Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian telah dilaksanakan di Laboratorium Pusat Pramuteknik Petrokimia PERTAMINA dan Laboratorium XRD Jurusan Fisika Universitas Indonesia. Percobaan dilakukan dengan peralatan dan mesin-mesin dalam Skala semi industri.

Bahan plastik yang berbentuk pelet diekstrusi menjadi lembaran, dan dipotong-potong menjadi pita. Pita-pita ini kemudian diorientasi dalam media air panas dengan variasi :berikut :

1. Ratio penarikan (Draw ratio, DR) dari 5 sampai 7,5 dengan suhu orientasi konstant 98°C. Suhu dari 60°C sampai 98°C dengan ratio penarikan konstan 6.

2. Pengukuran sifat fisik dari pita yang telah diorientasi meliputi denier, kuat tarik, mulur dan densitas, sedangkan sifat termal diukur dengan alat Differential Scanning Calorimeter dan titik leleh diukur dengan alat Thermovar.

3. Pengukuran derajat kristalinitas dan derajat keteraturan struktur kristal menggunakan alat Difraksi Sinar X.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan derajat kristalinitas akibat proses orientasi menyebabkan terjadinya peningkatan linier sifat fisik dan termal.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelaksanaan piutang secara cessie dan akibatnya terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 126/PDT/2018/PT BDG tentang perkara pengalihan piutang secara cessie. Permasalahan dari penelitian adalah mengenai bentuk pertanggungjawaban notaris dalam jabatannya dan akibat hukum pengalihan piutang secara cessie terhadap jaminan hak tanggungan berdasarkan putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran data sekunder melalui studi kepustakaan, sedangkan pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban dari notaris dapat dilakukan dengan menerapkan asas-asas formil dalam pelaksanaan jabatannya, dan atas pengalihan piutang secara cessie ternyata tidak mengakibatkan berakhirnya suatu hak tanggungan sebagai bagian dari jaminan dalam suatu perjanjian kredit. Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini bertujuan agar akta yang dibuatnya dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ketika terjadi suatu permasalahan hukum. Begitupun yang berlaku dalam hal pengalihan piutang secara cessie dimana notaris dalam jabatannya harus bertanggungjawab memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal ini adalah kreditur. Selain hal itu, atas pengalihan piutang secara cessie tentunya berakibat juga terhadap jaminan hak tanggungan, dimana hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the legal protection of creditors for the implementation of the transfer of receivables in a cessie manner and the effect on guarantee of mortgage rights based on Decision of the West Java high court number 126/PDT/2018/PT BDG concerning the case of transfer of receivables by cessie. The problem of the research is the form of notary liability in his position and the legal consequences of the transfer of receivables in a cessie to the guarantee of mortgage rights based on the decision. The research method used is normative juridical by searching secondary data through literature study, while the analytical approach is done qualitatively with descriptive analytical type. The result showed that the form of liability of a notary can be carried out by applying formal principles in the implementation of his position, and the transfer of accounts receivable by cessie did not inflict in the termination of a mortgage as part of collateral in a credit agreement. Notaries in carrying out their duties must be guided by the law of notary office, professional code of ethics and other laws and regulations. It is intended that the deed he makes can be justified for and has the strength of proof which is perfect when a legal problem occurs. The same applies in the case of transfer of receivables by cessie, where the notary in his position must be responsible for providing legal protection for the parties, in this case is the creditor. In addition to that, the transfer of receivables by cessie also affects the guarantee of mortgage rights, where it has been regulated in the provisions of mortgage law.

Abstrak :
Angka kejadian fraktur yang masih cukup tinggi, diikuti komplikasi berupa nonunion akan menimbulkan berbagai masalah selama proses penyembuhan yang berujung pada tingginya biaya kesehatan. Berbagai tindakan pencegahan perlu diberikan berdasarkan faktor-faktro yang dapat mempengaruhi penyembuhan tulang. Penelitian ini adalah studi eksperimental dengan pemberian soybean pada tikus sparaque dawley dengan patah tulang femur yang terbagi atas kelompok A/kontrol, kelompok B/25 mg, dan kelompok C/50 mg. Evaluasi dilakukan dengan radiologi dan histopatologi. Tidak didapatkan perbedaan yang bermakna pada evaluasi radiologi pada ketiga kelompok. Didapatkan perbedaan yang bermakna pada evaluasi histopatologi pada kelompok C dibandingkan kelompok lainnya

Abstrak :
Iklim keselamatan adalah persepsi bersama karyawan tentang kebijakan, prosedur, dan praktik yang berkaitan dengan keselamatan di lingkungan kerja mereka. Iklim keselamatan berhubungan dengan perilaku selamat dan kecelakaan kerja yang tidak disengaja di tempat kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kematangan iklim keselamatan di PT X serta menganalisis hubungannya dengan perilaku selamat. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif menggunakan metode survei dengan total 200 responden. Responden berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menjawab kuesioner yang dibagikan secara online dan offline. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan iklim keselamatan di PT X berada pada level Cukup, terdapat hubungan yang sangat kuat antara Variabel sub dimensi dengan iklim keselamatan serta hubungan yang cukup kuat antara iklim keselamatan dengan perilaku selamat. Penelitian ini menekankan bahwa kenaikan tingkat iklim keselamatan dapat meningkatkan perilaku keselamatan sehingga efektif dalam mengurangi kejadian kecelakaan kerja. Kata kunci: Iklim Keselamatan, Perilaku Selamat, Kecelakaan Kerja ......Safety climate is the shared perception of employees about policies, procedures and practices related to safety in their work environment. Safety climate is related to safe behavior and occupational accidents in the workplace. The purpose of this study was to measure the maturity level of the safety climate at PT X and to analyze its relationship with safety behavior. This research is descriptive quantitative using a questionnaire method with a total of 200 respondents. A structured questionnaire was used to capture the socio-demographic characteristics of the respondents, safety climate, and safety behavior. Respondents participated in this study by answering questionnaires distributed online and offline. The findings of this study indicate that the maturity level of the safety climate at PT X is at the fair level, there is a very strong relationship between the sub-dimensional variables and the safety climate, and a fairly strong relationship between the safety climate and safety behavior. The study emphasizes that an increase in the level of safety climate can increase safety behavior therefore it is effective in reducing the incidence of occupational accidents.

Abstrak :
Perkembangan masyarakat membawa pengaruh pada tingkat kejahatan. Semakin berkembang kehidupan sosial masyarakat, maka semakin berkembang pula bentuk kejahatan. Sistem peradilan pidana dikembangkan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Hakim sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana memegang peranan yang sangat penting terutama dalam upaya memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Namun dalam perkembangan saat ini, pengadilan dan hakim khususnya mengalami penurunan dalam hal kualitas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu sebagian besar anggota masyarakat menginginkan adanya perubahan dalam mekanisme peradilan. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah adanya hakim yang memiliki keahlian dan pemahaman atas suatu permasalahan. Hakim ad hoc merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum. Eksistensi hakim ad hoc telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembentukan hakim ad hoc pada dasarnya adalah untuk menemukan kebenaran materiil melalui sudut pandang keahlian tertentu. Konsep hakim ad hoc telah diadopsi dalam beberapa pengadilan khusus antara lain pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan perikanan. Pembentukan hakim ad hoc dalam pengadilan khusus disebabkan oleh adanya perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu penulisan tesis ini mengangkat permasalahan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum dalam kaitannya dengan eksistensi hakim ad hoc. Analisis melalui kerangka teori hukum responsif diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Hukum responsif tidak hanya memberikan legitimasi perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan sosial, tetapi juga menjelaskan adanya dilema antara integritas dan keterbukaan dalam institusi kekuasaan kehakiman. (Hasril Hertanto). ......Development of society brings about quality of criminal law affairs. The more developed of society the more developed of criminal affairs. Judge as one of components of criminal justice system plays an important role, especially in providing justice to society. However, due to the recent development, court and judges in particular the quality and giving trust to the society are decreasing. Therefore, some member of societies wants changes in court mechanism. One of the changes needed is the availability of professional judges who has high expertise and understanding of the problems. The formation of Ad hoc judge is a policy taken by the government and parliament in order to overcome the obstacle of law enforcement. The existent of ad hoc judges has been launched the law Number 5, 1986 concerning Administrative Court take place. The basic formation of ad hoc judges is to find the material truth through a certain expertise. The concept of ad hoc judge is adopted in some special courts, namely Human Right Court, Anti Corruption Court and Fishery Court The formation of ad hoc in special court above is a push factor in the form of social changes in Society. The thesis, therefore, deals with the problem of relationship between social change and law system. Analysis through theory of responsive law hopefully will be able to explain the relationship of social changes and law changes. Responsive law is not only provide legitimate of law changes which is caused by social change but also explain the dilemma between integrity and transparency of justice authority institution. Based on analysis it is found out that the formation of special court is a result of accumulation of community distrust, lack of judges expertise and to understand the changes of circumstances.

Abstrak :
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan DKI Jakarta secara khusus diatur dalam pasal 227 yang terdiri atas 3 ayat, ayat (1) menyatakan bahwa khusus Untuk provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya Sebagai Ibukota Negara RI diatur dengan UU tersendiri.Berkaitan dengan titik berat otonomi pasal (2) menyebut Secara tegas bahwa DKI Jakarta sebagai daerah Otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom, amanat Pasal 227 tersebut di implementasikan dengan di bentuknya UU Nomor 29 Tahun 2007. Dari persfektif yuridis sejak awal kemerdekaan sampai sekarang pengkhususan DKI Jakarta yang dicirikan dengan ditiadakannya wilayah administrasi adalah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara RI. Secara demikian kehendak pasal 18 UUD 1945 yang menghendaki otonomi sampai pada tingkat Kabupaten/Kota tidak pernah dilaksanakan oleh seluruh UU yang mengatur tentang Pemerintahan DKI Jakarta, tetapi ketiadaan wiiayah administrasi yang bersifat otonom lebih didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan politis Sebagai Ibukota Negara peran dan kedudukan Jakarta berbeda dengan Provinsi lain di Indonesia, dimana Jakarta harus dapat mengakomodasi peran lokal, nasional dan Internasional. Diantara sekian banyak perbedaan salah satu diantaranya status otonomi DKI Jakarta berada pada lingkup provinsi sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya Jakarta tumbuh menjadi pusat kegiatan yang sering menjadi tolak ukur pembangunan dan stabilitas keamanan nasional atau juga disebut barometer Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus. Akan tetapi penelitian akan lebih menitik beratkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai pendukung. Melihat sempitnya ruang sosial masyarakat Betawi yang mendiami Jakarta dibanding dengan luasnya wilayah Kota Jakarta, maka pemberian status otonomi kepada wilayah-wilayah kota tidak akan menimbulkan terbentuknya suatu identitas sosial karena hampir tidak terdapat sekat-sekat dan budaya diantara penduduk kota Jakarta yang tinggal di wilayah kota yang berbeda. Pembentukan wilayah-wilayah kota menjadi kota Otonom juga tidak secara signifikan mempererat kesatuan antara komunitas di wilayah-wilayah kota Jakarta. ......In bill 32/2004, the position of Jakarta specifically slated in article 227 with three sub article where sub article (1) said that especially for the Jakarta as a capitol state must be arrange by its own bill. Relevantly with the autonomy as a heavy issue, sub article (2) explicitly stated that Jakarta also as a autonomous region, that is why to implementing the article 227 bill 29/2007 is created. From the legal perspective since the independence until recent era the exclusivity of Jakarta has own characteristic. Jakarta does not have the administrative region because its status as capitol state of Indonesia. Therefore as implied at article 18 of UUD 1945 that the autonomy status has to implement until the city/county has never been applied to all the bills concerning about Jakarta governance, though the absence of autonomous administrative region purely based on sociology and political aspects. As a capitol state of Indonesia the position and role of Jakarta different with other province in Indonesia, where Jakarta must accommodate many aspect, such as local, national, and also international aspect. Among many differences, Jakarta as an autonomic region, also framing in province characteristic as stated in many statute. In recent growth, Jakarta has grown into center of activities which often becoming as a parameter o f development and national security in Indonesia. This research used the normative legal method and also empirical legal method. Nevertheless this research heavily going to the aspect of normative legal research, while the empirical research mainly functions only as a back up opinion. Talking about the special status of Jakarta if we related to the Betawi people as indigenous people who lived in Jakarta compare with the widespread of Jakarta region, the given o f autonomous status to the area in the city doesn’t creatc a social identity because there are no fragmentation in cultural aspcct among the Jakarta’s people which live in different region of Jakarta. At last, the shaping of Jakarta as an autonomous region does not significantly binding the community between the regions of Jakarta.

Abstrak :
Pendidikan dokter adalah pendidikan akademis dan profesional. Dokter adalah ilmuwan dan praktisi. Sebagai ilmuwan, ia harus membina dan mengembangkan ilmunya dengan melakukan berbagai riset. Sebagai praktisi, ia harus mengamalkan ilmunya dalam praktek medis. "Obyek" riset dan pengamalannya adalah manusia, yang di dalamnya ia sendiri ikut termasuk. Oleh karena itu, istilah "obyek" ditolak dan diganti dengan "subyek", yang harus diperlakukan sebagai person yang otonom..Riset dan praktek medis lalu punya kekhususan tersendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain di luar kedokteran.Manusia tidak boleh dijadikan alat untuk mencapai tujuan lain, karena tujuan manusia terletak dalam dirinya sendiri. Baik: dalam riset maupun dalam praktek medis, subyek penelitian dan pasiennya harus diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, tanpa boleh ada paksaan.

Abstrak :
ABSTRAK
Senyawa organotimah mempunyai banyak manfaat di berbagai bidang. Salah satunya adalah penggunaan senyawa organotimah dalam bidang wood preservative. Senyawa organotimah yang umum digunakan adalah TBTO (Tributil timah Oksida). Hasil penggunaan senyawa ini sebagai pengawet kayu cukup efektif, walaupun di kemudian hari dilarang penggunaanya di berbagai negara, karena dianggap mencemari lingkungan dan dapat meracuni manusia. Oleh sebab itu, digunakan senyawa organotimah dalam bentuk yang lain, yakni trifeniltimah asetat, yang relatif aman terhadap lingkungan dalam batas-batas tertentu. Walaupun senyawa ini masih mempunyai potensi yang cukup nyata, dapat mencemari lingkungan dan meracuni manusia. Berdasarkan pemikiran tersebut dilakukan sintesis TPTA(trifeniltimah asetat), karena selain banyak digunakan sebagai insektisida, namun juga berfungsi sebagai fungisida. Senyawa TPTA ini disintesis dengan 2 metode yang berbeda. Masing-masing metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, pada % hasil dan kemurnian produk TPTA yang didapatkan. Pada metode I, yakni sintesis TPTA secara langsung menggunakan TPTCl dan garam NaOCOCH3 berlebih didapatkan rata-rata hasil produk yang didapatkan sebesar 79,6 % atau 1,268 gram. Selain itu pada proses karakterisasinya, dengan uji titik leleh,didapatkan bahwa produk refluks 3 jam I, sebagai produk dengan probability TPTA yang besar, sehingga kemudian produk ini dikarakterisasi lebih lanjut dengan spectrometer FTIR dan GCMS. Hasilnya pada FTIR menghasilkan spectra pada bilangan gelombang 1737 cm-1 dan 1355 cm-1, yang merupakan spectra gugus O-C-O serta spectra di bilangan gelombang 576,72, yaitu ikatan antara Sn-O. Hal ini menunjukkan telah terbentuk ikatan atom-atom tersebut pada senyawa TPTA yang dihasilkan. Selanjutnya pada kromatogram GCMS, ada satu peak yang dominan pada waktu retensi 14,94 menit, dan fragmen-fragmen di m/z 351 m/z 274 m/z 197 m/z 120. Pada masing-masing fragmen, dapat dianalisi bahwa terjadi kehilangan gugus fenil. Sedangkan pada metode II, yaitu sintesa TPTA menggunakan metode Bock, didapatkan produk TPTA sebesar 83,33 % hasil atau 0,5 gram. Sintesa dengan metode Bock, dilakukan 2 tahap; dimana dihasilkan TPTOH terlebih dahulu. Selanjutnya TPTOH ini kemudian direaksikan dengan asam asetat glasial berlebih menghasilkan senyawa trifeniltimah asetat (TPTA). Uji karakterisasi produk sintesa Bock, memberikan hasil positif, yakni pada kedekatan temperatur titik leleh dengan titik leleh literatur pada uji titik leleh, maupun pada pengukuran FTIR dan GCMS. Pada pengukuran FTIR ini, produk sintesa Bock menghasilkan spektrum pada bilangan gelombang 1738 cm-1 dan 1356 cm-1, yang merupakan spektrum khas ikatan O-C-O maupun spektrum pada bilangan gelombang 559,68 cm-1, yang merupakan spektrum khas ikatan Sn-O. Keberadaan spektrum khas ini merupakan petunjuk adanya senyawa TPTA. Selanjutnya pada karakterisasi dengan GCMS, dihasilkan peak yang dominan pada waktu retensi 14,91 menit dan fragmen di m/z 410 m/z 351 m/z 274 m/z 197 m/z 120. Adanya fragmen di m/z 410, memperkuat dugaan bahwa produk hasil sintesis benar mempunyai TPTA. Selanjutnya produk hasil sintesa Bock kemudian diaplikasikan pada kayu sebagai bahan anti rayap. Dengan dasar pertimbangan bahwa produk sintesa Bock memiliki kemurnian yang tinggi, dikaji dari hasil karakterisasi. Hasilnya terjadi penurunan % kehilangan berat kayu, kenaikan mortalitas rayap dan penurunan derajat serangan rayap secara sigifikan, melalui uji statistik yang dilakukan. Selain itu terjadi peningkatan ketahanan kayu sebesar 2 tingkat, dari kelas V menjadi kelas III. Sehingga dapat diambil suatu kesimpulan bahwa TPTA merupakan bahan anti rayap yang cukup efektif.