Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rasio-rasio keuangan yang umum digunakan para analis ekonomi dapat memprediksikan tingkat probabilitas kebangkrutan. Selain itu dilakukan pengujian dengan mengelompokan BPPN dan Non BPPN dimana pendekatan yang digunakan bahwa perusahaan-perusahaan yang dalam pengawasan BPPN diasumsikan mempunyai probabilitas kebangkrutan yang besar dan perusahaan perusahaan Non BPPN diasumsikan merupakan perusahaan yang sehat yang tentunya mempunyai probabilitas kebangkrutan yang relatif kecil. Penelitian ini didasarkan pada masa BPPN mulai mengadakan penyehatan perbankan dimana perusahaan-perusahaan yang menjadi debitor bank-bank yang bermasalah yaltu pada pertengahan tahun 2000. Hal inilah yang menjadi tahun dasar pengamatan. Adapun sektor industn yang dipihh untuk penelítian ini adalah real estate dan properti yang mengalami tekanan pada saat krisis ekonomi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sample adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan yang TPO nya pada tahun 1994 sehingga laporan kcuangannya dapat digunakan untuk penelitian mulai tahun 1995 s/d tahun 1999.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada sembilan (9) rasio keuangan. Penulis menggunakan raslo keuangan berdasarkan Clyde P. Snckney, dalam bukwiya Financial Reporting And Statement Analysis - A strategic Perspective, 3? ed 1996. Variabel independent tersebut terdiri dari:

PROFITABLITY RATIOS: Total Assets Turnover, Rate of Return on Assets.

SHORT TERM LIQUIDITY RATIOS : Current Ratio, Cashflow from Operation to Current Liabillities, Receivables Turnover Ratio, Inventory Turnover Ratio.

LONGTERM SOLVENCY RATIOS : Long Term Debt Total Assets, Debt to Equity Ratio, Cashflow from Operation to Total Liabillities.

Metode statistik yang digunakan untuk pengujian tersebut adalah Logit Analysis.

Hasil pengujian ini mengliasilkan bahwa rasio-rasio yang dapat membedakan secara signifikan antara perusahaan-perusabaan yang dibawah pengawasan BPPN dan Non BPPN adalah tasio Long Term Debt to Total Assets dan Debt to Equity. Adapun probabilitas kebangkrutan perusahaan baik yang dibawah pengawasan BPPN maupun Non BPPN mempunyai probabilitas kebangkrutan yang tidak teratur. Disamping itu juga ada juga perusahaan yaitu Pujiadi & Sons Estate yang secara signifikan mempunyai probabilitas kebangkrutan dibawah 50%.

Dan keseluruhan basil penelitian mencerminkan bahwa probabilitas kebangkrutan melanda perusahaan yang berada dalam pengawasan BPPN relative lebih besar bila dibandingkin dengan perusahaan-perusahaan Non BPPN. Disamping itu juga ada juga probabilitas kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan Non BPPN dimana disebabkan karena kondisi krisis ekonomi Indonesia yang melanda sangat dalam sehingga hampir seluruh sektor usaha mengalami kelesuan dan bahkan kebangkrutan.

Abstrak :
ABSTRAK
Investasi swasta merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, akan tetapi terdapat faktor yang dapat menghambat investor untuk berinvestasi yang salah satunya adalah korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pengaruh korupsi terhadap investasi swasta dengan menggunakan dua proxy yang menggambarkan dua jenis korupsi yang berbeda. Pertama, korupsi berupa pengambilan uang publik (fraud) yang datanya bersumber pada temuan BPK dan kedua, korupsi suap dan pemerasan yang bersumber pada data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan data di 20 provinsi dengan jangka waktu dari 2007-2011. Dengan menggunakan metode estimasi Generalised Least Sqare (GLS), penelitian ini menemukan bahwa korupsi dengan jenis suap dan pemerasan berpengaruh negatif terhadap investasi swasta sedangkan korupsi jenis fraud tidak berpengaruh terhadap investasi swasta. Hal ini berarti bahwa korupsi dengan jenis suap dan pemerasan menghambat aliran masuk investasi sedangkan korupsi dengan jenis fraud tidak mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi.

---

ABSTRACT
Investment is one of the primary factors of economic growth. There are many factors that potentially could hinder investment in a country, such as the presence of corruption. The objective of this study is to examine and to analyze the impact of corruption on private investment. In this study, corruption is defined by two proxies. First, BPK audit report which define corruption as the form of fraud and second, the corruption perception index published by the Transparency International Indonesia (TII) which defines corruption as a type of bribery and extortion. This study utilizes data of 20 provinces with the period from 2007 to 2011. By using Generalized Least Square (GLS) estimation method, this study found that corruption in term of bribery and extortion has negative correlation with private investment while fraud type has no effect on private investment. These mean that bribery and extortion deters investment, while fraud does not affect investment decision.

Abstrak :
Masalah penelitian ini adalah proses kreativitas para perupa kontemporer Indonesia dalam mempertahankan kesehatan jiwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan studi dokumentasi. Temuan penelitian ini adalah: (1) Permasalahan kehidupan para perupa yang bersumber pada aspek kebudayaan, psikologis, dan ekologis yang mempengaruhi proses berkarya. Proses berkarya para perupa merupakan strategi untuk mempertahankan kesehatan jiwa. Temuan ini memberikan kontribusi baru dalam seni rupa Indonesia karena pemahaman selama ini proses berkarya hanya selalu dihubungkan dengan seni untuk seni dan art therapy bagi orang yang sakit jiwa. Pemahaman yang kedua hanya bisa digunakan pada cara menyembuhkan orang yang sakit jiwa atau seni rupa orang yang sakit jiwa. Pendapat seni untuk seni semata tidak bisa dipertahankan karena masalah seni bukan hanya dikaji dengan seni semata melainkan dapat juga terkait dengan masalah kesehatan jiwa. Temuan ini diperkuat dengan adanya kecenderungan perkembangan seni yang tanpa sekat dan lintas disiplin (Alisyahbana, 1983). Temuan ini memperkuat pendapat Narol (1962; Lumsden, 1975; McElroy dan Towsend, 1979, Picasso, dalam Soemantri, 1998). (2) perupa kontemporer mempunyai sikap yang menjunjung kebebasan. Setiap perupa bebas menentukan media visual yang akan dipilih dengan lintas batas-batas bahkan cenderung menggabungkannya. Setiap perupa mempunyai karakteristik masing-masing yang dipengaruhi pengalaman hidup, latar belakang pendidikan, latar belakang sosial budaya, dan proses kreativitas termasuk pandangan mereka tentang hidup dan kehidupan. Temuan ini memberikan pemahaman baru terhadap karakteristik seni rupa kontemporer. Temuan ini menolak pendapat (Soedarso, 2000) karena aspek kontemporer menekankan pada kesatuan unsur -unsur visual dan non-visual, dan proses kreativitas yang memberikan kebebasan, serta selalu berhubungan dengan situasi kekinian (Santayana, 1998). Temuan ini memperkuat pendapat Al Hassan (dalam Gombrich,1965: 15); (3) strategi penanggulangan perasaan tertekan (coping grass) berhubungan dengan pandangan perupa tentang karya, hidup, dan interaksi manusia dan lingkungan. Pandangan tentang berkarya seni dipahami perupa sebagai pemegang otoritas tunggal, kebebasan bereskpresi, pengakuan terhadap eksistensinya, kompensasi atas permasalahan, sarana kornunikasi dengan siapa saja tanpa mengggunakan topeng "apa adanya atau ada adanya", sarana meditasi, media pemberdayaan manusia, ringannya beban, rasa syukur kepada Tuhan, Yang memberi bakat dan ibadah. Temuan ini berbeda dengan Dewey (1964), Langer (1962), Croce (1964).

Abstrak :
The criminal act of drugs abuse, which has been increasing in number nowadays, has threaten the life of all nations in the world including Indonesia due to the transnational distribution of illegal drugs. The establishment of the Class II A Narcotics Penitentiary is a response of the Government, through the Directorate General of Penitentiary, to the Combating Drugs Abuse and Illicit Trade of Narcotics (P4GN) program. This policy is adapted from the people's demand to make changes to the existing system. The rehabilitation of the criminals of narcotics case as a complex problem since they play part not only as drugs dealers, but also drugs addicts. This particular condition makes the rehabilitation of the narcotics prisoners is more complicated than other prisoners. One of the aims of the establishment of the narcotics penitentiary is to cut off the link of illicit drugs trade in Indonesia. Thus, the people who administer the penitentiary are expected to be able to play their part and to run the penitentiary function properly. Every personnel of the penitentiary shall be provided with administrative and technical capability through education and training in order to carry out their main duty and function. They also need motivation to support their creativity and to enhance their performance. The theory applied to study employee performance analysis in its relation to the prisoners' behavior is the employee performance theory by Keith Davis with the formula as follow: Human Performance = Ability + Motivation. One's performance is influenced by ability and motivation. While ability is obtained from education, training and experience, motivation rises from the impulse of humans desire to meet their basic necessities, which is expressed in their behavior. In this research descriptive analytic method is employed. Distributing questionnaires as a means of data collection and doing interviews as the basis of rationality and objectivity of this research conduct a field approach of survey method. A positive correlation coefficient value between ability variable and employee performance is resulted in this research. The ability variable correlation value over employee performance is r = 0.551. This indicates that the relation between working motivation and employee performance is positive. Based on the simple regression analysis, there is a positive and significant influence of ability variable over employee performance variable with a determinant correlation R2 of 0.424 or 0.424 x 100% = 42.4 %. The rest 57.6% is influenced by other variables beyond this research on a significance level of 0.000. It also found that there is a positive and significant influence of motivation variable on employee performance in the Class II A Narcotics Penitentiary with a determinant correlation R2 of 0.303 x 100% = 30.3%. The rest 69.7% is influenced by other variables beyond this research with significance level 0.000. The multiple regression analysis performed shows that ability (X1) and motivation (X2) have consistently a positive and significant relation on employee performance (Y) with a correlation coefficient r2 of 0.673. This analysis also points out an influence of ability (X1) and motivation (X2) on employee performance (Y) with determinant coefficient R2 of 0.453 or 0.453 x 100% = 45.3% while the rest 54.3% is influenced by other variables beyond this research on a significance level of 0.000. It can be concluded that there is a positive and significant relation between ability and motivation and employee performance. The influence perception of ability and motivation on employee performance also appears in the Class II A Narcotics Penitentiary although there is still a 54.7 % of it which is influenced by other variables.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini difokuskan kepada keberadaan premisse dalam akta notaris. Dimana premisse akta notaris tidak diatur dalam Pasal 38 UUJN sebagai bagian dalam suatu akta notaris. Namun dalam praktik notaris, hampir semua akta notaris memuat premisse pada bagian setelah komparisi dan sebelum isi akta. Dan tidak jarang kita temukan kasus dimana premisse yang keberadaannya tidak diatur undang-undang tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan Notaris dijadikan pihak yang dituntut pertanggungjawabannya atas akta yang dibuatnya. Selain itu juga timbul pertanyaan mengenai akibat hukum bagi akta yang bersangkutan apabila suatu akta notaris tidak memuat premisse atau memuat premisse yang keterangannya tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Dari hal tersebut diambil dua rumusan masalah yakni mengenai keberadaan premisse dalam akta notaris dan tanggung jawab notaris apabila keterangan yang tercantum dalam premisse tidak sesuai dengan fakta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akta notaris yang tidak memuat premisse tetap merupakan akta otentik. Namun dalam praktiknya, premisse bukan hanya sekedar berperan menguraikan latar belakang dibuatnya akta yang bersangkutan, namun untuk beberapa akta, premisse menentukan terbentuk atau tidaknya suatu perjanjian. Premisse akta notaris yang tidak mencantumkan keterangan yang sesuai dengan fakta akan tetap diterima sebagai suatu keterangan yang benar, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini dapat mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan di bawah tangan dan dapat dituntut pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dan disini tanggung jawab notaris dinilai, apabila berkaitan dengan premisse tersebut, notaris tidak menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan yang ada, maka notaris dapat dikenai sanksi perdata, administratif, etika, bahkan sanksi pidana.

---

ABSTRACT
This study focused on the existence of premisse within notarial deed. Where premisse is not regulated in Article 38 UUJN as part of a notarial deed. But in notary practice, almost all notary deed contains premisse in parts after comparitie and before the contents of the deed. And it is not uncommon to find cases where the position of premisse, which is not set by the law, provide an information that does not in accordance with the facts that occurred, and as result, the Notary held accountable as the parties who made the deed. It also raised questions about the legal effect of the deed in question, in the event of the deed does or does not contain premisse with a statement that does not match the fact that occurred. From this fact, taken two problem formulation, which is about the existence of the premisse in a notary deed, and the liability/responsibility of the notary if the information contained in premisse inconsistent with the facts. This study uses normative legal research method using normative juridical library research. From the survey results, revealed that the notary deed which does not contain a premisse remains an authentic deed. However, in practice, premisse not only plays a role on outlining the background of how the deed in question was made, but for some deed, premisse determine whether or not an agreement is formed. Premisse of the notary deed which does not include the information in accordance with the facts will still be accepted as a true statement, until there are those who can prove otherwise. This can result in the deed has the underhand power and the cancellation can be prosecuted by parties who feel aggrieved. And the responsibilities of notaries will be assessed here, if it is associated with the premisse, the notary does not execute the function of a public notary in accordance with the existing regulations, then notary may subject to civil penalties, administrative, ethical, even criminal sanctions.

Abstrak :
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi. ......The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance.