sosial industri penyiaran secara keseluruhan. Ada tiga periode yang relevan dalam konteks kebijakan status hukum TVRI. Pertama, status hukum TVRI era 1962 hingga 1975 di.anana TVRI ditetapkan badan hukumnya sebagai Yayasan TVRI. Kedua, status hukum TVRI era 1975 hingga 1999 dimana TVRI mulai memasuk era status hukum ganda. Disamping sebagai yayasan, TVRI juga ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Deppen. Pada kedua periode tersebut yang dominan memanfaatkan TVRI adalah negara. Ketiga, status hukum TVRI era Reformasi yakni dengan status Perjan dan Persero. Hasil temuan di lapangan menunjukan bahwa kebijakan perubahan status hukum dalam rangka reformulasi TVRI itu tidak semata diciptakan oleh struktur. Terdapat sejumlah tindakan aktor di TVRI (human agency) yang sebenarnya berpengaruh. Dengan demikian, terdapat interplay yang dinamis antara struktur dan agency dalam bentuk negosiasi peran dan kewenangan. Historical siluatedness kebijakan perubahan status hukum TVRI adalah : pertama, terjadinya reformasi sehingga membuka "rang" bagi TVRI untuk berubah. Likuidasi Deppen menjadi entry point perubahan bentuk dan fungsi TVRI dari media organik negara menuju televisi publik. Kedua, loby dari insan TVRI selain kepada pemerintah, juga kepada DPR, LSM, dan akademisi. Ketiga, tekanan industri pasar karena muncul kecenderungan untuk menjadikan TVRI seperti halnya TV komersial yakni menjadi capitalist venture. Keempat, pada saat pengalihan transisi TVRI dari Perjan ke Persero, TVRI disyahkan menjadi Lembaga Penyiaran Publik. Hanya saja, tuntutan menjadi TV Publik belum bisa direalisasikan apalagi dengan pilihan TVRI yang mengadopsi model persero yang tampil bak "swan to". Sejumlah masalah muncul dan berkembang di TVRI, sehingga menyebabkan mandulnya Perjan TVRI. Terdapat relasi kekuasaan pertama, antara Negara dengan TVRI dalam bentuk negosiasi peran dan kewenangan negara atas TVRI. Banyak peraturan-peraturan yang telah di"buat bertentangan sate sama lain . Contoh paling nyata saat Dirut Sumita Tobing dilarang melakukan 21 wewenang, karena sudah didelegasikan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan. Kedua, relasi TVRI DPR, dalam hal ini juga mengundang polemik karena permintaan DPR agar TVRI menjadi TV Publik. Karena menganggap sudah badan usaha, seringkali Perjan TVRI tidak mau bergabung dalam rapat dengan Komisi I, melainkan dengan Komisi IX. Ketiga, terjadi relasi kekuasaan antar aktor di tubuh TVRI, seperti antara Dirut dengan para Direktur, Dirut dengan manajemen level menengah, karyawan Federasi Serikat Pekerja-TVRI dengan non FSP. Ini semua menyatu dengan permasalahan-permasalahan TVRI bails aktual ataupun "dosa turunan" sehingga menambah kompleksnya persoalan TVRI. Satu hal yang pasti, TVRI saat ini tidak bisa di`icategorikan TV publik, karena prinsip-prinsip umum TV Publik belum diimplementasikan secara baik. Kesimpulannya saat membicarakan perubahan status hukum TVRI, faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab perubahan melainkan juga terdapat faktor politik.

Abstrak :
ABSTRAK
Kanker payudara merupakan keganasan yang paling banyak pada wanita, yaitu lebih kurang 201 dari pada seluruh keganasan. Di Indonesia kanker payudara menempati urutan kedua setelah keganasan pada serviks uteri. Data di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo keganasan payudara kekerapan tertinggi didapat pada usia 40 - 50 tahun.

Pengamatan ini akan menilai efek samping pada darah tepi dari kelompok 'Non Split` dan 'Split`, Serta pengaruh perbedaan luas lapangan pada kelompok 'Non Split` pada radiasi kanker payudara dengan penerapan analisa statistik, di Bagian Radioterapi RSCH/FKUI.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan desain diskriptif korelasional yang bertujuan untuk menguji hubungan antara perubahan fungsi fisik dengan respon psikososial lansia di Kelurahan Kembangarum Kodya Semarang Jawa Tengah. Populasi penelitian ini adalah seluruh lansia usia 60 tahun yang tinggal di Kelurahan Kembangarum, Semarang yang berjumlah 300 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik multi stage random sampling, dengan cluster ditentukan pada tingkat RW yang memenuhi [criteria inklusi yaitu umur ? 60 tahun, tidak demensia, tidak cacat fisik, tinggal bersama keluarga, bersedia menjadi responden dan tinggal di Kelurahan Kembangarum, Semarang. Hubungan antara perubahan fungsi fisik dengan respon psikososial, menggunakan analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan (p value < 0,05). Hasil analisis variabel dukungan keluarga dengan respon psikososial menunjukkan hubungan yang signifikan, yaitu dukungan keluarga melalui komunikasi (p=1,000), dukungan emosional keluarga (p4),000), dukungan melalui interaksi sosial (p= 0,000) dan dukungan keluarga melalui upaya mempertahankan aktifitas fisik yang masih mampu dilakukan lansia (p),000). Dan basil uji analisis Regresi Iinier ganda, variabel independen dukungan keluarga yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel dependen respon psikososial lansia adalah dukungan keluarga melalui upaya mempertahankan aktifitas yang masih mampu dilakukan lansia, dengan koefisien Beta = 0,358. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa respon psikososial pada lansia akibat dari perubahan fungsi fisik, psikologis dan sosial, membutuhkan dukungan keluarga agar dapat beradaptasi secara adaptif selama proses perubahan tersebut. Hasil studi ini dapat digunakan untuk membantu meningkatkan pelayanan keperawatan lansia di keluarga melalui pemberdayaan keluarga dalam memberikan dukungan yang lebih efektif.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelayanan kesehatan bagi ODHA di Rutan Jakarta Timur masih jauh dari ideal. Faktor penyebabnya adalah adanya stigma dan perilaku diskriminatif terhadap ODHA, baik oleh petugas maupun warga binaannya. Stigma dan perilaku diskriminatif petugas disebabkan oleh minimnya informasi dan pengetahuan salah mengenai HIV/AIDS. Kebutuhan untuk dicintai dan diterima, sangat diperlukan ODHA, dengan penerimaan, kasih sayang dan dukungan orang di sekelilingnya akan membuat hidup ODHA lebih positif dan berkualitas, pola hidupnya terjaga sehingga diharapkan hidupnya akan lebih panjang. Sayangnya tidak semudah itu ODHA mendapatkan penerimaan, kasih sayang dan dukungan orang-orang di sekelilingnya, baik itu dari keluarga, teman, petugas maupun masyarakat secara luas Petugas merupakan salah satu komponen paeting yang ada dalam lingkungan Rutan. Tugas pokok dan fungsi petugas Rutan adalah melakukan perawatan dan pembinaan terhadap WBP. Seorang petugas dalam menjalankan tugasnya, harus memiliki kompetensi dasar. Yang dimaksudkan dengan kompentensi dasar tersebut antara lain adalah kemampuan, sikap, pengetahuan yang dapat mendukung program pembinaan. Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap ODHA, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh petugas adalah kemampuan empati dan pengetahuan mengenai ODHA dan HIV/AIDS. Kemampuan berempati adalah petugas mampu mengerti dan memahami apa yang dirasakan (empati) ODHA sehingga dapat mengetahui apa yang mereka butuhkan Tujuan umum dari penulisan tugas akhir ini adalah meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan bagi ODHA di Rutan Jakarta Timur. Sedangkan tujuan khususnya adalah, menumbuhkan empati petugas

terhadap ODHA di Rutan Jakarta Timur dengan jalan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada petugas tentang HIV/AIDS serta tata cara berempati. Dalam upaya menumbuhkan empati petugas terhadap ODHA perlu dilakukan program intervensi. Program intervensi yang di tawarkan oleh penulis adalah program pelatihan untuk menumbuhkan empati terhadap ODHA, dengan tumbuhnya empati secara tidak langsung akan dapat menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA. Setelah mengikuti program pelatihan empati diharapkan petugas dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Petugas dapat berempati terhadap ODHA sehingga pelayanan kesehatan terhadap ODHA menjadi optimal.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah manajemen risiko dapat digunakan untuk memprediksi jumlah tagihan audit, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang akan diaudit. Selain hal tersebut, penelitian ini ditujukan pula untuk mengetahui variabel manakah yang dapat dipergunakan untuk memprediksi jumiah tagihan audit perusahaan penerima fasilitas KITE.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan penerima fasilitas KITE/BINTEK/BAPEKSTA. Adapun sampel yang digunakan adalah perusahaan fasilitas KITE/BINTEK/BAPEKSTA yang telah selesai di audit oleh Direktorat Verifikasi dan Audit dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderai Bea dan Cukai pada periode tahun 2003 sampai dengan 2005. Berdasarkan data yang ada daiam data base Direktorat Verifikasi dan Audit, jumlah perusahaan yang teiah diaudit sebanyak 160 perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif daiam bentuk studi hubungan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Manajemen risiko dapat digunakan untuk memprediksi jumlah tagihan audit perusahaan penerima fasilitas KITE. Sehingga hasii prediksi tersebut akan dapat dljadikan dasar untuk memilih perusahaan penerima fasilitas KITE yang akan diaudit. 2. Variabel independen yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah temuan audit adalah : a. Variabel (PA) atau Periode Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi ceteris paribus, setiap penambahan periode audit akan meningkatkan kemungkinan jumlah tagihan audit. b. Variabel (TA) atau Nilai Total Asset, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi ceteris paribus, setiap penambahan nilai total asset akan meningkatkan kemungkinan jumlah tagihan audit Saran dari penelitian ini adalah membakukan sistem targeting audit melalui penerapan manajemen risiko dengan menggunakan variabel periode audit dan nilai total asset untuk memprediksi jumlah tagihan audit. Kedua, memperbaiki serta membakukan program audit dan membakukan sistem evaluasi dan penilaian hasil audit. Ketiga, menetapkan perencanaan strategis pelaksanaan audit dengan mengkaitkan pelaksananaan audit dengan sistem pelayanan.

---

Purpose of this research is to know that risk management could be use to predict amount of audit finding that could be use as the basis to determine which company that would be audited and to know which variable that could be used to predict amount of audit findings in company obtained facility of Import Facilitate for Export Purpose (KlTE).

The population of this research is all the company that obtained facility of KITE/BINTEK/BAPEKSTA. The sample used is company that obtained facility of KITE/BINTEK/BAPEKSTA that have been audited by Directorate of Verification & Audit and Customs Regional Office since 2003 until 2005. According to the data base of Directorate Verification and Audit, there are 160 companies that have been audited.

Research method used is descriptive in a form of relation study by using qualitative and quantitative approach. The result of observation shows that: 1. Risk management could be used to predict the amount of audit finding of companies obtained KITE facility. Thus, the result of prediction could be used as a basis to determine which company obtained KITE facility that would be audited. 2. Independant Variables that could be used to predict the amount of audit finding are: b. Another variable is total value of asset (TA); it shows that in ceteris paribus condition, each increasing of total value of asset will increase probability of amount of audit finding.

Suggestions of this research are: 1. To standardize audit targeting system with risk management implementation and used audit period and total value asset as variables to predict the amount of audit finding. 2. To improve and standardize audit program and to standardize evaluation and assessment of audit result. 3. To define the strategic plan of post clearance audit implementation in relation with audit implementation of service system.

Abstrak :
ABSTRAK
Isi dari tesis ini membahas mengenai perubahan peruntukan dari lahan untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang berada di Pluit,Jakarta Utara menjadi peruntukan kawasan bisnis terpadu yang terdiri dari gedung apartemen,gedung perkantoran,town house, rumah kantor,pusat perbelanjaaan dan hotel berikut segala fasilitasnya.Sebelumnya diatas lahan ini berdiri fasilitas olah raga yang terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan tennis,lapangan bola basket,lapangan bulu tangkis dan sebuah gedung pertemuan.Tujuan penulis membahas masalah ini untuk membuka wawasan masyarakat awam bahwa melakukan perubahan peruntukan tanah bukan merupakan sesuatu yang tabu atau dilarang oleh pemerintah,hal ini juga diatur didalam Undang Undang dan Peraturan Pemerintah yang membuka kesempatan untuk mengadakan perubahan suatu peruntukan tanah.Didalam tesis ini,penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang analisanya berbasis dan mengacu pada norma hukum yang ada,baik yang terdapat pada peraturan perundang undangan,peraturan pemerintah,peraturan pemerintah daerah,maupun peraturan peraturan lain yang sejenis. Dalam pembahasan tesis ini penulis menggunakan teori positivisme dari Hart danJohn Austin yang mengatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa kepada rakyatnya yang harus dilaksanakan dan apabila dilanggarmaka akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa denda maupun ancaman pidana.Kesimpulan dari tesis ini jelas terlihat bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadakan perubahan peruntukan suatu lahan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku

---

ABSTRACT
The thesis discusses about the change on land usage from social facility and public facility in Pluit, Jakarta Utara for the purpose of integrated business complex consisting of apartments, offices, town houses, home office, shopping center, hotels and their supporting facilities, Previously, there was a sport facility in this area consisting of soccer field, tennis court, basket ball field, badminton court, and a meeting hall.The purpose of discussing this problem is that to put an insight to the general society that changing the land usage is not a taboo or is prohibited by the government, as regulated in the Law and Government Regulation, which provides opportunity to change a land usage.In the thesis, the writer uses normative juridical approach, which is categorized into a legal research, of which the analysis is based and referred to the applicable legal norms, either the law, government regulation, regional regulation, or other regulations. In the discussion, the writer uses positivism theory of Hart and John Austin which said that law is the order from the ruler to the society resulted in the obedience and execution, of which if it is being violated then a legal sanction will be forced, either in form of penalty or criminal sentence.The conclusion of the thesis is clear that the regional and central government provides opportunity to the society to change the land usage according to the applicable law and regulations