Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
SIUP wajib dimiliki seluruh Perseroan Terbatas yang bergerak pada bidang jasa dan perdagangan umum. Berdasarkan Permendag No 46/M-DAG/PER/9/2009 suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan menentukan bahwa Surat Izin Usaha Perdagangan hanya dapat dimiliki Perseroan Terbatas dengan modal disetor lebih dari Rp 50.000.000,- Padahal UUPT menentukan bahwa minimum modal disetor Perseroan Terbatas hanya Rp 12.500.000,- Berlakunya Permendag No 46/M-DAG/PER/9/2009 menyebabkan setiap pendirian Perseroan Terbatas akan mengesampingkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (2) UUPT. Untuk Perseroan Terbatas yang telah menjalankan aktivitas usaha, juga terpaksa harus meningkatkan modal disetornya dengan merubah anggaran dasarnya untuk menyesuaikan dengan klasifikasi SIUP yang diatur oleh Permendag ini. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tertier. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Pada dasarnya Permendag No 46/M- DAG/PER/9/2009 menentukan klasifikasi SIUP berdasarkan kekayaan bersih. Hanya saja, dalam pelaksanaannya Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan menerbitkan SIUP berdasarkan modal disetor yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan. Padahal modal disetor hanya merupakan salah satu bentuk aset yang mencerminkan Kekayaan bersih suatu Perseroan Terbatas. Oleh karenanya penulis berpendapat seharusnya Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan dalam menerbitkan SIUP, berdasarkan laporan keuangan perseroan, sesuai dengan Permendag No 46/M-DAG/PER/9/2009. Sebagai konsekuensi dari penerapan laporan keuangan dalam pemberian SIUP, maka sepatutnya Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan perlu dibekali dengan pengetahuan dalam bidang ekonomi akuntasi, sehingga dapat melakukan analisis terhadap suatu laporan keuangan Perseroan.

---

ABSTRACT
Business License shall be held by all the Limited Liability Company which enggage in the line of business of general trading and service. Based on Permendag No 46/M-DAG/PER/9/2009, Service Cooperative, UMKM and Trade Offices determines that the Business License can only be owned by Limited Liability Company with paid up capital are more than Rp 50.000.000,- Though the Company Law provides that the minimum paid up capital of Limited Liability Company only Rp 12.500.000,- Applicability of Permendag No 46/M- DAG/PER/9/2009 cause every establishment of Limited Liability Company will overrride the provisions of Article 33 paragaph (1) jo article 32 paragaph Company Law. For a Limited Liability Company that has been running the business activity, also forced to raise their paid up capital by changing their articles of association to adjust with the classification SIUP set by this Permedag. Writing Method used is normative legal research and data used are the primary data, secondary and tertiary. In the data processing used qualitative methods. Basically Permendag No 46/M-DAG/PER/9/2009 determine SIUP classification based on net woth. Only, in the implementation Service Cooperative, UMKM and Trade Offices publishing SIUP based on paid up capital stated in the articles of association of the company. Whereas the paid up capital is only one form of asset that reflects the net worth of Limited Liability Company. Therefore the author argue Service Cooperative, UMKM and Trade Offices in issuing SIUP, based on company financial statements, in accordance with Pemendag No 46/M- DAG/PER/9/2009. As a consequence of the application of financial statements in the provision of Business License, then Service Cooperative, UMKM and Trade Offices should be equiped with knowledge in the field of economic accounting, so the can conduct an anlysis of the company’s financial statements.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab pengelola parkir. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang berada di dalam kendaraan. Dalam hal ini, konsumen berada dalam posisi yang lemah. Selain itu, penerapan klausula baku dalam perparkiran juga semakin memperjelas tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengelola parkir juga masih menggunakan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tameng agar dapat menghindar dari tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penulis berkesimpulan bahwa pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawabnya dengan baik karena pelaku usaha berusaha untuk menghindar dari tanggung jawabnya. ......This thesis discusses the responsibilities of managing parking. It arises because of the loss and / or vehicle damage or loss of goods in the vehicle. In this case, the consumer is in a weak position. In addition, the application of standard clause in the parking also further clarify the absence of good faith efforts of the actors in providing protection to consumers. Managing parking is also still use the regional regulation Jakarta Capital Special Region No. 5 of 1999 as a shield to avoid responsibility. This study uses normative legal analysis, while data collection is done through library research (library research). The author concludes that the business has not been properly discharge its responsibilities as businesses seek to avoid responsibility.

Abstrak :
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, tetapi bukan mutlak. Hal tersebut menimbulkan banyak masalah karena tidak adanya kepastian hukum bagi para pemegang hak. Oleh karena itu penulis berusaha meneliti mengenai pembatalan sertipikat karena kesalahan proses perubahan nama pada Putusan Mahkamah Agung No. 1809K/PDT/2008. Dalam kasus ini terjadi perubahan nama yang menyalahi aturan atau prosedur dalam administrasi dibidang pertanahan. Pokok permasalahan yang timbul adalah, apakah gugatan yang telah melewati batas waktu dapat diajukan ke pengadilan, bagaimana proses pencatatan perubahan nama dapat menjadi dasar untuk dibatalkannya sertipikat, dan bagaimana tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional dengan dibatalkannya sertipikat tersebut karena kecerobohannya sendiri.

---

Certificate is a strong evidence, but it is not absolute. This raises many problems due to lack of legal certainty for rights holders. Therefore, the authors tried to examine the certificate of cancellation due to errors in the process of changing the name of Supreme Court Decision No. 1809K/PDT/2008. In this case change the name that violates the rules or procedures in the field of land administration. The issue that arises is whether the lawsuit that has passed the time limit can be brought to trial, how to change the name of the listing process can be a basis for cancellation of the certificate, and how the responsibilities of the National Land Agency to the cancellation of the certificate because of his own carelessness.

Abstrak :
Ada kaidah sosial yang menegaskan bahwa selama dalam sebuah masyarakat ada perbedaan kepentingan dan pada setiap masyarakat pasti ada perbedaan kepentingan maka sepanjang itu pula konflik akan hadir tak terelakan. Konflik tidak selamanya harus dimaknai pertikaian atau permusuhan, tetapi juga bisa mengandung makna kompetisi, tegangan (tension) atau sekedar ketidaksepahaman. Itu sebabnya, kehadiran konflik itu sesungguhnya menjadi sangat wajar, alami, bahkan harus diterima sebagai sebuah realitas dimanapun, oleh siapapun, kapanpun, apalagi dalam sebuah komuniti besar bernama komunitas atau masyarakat. Semakin besar perbedaan kepentingan terjadi, akan semakin besar pula kemungkinan konflik terjadi. Semakin banyak pihak yang memiliki perbedaan kepentingan, akan semakin banyak pula kemungkinan pihak-pihak yang terlibat konflik. Semakin tidak jelas tujuan berkonflik dan semakin konflik itu menyentuh nilai-nilai inti maka semakin keras dan lamalah konflik akan berlangsung. Celakanya, konflik sering berubah menjadi disfungsional ketika sudah mengarah kepada proses yang kaotik, destruktif dan anarkhis, seperti yang terjadi di Tuapukan dan Naibonat, Timor Barat. Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di dua daerah konflik di wilayah Timor Barat yaitu Tuapukan dan Naibonat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan permasalahan khususnya mengenai konflik yang ada dan bagaimana konflik itu berlangsung. Penyebab konflik, lamanya konflik, kerasnya konflik yang sangat berhubungan dengan realistik dan non-realistik konflik serta fungsi konflik itu sendiri. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dipilah karena dianggap lebih efektif digunakan dalam menemukan dimensi-dimensi penting dari struktur tindakan kolektif yang berhubungan dengan terjadinya konflik di Timor Barat. Sumber data utama penelitian ini adalah data primer yang digali dari beberapa sumber yang terkait dengan dinamika konflik yang terjadi, baik dari kalangan masyarakat lokal, pengungsi maupun pemerintah dan lembaga sosial yang bekerja di lokasi target penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah focus group discussion dan wawancara mendalam untuk memperlengkapi hasil diskusi serta pengamatan langsung. Informan yang digunakan adalah informan yang dipilih mewakili tiap kelompok yang telah ditentukan. Data yang dihasilkan kerudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menyeleksi dan menyederhanakan data. Kemudian data tersebut dihubungkan kembali dengan konsep dan permasalahan serta tujuan penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun dari pola konflik yang terjadi di target penelitian yaitu penyebab konflik, lamanya konflik, kerasnya konflik dan fungsi konflik. Hal ini sangat terkait dengan pertanyaan; apakah konflik yang terjadi tersebut sifatnya realistik ataukah non-realistik? Penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh gangguan terhadap keteraturan sosial yang ada serta adanya pelanggaran terhadap konsensus dalam suatu komunitas. Situasi ini kemudian diperuncing dengan adanya rasa frustasi dan ketidakadilan dalam bermasyarakat. Kondisi ini kemudian memacu penguatan identitas kolektif pada masyarakat yang kemudian menimbulkan konflik. Penelitian ini juga membuktikan bahwa konflik yang terjadi bersifat non-realistik dengan tidak terdefinisinya tujuan berkonflik secara jelas atau samar-samar yang mengakibatkan konflik yang terjadi menjadi lama waktunya. Terlebih lagi, konflik yang terjadi menyentuh nilai-nilai inti seperti tindakan yang mempengaruhi harga diri yang mengakibatkan timbulnya rasa dendam dan menjadikan konflik berlangsung keras. Lama dan kerasnya konflik yang terjadi membuat persoalan menjadi semakin lebar sehingga penanganannya menjadi lebih rumit. Proses penanganan yang dilakukan terhadap konflik yang terjadi bervariasi, baik itu melalui pendekatan represif maupun pendekatan pemerintah melalui pemimpin, tidak terlalu berdampak signifikan. Persoalan yang mengemuka memberikan indikasi bahwa kohesi sosial antara masyarakat dengan masyarakat lainnya dan masyarakat dengan pemimpinnya tidaklah terlalu berat sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpinnya tidak terlalu mempengaruhi pemahaman pada level bawah. Dari hasil penelitian dan pengalaman yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pola penanganan dan pendekatan yang terbaik yang dapat dilakukan terhadap konflik yang terjadi di Timor Barat ini adalah dengan transformasi konflik melalui pendekatan penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan perdamaian. Konsep ini telah dilakukan oleh beberapa lembaga kemanusiaan di beberapa wilayah konflik dan cukup baik dalam menata kembali hubungan antar masyarakat paska konflik melalui pelembagaan kegiatan-kegiatan yang merupakan kebutuhan masyarakat baik dari segi pengembangan sosial kemasyarakatan maupun penguatan ekonomi. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka diusulkan saran-saran yaitu: perlunya diupayakan program-program rekonsiliasi melalui kerjasama semua pihak terkait dan kegiatan bersama khususnya bagi kelompok yang bertikai untuk membangun nilai-nilai kebersamaan antara individu dan antar kelompok serta melembagakan nilai-nilai toleransi. Upaya ini dapat diselenggarakan dalam bentuk program pengembangan dan pemberdayaan komunitas.

Abstrak :
Penerapan teknologi modern dalam sistem produksi nelayan seiring pembangunan ekonomi mengimbaskan perubahan struktural. Ketidak sesuaian bentuk teknologi tangkap ikan (fishing gear technology) yang diaplikasikan nelayan ternyata merupakan sebab utama tidak optimalnya tingkat produksi ikan yang dieksplorasi. Selain itu, penempatan nelayan tradisional semata-mata sebagai obyek bantuan dan sasaran pembangunan karena tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses perencanaan pembangunan ditengah lingkup persaingan perebutan sumber daya perikanan yang semakin terbatas potensinya, turut pula sebagai penyumbang dilema terikatnya komunitas nelayan dalam lingkaran kemiskinan dan statusquo. Pilihan teknologi "bagan boat" yang diterapkan dalam moda penangkapan ikan nelayan Kecamatan Sibolga merupakan suatu bentuk keberdayaan komunitas sosial, dimana sinergi ke-magnitude-an teknologi memiliki efek terhadap dinamika ekonomi dan tingkat kesejahteraan nelayan, dan melahirkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat pantai. Pengkajian kerangka pemikiran penelitian didasarkan atas teori moderninasi dan perubahan sosial dari aliran struktural fungsional sebagai kerangka untuk menjelaskan hubungan pilihan teknologi nelayan dengan perubahan struklur sosial ekonomi masyarakat pantai. Metode pengumpulan data utama ditempuh dengan teknik survey dan wawancara semi terbuka. Sedangkan data sekunder ditelaah dari naskah dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil analisis data penelitian menawarkan kesimpulan sebagai berikut: pertama pilihan teknologi `bagan boat" oleh nelayan ternyata mampu meningkatkan pengetahuan nelayan tentang prasyarat teknologi yang diaplikasikan, serta merasionalkan nilai dan prilaku kerja nelayan dengan penerapan prinsip manajemen dalam proses produksi, kedua perubahan teknologi memiliki dampak sosial ekonomi diantaranya: (a) melebarnya rentang kesenjangan ekonomi karena distribusi penghasilan yang timpang antara nelayan pemilik alat produksi dan nelayan non-pemilik, (b) dominasi kelompok nelayan pemilik dalam relasi kega melemahkan daya tawar (bargaining position) nelayan non-pemilik, karena tidak berfungsinya mekanisme pasar dan aturan bagi basil, serta belum eksisnya peran lembaga sosial ekonomi dalam jaringan pemasaran perikanan laut, (c) meningkatnya intensitas materialisme budaya dalam hubungan antar lapisan sosial masyarakat pantai, (d) bertambahnya kausal potensi konflik pada masyarakat pantai karena peningkatan kuantitas pengeksplorasi perairan tradisional berpotensi sebagai penyulut disintegrasi sosial akibat perebutan pangsa (domain) yang terbatas oleh sifat pertumbuhan sumber daya perikanan (aquatic resources) yang bersifat alamiah dan tak terekayasa (unrenewable), dan ketiga implikasi modernisasi alat produksi memperjelas fungsi-fungsi jaringan kelembagaan sosial ekonomi dalam memaksimalkan produktivitas pengadopsi teknologi.

Abstrak :
Lingkungan eksternal yang dihadapi industri sudah mengalami banyak perubahan, terutama mengenai tingkat persaingan yang semakin ketat (D?Aveni, 1994), termasuk di industri kimia (Bianchi, Minin & Frattini, 2011). Perubahan-perubahan di lingkungan eksternal tersebut perlu diantisipasi oleh masing-masing perusahaan. Sayangnya proses perubahan di organisasi tidak selalu berhasil. Salah satu faktor kunci penentu keberhasilan perubahan adalah Affective Commitment to Change (AC2C). AC2C sendiri dibentuk dari Readiness to Change (R2C) organisasi maupun para anggotanya. Penelitian ini dilakukan di Kemira yang merupakan pelaku di industri kimia pulp & paper multinasional. Tekanan lingkungan mendorong Kemira melakukan perubahan yang besar, dengan melakukan merjer dan akusisi skala besar. Analisis dilakukan terhadap 50 manajer area Kemira di seluruh dunia (Asia Pasifik, Eropa dan Amerika). Pengujian model dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling, Diagonally Weighted Least Square/DWLS, dengan aplikasi Lisrel 9.1. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa Change Leadership mempengaruhi Readiness to Change (R2C), khususnya Change Leadership-Selling. Terdapat budaya organisasi yang mendukung perubahan, yakni budaya keterlibatan dan budaya misi. Sementara budaya adaptasi justru menghambat kesiapan untuk berubah, dan budaya konsistensi tidak berpengaruh. Perceived Organization Support juga terbukti meningkatkan kesiapan untuk berubah. Readiness to Change (R2C) terbukti mampu meningkatkan Affective Commitment to Change (AC2C).

---

The external environment, in various industries, has changed dramatically, especially regarding the increasing competition levels (D'Aveni, 1994), including in the chemical industry (Bianchi, Minin & Frattini, 2011). Changes in the external environment should be anticipated by the respective companies. Unfortunately, the process of change in an organization is not always successful. One of the key factors determining the success of the changes is the Affective Commitment to Change (AC2C). AC2C itself is formed of Readiness to Change (R2C) organization and its members. This research was conducted in Kemira, a multinational company in the chemical industry pulp & paper. Major environmental pressures, encourage Kemira to make changes in organization. Kemira pursuing a strategy of acquisitions and mergers in a large scale. Analysis was conducted on 50 area managers around the world (Asia-Pacific, Europe and America). Testing of the model using Structural Equation Modeling, Diagonally Weighted Least Square/DWLS, by 9.1 lisrel application. The results show that Change Leadership influence Readiness to Change (R2C), especially Change Leadership-Selling. There is an organizational culture that supports the change, namely culture of involvement and culture of missions. While the culture of adaptations may constrain readiness for change. Perceived organization support increase the readiness for change and readiness to change increase affective commitment to change.

Abstrak :
Citizen Lawsuit atau juga dikenal dengan Actio Popularis adalah Gugatan Warga Negara kepada Penyelenggara Negara yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan Negara sesuai dengan hukum yang berlaku Citizen Lawsuit mempunyai keterikatan dengan bidang hukum perdata khususunya perikatan yakni Perbuatan Melawan Hukum PMH dari aspek yang dilanggar dan hubungannya dengan Penguasa sedikit mempunyai ikatan dengan hukum administrasi mengenai hal perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang melanggar Keberadaan doktrin Citizen Lawsuit di Indonesia berawal dari penemuan hukum rechtsvinding Pengakuan terhadap Citizen Lawsuit ini ada yang melalui pendapat para ahli hukum dan juga jurisprudensi sebagai sumber hukum formil Pengaturannya secara tertulis itu sendiri belum ada namun hal ini sudah banyak dapat dijumpai dalam beberapa kasus di Indonesia Skripsi ini mengangkat kasus antara Warga Negara dan Pemerintah tentang sengketa adanya perbuatan melawan hukum baik dari Indonesia yang menganut Civil Law maupun di Amerika Serikat dan di India yang mnganut Common Law Dalam penerapannya di Indonesia sendiri ada gugatan yang diterima maupun tidak dapat diterima dikarenakan syarat syarat dan unsur unsur yang belum dipahami oleh pihak yang berkepentingan masyarakat yang mengajukan gugatan. ...... Citizen Lawsuit or also known as the Actio popularis is a Citizen Lawsuit to state administrators who do not run a legal obligation to hold the state in accordance with applicable law Citizen Lawsuit is linked to the field of civil law especially the engagement tort from the aspect of being violated and little to do with the ruling administration have ties to the law regarding illegal action by the authorities in violation The existence of the doctrine Citizen Lawsuit in Indonesia began with the discovery of the law rechtsvinding Citizen Lawsuit recognition of this there is through the opinions of jurists and jurisprudence as a source of formal law The arrangement is in writing itself has not been there but it 39 s been a lot can be found in some cases in Indonesia This essay raised a case between citizens and government about the existence of a tort dispute either from Indonsia that follow the civil law and the United States of America and in India that follow the common law In its application in Indonesia there is a lawsuit that is acceptable or not acceptable due to the conditions and elements that are not yet understood by interested parties people who filed the lawsuit.