Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perpaduan antara unggun terfluidakan dan plasma dalam gasifikasi batubara diharapkan dapat menghasilkan konversi batubara yang besar. Penelitian ini berkonsentrasi pada perancangan dan pengujian kinerja reaktor DBD (Dielectric Barrier Discharge) plasma untuk gasifikasi batubara dalam unggun terfluidakan. Reaktor yang dibangun berukuran diameter 10 cm dan tinggi total 66 cm dengan tinggi ruang fluidisasi sebesar 40 cm. Gas yang dihasilkan akan dianalisis menggunakan GC (Gas Cromatography) dan CO analyzer dengan melakukan variasi pada tegangan masukan NST (Neon Sign Transformer) dan jenis oksidator. Pada penggunaan oksidator udara diperoleh penurunan konsentrasi udara seiring dengan peningkatan tegangan masukan NST sedangkan pada oksigen diperoleh gas hidrogen 0,01% dengan produktivitas reaktor 267,161 L/kWh.

---

The combination of fluidized bed and plasma in coal gasification is expected to produce large coal conversion. This study focuses on designing and testing the performance of the DBD (Dielectric Barrier Discharge) plasma reactor for coal gasification in fluidized bed. The reactor was built in diameter of 10 cm; total height of 66 cm and fluidization space?s height of 40 cm. Gas resulted are analyzed using GC (Gas Cromatography) and CO analyzer by setting variations on the input voltage of NST (Neon Sign Transformer) and the type of oxidizing agents. When using air as oxidizing agent, it derives air concentration decreased with increasing input voltage of NST, while, when using oxygen, it is obtained that hydrogen?s concentration is 0.01% with reactor?s productivity is 267.161 L/kWh."

"ABSTRAKProses pemesinan mempunyai peranan penting dalam menentukan laju produksi. Jika proses pemotongan dilakukan pada kecepatan dibawah ketentuan waktu penyelesaian akan naik, sebaliknya jika proses dilakukan dengan kecepatan tinggi, maka umur pahat lebih pendek Operator sering mengganti pahat dan disetting mesin, karena itu perlu suatu sistem yang dapat membantu penentuan kondisi pemotongan optimum. Metode pengerjaan yang dilakukan meliputi pengumpulan informasi penelusuran literatur dan pengamatan langsung untuk membandingkan teori dan kejadian dilapangan. Dalam penentuan kondisi pemotongan optimum digunakan piranti lunak yang dikembangkan dimana pemakai akan dihadapkan pada sebuah tampilan sarana antar muka dan tampilan ini menjadi petunjuk bagi pemakai dalam menjalankan piranti lunak. Adapun algoritma optimasi kondisi pemotongan optimum adalah memasukkan spesifikasi pemesinan dan pahat, perhitungan kondisi pemotongan optimum dan tampilan hash perhitungan kondisi pemotongan optimum. Hasil pengujian kondisi pemotongan optimum antara perhitungan piranti lunak dan pengujian dilapangan terdapat perbedaan disebabkan terbatasnya kemampuan mesin yang ada sehingga pengujian dilakukan dengan pendekatan kondisi pemotongan. "

"ABSTRAKTelah dibuat Heterostruktur Sumur Kuantum Selaput Tipis ZnS-ZnO yang mempunyai sela energi (Eg) = 0.95 eV, pada temperatur kamar. bahan tersebut merupakan Semikonduktor dan mempunyai sifat transisi tidak langsung (indirect transition). Pembuatannya dilakukan dengan jalan evaporasi termal, pada tingkat kevakuman antara 1.5 - 8 x l0-6 mbar. Untuk membuat sebuah sampel dilakukan beberapa kali evaporasi. Dengan menggunakan alat UV-VIS-NIR untuk dipelajari sifat optis (absorpsi dan transmitans) pada panjang gelombang 250 nm sld 1.800 nm, untuk 7 Lapisan perlapis 100 Angstrom. Selain itu dilakukan juga pengukuran sifat elektris (I-V) dengan menggunakan sebuah rangkaian DC. Ternyata cuplikan-cuplikan yang dibuat menunjukkan adanya hambatan negatif dan penerowongan resonans di dalam sumur kuantum heterostruktur selaput tipis ZnS-ZnO yang dipelajari. Besar kemungkinan telah terbentuk superlatis untuk struktur yang terdiri baik dari 3 (tiga), 5 (lima) maupun 7 (tujuh) lapis, sebagian dapat dijelaskan dari pola kurva-kurva karakteristik elektris (I-V) masing-masing. "

"ABSTRAKBiophytum is a member of Oxalidaceae family which has a unique ability to respond by closing its leaves. Two species of Biophytum known to have this ability in Malesia region, namely Biophytum sensitivum and Biophytum reinwardtii. There are seven species of Biophytum, which six of them can be found in Indonesia, namely: B. petersianum, B. denddroides, B. sensitivum, B. reinwardatii, B. microphyllum, B. fruiticosum and the other one which cannot be found in Indonesia, B. adiantoides. This plant has been used by Ayurvedice medicine and Siddha to treat several diseases for treating gonorrhea, lithiasis, amenorrhoea, dysmenorrhea, burns expectorants, asthma, diabetes mellitus, tuberculosis, and chest pain. Biophytum has many benefit comes from its bioactive ingredients that are potential to be developed and used as medicine."

"ABSTRAKNymphaea is one prominent member of Nymphaeaceae family. Yet, people seemed to be mistakenlydisambigued the member of Nymphaea genus, into plants from Nelumbonaceae or Menyanthaceae family.Apparently, the oldest fossil record of Nymphaea showed that this group of plants presumed to be existedsince the Late Eocene to Early Oligocene. Some species of Nymphaea has been known by Ancient Egyptianand Mayan Tribe, whether being worshipped or used as ritual materials. Until now, the member ofNymphaea is still used as food or medicinal source by some Countries."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana prosedur penyelesaian kasus yang mengandung concursus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta untuk melihat kepastian hukum terhadap hak-hak Terdakwa dalam concursus. Tulisan ini disusun dengan menggunaan metode penelitian doktrinal. Saat ini, pengaturan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Prosedur penyelesaian kasus yang mengandung gabungan perbuatan pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan menggabungkan perkara sesuai kondisi yang diatur secara limitatif pada Pasal 141 KUHAP. Ketentuan tersebut pada dasarnya bersifat fakultatif, tidak mengikat, dan tidak memiliki kepastian hukum, sehingga membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan yang tak sejalan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, di mana hal tersebut bisa menimbulkan beberapa dampak buruk bagi Terdakwa. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Terdakwa dalam perbarengan tindak pidana pada pokoknya sudah ada aturan dalam KUHAP, seperti hak untuk segera diperiksa dalam setiap tahapan, hak untuk tidak dituntut secara berulang-ulang, namun pengaturan mengenai hak tersebut masih memiliki kekurangan dalam praktik penanganan kasus perbarengan tindak pidana karena pemeriksaan yang dilakukan tidak secara menyeluruh, sehingga Tersangka harus ditahan dan dituntut berulang- ulang atas suatu kejadian materiil, di mana hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan KUHAP untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya.

---

This article analyzes the procedures for resolving cases containing concursus in the criminal justice system in Indonesia and to look at legal certainty regarding the defendant's rights in concursus. This article was prepared using doctrinal research methods. Currently, criminal law regulations are regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. The procedure for resolving cases containing a combination of criminal acts in the criminal justice system in Indonesia can basically be carried out by combining cases according to the conditions regulated in a limited manner in Article 141 of the Criminal Procedure Code. These provisions are basically facultative, non-binding and have no legal certainty, thus opening up opportunities for arbitrariness which is not in line with the principles of fast, simple and low-cost justice, which could have several negative impacts on the defendant. Legal protection for the rights of defendants in concurrent criminal acts basically already exists in the Criminal Procedure Code, such as the right to be immediately examined at every stage, the right not to be prosecuted repeatedly, but the regulation regarding these rights still has shortcomings in the practice of handling concurrent cases. a criminal offense because the investigation carried out was not comprehensive, so that the suspect had to be detained and prosecuted repeatedly for a material incident, which was not in line with the aim of the Criminal Procedure Code to seek the complete truth."