Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan intrik-intrik politik yang terjadi selama pemerintahan Sunan Paku Buwono IV di Kesunanan Surakarta periode 1808-1820. Tahun 1808 dijadikan sebagai batas awal dengan pertimbangan bahwa pada tahun itu intervensi kolonial untuk pertama kalinya terjadi pada kehidupan politik di kraton, yaitu dengan adanya peraturan tata tertib baru yang dibuat oleh Gubemur Jenderal H.W. Daendels untuk penyambutan pejabat kolonial oleh raja. Tahun 1820 menjadi batas akhir dengan pertimbangan sebagai tahun wafatnya Sunan PBIV. Selama periode pembahasan, tujuh kali intrik-intrik politik dilakukan oleh Sunan PB IV yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mempertahankan kekuasaan dan wibawanya. Tujuan utama Sunan PB IV adalah untuk mengembalikan kebesaran dan keutuhan Kerajaan Mataram Islam seperti sebelum peristiwa Palihan Nagari tahun 1755, dan berkuasa sebagai seorang raja Jawa babas dari intervensi asing. Dalam mencapai tujuan tersebut, Sunan PB IV hares menghadapi penguasa kolonial Belanda, Prancis dan Inggris, di samping juga Kesunanan Yogyakarta dan para kerabatnya sendiri di kraton Solo. Semua peristiwa tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah kolonial sendiri terhadap Kesunanan Surakarta yang diwarnai keraguan. Kepentingan kolonial menuntut adanya perluasan wilayah dan pengakuan kekuasaan oleh raja-raja Jawa. Tetapi pemerintah kolonial juga khawatir terjadinya konflik besar dengan raja-raja Jawa akibat tekanannya. Penguasa kolonial mengetahui semua rencana Sunan itu, tetapi untuk menghindari peperangan besar pemerintah kolonial tidak menurunkan atau membuang Sunan. Sementara itu Sunan PB IV berhasil lolos dari tuntutan penguasa kolonial dengan mengorbankan orang lain yang sebelurnnya dilibatkan dalam intrik politiknya. Tuduhan penguasa kolonial yang didasarkan pada bukti yuridis memungkinkan Sunan untuk mengelak dan menunjuk orang lain sebagai pelaku utamanya.

---

This research is aimed to explain and to expose some political conspiracies in Solo under the rule of Sunan Paku Buwono fourth. 1808-1820. The year 1808 is a starting point because of fact that in that year colonial intervention into Javanese royal political life was begun. It was shiown by Gouverneur General H.W. Daendels' decision for a formal ceremony in Javanese kraton, especially for respecting a new Minister. The year 1820 is the last point because in the year Sunan Paku Buwono fourth was dead. In his ruling period, there were seven political conspiracies that done by him for defending his royal power and prestige. His main targets were to return a greatness and power of Mataram Kingdom, as before the palihan nagari in 1755, and ruled as a great Javanese emperor without foreigner's intervention. For achieving them, the Sunan had to do with Dutch, French and British colonial powers, and also Yogyakarta Kingdom and his own family in Solo. It had any relation with a doubtfull colonial policy toward Sunan. Colonial interest needed the geographical control on Javanese kings. But she was worry about the great conflict againts Javanese kings, because of her policy. Colonial govenment knew seriously about Sunan's conspiracies, but for preventing a great conflict againts Solo, colonial govenment did not replace the Sunan with another. The Sunan fourth could escape from colonial punishment successfully, because he took another person as his victim of his political conspiracy. The colonial judicial accusement againts the Sultan could not be proven and it made the Sultan was safe from the punishment, until his death in 1820.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini menguraikan tentang proses kontrak sewa tanah dan semua ketentuan yang mengaturnya di wilayah Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta selama periode 1818-1912. Fokus penelitian ini adalah terjadinya kontrak sewa atas tanah-tanah apanage dan tanah-tanah lain di kerajaan-kerajaan Jawa oleh pengusaha asing dalam berbagai bentuk hak sewa. Pendekatan struktural dan teori tentang hukum adat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses perubahan yang berlangsung di wilayah Projo Kejawen, terutama dengan adanya pergeseran di bidang hukum. Kajian ini menemukan bahwa proses persewaan tanah mengakibatkan terdesaknya penggunaan hukum adat oleh hukum positif Barat, terutama dengan adanya penerapan prinsip Konkordansi. Prinsip ini bertujuan untuk memberlakukan hukum yang berlaku di Belanda bagi tanah koloninya, termasuk di wilayah raja-raja Jawa (Vorstenlanden). Seiring dengan perubahan itu, sejumlah peraturan kontrak sewa tanah dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda bagi persewaan tanah di Projo Kejawen. Sebagai akibat proses tersebut, muncul berbagai bentuk hak atas tanah yang tidak pernah dikenal dalam hukum adat Jawa. Kondisi yang diciptakan dalam struktur kepemilikan tanah oleh perubahan ini menjadi dasar yang kuat untuk memotivasi pemerintah kolonial melakukan reorganisasi agraria di Vorstenlanden.

---

ABSTRACT
This dissertation describes the process of landlease contract and all provisions that regulate it in the Kesunanan of Surakarta and the Sultanate of Yogyakarta the period 1818-1912. The focus of this study was the occurrence of a lease of apanage lands and other lands in the Javanese royal realm by foreign businessmen in various forms of lease rights. Structural approach and a theory of adat law is used to describe the process of change that taken place in the Projo Kejawen, especially with the shift in the legal aspect. This study finds that the process of the landlease resulted in the replacing of customary law by the Western positive law, especially with the implementation of Concordance principle. This principle aims to enforce the laws of the Netherlands for the land colonies, including in the area of the kings of Java (Vorstenlanden). Along with those changes, a number of landlease regulations were made by the Dutch East Indies colonial government for leasing land in the Projo Kejawen. As a result of the process, other forms of land rights which never recognized in the adat law of Java were applied. Conditions that created in the structure of land ownership by this change was a strong basis to motivate the colonial government to make a program of agrarian reorganization in Vorstenlanden.