Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia yang pendaftaran tanahnya di dasarkan kepada filosofi hukum Adat. Sangat berakibat pada tujuan pendaftaran tanah yang didapat. Salah satu contoh dalam hal ini misalnya bahwa dalam pemberian hak atas tanah, di Negara ini tidak pernah dikenal lembaga verjaring (uit weizing procedure). Pendaftaran tanah ini hanya sekedar mengadministrasikan tanah tersebut, bukan memberikan hak itu kepada seseorang. Namun karena di atas tanah itu ada haknya lalu dikukuhkan dengan adanya pendaftaran dan kepada subyek haknya diberikan tanda bukti haknya dari Negara atas telah dilakukannya administrasi di atas tanah tersebut. Lalu dalam perkembangan langsung untuk memperoleh hak, hukum adat telah memperkenalkan lembaga rechtsverwerking.Maka dalam masyarakat kita sebenarnya tidak ada alasan untuk menelantarkan tanah. Penjelasan tentang rechtsverweking ini diuraikan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.Sebagai ketentuan yang berasal dari Hukum Adat, tentunya ketentuan tersebut tidak tertulis, namun ketentuan dimaksud kelihatannya telah diadopsi oleh UUPA (Pasal 27, 34 dan 40) dengan menegaskan bahwa hapusnya hak atas tanah dapat terjadi karena diterlantarkan.Oleh karena lembaga rechtsverwerking tersebut berasal dari ketentuan hukum adat yang tentunya tidak tertulis, maka penerapan dan pertimbangan mengenai terpenuhinya persyaratan yang bersangkutan dalam kasus-kasus konkrit ada di tangan hakim yang mengadili sengketa. Oleh karena itu keefektivitas dari lembaga

---

ABSTRACT
Indonesia's land registration on the basis of Indigenous legal philosophy . Highly result in acquired land registration purposes . One example in this instance that the granting of land rights , in this country has never known institutions verjaring ( uit weizing procedure ) . The land registration merely administer the land , not giving it to the right person . But because it was on the ground right there and then confirmed with the registration and subject to the rights given proof of his rights over the state administration has been done on the land . Then the direct development to acquire the rights , customary law has been introduced rechtsverwerking institutions . So in our society really is not any reason to abandon the land . An explanation of this rechtsverweking described in Article 32 paragraph ( 2 ) of Government Regulation No. 24 of 1997 which confirms that in the event that a parcel of land has been validly issued certificates on behalf of the person or legal entity acquiring the land in good faith and in a real master it , then the other party has the right to feel the soil can no longer demand the implementation of these rights if within 5 ( five ) years from the issuance of the certificate was not filed an objection in writing to the holder of the certificate and the relevant Head of the Land Office or are not filed with the Court on acquisition of land or the issuance of the certificate . As a condition derived from customary law , such provisions must not be written , but these provisions appear to have been adopted by UUPA (Articles 27 , 34 and 40 ) by asserting that the abolishment of land rights can occur because the neglected . Therefore rechtsverwerking institution is derived from customary law which is not in writing, then the application and consideration of the fulfillment of the relevant requirements in concrete cases in the hands of judges who adjudicate disputes . Therefore rechtsverweking efective of the institution lies in the judge as a case breaker

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan formal non bank Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) dimana keduanya mempunyai perbedaan karakteristik . Skripsi ini memberikan perbandingan dari lembaga-lembaga tersebut tentang penyediaan akses kredit dan perlindungan hukumnya kepada masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akses kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan terbuka luas bagi masyarakat serta perlindungan hukum yang tegas pengaturannya tetapi masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses kredit karena masalah prosedural dan obyek jaminan (agunan). Sedangkan akses kredit pada KSP/UUSPK lebih terbatas karena lebih mengutamakan kepentingan anggota sebelum kepada yang lainnya dan perlindungan hukumnya kurang tegas pengaturannya. Hasil penelitian menyarankan supaya pemerintah memperluas akses kredit dan meningkatkan upaya perlindungan hukumnya kepada masyarakat dalam memudahkan akses kredit. ......This thesis discusses about financial institutions in general and formal non-bank financial institutions Saving and Loans Cooperative / Savings and Loans Cooperative Business Unit (KSP / UUSPK) both of which have different characteristics. This thesis provides a comparison of these institutions on the provision of access to credit and legal protection to the public. Writing this using the normative legal research methods. The study concluded that access to credit provided by financial institutions is wide open to people and protection of the law firm public settings but have difficulty in accessing credit because of procedural and object security (collateral). While access to credit at KSP / UUSPK more limited because he prefers the interests of members before the others and the protection of the law is less strict settings. The results suggest that the government should expand access to credit and increase the legal safeguards to the public in facilitating access to credit.