Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia adalah negara agraris dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani maupun sebagai pengusaha agribisnis. Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani atau pengusaha agribisnis dalam mengembangkan usahanya adalah masalah permodalan. Disisi lain dari sektor perbankan masih mempunyai anggapan bahwa sektor pertanian atau agribisnis adalah sektor yang bersifat high risk. Hal ini dikarenakan berbagai alasan antara lain mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai, kemampuan pengembalian hutang dan juga masalah agunan atau jaminan. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI pada tanggal 14 Juli 2006 telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yang bertujuan untuk membantu kesulitan pengusaha UKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan memberikan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja kepada pengusaha UKM, melalui Jaminan Resi Gudang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Implementasi Sistem Resi Gudang terkait pemberian kredit dengan Jaminan Resi Gudang oleh Perbankan di Indonesia, perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bank sebagai kreditur pemegang Hak Jaminan Resi Gudang. Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif. Terbatasnya peranan Perbankan nasional dalam memberikan fasilitas kredit dengan jaminan Resi Gudang terkait erat dengan implementasi dan perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia.Pelaksanaan Sistem Resi Gudang saat ini di Indonesia masih dalam tahap penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur serta kelembagaan yang menopang berjalannya Sistem Resi Gudang tersebut. Dalam Pelaksanaannya masih ada permasalahan yang dihadapi oleh bank sebagai pemegang hak jaminan, yaitu mengenai kebenaran dan keabsahan komoditi pertanian yang menjadi obyek jaminan dan pelaksanaan eksekusi barang jaminan melalui lembaga parate executie.Sebagai saran dari hasil penelitian adalah perlunya peranan pemerintah dalam sosialisasi Sistem Resi Gudang dan manfaatnya bagi pembiayaan Modal Kerja, kepada masyarakat luas dan lembaga pembiayaan, melakukan pembangunan yang merata diberbagai wilayah Indonesia terhadap proyek-proyek Sistem Resi Gudang, sarana dan infrastrukturnya, meningkatkan kelembagaan yang menunjang berjalannya Sistem Resi gudang. Bank perlu melakukan mitigasi Resiko untuk mengatasi keraguan atas keabsahan perolehan barang, serta perlunya pemahaman yang komprehensif dari penegak hukum terhadap lembaga parate executie sebagai keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak jaminan kebendaan.

---

ABSTRACTThe Republic of Indonesian is an agrarian country and most of their residents undertake in agriculture sector as farmers or enterpreneurs in line with crops. The problem that they?re facing in enlarge their market is capital. One side, the banking sector still has the notion that agriculture or agribusiness sector is a high risk business. This is due to various reasons, such as, the feasibility of the business to be financed, the repayment capacity and collateral or security problems. Therefore, on July 14, 2006 the Government and the House of Representatives of Indonesia has passed Undang-Undang No.9 of 2006 About Warehouse Receipt System, that the objective is to assist UKM entrepreneurs difficulties in fulfill their working capital needs and provide legal protection for banking financial institutions in disbursing working capital loans to UKM entrepreneurs, through Warehouse Receipt Security.This research objective is how to determine the development of Warehouse Receipt System Implementation in associated with the Warehouse Receipt Security financing by Banks in Indonesia, legal protection for banks as creditors and the problems faced by banks as a creditor with the Warehouse Receipt Security Rights. The Research methods used in the context of this research is normative legal research methods with qualitative data analysis. The national banks role in providing credit facilities to guarantee Warehouse Receipt is closely related to the implementation and development of Warehouse Receipt System in Indonesia.The Implementation of Warehouse Receipt System in Indonesia recently is still in level of refinement and development of infrastructure and institutional support operation of the Warehouse Receipt. At the Implementation, theres problems faced by banks as collateral rights holders, and the object of security and guarantee execution of goods through parate executie institutions that still have potential problems in the implementation, especially about the validity of the goods and related procedures that guarantee the execution of the goods.The recommendation for this research is the need for government's role in the socialization of the Warehouse Receipt Security Rights to the public and financial institutions, make equitable development in various areas of Indonesia projects Warehouse Receipt System, facilities and infrastructure, enhance institutional support of the warehouse receipts system operation and Banks have to mitigate the risks to overcome doubts about the validity of the acquisition of goods, and the need for a comprehensive understanding of the law enforcement agencies as parate executie privilege granted by law to guarantee the rights holder material."

"Jual beli tanah dengan kuasa jual secara umum sering ditemui dalam praktek pertanahan. Terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya, salah satunya terkait dengan sebab-sebab berakhirnya kuasa akibat meninggalnya pemberi kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata. Penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukumnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik dan penerapannya dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 29PK/Pdt/2009. Bentuk penelitian ini adalah Yuridis normatif, dengan Tipologi Penelitian Deskriptif-Preskriptif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen hukum, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Pihak ketiga yang beritikad baik memperoleh perlindungan hukum dari ancaman kebatalan surat kuasa akibat meninggalnya pemberi kuasa dan ancaman kebatalan perikatan yang dilakukannya atas dasar kuasa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1818 ayat (2) KUHPerdata, dan oleh karenanya alasan-alasan hukum yang digunakan dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 29PK/Pdt/2009 dalam pembatalan akta-akta jual beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak tepat, karena ketentuan hukum perdata telah memberikan solusi dan perlindungan hukum terhadap kelemahan dari pemberian kuasa, terutama akibat hukumnya bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Sebagai saran dari penelitian ini adalah untuk mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari, apabila menerima kuasa jual yang pelaksanaannya dalam tenggang waktu yang relatif panjang sejak kuasa tersebut diterbitkan, maka PPAT sebaiknya berupaya untuk meminta klien untuk membuat surat kuasa jual yang baru, dan/atau untuk memastikan bahwa kuasa yang dimiliki oleh si penerima kuasa belum berakhir oleh sebab-sebab berakhirnya kuasa menurut pasal 1813 KUHPerdata, ditambahkan klausul pada akta jual beli yang memuat pernyataan dan jaminan dari si penerima kuasa mengenai keberlakuan dan keabsahan surat kuasa tersebut.

---

In the implementation of the land transfering, we commonly found a mandate or an authority which is also known as authority to transfer a land rights and represent the seller/the owner of the land rights. There are some disadvantages about this letter of authority, related to the causes that ended the authority as stipulated in the civil code Article 1813. That the authority is ended by law because of the death of the endorser. This research discussed about the the legal consequences for third parties with good faith and the consequences to the Land deed, by analysing it with the verdict number 29PK/Pdt/2009. This research is a normative juridical research, with the Descriptive-Prescriptive typology, using secondary data which was obtained through searches of legal documents, and analyzed with qualitative method. Third party with good faith obtain legal protection from the causes of the nullification on the letter of authority due to the death of the endorser, and nullification of the legal act which was performed based on the letter of authority, as regulated in the Civil Code, Article 1818 subsection (2). Therefore, the legal reasons which was used in verdict number 29PK/Pdt/2009 about the Land deed annulment is not comply with the rule of law, because the civil law has provided solutions and legal protection against the weakness of granting authority, particularly on legal consequences for third parties with good faith. As the result of this research, there are some recommendation in order to prevent future disputes : if a PPAT received an authorization letter which has relatively long period to executed with the issuing date of the authorization letter, the PPAT should try to ask the client to sign a new authorization letter, and/or to ensure that the authority which is owned by the authority recipient (endorsee) had not ended by the causes that were regulated in the Civil Code Article 1813, PPAT should add an additional clause in the Land deed which is contains statement and assurance from the endorsee about the enforceability and validity of the authorization letter."