Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berjudul "PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN KASUS NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG". Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, bahwa pembinaan yang diberikan bagi Anak Didik Kasus Narkoba sudah selayaknya harus dibedakan dengan Anak Didik kasus pidana umum lainnya. Lokasi penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang dengan metode penelitian kualitatif. Beranjak dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang mengemuka adalah : (1) Mengapa metode Therapeutic Community tidak dilaksanakan dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang; (2) Metode Iain apa saja yang dilaksanakan sebagai pengganti metode Therapeutic Community dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan kasus narkoba di Lapas Anak Pria Tangerang. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut, metoda pengolahan data yang dilakukan mengarah pada metode deskriptif eksplanatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama menjalani pidananya Anak Didik Pemasyarakatan Kasus Narkoba tidak mendapatkan pembinaan yang selayaknya harus diberikan pada narapidana penyalahguna narkoba sebagai terapi untuk memutuskan ketergantungannya terhadap narkoba. Sebagai alternatif pengganti maka program psikososial diberikan sebagai treatment bagi Anak Didik kasus narkoba. Memperhatikan hasil penelitian tentang kondisi Lapas Anak maka perlu adanya peningkatan dan penyediaan saranalprasarana serta peningkatan management sumber daya manusia petugas Lapas Anak dengan mengikut sertakan dalam pelatihannpelatihan yang dapat mendukung kinerja petugas di lapangan. ......The title of this research is "THE BUILDING OF JUVENILE WITH DRUGS CASE IN TANGERANG-MALE JUVENILE CORRECTIONAL INSTITUTION". The background in choosing the title is based on the empiric and theoretic research, in which the building for the juvenile with drugs case has been something, must be differentiated with the juvenile with non drugs case. The location of this research is in Tangerang-Male Juvenile Correctional Institution. The method of the research is qualitative research. Base on the background above, the propose problem in this research are (1) Why Therapeutic Community method is not implemented in building the juvenile with drugs case in Tangerang-male juvenile correctional institution; (2) What methods are implemented instead of Therapeutic Community. In figuring out the answers of the research, the writer uses explanatory descriptive method in processing the data. The result of this research shows that during the sentence runs, the juveniles with drugs case do not get the adequate building as what the prisoner with drugs case should get, where it is as kind of therapy to stop the addiction of drugs. The alternative program is used for juvenile treatment for instead is psychosocial program. Seeing the result of this research, especially about the condition of the juvenile correctional institution, it has to improve and supply infrastructures then also improve human resources management especially the staffs in charge by training to support their work.

Abstrak :
Asas keadaan diam mengatur bahwa sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan, harta pailit debitur akan dalam keadaan diam di bawah sita umum kurator, yang kemudian harta tersebut akan dikelola dan diurus oleh kurator hingga proses kepailitan berakhir. Sita umum terhadap harta pailit debitur menyebabkan tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan untuk mengalihkan maupun mengeksekusi harta pailit tersebut, baik debitur, kreditur, maupun pihak ketiga. Meskipun demikian, penerapan asas keadaan diam sendiri masih belum diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sehingga masih menimbulkan banyak kekeliruan dalam penerapannya. Salah satunya adalah terkait dengan penerapan asas keadaan diam terhadap kreditur pemegang jaminan hak kebendaan atau terhadap kreditur separatis. Mengacu pada hukum keperdataan, kreditur separatis seharusnya memiliki hak didahulukan untuk melakukan eksekusi sendiri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 hak tersebut harus ditangguhkan terlebih dahulu selama harta pailit dalam keadaan diam atau yang disebut juga sebagai masa stay, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penelitian ini akan membahas mengenai kesalahan majelis hakim dalam menerapkan asas keadaan diam perkara Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 serta membahas mengenai akibat hukumnya terhadap kreditur pemegang jaminan hak kebendaan atau kreditur separatis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis bagaimana majelis hakim menerapkan asas keadaan diam serta penerapan dan akibat hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Dalam analisis yang dilakukan ditemukan bahwa majelis hakim dalam kasus pada Putusan Nomor 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 telah salah menerapkan hukum dengan mengesampingkan ketentuan periode keadaan diam yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. ......The principle of stay (automatic stay) provides that from the moment it is declared bankrupt by the court, the debtor's insolvent property will be in a state of stay under the general confiscation of the curator, which property will then be managed and taken care of by the curator until the insolvency proceedings end. The general confiscation of the debtor's insolvent property causes no party to be allowed to transfer or execute the bankruptcy property, whether the debtor, creditor, or third party. However, the application of the principle of stay itself is still not comprehensively regulated in Law Number 37 of 2004, so it still causes many errors in its application. One of them is related to the application of the principle of stay to creditors holding guarantees of treasury rights or to separatist creditors. Referring to civil law, separatist creditors should have the right of precedence to carry out their own executions. Meanwhile, in Law Number 37 of 2004, this right must be suspended first as long as the bankruptcy property is in a state of stay, also known as the stay period, which is regulated in Article 56 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004. This study will examine the panel of judges' error in applying the principle of stay in the case of Decision No. 494 K / Pdt.Sus-Pailit / 2013 and the legal consequences for creditors holding treasury rights guarantees or separatist creditors. The research method used in this study is to use normative juridical research methods by analyzing how the panel of judges applies the principle of stay and its application and legal consequences based on Decision Number 494 K / Pdt.Sus-Pailit/ 2013. In the analysis, it was found that the judges in the case of Decision No. 494 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 had misapplied the law by setting aside the provisions of the period of stay regulated in Article 56 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004.

Abstrak :
Maraknya penggunaan bahasa asing diberbagai media masyarakat merupakan fenomena bahasa yang patut untuk di perhatikan. Banyak kondisi yang memungkinkan terjadinya pemartabatan bahasa asing di Indonesia. Indonesia telah lama dijajah dinegrinya sendiri mengakibatkan besarnya pengaruh pengguaan bahasa asing di masyarakat. Sejumlah kajian sebelumnya telah banyak menguraikan tentag pengaruh kolonialisme terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat bebeas koloni, namun penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh cultural imperialism dalam penggunaan bahasa media luar ruang di Kepulauan Banda Naira. yang merupakan salah satu wilayah yang sangat digemari untuk dikunjungi basngsa asing baik pada zaman 2000 tahun yang lalu sampai denagn saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis. Penelitian ini dilakukan di Kepulauan Banda Neria, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku. Hasil penelitian ini menunjukan adanya pengaruh imperialisme kultural dalam penggunaan bahasa di media luar ruang oleh masyarakat Kelupauan Banda Neira. Dengan demikian perlu adanya perhatian serius pemerintah serta adanya dukungan dari masyarakat untuk mampu keluar dari pengaruh tersebut serta berupaya untuk menunjukan rasa cinta terhadap tanah air melalui sikap positif terhadap bahasa Indonesia sehingga upaya pemartabatan bahasa Indonesia di seluruh wilayah NKRI dapat terwujud.